Denny bahkan mempertimbangkan untuk membatalkan langkah pencabutan gugatan yang sebelumnya telah dilakukan.

Sikap tersebut muncul setelah Gibran menyatakan akan menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.

Denny menduga langkah hukum yang dimaksud Gibran berkaitan dengan perkara gugatan Mercy Sihombing di PTUN.

Dalam perkara tersebut, Denny bersama Herianto dan sejumlah advokat lainnya sempat bertindak sebagai kuasa hukum.

Namun, pihaknya sebelumnya memilih mencabut perkara itu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kemudian diperkuat melalui putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).

Menurut Denny, rencana Gibran untuk kembali memperjuangkan persoalan tersebut melalui PTUN merupakan langkah yang tidak tepat secara hukum.

“Jadi mengatakan akan melakukan langkah pembuktian di Peradilan Tata Usaha Negara–saya membacanya ini adalah perkara yang sedang digugat oleh Ibu Mercy Sihombing–yang kami Mas Herianto dan beberapa rekan menjadi kuasa hukumnya, itu adalah langkah yang tidak hanya melawan, membangkang, tapi juga keliru,” kata Denny dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (10/11).

Meski demikian, Denny belum memastikan langkah yang akan diambil tim hukumnya. Ia menyebut keputusan tersebut masih akan dibicarakan bersama pihak prinsipal.

“Nanti kita diskusikan dengan prinsipal langkah kami seperti apa. Kalau memang diperlukan ya terpaksa kita hadir di persidangan,” imbuhnya.

Dari laman resmi PTUN Jakarta, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara: 311/G/2024/PTUN.JKT tertanggal 9 September 2024.

Para penggugat yakni Djupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko.

Adapun Anwar Usman mengajukan gugatan ke PTUN terkait pencopotan dirinya sebagai Ketua MK. Permohonannya yang dikabulkan adalah pembatalan pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK. Terkait alasan banding, juru bicara MK Fajar Laksono belum bisa membeberkan lebih lanjut.

“MK memutuskan akan banding,” ujar Fajar saat dikonfirmasi, Rabu (14/8/2024).

“Nanti setelah resmi menyampaikan banding, alasan akan dituangkan dalam Memori Banding,” lanjut dia.

Adapun PTUN mengabulkan sebagian gugatan Anwar Usman terkait pencopotan dirinya sebagai Ketua MK. Dalam putusannya, PTUN membatalkan keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK.

Selain itu, PTUN juga mengabulkan permohonan Anwar Usman untuk dipulihkan harkat dan martabatnya sebagai Hakim Konstitusi.

Namun, PTUN tidak mengabulkan permohonan Anwar Usman untuk kembali menjadi Ketua MK.

Anwar Usman mengajukan gugatan ini karena keberatan atas penggantian dirinya sebagai Ketua MK. Dia keberatan digantikan dari posisi tersebut oleh Suhartoyo.

Suhartoyo terpilih jadi Ketua MK yang baru setelah Anwar Usman dicopot sebagai pimpinan karena terbukti melanggar etik dalam putusan perkara nomor 90 tentang syarat capres-cawapres.

Anwar Usman dinilai berkonflik kepentingan saat memutus putusan tersebut. Sebab dia adalah paman Gibran Rakabuming Raka. Putra Presiden Joko Widodo itu bisa maju cawapres Prabowo Subianto karena putusan MK yang mengubah syarat capres-cawapres tersebut.

Tak terima dengan putusan itu, Anwar Usman kemudian mengajukan gugatan ke PTUN. Ia mempermasalahkan mengenai posisi Ketua MK.

“Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian,” demikian petikan amar Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT yang diterima dari Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

PTUN Jakarta menyatakan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua Mahkamah Konstitusi batal atau tidak sah.

“Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H, M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023–2028,” tulis putusan tersebut.

PTUN juga mewajibkan Mahkamah Konstitusi, selaku Tergugat, untuk mencabut keputusan pengangkatan Suhartoyo tersebut. Di sisi lain, permohonan Anwar Usman untuk dipulihkan harkat dan martabatnya sebagai hakim konstitusi seperti semula turut dikabulkan.

Akan tetapi, PTUN Jakarta tidak menerima permohonan Anwar Usman untuk dijadikan kembali sebagai ketua Mahkamah Konstitusi.

“Menyatakan tidak menerima permohonan Penggugat untuk dipulihkan/dikembalikan kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023–2028 seperti semula,” demikian putusan itu.

