Puluhan warga RT 01/RW 04, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, diduga menjadi korban pungutan liar (pungli) dalam program pengurusan sertifikat tanah yang berlangsung sejak 2019.

Kasus yang sempat meredup itu kembali mencuat setelah Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, turun langsung menyerap aspirasi warga dalam kegiatan reses, baru-baru ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, warga diduga tergiur tawaran program sertifikasi massal yang dilakukan dalam dua gelombang.

Pada 2019, program tersebut disebut-sebut mengatasnamakan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona). Kemudian pada 2023, kembali muncul program lanjutan yang diklaim sebagai sertifikasi massal, namun tanpa kejelasan status.

“Ada dua gelombang penawaran. Masyarakat harus jeli membedakan mana program resmi pemerintah seperti PTSL dan mana yang sekadar jasa pengurusan biasa,” ujar Ade Supriyatna, Minggu (10/5/2026).

Ade mengungkapkan keprihatinannya atas dugaan keterlibatan oknum pengurus lingkungan yang berperan sebagai perantara atau panitia dalam pengumpulan dana dari warga.

“Ini memprihatinkan. Dokumen asli milik warga memang sudah dikembalikan, tetapi uang yang telah disetorkan raib begitu saja. Panitia harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, setiap program resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) selalu disertai pengumuman resmi dan transparan hingga tingkat kelurahan. Karena itu, apabila terdapat pungutan di luar tarif resmi yang telah ditetapkan, maka legalitasnya patut dipertanyakan.

Tak ingin persoalan ini menguap begitu saja, Ade Supriyatna menyatakan siap mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Sejumlah langkah akan dilakukan, mulai dari pemanggilan panitia, koordinasi lintas sektoral, hingga mendorong warga menempuh jalur hukum.

“Kita akan pertanyakan, atas dasar apa uang itu diminta. Jangan sampai warga terus-menerus menjadi korban modus pengurusan tanah yang tidak jelas,” pungkasnya.

Sebagai langkah antisipasi agar kasus serupa tidak terulang, Ade juga mengimbau masyarakat untuk selalu meminta bukti resmi pembayaran, mengecek tarif resmi program pertanahan, serta memantau pengumuman dari kelurahan maupun instansi terkait. [SF]

Program itu untuk memberikan legalitas aset tanah masyarakat dan pelaku UMKM, serta akses pembiayaan untuk pengembangan usaha secara gratis.

Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir mengapresiasi langkah dan upaya Kementerian ATR/BPN RI yang turun langsung menyerahkan sertifikat tanah kepada warga secara door to door di Kota Pekalongan.

“Kami sangat berterima kasih kepada Kementerian ATR/BPN beserta jajarannya atas perhatiannya kepada warga Kota Pekalongan. Mereka mau jemput bola ke lokasi-lokasi masyarakat, mereka menanyakan langsung, mendapatkan data di lapangan,” ucapnya di sela-sela acara di Gang Piala, Kelurahan Krapyak, Kecamatan, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Senin, 15 Januari 2024.

Hadir juga di acara itu, Kepala BPN Kota Pekalongan Vevin Syoviawati Ardiwijaya, dan sejumlah pejabat di jajaran Pemkot Pekalongan, serta Forkopimda lainnya.

Lanjut Azmi, dari hasil pendataan di lapangan tersebut, kemudian BPN akan memproses untuk penerbitan kepemilikan sertifikat masyarakat.

Selain menyerahkan sertifikat PTSL, Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto juga membagikan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) untuk memberikan legalitas aset tanah masyarakat dan pelaku UMKM serta akses pembiayaan untuk pengembangan usaha secara gratis kepada warga.

“Kami berharap, penyerahan sertifikat lintas sektor yang dilakukan secara door to door oleh jajaran Kementerian ATR/BPN ini bisa membantu masyarakat Kota Pekalongan untuk meningkatkan  ekonominya, karena mereka sudah menerima sertifikat. Insya Allah bisa untuk modal mereka dan tanah tempat tinggal mereka sudah mendapatkan kepastian hukum yang jelas,” pungkasnya. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Sebagai upaya dalam mengakselerasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencanangkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) sebanyak 1 juta patok batas bidang tanah yang akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.

GEMAPATAS akan dimulai oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto yang pelaksanaannya berpusat di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah pada Jumat (03/02/2023).

GEMAPATAS diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, Kepala Kantor Pertanahan, Gubernur, Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia bersama masyarakat yang berkepentingan atau orang yang mengetahui batas bidang tanah atau kepala desa atau perangkat desa yang mengetahui batas bidang tanah secara serentak di seluruh Indonesia.

Tujuan dari diluncarkannya GEMAPATAS di antaranya sebagai upaya untuk menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memasang dan menjaga tanda batas tanah yang dimilikinya. Dengan dipasangnya patok tanda batas oleh masing-masing pemilik tanah, diharapkan juga dapat meminimalisir konflik maupun sengketa batas tanah antar masyarakat.

GEMAPATAS juga merupakan langkah awal dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan PTSL Terintegrasi Tahun 2023. Hal ini, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Di mana terdapat proses pengumpulan data fisik, yang sebelum pelaksanaannya dilakukan pemasangan tanda batas.

BREBES – Puluhan warga Desa Sigambir Kecamatan/Kabupaten Brebes Geruduk Balai Desa Sigambir. Mereka audensi menuntut kejelasan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dianggap membingungkan. Selasa, (19/7/2022).

Puluhan warga yang tiba di Balai Desa Sigambir sekitar pukul 09.00 pagi dengan pengawalan ketat petugas kepolisian Polres Brebes.

Hadir dalam audensi, Camat Brebes, Mantan Pj Kades Sigambir, Kades Sigambir, Pihak BPN Brebes, panitia dan masyarakat.

