Setelah sebelumnya menegaskan penolakan keras penggunaan dana negara untuk menutup kewajiban proyek tersebut, kini Purbaya membuka ruang pembahasan skema baru yang memungkinkan pemerintah ikut berperan.

Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah sampai saat ini masih mematangkan skema pembagian peran dalam menangani beban utang KCJB.

Menurutnya, belum ada keputusan final mengenai bentuk penyelesaian yang akan ditempuh, namun arah diskusi mulai mengerucut pada opsi pendanaan yang terkait dengan infrastruktur.

“Masih terus dibahas, belum ada putusan. Sepertinya kita memang akan cenderung membayar ke jalannya infrastrukturnya,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Senin (17/11/2025).

Ia menegaskan ingin mengikuti seluruh proses pembahasan, bukan hanya hasil akhirnya, agar keputusan yang diambil benar-benar menguntungkan negara.

Pemerintah, kata Purbaya, masih mengkaji berbagai opsi sebelum menetapkan langkah resmi terkait beban utang yang kini menjadi tekanan besar bagi BUMN pemegang saham mayoritas KCIC.

Pernyataan ini kontras dengan sikap Purbaya pada Oktober lalu. Saat itu, ia menolak tegas penggunaan APBN untuk menutup utang proyek KCJB dan menegaskan bahwa tanggung jawab pembayaran harus berada di tangan BPI Danantara Indonesia, lembaga yang kini menerima seluruh dividen BUMN.

“Dulu kan semuanya pemerintah yang menanggung. Tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu,” ujarnya pada 15 Oktober 2025 lalu, di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta.

Sejak tahun ini, Kementerian Keuangan memang tidak lagi menerima dividen BUMN sebagai penerimaan negara karena seluruhnya telah dialihkan ke Danantara.

Namun demikian, besarnya beban utang Whoosh dan tekanan finansial terhadap BUMN pemegang saham membuat pemerintah kini harus memikirkan ulang pendekatan penyelesaiannya.

Dengan perubahan nada dari Menkeu, pembahasan mengenai penyelamatan keuangan proyek Kereta Cepat Whoosh diperkirakan akan memasuki fase baru, di mana pemerintah tidak lagi sepenuhnya menutup pintu keterlibatan dalam skema pembayaran.

“Bagus. Saya (APBN) tidak ikut (bayar) kan? Top,” ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Purbaya menegaskan, restrukturisasi ini murni dilakukan melalui mekanisme business to business (B2B) tanpa melibatkan anggaran negara. Ia juga menyebut tidak akan ikut dalam rombongan ke China untuk proses finalisasi kesepakatan.

“Kalau mereka sudah putus (sepakat), ya bagus. Sebisa mungkin saya tidak ikut, biar saja mereka selesaikan antar-bisnis. Jadi top,” katanya.

Sementara itu, Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa pihaknya bersama tim negosiasi gabungan, terdiri dari perwakilan pemerintah dan PT KCIC akan berangkat ke China guna merampungkan pembahasan restrukturisasi.

Menurut Dony, sejumlah poin masih perlu disepakati, antara lain terkait suku bunga, jangka waktu pembayaran, serta mata uang yang akan digunakan dalam transaksi pelunasan utang tersebut.

“Ini menjadi poin utama negosiasi kami, mulai dari tenor pinjaman, suku bunga, hingga mata uang pembayaran,” jelas Dony di kompleks Kementerian Keuangan.

Ia menargetkan, pembahasan restrukturisasi dapat diselesaikan sebelum akhir tahun ini, mengingat kinerja pendapatan PT KCIC menunjukkan tren positif.

“Negosiasi ini bukan masalah besar karena performa pendapatan KCIC cukup baik,” tambahnya.