Sementara itu, terkait permohonan Anwar Usman agar menghukum Mahkamah Konstitusi untuk membayar uang paksa sebesar Rp100 per hari, apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap atau inkrah tidak pula diterima.

Baru-baru ini, muncul tiga orang yang mengaku sudah membeli tanah tersebut dari Riri Khasmita. Ketiga orang itu merupakan pedagang di Tanah Abang bernama Jasmaini, Muhamad Fachrozy, dan Musaroh.

Mereka menggugat Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan itu dimasukkan pada 10 Juni 2024.

Gugatan itu teregistrasi dengan nomor perkara 204/G/2024/PTUN.JKT. Gugatan itu dilayangkan setelah Kanwil BPN DKI Jakarta disebut membatalkan sertifikat tanah mereka secara sepihak.

Ketiga orang itu, merasa memiliki hak atas tanah yang dibeli dari Riri Khasmita tersebut. Ayah Fachrozy yang bernama Asril Hasan pernah membeli tanah untuk anaknya dari Riri Khasmita.

Dalam proses pembelian, sertifikat tanah yang terdaftar atas nama Riri Khasmita dengan nomor 09988/Srengseng. Asril kala itu juga sudah mengecek keaslian sertifikat ke BPN.

Setelah diyakini keabsahannya, Asril membeli tanah 200 meter persegi dengan cara mencicil seharga Rp 7,8 juta per meter persegi.

“Yakin (setelah cek ke BPN). Karena sertifikatnya adalah asli, ayah menyepakati pembelian tanah tersebut dengan dicicil beberapa kali dengan bukti pembayaran berupa kuitansi,” tutur Fachrozy di PTUN Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kata Fachrozy, Asril juga pernah mengajaknya untuk balik nama peralihan hak atas tanah yang dibeli dari Riri Khasmita itu.

“Iya saya pernah diajak ayah untuk datang ke kantor notaris untuk balik nama setelah pelunasan pembelian tanah kepada Riri Khasmita,” ucap Fachrozy.

“Dan setelah itu sertifikatnya akhirnya saya peroleh dan telah balik nama atas nama saya,” tambahnya.

Akan tetapi setelah Riri Khasmita dipidana, hak atas tanah tersebut dikembalikan kepada Nirina Zubir. Oleh karena itu pihaknya melayangkan gugatan di PTUN.

“Kok bisa sertifikat tanah saya, hasil beli dari Riri Khasmita dibatalkan begitu saja oleh BPN? Padahal kan yang menerbitkan sertifikat tanah saya juga oleh BPN,” ucap Fachrozy

“Saya menyatakan kepada publik, silakan (kirimkan) amicus curiae mendukung proses hukum yang diadakan di PTUN,” kata Gayus di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat pada Selasa, 23 April 2024. Dia menilai bahwa amicus curiae bisa membantu proses terciptanya keadilan melalui sidang PTUN.

Gayus mengungkapkan bahwa PTUN telah menyatakan gugatan yang dilayangkan PDIP layak untuk diadili. “Hasil putusan yang disampaikan adalah permohonan kami layak untuk diproses dalam sidang pokok perkara karena apa yang kami temukan seluruhnya tadi pagi menjadi putusan ini,” ucap Gayus.

Kelayakan gugatan itu dinyatakan dalam persidangan dismissal process hari ini. Adapun dismissal process adalah proses untuk meneliti perkara-perkara yang dianggap tak layak disidangkan di PTUN.

Selain itu, Gayus juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda penetapan hasil Pilpres 2024. Menurut Gayus, penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih sebaiknya menunggu putusan gugatan yang diajukan PDIP ke PTUN.

Menurut Gayus, penundaan penetapan Prabowo-Gibran oleh KPU harus dilakukan agar tidak terjadi keadilan yang terlambat atau justice delayed. Sebabnya, penetapan KPU bisa jadi bertentangan dengan putusan PTUN jika gugatan PDIP nantinya dikabulkan.

“Saya minta agar KPU taat asas hukum, tidak menjadikan suatu keterlambatan keadilan, tunda dulu penetapan (Prabowo-Gibran) sampai ada putusan yang pasti dari PTUN,” ujar Gayus. Dalam sidang dismissal hari ini, Gayus mengatakan perwakilan KPU turut hadir. Karena itu, kata Gayus, KPU juga sudah mengetahui bahwa PTUN menyatakan gugatan PDIP layak diadili.