Dalam audensinya, warga Desa Sigambir menuntut panitia transparan dalam pelaksanaan program PTSL yang dilaksankan sejak 2019 lalu, diantaranya berapa terkait besaran biaya, salah nama pemilik dan sertifikat yang sebagian belum jadi.

“Kami datang kesini minta kejelasan, program PTSL yang sudah dari tahun 2019 lalu kok sampai saat ini ada yang belum jadi, kami juga mempertanyakan berapa sih besaran biaya yang ditetapkan dalam pembuatan sertifikat program PTSL, kok harga berbeda beda,” ujar Budi Prabowo, salah satu peserta audensi.

Dibeberkanya lagi, sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, pembiayaan PTSL tersebut hanya Rp150 ribu, namun beberapa warga kenyatanya ada yang dimintai hingga satu juta lebih.

Dari hal tersebut ia meminta kejelasan, dan jika terbukti ada unsur memperkaya diri sendiri atau golongan, ia sampaikan akan meneruskan ke jalur hukum. Lebih lanjut Budi mendesak adanya berita acara dalam program PTSL tersebut.

“Tentunya panitia selain bekerja dengan benar harus ditunjukan buki -bukti berita acara dari mulai sosialisasi maupun pelaksanaanya dengan diketahui berbagai unsur,” bebernya.

“Kami menganggap pihak panitia tidak transparan dalam pengelolaan program ini, ketika masyarakat bertanya hanya di jawab itu urusan saya, dan itu sangat disayangkan sehingga memicu pertanyaan di benak masyarakat yang akhirnya meminta audensi,” tambahnya.

Bahkan audensi sedikit tegang lantaran salah satu warga menyampaikan dengan nada keras.

Satori warga Desa Sigambir mengatakan, warga menuntut agar permasalahan PTSL yang belum jadi agar diselesaikan.

Sementara tentang regulasi PTSL, dijelaskan oleh kepala BPN Brebes melalui petugas yang hadir dalam audensi.

“Sesuai dengan peraturan yang ada, Program PTSL itu mengacu pada SKB 3 mentri dengan zonasi wilayah Jawa dan Bali 150 perbidang. Kami tentunya mengarahkan atau mensosialisasikan dengan peraturan SKB 3 mentri, namun jika ada biaya lain itu bukan kewenangan pihak kami,” terang pihak BPN Brebes.

Berbeda justru disampaikan Heri, Panitia PTSL Desa Sigambir, Ia menyebut benar jika biaya pembuatan sertifikat bervariasi, hal itu menurutnya ada sebagian bidang yang memerlukan alas hak tanah dengan harus dibuatkan akta terlebih dahulu.

Menurutnya langkah tersebut dilakukan selain adanya sosialisasi dari BPN, sekaligus untuk mempermudah pendataan.

Heri juga mengaku jika berita acara yang sudah dibuat saat ini masih terselip, sehingga atas permintaan warga untuk menunjukan bukti berita acara akan diusahan tiga hari ke depan.

Hal yang sama disampaikan PJ Kades Sigambir tahun 2019, Edi Kusuma, jadi pada saat itu tim BPN menyampaikan bahwa untuk mempermudah proses, sesuai dengan regulasi yang ada, yang perolehan hak setelah 1997 itu untuk diaktakan.

Tidak ada harga variasi sebenarnya, kami melaksankan sesuia dengan SKB tiga menteri, terkait dengan tambahan biaya akta sebenarnya sudah disepakati bersama.

“Seandainya pada saat itu disampaikan tidak usah pakai akta ya kami lakukan sesuai aturan,“ beber Edi yang saat ini menjabat Sekertaris Kecamatan Brebes.

Menanggapi ketidak sinkronan informasi, pihak BPN saat di mintai keterangan tidak berkomentar banyak, pihaknya hanya mempersilahkan untuk mengkonfirmasi di kantor.

“Maaf untuk hal ini nanti Kepala BPN saja yang memberikan keterangan, silahkan datang ke kantor BPN dengan membuat jadwal,” tutupnya. ( Olam )

Bukittinggi – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terus gencar melaksanakan kegiatan Sosialisasi Program Strategis di seluruh Indonesia.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka agar seluruh masyarakat dapat teredukasi dengan baik mengenai program-program strategis Kementerian ATR/BPN. Kali ini, kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Hotel Royal Denai, Bukittinggi pada Sabtu (13/11/2021) bersama dengan Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus.

Guspardi Gaus mengatakan bahwa hampir setiap hari ia menerima pengaduan mengenai konflik pertanahan, khususnya terkait dengan tanah ulayat. Sebagaimana diketahui bahwa tanah di Sumatra Barat mayoritas dimiliki oleh masyarakat adat.

Kepemilikan tanah yang secara komunal membuat tanah ulayat tidak memiliki kepastian hukum yang belum jelas sehingga seringkali menimbulkan konflik baik antarmasyarakat adat maupun di luar masyarakat adat.

Namun, kini konflik dan sengketa tanah ulayat dapat diminimalisir dengan cara pencatatan tanah atau pendaftaran bidang tanah.

“Sekarang ada kiat yang dibuat oleh BPN, cukup dicatatkan saja, tidak dalam bentuk sertipikat sehingga ada kepastian hukum mengenai luas tanah dan di mana tempatnya. Jadi, tanah itu tidak akan diperjualbelikan dan juga tidak ada orang lain yang akan menguasai sehingga tidak akan menimbulkan konflik,” ujar Guspardi Gaus.

Lebih lanjut, Guspardi Gaus juga mengapresiasi terobosan mengenai pencatatan tanah ulayat sebagai ikhtiar dalam mencegah sengketa pertanahan di Sumatra Barat.

