Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) mencatat sebanyak 24 klub dari berbagai kasta kompetisi masih memiliki kewajiban pembayaran gaji kepada para pemainnya.

Berdasarkan data yang dirilis APPI pada 6 November 2026, total 298 pemain tercatat terdampak persoalan tersebut. Nilai tunggakan yang belum dibayarkan klub mencapai Rp14,6 miliar.

Dari 24 klub yang masuk dalam daftar, dua di antaranya merupakan peserta BRI Super League, kompetisi kasta tertinggi sepak bola nasional. Kedua klub tersebut adalah PSM Makassar dan Persija Jakarta.

APPI mencatat terdapat lima pemain dari kedua klub tersebut yang belum menerima haknya secara penuh. Total tunggakan gaji di level Super League mencapai Rp1,16 miliar.

Meski demikian, persoalan pembayaran gaji pemain ternyata lebih banyak ditemukan di kompetisi kasta bawah, terutama Liga Nusantara dan Liga 4.

Di Liga Nusantara, terdapat tujuh klub dengan total 114 pemain yang terdampak.

Persikota Tangerang menjadi klub dengan jumlah pemain terbanyak yang tercatat belum menerima haknya, yakni 11 orang.

Sementara itu, di Liga 4, sebanyak 128 pemain dari 11 klub dilaporkan mengalami persoalan serupa. Nilai tunggakan di kompetisi tersebut mencapai lebih dari Rp5 miliar.

Sadikin membandingkan pengelolaan sepak bola Indonesia dengan sejumlah negara Eropa, seperti Belanda dan Spanyol.

Menurutnya, standar tata kelola sepak bola nasional memang masih memiliki perbedaan cukup jauh dibandingkan negara-negara tersebut.

Meski demikian, ia menilai Indonesia berada di jalur yang tepat untuk terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sepak bola.

“Kalau kita membandingkan dengan Belanda dan Spanyol, bedalah. Tapi menuju ke sana itu ada. Tidak ada kata terlambat, kita mulai saja,” ujar Sadikin, dikutip Selasa (1/9/2026).

Ia menjelaskan, klub-klub sepak bola Indonesia sebelumnya telah menghadapi berbagai persoalan yang memberikan dampak besar terhadap kondisi finansial dan manajemen klub.

Beberapa di antaranya adalah sanksi pembekuan dari FIFA serta terhentinya kompetisi selama sekitar 1,5 tahun akibat pandemi COVID-19.

“Klub-klub ini mendapatkan masalah besar, dan para pemegang saham (owner) masih menanggung dampak dari masalah-masalah lalu itu. Ini harus kita bereskan semua,” jelasnya.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Sadikin menilai penerapan club licensing atau lisensi klub perlu diperketat.

Menurutnya, sistem lisensi klub penting untuk mendorong klub menjadi lebih profesional sekaligus mampu mengelola keuangan secara mandiri dan berkelanjutan.