Sebelumnya, amicus curiae juga sempat ramai dilayangkan saat proses pengadilan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Puluhan nama turut melayangkan dokumen sahabat pengadilan itu ke MK. Di antaranya datang dari Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri, seniman seperti Ayu Utami hingga Butet Kertaredjasa, hingga pakar psikologi forensik Reza Indragiri.

Dokumen amicus curiae pun juga dipertimbangkan oleh majelis hakim MK dalam putusan sengketa Pilpres 2024. Dalam putusan tersebut, MK menolak permohonan sengketa yang diajukan mantan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

TPDI dan Perekat Nusantara mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta dengan dasar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan seluruh Komisioner KPU RI melanggar kode etik terkait kepastian hukum pencalonan Gibran.

“Gibran bermasalah secara hukum dan etika dalam memperoleh tiket cawapres dari KPU yaitu melalui perbuatan melanggar hukum dan melanggar etika,” kata Koordinator TPDI Petrus Selestinus dalam keterangannya, Kamis, 7 Februari 2024.

Oleh karena itu, lanjut Petrus, Keputusan KPU yang menetapkan Gibran sebagai cawapres bertentangan dengan etika dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, yang menurut UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintah karena melanggar asas-asas umum pemerintahan.

Dalam petitum gugatannya, Petrus cs meminta PTUN DKI Jakarta menyatakan Ketua dan anggota KPU terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Mereka juga meminta majelis hakim menyatakan Keputusan KPU tentang penetapan capres-cawapres, khususnya pencalonan Prabowo-Gibran dinyatakan tidak sah.

PTUN DKI juga diminta menerbitkan Keputusan KPU yang baru sebagai pengganti.

Putusan DKPP

Meskipun memvonis Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan seluruh Komisioner KPU dinyatakan melanggar kode etik, dalam putusannya, DKPP menegaskan bahwa pencalonan Gibran Rakabuming Raka tetap sah, meskipun KPU terlambat mengubah syarat usia minimum capres-cawapres pada Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Para komisioner KPU RI disanksi etik karena dianggap tidak profesional, sebab keterlambatan revisi itu menimbulkan ketidakpastian hukum.

Namun, secara konstitusional, hal itu tidak mengurangi keberlakuan Putusan MK yang final dan mengikat sejak dibacakan, dengan ataupun tanpa revisi Peraturan KPU sebagai regulasi teknis.

Argumentasi yang sama disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI sebagai pihak terkait yang dihadirkan di dalam persidangan DKPP.

Kronologinya, pada 25 Oktober 2023, KPU telah menerima menerima berkas pendaftaran pencalonan Gibran.

Padahal berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 yang ketika itu belum direvisi, Gibran tidak memenuhi syarat karena belum berusia 40 tahun.

KPU berdalih, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres sudah cukup untuk dijadikan dasar memproses pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang masih berusia 36 tahun itu.

Walau demikian, pada akhirnya, KPU toh mengubah persyaratan capres-cawapres, dengan merevisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Akan tetapi, revisi itu baru diteken pada 3 November 2023.

“Putusan DKPP ini murni tetang pelanggaran etik ketua dan anggota KPU,” kata Ketua DKPP Heddy Lugito, Senin, 5 Februari 2024.

“Putusan DKPP ini tidak berpengaruh terhadap pencalonan capres dan cawapres,” tegasnya. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Eks pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menggugat Kepala Badan Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Jakarta Pusat ke PTUN Jakarta. Dia kesal karena tidak diberi izin ibadah umrah.

“Gugatan yang kami ajukan ke PTUN terhadap surat yang dikeluarkan oleh BAPAS Jakpus terkait izin ibadah klien kami, Habib Rizieq Shihab, dan juga surat permohonan perlindungan hukum yang kami ajukan terkait klien kami,” kata kuasa hukum Rizieq Shihab, Aziz Yanuar, Selasa (1/8/2023).

Aziz menjelaskan, pihaknya mengajukan gugatan untuk melawan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh BAPAS Jakpus. Selain itu, pihaknya juga telah mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum yang disampaikan ke beberapa instansi  antara lain Menko Polhukam RI, Menteri Hukum dan HAM, Komisi III DPR RI, Kejaksaan Agung, Komisi Kejaksaan, dan Komnas HAM.