Ia berharap bahwa terobosan ini dapat disosialisasikan kepada para niniak mamak pemangku adat yang ada sehingga tanah ulayat memiliki dasar hukum yang jelas.

“Kalau seandainya masyarakat berkeberatan melakukan sertipikasi di tanah ulayat itu maka bisa dalam bentuk pendaftaran. Tanah ulayat yang kita miliki itu tidak atas nama seseorang, tapi mewakili komunal yang ada di dalamnya. Didaftarkan di BPN gunanya untuk mendapatkan kepastian hukum. Kedua, supaya tidak menimbulkan konflik antarkita dalam suku atau di luar suku, juga tidak bisa diperjualbelikan sejak anak keturunan kita mengetahui letak dari tanah yang dimiliki oleh ulayat di masing-masing suku yang ada di Sumatra Barat,” pungkasnya.

Hadir dalam kesempatan yang sama, Yulia Jaya Nirmawati, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN. Dalam kesempatan kali ini, ia berharap bahwa Kementerian ATR/BPN bersama Komisi II DPR RI dapat bersinergi lebih baik ke depannya dalam rangka menyosialisasikan seluruh program-program strategis Kementerian ATR/BPN.

“Kehadiran Bapak di sini juga nanti diharapkan dapat mendorong program-program strategis kita, khususnya PTSL dapat berjalan secara baik. Sebagaimana yang kita ketahui, Sumatra Barat ini membutuhkan kerja sama dan bantuan masyarakat serta tokoh adat untuk ikut menyelesaikan program-program yang ada di Kementerian,” ujar Yulia Jaya Nirmawati.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Barat, Saiful, menambahkan ada beberapa kendala yang dihadapi oleh kantor-kantor pertanahan di Sumatra Barat dalam menjalankan program PTSL.

Kendala tersebut di antaranya, sulit mendapatkan tanda tangan masyarakat adat karena budaya merantau yang tinggi di Sumatra Barat, timbulnya kekhawatiran jika tanah yang sudah disertipikatkan akan lebih mudah diperjualbelikan atau digadaikan dan banyaknya para pemangku adat yang masih tidak mau untuk mengikuti kegiatan PTSL.

“Oleh karena itu, perlu adanya bagi kita untuk melakukan pendekatan yang lebih intensif kepada para niniak mamak/ pemangku adat untuk menjelaskan apa itu program PTSL dan segala manfaatnya,” ungkapnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Indra Gunawan, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian ATR/BPN; dan Zarlisman, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi sebagai moderator. Hadir pula jajaran kantor pertanahan dari beberapa kota dan kabupaten di Sumatra Barat yang telah melakukan uji usap antigen. Kegiatan ini pun terlaksana dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Bukittinggi – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mengaktualisasikan visi dan misi Presiden Joko Widodo, salah satunya terkait bagaimana sertipikasi tanah berjalan secara saksama, menyeluruh, dan masif dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Dengan begitu, bagaimana setiap ruang, setiap jengkal tanah, di mana pun dan bagaimanapun kondisinya harus didaftarkan,” ujar Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus dalam sambutannya pada Penyerahan 100 Sertipikat Tanah kepada Masyarakat Kota Bukittinggi, yang berlangsung di Grand Rocky Hotel Bukittinggi, Sabtu (13/11/2021).

Tujuan dari didaftarkannya seluruh bidang tanah, Guspardi Gaus menyebutkan salah satunya untuk kepastian hukum bagi tanah-tanah yang dimiliki masyarakat, terutama di wilayah perkotaan. Selain itu, sertipikat tanah berguna untuk kenyamanan dan keamanan agar tidak diganggu oleh siapapun.

“Juga dalam rangka menjaga bahwa tanah ini betul-betul dimiliki oleh kita dan tidak ada satu pun yang bisa mengakui kalau ada yang menyatakan tanah ini orang lain yang punya. Oleh karena itu, upaya inilah yang dilakukan Kementerian ATR/BPN,” kata Anggota Komisi II DPR RI.

Pada kesempatan ini, Anggota Komisi II DPR RI mengimbau kepada jajaran Kementerian ATR/BPN dalam rangka menciptakan kepastian hukum, ke depannya jangan sampai menimbulkan persoalan pertanahan dengan turut menjadi bagian dari mafia tanah.

“Sebagai mitra, tentu saya berharap kepada seluruh jajaran ATR/BPN untuk berhati-hati dalam menyikapi urusan yang dilakukan masyarakat untuk memproses sertipikat itu. Jangan sekonyong-konyong dengan mudah melakukannya. Tolong dicek kembali sehingga Bapak Ibu tidak menjadi sasaran tembak, menjadi bagian hal dari proses hukum karena mafia tanah tidak bisa dinafikan ada di jajaran internal,” imbaunya.

Selain untuk kepastian hukum, yang paling penting ialah bagaimana sertipikat tanah yang diterima masyarakat bisa produktif. Dalam hal ini, ia berharap kepada masyarakat agar jangan asal menyerahkan sertipikat tanah ke bank untuk dijadikan agunan, harus dikelola sedemikian rupa sehingga menghasilkan produktivitas dan menyejahterakan masyarakat.

“Mudah-mudahan bisa diproduktivitaskan dalam rangka menyejahterakan, bukan menjadi masalah di kemudian hari,” harap Guspardi Gaus.

Persoalan tanah di Sumatra Barat, diakui Guspardi Gaus memang cukup rumit karena mayoritas tanah di wilayah Sumatra Barat adalah tanah ulayat yang menurut istilahnya, memiliki luas sepanjang mata memandang.

