Pekalongan – Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pendidikan setempat siap menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen di sekolah, namun pihaknya masih mengkaji dan mengevaluasi rencana pelaksanaan tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Zainul Hakim menjelaskan bahwa terkait proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di Kota Pekalongan saat ini, Dinas Pendidikan tengah mengkaji pembelajaran sesuai dengan Level PPKM Covid yang biasanya diputuskan oleh Pemerintah Pusat melalui Kemendikbudristek RI. Kemudian, hal ini ditindaklanjuti di masing-masing daerah melalui Dinas Pendidikan berdasarkan Instruksi Walikota.

“Saat ini masih mengkaji proses pembelajaran dari Pembelajara Tatap Muka 50 persen ke PTM 100 persen kembali. Sebab, dalam mengkaji hal ini, kami tentunya harus terus berkoordinasi dengan Satgas Covid Kota Pekalongan,” tutur Zainul, Rabu (23/3/2022) lalu.

Zainul menerangkan, saat ini sebenarnya proses pembelajaran di sekolah sudah cenderung kembali normal, mengingat perkembangan kasus Covid-19 di Kota Batik  ini sudah mulai kondusif.

Kendati demikian, penularan pandemi Covid-19 tetap perlu diwaspadai dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat maupun mengikuti program vaksinasi yang telah dicanangkan pemerintah dalam membentuk kekebalan kelompok yang baik.

Zainal menyebutkan, terkait vaksinasi anak di tingkat satuan pendidikan di Kota Pekalongan baik dibawah naungan Dinas Pendidikan maupun Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan telah mencapai lebih dari 80 persen yang sudah tervaksin. Jumlah tersebut sudah diatas rata-rata capaian Standar Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah.

“Selama dalam suatu sekolah tidak ada klaster penularan sebanyak 5 orang yang terpapar, sebenarnya dipersilahkan untuk melakukan proses pembelajaran seperti biasa (secara normal), akan tetapi tetap harus waspada dan mengedepankan protokol kesehatan (prokes) secara ketat baik bagi murid, guru, tenaga kependidikan, wali murid, maupun lingkungan sekitar sekolah tersebut,” katanya.

“Kami juga menghimbau bagi warga sekolah terutama anak-anak peserta didik yang belum melaksanakan vaksinasi, terutama untuk dosis kedua dan ketiga, bisa segera melengkapi vaksinasi ini agar KBM tetap bisa berjalan dengan lancar, dan aman dari penularan pandemi Covid-19,” pungkasnya. (*)

Eranasional.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan usulan penghentian Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen di Jakarta yang disampaikan Gubernur Anies Baswedan pada Menkomarinvest Luhut Binsar Pandjaitan akan didiskusikan lebih lanjut dengan pemerintah pusat.

“Ini baru usulan. Kami masih melihat fakta dan data hari ini. Nanti kami akan diskusikan dan bahas bersama dengan Satgas Pusat, Pemerintah Pusat, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi (Kemenristekdikti),” kata Riza di Balai Kota Jakarta, Rabu malam.

Riza menekankan bahwa meski mengusulkan untuk menghentikan PTM 100 persen di Jakarta, keputusan akan hal tersebut berada di tangan pemerintah pusat.

“DKI tidak pernah memutuskan sendiri, kecuali itu menjadi kewenangan kami,” ucapnya.

Riza meyakini usulan yang disampaikan Pemprov DKI Jakarta akan menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk menentukan kebijakan yang terbaik di tengah situasi meningkatnya COVID-19 di Jakarta.

“Pemerintah (pusat) juga mempertimbangkan masukan, rekomendasi, dari semua pihak termasuk Pemprov DKI, para pakar dan yang lainnya,” ucap dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan pada Ketua Satgas COVID-19 Jawa-Bali sekaligus Menkomarinvest Luhut Binsar Pandjaitan agar pelaksanaan PTM dihentikan selama satu bulan ke depan.

“Jadi, selama satu bulan ke depan pembelajaran 100 persen jarak jauh atau belajar di rumah saja, sambil kita pantau kondisi COVID-19 seperti apa,” kata Anies di Taman Benyamin Suaeb, Rabu.

Anies menuturkan bahwa keputusan PTM kali ini berbeda dengan masa pembatasan masyarakat sebelumnya. Saat pembatasan mobilitas masyarakat dengan penggunaan istilah PSBB, kewenangan PTM ada pada kepala daerah.

Namun, saat pembatasan masyarakat menggunakan istilah PPKM khususnya di Jawa-Bali, kewenangan keputusan PTM ada di pemerintah pusat.

“Tadi siang saya berkomunikasi dengan Pak Luhut Pandjaitan sebagai ketua Satgas COVID-19 Jawa-Bali, menyampaikan usulan agar untuk Jakarta, PTM ditiadakan selama satu bulan ke depan,” ujarnya.

Usulan yang disampaikan hari ini masih belum mendapatkan keputusan dari pemerintah pusat.

Anies menyampaikan usulan agar PTM ditiadakan mempertimbangkan risiko dan kondisi Jakarta saat ini dengan tingkat kasus positif COVID-19 cukup tinggi.

“Nanti hasilnya seperti apa, kami update kemudian,” ucapnya.

(Antara)

Eranasional.com – Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda setuju dengan usulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka harus dievaluasi karena pandemi Covid-19 tengah melonjak akibat varian Omicron.

Huda mengatakan setiap pemerintah daerah bisa menghentikan PTM dan kembali ke Pembelajaran Jarak Jauh atau sekolah online jika perkembangan pandemi terus memburuk di wilayahnya.

“Saya sepakat jika memang harus ada evaluasi pelaksanaan PTM, kendati demikian yang saya tahu setiap pemerintah daerah telah mempunyai skema pengendalian Covid-19 saat PTM dilakukan,” kata Huda dalam keterangannya, Selasa (1/2/2022).

Pemda khususnya Satgas Covid-19 di daerah juga wajib mengikuti pedoman mitigasi pelaksanaan PTM sesuai Surat Keputusan Bersama 4 Menteri jika ada kasus Covid-19 di sekolah.

“Ssetelah dilakukan contact tracing, penyemprotan disinfektan di lingkungan sekolah, dan setelah dinilai aman maka baru kemudian PTM kembali dilaksanakan,” jelasnya.

Dalam SKB 4 Menteri tersebut, lanjut Huda, juga sudah jelas disebutkan bahwa daerah yang bisa melaksanakan PTM hanya daerah yang berstatus PPKM Level 1 dan 2.

“Nah selama PPKM masih di level I dan II maka maka pembelajaran tatap muka tetap bisa dilakukan dengan protocol ksehatan serta skema pengendalian COVID-19 secara ketat,” tegasnya.

Menurutnya, PTM tetap harus dilaksanakan baik hybrid maupun 100 persen karena ancaman ketertinggalan pelajaran atau learning loss akibat keterbatasan PJJ sudah sangat memprihatinkan.

“Hilangnya kapasitas anak didik kita benar-benar menjadi keprihatinan kita dan tidak bisa terus-menerus berlangsung, maka kebijakan gas dan rem dalam PTM tetap harus dilakukan sehingga potensi learning loss bisa kita minimalkan,” tutup Huda.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten dievaluasi karena banyak warga sekolah yang terpapar Covid-19.

“Saya juga minta adanya evaluasi untuk pembelajaran tatap muka, utamanya di Jawa Barat, di DKI Jakarta, dan di Banten,” kata Jokowi saat rapat terbatas, Selasa (1/2/2022).