“Surat ini ditujukan untuk membongkar dugaan perampasan hak asasi sistematis yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakpus dengan tidak memberikan rekomendasi izin untuk melaksanakan ibadah umrah klien kami tanpa alasan yang jelas dan masuk di akal sehat,” ujarnya.

Lalu, dia menyoroti alasan pihak Kejari tidak mengizinkan Rrzieq Shihab melaksanakan ibadah umrah karena terkait sulitnya pengawasan. Menurutnya, alas an itu sangat tidak masuk akal.

“Alasannya membuat kita tertawa terbahak-bahak. Karena jelas di wilayah Arab Saudi ada perwakilan dari pihak pemerintah Indonesia, dan tentu saja di dalamnya termasuk ada perwakilan dari pihak Kejaksaan yang tentunya bisa melaksanakan pengawasan dimaksud,” tuturnya.

“Bahkan kami dalam hal ini siap membantu pembiayaan pemberangkatan pihak yang akan mengawasi klien kami jika diperlukan agar klien kami dapat menjalankan hak asasinya dalam beribadah yang dilindungi oleh Undang-undang,” sambung Aziz.

Kata Aziz, gugatan dan surat permohonan perlindungan hukum yang diajukan merupakan upaya hokum untuk memperjuangkan hak asasi Rizieq yang diberi oleh Undang-undang.

Dia memastikan akan terus melakukan upaya hukum demi terciptanya keadilan terhadap Rizieq.

Rizieq Shihab menggugat Kepala BAPAS Kelas I Jakpus ke PTUN Jakarta. Dilihat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Selasa (1/8), gugatan tersebut tercatat dengan nomor perkara 339/G/2023/PTUN.JKT. Dia mendaftarkan gugatan, Jumat (28/7) lalu.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan akan tetap menjalankan tahapan Pemilu 2024, dan mengabaikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan menunda pelaksaan Pemilu 2024.

KPU menyatakan akan melakukan banding terhadap putusan tersebut. Selain itu, KPU menjelaskan, putusan terkait partai politik peserta pemilu masih berkekuatan hukum dan tidak ada perubahan.

“Nanti kalau kita sudah menerima salinan putusan, kita akan mengajukan upaya hukum berikutnya yaitu banding ke Pengadilan Tinggi. Nanti kalau kami sudah bersikap secara resmi dalam arti mengajukan upaya hokum, perlu kami tegaskan bahwa KPU tetap akan menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Kamis (2/3/2023).

Hasyim menegaskan, tahapan Pemilu 2024 dituangkan dalam bentuk produk hukum yakni Peraturan KPU No 3 Tahun 2023. Aturan itu menjadi dasar hukum bahwa pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 masih sah dilaksanakan.

“Yang pertama tahapan dan jadwal KPU tahapan dan jadwal Pemilu 2024 itu dituangkan dalam bentuk hukum produk hukum KPU berupa Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal Pemilu 2024. Nah, putusan ini tidak menyasar kepada Peraturan KPU Nomor 3/2023 tentang tahapan dan jadwal Pemilu 2024 sehingga dengan demikian dasar hukum dengan tahapan dan jadwal masih sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai dasar KPU untuk tetap melaksanakan atau melanjutkan pelaksanaan Pemilu 2024,” paparnya.

Selain itu, menurut Hasyim, menguji produk-produk pejabat tata usaha negara dalam hal ini KPU, bukanlah kewenangan PN melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini juga sudah disampaikannya dalam eksepsi yang diajukan dalam perkara tersebut.

“Kami sampaikan bahwa kewenangan untuk menguji produk-produk pejabat tata usaha negara dalam hal ini KPU sebagai penyelenggara negara yang khususnya menyelenggarakan pemilu itu adalah wewenangnya PTUN. Dan, kami katakan ini sudah pernah diuji oleh PTUN,” jelas Hasyim.

JAKARTA, Eranasional.com – Terdakwa kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Ferdy Sambo enggan menjawab pertanyaan awak media terkait gugatannya ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Presiden Joko Widodo atas pemecatannya sebagai anggota Polri.

Saat ditanya awak media usai menjalani sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (3/1/2023) Sambo tidak memberikan tanggapan apapun mengenai gugatan tersebut.

Sambo yang terlihat mengenakan rompi tahanan dari Kejaksaan Agung tersebut tidak menjawab dan langsung pergi dan hanya melambaikan tangan dalam posisi tangan sudah terborgol.