“Oleh karena itu, inilah bagian dari tanggung jawab ATR/BPN untuk melakukan sertipikasi. Apapun bentuk tanahnya, paling tidak untuk dicatat. Saya siap untuk berkolaborasi, sebagai tugas dan tanggung jawab saya kepada masyarakat di sini,” tutur Anggota Komisi II DPR RI.

Guspardi Gaus lebih lanjut mengapresiasi pembenahan yang terus dilakukan Kementerian ATR/BPN dalam rangka melakukan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan Kementerian ATR/BPN dalam rangka memudahkan masyarakat dalam kepengurusan administrasi pertanahan.

“Upaya perbaikan itu sedang dilakukan Pak Menteri, tidak diperlukan lagi masyarakat datang, cukup diklik dari rumah, kapan ingin berurusan, tidak perlu antre. Tolong Bapak Ibu manfaatkan fasilitas ini. Saya yakin dan percaya, ATR/BPN terus melakukan pembenahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan dan tata ruang. Tentu kita berikan apresiasi kepada jajaran ATR/BPN,” lanjut Guspardi Gaus.

Terakhir, Anggota Komisi II DPR RI menyampaikan apresiasi yang luar biasa dan mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kementerian ATR/BPN yang telah menyelenggarakan program pendaftaran tanah dengan baik.

“Mudah-mudahan niat baik yang dicanangkan dan diaktualisasikan dalam rangka sertipikasi itu berjalan secara mulus. Mudah-mudahan juga tidak ada satu pun tanah yang tidak tercatat sehingga mengurangi persoalan yang berkaitan dengan hukum dan saya akan mendukung kinerja yang dilakukan, termasuk dari segi anggaran,” ucap Guspardi Gaus.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Barat, Syaiful, dalam laporannya menyampaikan realisasi PTSL dalam setahun. Ia mengungkapkan pada tahun 2021, di Sumatra Barat target PTSL sebanyak 96.665 bidang dan telah diselesaikan pengukurannya 100%. Terkait sertipikasinya ditargetkan 28.919 bidang dan 91,4% sudah selesai.

“Hal ini tidak lain merupakan suatu wujud nyata dari kepedulian pemerintah kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota dalam rangka memberikan suatu tanda bukti hak atas tanah,” imbuh Syaiful.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati, menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah menghasilkan produk PTSL sebanyak 5,4 juta pada tahun 2017, sebanyak 9,3 juta pada tahun 2018, dan sebanyak 11,2 juta pada tahun 2019. Berhubung karena pandemi Covid-19 setelah refocusing tahun 2020 kemarin, terealisasi sebanyak 6,8 juta bidang.

“Untuk itu, kami mohon bantuan dan dukungan baik dari bapak selaku anggota komisi, para wali kota, asisten, forkopimda, dan seluruh masyarakat untuk bekerja sama sehingga proses sertipikasi lebih lancar untuk mewujudkan target seluruh bidang tanah terdaftar pada tahun 2025. Karena dengan begitu, kita dapat mengurangi konflik pertanahan. Jika sudah sertipikat maka dapat dijadikan modal usaha, kami harapkan Bapak Ibu dapat menjaga sertipikat dan tanahnya dengan baik,” kata Yulia Jaya Nirmawati.

Sebagai informasi, dalam kegiatan ini diserahkan 100 sertipikat tanah hasil dari program PTSL yang terdiri dari Kota Bukittinggi sebanyak 26 Bidang, Kota Payakumbuh sebanyak 24 Bidang, dan Kabupaten 50 Kota sebanyak 50 Bidang. Sertipikat diserahkan secara langsung oleh Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus didampingi Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatra Barat, Syaiful; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati; Wakil Wali Kota Bukittingi, Marfendi; Asisten Pemerintahan Kota Payakumbuh yang hadir mewakili Wali Kota Payakumbuh; dan Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga pada Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Indra Gunawan.

Purwakarta – Sejumlah warga Kabupaten Purwakarta yang menerima sertipikat tanah dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mengaku sangat gembira dan terbantu dengan adanya sertipikat tersebut. Selain dapat membuka ruang untuk akses kepada perbankan, sertipikat tanah juga dapat memberikan kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki.

“Programnya pemerintah ini sangat membantu kami. Oleh karena itu, kami berharap ini terus dilakukan mengingat masih banyak warga yang tak memiliki sertipikat tanah,” ujar Eman, warga Desa Cikumpay, Kabupaten Purwakarta pada acara Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Hotel Prime Plaza Purwakarta, Selasa (09/11/2021).

Eman merupakan seorang wiraswasta yang selama ini mengandalkan pinjaman ke orang untuk modal usahanya. Melalui sertipikat yang ia dapatkan, Erman merasa bersyukur dan senang sekali.

“Program PTSL ini begitu berdampak bagus bagi masyarakat yang membutuhkan pendaftaran tanah yang cepat, mudah, dan tanpa biaya. Saya banyak mengucapkan terima kasih Pak Presiden dan BPN yang sudah membantu masyarakat. Rencananya sertipikat ini akan saya jadikan modal mengembangkan usaha,” ungkapnya.

Warga Kabupaten Purwakarta lainnya, Een Suarsih, juga menyambut baik pembagian sertipikat tanah tersebut. Een Suarsih sendiri sangat bersyukur telah mendapat sertipikat tanah yang diperoleh dari Kementerian ATR/BPN.

“Dengan adanya program PTSL ini, alhamdulillah saya terbantu sekali. Saya jadi merasa aman dan nyaman karena sudah jelas legalitas hak atas tanah yang saya miliki,” ucap Een Suarsih.

Selain terjaminnya legalitas hak atas tanah, Een Suarsih mengatakan sertipikat ini dapat diturunkan sebagai warisan.