Dia juga tak memberikan jawaban terkait alasan mengapa dirinya mencabut gugatannya yang dia layangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 29 Desember 2022 itu.

Sikap mantan Kadiv Propam Polri tersebut berbeda ketika ditanya beberapa isu lain semisal kasus tambang ilegal yang disebut menyeret Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto.

Pada 29 November 2022 Sambo sempat meminta waktu pada petugas tahanan untuk menjawab pertanyaan awak media.

Begitu juga saat ditanya terkait dengan isu perkosaan yang dialami istrinya, Putri Candrawathi pada akhir Desember 2022. Sambo dengan tegas menjawab bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi.

Diketahui, Ferdy Sambo resmi mencabut gugatan yang dilayangkannya ke PTUN DKI Jakarta.

Hal ini ditegaskan oleh Kuasa Hukum Ferdy Sambo, Arman Hanis dalam keterangannya pada Jumat (30/12/2022) sore.

“Secara resmi klien kami memutuskan untuk mencabut gugatan di PTUN terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 71/POLRI/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Hormat Perwira Tinggi Polri tanggal 26 September 2022,” tulis Arman dalam keterangannya.

Arman mengatakan, keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan kembali, serta mendengar masukan dari berbagai pihak.

Menurutnya, Ferdy Sambo beserta keluarga juga dengan rendah hati menerima dan memahami reaksi publik perihal gugatan yang diajukan pada 29 Desember 2022.

Arman menambahkan, pencabutan gugatan itu sangat dipengaruhi faktor kecintaan terhadap institusi Polri.

Terlebih, menurutnya, Ferdy Sambo telah membuktikan rekam jejak yang cakap, dan berintegritas selama 28 tahun hingga sebelum menghadapi proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat.

“Bapak Ferdy Sambo sangat menyesali perbuatan yang berdampak pada konsekuensi hukum yang saat ini sedang berjalan, serta menjadi prioritas utama klien kami untuk segera menyelesaikannya,” ujarnya.

Arman pun menambahkan, bahwa gugatan di PTUN yang diajukan adalah upaya konstitusional yang sebenarnya disediakan oleh Negara.

Namun demikian, dengan segala pertimbangan dan kebesaran hati, Kami putuskan tidak menggunakan hak tersebut dan mencabut Gugatan ini.

“Semoga ke depan Polri menjadi jauh lebih baik dan dicintai masyarakat Indonesia,” tutup Arman. **

JAKARTA, Eranasional.com – Ferdy Sambo, menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait pemecatan dirinya sebagai Kadiv Propam Polri.

Pengacara Ferdy Sambo, Arman Hanis mengatakan bahwa Sambo sudah menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dengan baik, profesional dan mandiri selama menjadi anggota Polri.

Berkat kecakapan dan pencapaiannya, Arman menyebut Sambo telah menerima 11 tanda kehormatan dari pimpinan Polri.

“Bapak Ferdy Sambo, selama menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagai Penggugat, telah dengan cakap melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia secara profesional, mandiri, dan berintegritas. Hal itu dapat dibuktikan dengan pengabidan dan pelayanan yang dilakukan beliau kepada masyarakat. Atas pencapaiannya itu, Bapak Ferdy Sambo telah menerima 11 tanda kehormatan dari pimpinan Polri,” kata Arman, Jumat (30/12/2022).

Kata Arman, pada 22 Agustus 2022, Ferdy Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri saat penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yoshua bergulir. Namun, ungkap Arman, pengunduran diri itu tidak diterima hingga akhirnya Sambo dinyatakan dipecat tidak dengan terhormat (PTDH) dari institusi Polri.

“Pada tanggal 22 Agustus 2022, demi mendukung proses penyidikan, dan sebelu adanya putusan sidang Komisi Kode Etik Polri dan tingkat banding, Bapak Ferdy Sambo telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri yang ditujukan kepada Tergugat II Jenderal Listyo SIgit Prabowo sebagai Kapolri. Namun, permohonan tersebut tidak diproses dan dipertimbangkan oleh para pihak terkait,” jelas Arman.

Dia menekankan, pengunduran Ferdy Sambo itu sejatinya telah diatur dalam Pasal 111 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP). Dalam pasal tersebut, jelasnya, terduga pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri.