“Sekarang saya lebih yakin dengan adanya sertipikat ini. Selain dapat membantu ekonomi apabila dibutuhkan, sertipikat ini juga bisa saya wariskan kepada anak cucu kelak,” ungkapnya.

Ia pun berharap agar pemerintah melanjutkan program tersebut. Menurutnya, masih banyak yang belum mendapatkan sertipikat tanah seperti yang didapat dirinya dan warga penerima lainnya.

Kab. Tangerang – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil, mengunjungi Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Selasa (02/11/2021).

Turut mendampingi, Inspektur Jenderal, Sunraizal; Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sri Puspita Dewi; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati; Ketua Tim Kendali PTSL, Hary Nugroho; serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten, Rudi Rubijaya.

Menteri ATR/Kepala BPN bersama rombongan melakukan audiensi dengan jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam pengantarnya, Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan, Kabupaten Tangerang merupakan daerah yang cukup critical karena pembangunan dan perkembangan di daerah tersebut yang sangat pesat.

“Dengan begitu, harga tanah di sini naik luar biasa, kemudian banyak sekali kegiatan ekonomi di sini,” ucap Sofyan A. Djalil.

Menurutnya, di daerah yang berkembang pesat, seperti Kabupaten Tangerang, menjadi peluang untuk ruang gerak mafia tanah.

Oleh karena itu, Menteri ATR/Kepala BPN mengimbau kepada jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang untuk mendukung komitmen pemerintah dalam memberantas mafia tanah.

“Kalau orang luar yang melakukan praktik mafia tanah itu lebih mudah diberantas, tapi kalau ada oknum di dalam ini ikut terlibat, itu yang jadi masalah. Untuk itu, Pak Kanwil, Pak Kakan, tolong betul-betul diawasi kualitas pekerjaan yang baik,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Hal lain yang difokuskan pada kunjungannya kali ini, terkait pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Kita harus cari solusi terbaik untuk sertipikat yang belum bisa diserahkan karena masyarakat belum menyerahkan bukti hak kepemilikan, keberatan bayar pajak BPHTB, dan sebagainya,” imbuh Menteri ATR/Kepala BPN.

Terkait dengan sertipikat yang belum diserahkan kepada masyarakat, Menteri ATR/Kepala BPN mengimbau agar jajaran di Kantor Pertanahan dapat menjaga sertipikat dengan baik dan tidak menyalahgunakan sertipikat tersebut.

Pada kesempatan ini juga, Menteri ATR/Kepala BPN meninjau dan berinteraksi dengan petugas loket layanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Menurutnya, ruangan-ruangan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang telah ditata untuk memberi kenyamanan masyarakat sebagai penerima layanan.

Banyuwangi – Ketidakpastian merupakan sumber keresahan. Demikian pula terkait ketidakpastian hak atas bidang tanah, yang membuat hati pemilik tidak tenang karena sewaktu-waktu dapat digugat. Bagaimana tidak? Tanah yang dimiliki, ditempati, dan digarap tanpa legalisasi. Terbitnya sertipikat tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah menjadi salah satu kunci ketenangan hati.

Hal tersebut dirasakan Titin Prasetyo (40). Perempuan yang sehari-hari mengurus rumah tangga ini bisa bernapas lega. Sertipikat tanahnya telah diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi setelah mengikuti program PTSL tahun 2021 ini.

“Saya sangat bahagia dan senang sudah mendapatkan sertipikat tanah ini dari pemerintah. Rencana sertipikat tanah ini akan saya simpan dan akan saya wariskan ke anak saya. Sekarang merasa  lebih tenang setelah mempunyai sertipikat, tidak takut lagi kalau ada yang mengaku-ngaku memiliki tanah saya,” ujarnya saat ditemui seusai kegiatan Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Hotel Santika Banyuwangi, Minggu (31/10/2021).

Rona gembira juga terlihat dari Purwanteki (57). Pria yang sehari-hari bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Guru di bilangan Pesanggaran ini, mengaku sangat bersyukur karena sekarang dia telah memiliki sertipikat tanah.

“Hari ini betul-betul memegang sertipikat tanah atas program PTSL. Saya berterima kasih kepada BPN yang telah memperjuangkan tanah saya sehingga saya bisa mendapatkan sertipikat tanah ini,” ungkapnya.

Purwanteki mengatakan bahwa tanah yang telah terbit sertipikatnya ini, ia tanami buah naga sebagai bekal ke depan. “Rencana untuk warisan kepada anak,. Tiga tahun lagi saya purnatugas, saya lebih tenang dengan terbitnya sertipikat tanah ini,” tuturnya sambil tersenyum lebar.

Titin Prasetyo dan Purwanteki merupakan dua dari sepuluh penerima sertipikat tanah yang diserahkan oleh Anggota Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, didampingi Ribut Hari Cahyono, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur; Stanley, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur; Budiono, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi; dan Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga (PHAL) pada Biro Hubungan Masyarakat, Indra Gunawan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia membutuhkan materi. Namun, dengan berjalannya hari, kita akan menyadari bahwa ketenangan hati tidak dapat dibeli. Kepastian hukum atas tanah ialah salah satu kunci ketenangan diri.

Depok – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, melakukan kunjungan sekaligus pembinaan dan monitoring Program Strategis Nasional di Kantor Pertanahan Kota Depok pada Senin (01/11/2021). Turut mendampingi, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan.

Wamen ATR/Waka BPN pada kesempatan ini mengatakan, salah satu dari program strategis ialah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menurutnya, dalam pelaksanaan PTSL di Kota Depok dirasa perlu adanya percepatan agar semua bidang tanah dapat terpetakan.

“PTSL ini memang sangat krusial dan kita ingin ada percepatan sehingga seluruh bidang tanah di Depok terdaftar. Ketika seluruh bidang tanah sudah terpetakan, pemerintah daerah bisa merencanakan pembangunan yang lebih rapi dengan data-data yang jelas,” ujar Wamen ATR/Waka BPN.

Tata ruang juga menjadi topik bahasan pada kunjungan Surya Tjandra kali ini. Terkait dengan hal ini, terdapat permasalahan yang kerap terjadi, seperti kemacetan, terbatasnya ruang terbuka hijau, kebencanaan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, menurut Wamen ATR/Waka BPN, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok menjadi peluang akselerasi penataan ruang yang berkelanjutan.

“Sekarang RTRW Kota Depok masuk proses revisi dan untuk RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) di Depok masih dalam proses penyusunan. Ini pun menjadi kesempatan untuk menatanya. Jadi, nanti data dari BPN soal peta bidang tanah dikombinasikan dengan tata ruang sehingga perencanaan pembangunan akan lebih rapi dan kita siap mendukung itu,” pungkas Surya Tjandra.

Lebih lanjut, Surya Tjandra menyampaikan bahwa Kota Depok masuk ke dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur. Maka dari itu, diperlukan kombinasi peran pemerintah daerah dengan instansi atau lembaga terkait untuk menata ruang di Depok sebagai bagian dari upaya penataan ruang di kawasan Jabodetabekpunjur.

Pada kesempatan yang sama, Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan, mengatakan jika sosialisasi program PTSL kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar masyarakat dan para pihak terkait memahami PTSL. “Kita ingin tanah yang ada di Depok bisa didaftarkan sehingga dukungan masyarakat dari Kota Depok harus maksimal, khususnya dalam memberikan data, baik fisik maupun yuridis,” katanya.

Selain PTSL, pengadaan tanah yang merupakan PSN terus dilaksanakan di Kota Depok. Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat mengatakan, terdapat empat progres pengadaan tanah, di antaranya Pembangunan Jalan Tol Desari (Depok-Antasari), Jalan Tol Cinere-Jagorawi, Jalan Tol Cimanggis-Cibitung 1, serta LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi Tahap 1. “Pengadaan tanah yang merupakan PSN, mau tidak mau harus selesai. Itu bagian dari pembangunan ekonomi serta infrastruktur, seperti jalan tol, waduk, dan lain-lain,” ujar Dalu Agung Darmawan.

Setelah melakukan kunjungan ke Kantor Pertanahan Kota Depok, Wamen ATR/Waka BPN bersama Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat dan Kakantah Kota Depok berkunjung ke Kantor Wali Kota Depok. Selain untuk bersilaturahim, kunjungan kali ini membahas program strategis dari Kementerian ATR/BPN guna mendapatkan langkah-langkah konkret pelaksanaan ke depannya.

Bandung – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II DPR RI, kembali melaksanakan sosialisasi program strategis nasional yang digelar di Hotel De Paviljoen, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Sabtu (30/10/2021) lalu.

Kegiatan ini bermaksud untuk mendukung percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai salah satu upaya dalam pencegahan sengketa pertanahan yang diamanahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada Kementerian ATR/BPN.

Pada kesempatan ini, Teddy Setiadi, selaku Anggota Komisi II DPR RI mengatakan bahwa program PTSL merupakan langkah awal untuk menyelesaikan sengketa pertanahan di Indonesia.

“Ini penting untuk masyarakat, ada kejelasan status dari persoalan pertanahan yang sering kali kita hadapi. Masyarakat juga harus pro aktif untuk mendaftarkan tanahnya,” imbuhnya.

Komisi II DPR RI sebagai mitra kerja Kementerian ATR/BPN, mengapresiasi kegiatan sosialisasi program strategis ini. Hal ini tak lepas dari fungsi pengawasan yang menjadi tanggung jawab Komisi II DPR RI.

“Saya yakin BPN di seluruh Indonesia sudah memberikan pelayanan yang lebih baik. Kita ingin masyarakat mudah untuk mengurusi persoalan tanahnya. Ketika semua tanah terdata dengan baik di Bandung, kita jadi kota yang lengkap sehingga sengketa tanah bisa kita minimalisir,” tegasnya.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan hal yang serupa.

“Tanah itu akan punya nilai yang sakral karena akan diwariskan kepada generasi Ibu Bapak. Kalau bermasalah, anak cucu Bapak Ibu akan kerepotan. Melalui program PTSL ini, mudah-mudahan sengketa tanah akan terorganisir dengan baik, tentu dengan kerja sama dari berbagai pihak,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini, Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan, juga mengimbau kepada masyarakat Kota Bandung untuk memanfaatkan layanan yang ada di Kantor Pertanahan Kota Bandung.

“Layanan-layanan pertanahan ini bisa dimanfaatkan bagi masyarakat Kota Bandung. Terutama di BPN sangat kami apresiasi dengan berbagai kemudahan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Subbagian Media Center Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Nur Adhani, menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi program strategis ini merupakan bagian penting dari Kementerian ATR/BPN, untuk memberikan bukti hadirnya pemerintah bagi masyarakat.

“Kementerian ATR/BPN saat ini sedang melaksanakan Reforma Agraria, yang mana merupakan bentuk hadirnya pemerintah di masyarakat untuk mengatasi ketimpangan tanah,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan, program PTSL menjadi salah satu upaya hadirnya pemerintah di masyarakat agar target proses legalisasi seluruh bidang tanah di Indonesia pada tahun 2025 bisa tercapai.