“Hak pengunduran diri Bapak Ferdy Sambo telah diatur secara jelas pada Pasal 111 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Perpol Nomor 7 Tahun 2022 yang menyatakan, terhadap terduga pelanggar KKEP yang diancam dengan sanksi PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu sebelum pelaksanaan sidang KKEP dan pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi memiliki masa dinas paling sedikit 20 tahun dan memiliki prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri, bangsa dan negara sebelum melakukan pelanggaran,” tuturnya.

Arman menyadari kliennya saat ini tengah menghadapi proses hukum yang sangat berat. Akan tetapi, Arman berharap negara dapat mempertimbangkan jasa Ferdy Sambo selama menjadi anggota Polri.

“Kami sepenuhnya sadar bahwa Bapak Ferdy Sambo saat ini sedang berhadapan proses hukum yang sangat berat, namun di saat yang sama kami juga berharap para pihak terkait khususnya negara dapat memperhatikan pengabdian, dan jasa-jasa klien kami selama menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia secara proporsional,” ucap Arman.

Dia pun menegaskan, bahwa gugatan Ferdy Sambo ke PTUN merupakan hal yang biasa dan merupakan hak konstitusional yang diberikan negara kepada warga negara.

“Proses peradilan pidana dan upaya hukum di PTUN yang dijalani Bapak Ferdy Sambo adalah dua objek yang berbeda dan seyogyanya tidak perlu untuk dikaitkan secara berlebihan,” pungkasnya.

Gugatan Ferdy Sambo tersebut tertuang dalam website PTUN Jakarta, Jumat (29/12). Gugatan itu terdaftar dengan nomor 476/G/2022/PTUN.JKT. Duduk sebagai tergugat adalah Presiden RI dan Kapolri.

Dilansir dari Tangerangnews.com, Al Muktabar tidak terima dengan Gubernur Banten yang mengeluarkan SK pembebas tugasannya sebagai Sekda, padalah ia mengaku tidak pernah mengundurkan diri.

“Bahwa saya tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Sekda Provinsi Banten, mengundurkan diri adalah hal yang tidak mungkin saya lakukan, karena saya tidak mau lari dari tanggung jawab sebagai ASN,” kata Muktabar seperti dilansir dari Detik, Kamis 17 Februari 2022.

Gugatan tersebut didaftarkan Al Muktabar pada Rabu 16 Februari 2022 dengan Nomor Perkara 15/G/2022/PTUN.SRG.

Muktabar sendiri belum menjelaskan alasannya tidak menjabat Sekda Banten sejak Agustus 2021. Dia hanya menyebutkan bahwa pada 22 Agustus 2021, dia mengajukan permohonan pindah ke Kemendagri.

“Tetapi surat tersebut disalah artikan sehingga disebut surat pengunduran diri, saya harus katakan itu tidak benar, surat pindah dan surat pengunduran diri adalah dua hal berbeda,” ujarnya.

Dia menyebut Gubernur Banten menunjuk Plt Sekda Banten berdasarkan surat perintah pada 24 Agustus. Muktabar mengaku tak lagi menjadi Sekda setelah ada Plt.

“Dengan ditunjuknya Plt, saya tidak lagi menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai Sekda,” ucapnya.

Dia kemudian mengajukan cuti tahunan dari 1 September 2021. Setelah cuti habis, dia tetap melapor aktif sebagai ASN.

“Saya menjamin tidak ada kekosongan jabatan Sekda Provinsi Banten, karena surat keputusan presiden terhadap Sekda definitif sampai hari ini masih berlaku,” ucapnya.

Jakarta- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian digugat ke pengadilan karena kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Gugatan itu juga menyeret Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito.
Gugatan itu dilayangkan oleh sekelompok warga yang diwakili Ferry Polly. Gugatan telah teregistrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Kamis (14/10).

“Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan yang bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan,” bunyi gugatan yang tercatat dalam situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, diakses Minggu (24/10).

Penggugat juga memohon pembatalan tiga aturan tentang PPKM. Aturan pertama yang digugat adalah Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1182 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (beserta perubahan atau perpanjangannya).

Aturan kedua yang digugat adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali (beserta perubahan atau perpanjangannya).

Selain itu, penggugat juga memohon pembatalan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Penggugat juga memohon kepada PTUN agar Anies, Tito, dan Ganip mencabut tiga aturan tersebut. Ia juga meminta pengadilan membebankan biaya perkara ke tiga pejabat itu.

“Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk membayar biaya perkara ini. Subsidair: Atau apabila pengadilan dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono),” dikutip dari gugatan di SIPP PTUN Jakarta.