Selain menyosialisasikan program-program strategis tersebut, Anggota Komisi II DPR RI, Teddy Setiadi, didampingi seluruh jajaran pimpinan Kementerian ATR/BPN juga menyerahkan 10 sertipikat tanah kepada perwakilan masyarakat Bandung yang hadir secara langsung. Turut hadir Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, Andi Kadandio Alepuddin, selaku moderator dalam kegiatan ini. Seluruh rangkaian acara berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Kupang – Setiap Sosialiasi Program Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di beberapa daerah, dilakukan penyerahan sertipikat kepada masyarakat yang diserahkan langsung oleh Anggota Komisi II DPR RI. Selalu terdapat cerita menarik dari para penerima sertipikat tanah di balik kegiatan penyerahan tersebut.

Seperti cerita Frans Agustinus Soissa (41) yang menceritakan proses mendapatkan sertipikat. “Saya sangat bersyukur telah mendapatkan sertipikat ini karena saya beli tanah hasil saya simpan-simpan dari bekerja di kapal sejak tahun 2002. BPN di sini dalam proses penyertipikatannya begitu memudahkan sekali,” kata Frans Agustinus Soissa dalam Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Hotel Aston, Rabu (27/10/2021).

Lebih lanjut pria yang sehari-hari bekerja sebagai pelaut itu mengatakan, jika program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digagas Kementerian ATR/BPN begitu berdampak bagus bagi masyarakat yang membutuhkan pendaftaran tanah yang cepat, mudah, dan tanpa biaya.

“Program PTSL ini sangat bagus sekali dan saya banyak mengucapkan terima kasih Pak Presiden dan BPN yang sudah membantu masyarakat,” ujarnya.

Sertipikat tanah selain dapat memberikan kepastian hukum hak atas tanah, juga dapat membuka ruang untuk akses modal kepada perbankan. Hal ini yang diungkapkan oleh Sakariya Suseno (66) yang berasal dari Desa Alak, Kota Kupang.

Ia menuturkan, jika sertipikat tanahnya akan diagunkan ke bank. “Saya coba ke bank karena bisa sebagai modal untuk berusaha dan mengayomi keluarga,” tuturnya.

Selain itu pemberian sertipikat tanah juga dilakukan kepada aset-aset Barang Milik Negara (BMN), salah satunya kepada lahan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI di Kota Kupang. Yeanry Maryanthy Olang selaku perwakilan dari Bakamla RI Kota Kupang, menceritakan proses penyertipikatannya sangat dibantu oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang.

“Jadi ada tanah Bakamla di Kupang yang dibeli sejak 2010, tetapi itu tidak bisa dimasukkan proses sertipikat karena masuk area konservasi hutan. Lalu setelah dikeluarkan menjadi APL (Area Penggunaan Lain) kami pada 2021 ini, diarahkan oleh jajaran BPN Kota Kupang untuk mengikuti PTSL dan prosesnya sangat dibantu dengan baik sekali,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Yeanry Maryanthy Olang mengapresiasi PTSL karena merupakan program yang bagus dan bermanfaat. “Saya sangat berterima kasih kepada Presiden Jokowi atas program PTSL ini. Saya dari instansi pemerintah juga terbantu karena program ini tanpa biaya dan saya rasa untuk masyarakat kecil pasti sangat bermanfaat sekali,” imbuhnya.

Kupang – Percepatan pendaftaran tanah di Indonesia merupakan mandat yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), setidaknya sudah terdaftar kurang lebih 30 juta bidang tanah pada medio 2017-2020. Kementerian ATR/BPN menargetkan pada tahun 2025, seluruh bidang tanah terdaftar.

“PTSL ini luar biasa dan sangat berfungsi sekali dan perlu saya apresiasi. Saya ke Pulau Semau, ini berhasil,” kata Yakhobus Jacky Uli, Anggota Komisi II DPR RI, pada Sosialisasi Program Strategis Nasional di Hotel Aston, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (27/10/2021).

Yakhobus Jacky Uli mengatakan bahwa Pemerintah, melalui Kementerian ATR/BPN memang mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan program pendaftaran tanah dengan target yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.

Ia mengungkapkan target PTSL pada tahun 2017 adalah 5 juta bidang tanah, pada tahun 2018 targetnya 7 juta bidang tanah dan tahun 2019 memiliki target 9 juta bidang tanah. Tahun 2020 targetnya meningkat jadi 10 juta bidang tanah, tetapi karena ada pandemi dan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi tercapai 6,7 juta bidang tanah.

“Untuk itu, seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN perlu kerja keras dan kami Anggota Komisi II DPR RI terus mengingatkan agar dapat bekerja sesuai target dan harapan kita semua. Tahun 2025 apa yang ditargetkan dapat tercapai,” kata Yakhobus Jacky Uli.

Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Agustin Iterson Samosir mengatakan bahwa Sosialisasi Program Strategis yang melibatkan Komisi II DPR RI ini, merupakan kegiatan penting karena dengan soliditas masyarakat di daerah dapat membantu Kementerian ATR/BPN dalam menyosialisasikan dan menyukseskan Program Strategis Kementerian ATR/BPN. “Program itu di antaranya ialah PTSL dan Reforma Agraria,” kata Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT, Jaconias Walalayo mengungkapkan bahwa selain menjalankan program PTSL, seluruh Kantor Pertanahan (Kantah) se-NTT juga menjalankan program redistribusi tanah. Ia mengatakan bahwa redistribusi tanah ini merupakan bagian dari program Reforma Agraria.

“Untuk tahun 2021 ini hingga 26 Oktober 2021, realisasi program redistribusi tanah untuk Peta Bidang Tanah sudah mencapai 95,87 persen dan untuk sertipikatnya sudah mencapai 51,67 persen. Kami juga menjalankan penataan akses dengan target 4.500 KK dengan realisasi mencapai 62,86 persen,” kata Kakanwil BPN Provinsi NTT.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga, Indra Gunawan, mengatakan bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum atas tanah, Kementerian ATR/BPN terus gencar melaksanakan program PTSL di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kota Kupang.

“Untuk itu, dukungan dari Komisi II DPR RI selaku mitra kerja Kementerian ATR/BPN, dukungan pemerintah daerah, para pemangku kepentingan, dan juga masyarakat sangat kami harapkan untuk suksesnya program ini,” ujarnya.

Dalam kegiatan sosialisasi ini juga dilaksanakan penyerahan sertipikat tanah kepada 10 orang perwakilan masyarakat, yang diserahkan langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI dan didampingi jajaran pimpinan Kementerian ATR/BPN yang hadir. Kegiatan sosialisasi ini pun berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Karawang –  Seluruh bidang tanah yang didaftarkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi tanah masyarakat, juga memberikan akses permodalan ke bank. Selain itu, pendaftaran tanah juga bertujuan untuk meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan sehingga dapat sekaligus mempersempit ruang gerak mafia tanah.

“Kita ingin memberantas mafia tanah karena merugikan negara dan masyarakat,” kata Saan Mustofa, Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang hadir di kegiatan Sosialisasi Program Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Swiss-Belinn Hotel Kawarang pada Senin (25/10/2021).

Selain itu, Saan Mustofa berkata bahwa PTSL begitu penting untuk diikuti masyarakat karena setidaknya memberikan dua hal, satu kepastian hukum dan kedua nilai ekonomi bagi tanah masyarakat.

“Itulah kenapa masyarakat penting untuk mengikuti program ini. Hal ini pun sejalan dengan komitmen pemerintahan Pak Jokowi, yaitu memberikan keadilan sosial dalam penguasaan aset tanah,” kata Saan Mustofa.

Perihal PTSL mempersempit ruang gerak mafia tanah juga disetujui oleh Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Kelembagaan, Teuku Taufiqulhadi. Ia berkata bahwa tanah-tanah yang belum dilegalisasi, nantinya dapat dijadikan celah oleh para mafia tanah.

“Tidak boleh ada kesempatan kepada mafia tanah. Jika ada indikasi dengan mafia tanah, segera laporkan agar dapat kita proses dan secepatnya kita singkirkan,” ucap Teuku Taufiqulhadi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan mengatakan, guna menyukseskan program PTSL, diperlukan peran dari para pihak terkait. “Untuk menjalankan program strategis yang dilaksanakan Kementerian ATR/BPN memang dibutuhkan sinergi dan kolaborasi, baik itu antarsektor maupun antardaerah,” ujarnya.

Turut hadir Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Deni Santo, mengatakan bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum atas tanah, Kementerian ATR/BPN terus gencar melaksanakan program PTSL di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Karawang. “Untuk itu, dukungan dari Komisi II DPR RI selaku mitra kerja Kementerian ATR/BPN, dukungan pemerintah daerah, para pemangku kepentingan, dan juga masyarakat sangat kami harapkan untuk suksesnya program ini,” ujarnya.

Sebagai informasi, dalam kegiatan sosialisasi ini juga dilaksanakan penyerahan sertipikat tanah kepada 11 orang perwakilan masyarakat, yang diserahkan langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI dan didampingi jajaran pimpinan Kementerian ATR/BPN yang hadir. Kegiatan sosialisasi ini pun berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Karawang – Guna mempercepat pendaftaran tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah mengeluarkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dengan adanya PTSL, telah banyak masyarakat yang merasa bersyukur dan gembira atas adanya program ini sehingga memunculkan animo masyarakat yang tinggi untuk turut serta mendaftarkan tanahnya.

Seperti halnya cerita dari Kusnadi (52) yang bekerja sehari-hari sebagai buruh harian lepas ini menuturkan, ia sangat bersyukur dengan adanya program PTSL di Kabupaten Karawang ini. Dengan disertipikatkan rumahnya, Kusnadi menjadi merasa lebih aman dan nyaman, tidak khawatir lagi.

“Terima kasih kepada ATR/BPN karena dengan adanya PTSL ini, saya sebagai rakyat kecil terbantu sekali dan juga dalam pembuatannya mudah sekali. Sertipikat ini mungkin akan saya simpan ya karena ini kan sertipikat rumah, bisa buat anak cucu saya nanti,” tutur Kusnadi saat diwawancarai tim Humas Kementerian ATR/BPN dalam Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Kabupaten Karawang, Senin (25/10/2021).

Kegembiraan juga datang dari Adang. Sosok pria berumur 48 tahun ini, sehari-hari bekerja sebagai petani. Ia mengaku sangat gembira dan senang karena dalam proses pensertipikatannya begitu baik. “BPN dalam prosesnya di sini bagus ya. Saya sangat senang sekali dengan adanya PTSL dan kinerja BPN di Karawang ini sangat baik,” katanya.

Sebagai informasi, Target PTSL 2021 di Kabupaten Karawang sejumlah 70.000 bidang dan per 24 Oktober 2021, sudah terealisasi 63.117 bidang atau sebesar 90,17 persen. Dalam hal ini, Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana, mengapresiasi kinerja Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Karawang.

“Capaian ini tidak lepas dari dukungan semua pihak di Kabupaten Karawang. Kita harus bantu semuanya agar harapan dari Bapak Presiden terkait program Reforma Agraria ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Karawang,” ujarnya.

Pada sosialisasi ini, dilakukan penyerahan sertipikat simbolis kepada 11 penerima masyarakat Kabupaten Karawang. Sertipikat diserahkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustofa; Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Kelembagaan, Teuku Taufiqulhadi; Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Deni Santo; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan; Bupati Karawang serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, Fitriyani Hasibuan. Sosialisasi diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.