Upaya sinergis antara Kementerian ATR/BPN dengan KKP ini memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kepastian hukum serta perlindungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Kami dari Kementerian ATR/BPN sangat terhormat dan bangga menerima ini dari KKP utamanya menghargai upaya kita bersama dalam penyerahan sertipikat pulau-pulau kecil terluar. Ini juga menjadi wujud bahwa negara hadir sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto agar kedaulatan bangsa kita terus diperkuat dan tegak di negeri sendiri,” ujar Wamen Ossy usai acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) 2025 yang mengusung tema “Laut Sehat, Konservasi Kuat, Indonesia Sejahtera”.

Kementerian ATR/BPN menerima penghargaan atas perannya dalam mempercepat penerbitan Sertifikat Hak Pakai di berbagai pulau di Indonesia atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penghargaan tersebut meliputi, penerbitan Sertipikat Hak Pakai atas bidang tanah di Pulau Lusi oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Sidoarjo; di Pulau Mega oleh Kantah Kabupaten Bengkulu Utara; oleh Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Barat; di 10 Pulau Tidak Berpenduduk oleh Kantah Kabupaten Mamuju; di Pulau Batek oleh Kantah Kabupaten Kupang; serta di Pulau Salaut Besar oleh Kantah Kabupaten Simeulue.

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada Direktorat Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, serta kepada Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, Andi Renald.

Hasil nyata kolaborasi Kementerian ATR/BPN dan KKP dalam sertifikasi pulau-pulau ini, diharapkan dapat terus berlanjut.

“Tentunya kita terus lakukan dan gencarkan inventarisasi dan pemetaan serta sertipikasi (pulau-pulau) melibatkan lembaga-lembaga terkait lain seperti KKP, sehingga seluruh pulau-pulau terluar akan mendapatkan sertipikasi tanah, legalitas hukum atau hak atas tanah di atasnya untuk memastikan keamanan dan keselamatan,” jelas Wamen Ossy.

Dalam Rakernis Ditjen Pengelolaan Kelautan, KKP ini Wamen Ossy melakukan penyerahan sertipikat tanah untuk 10 kecamatan di kepulauan Balabalakang, Kabupaten Mamuju kepada Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono.

Jakarta – Implementasi Reforma Agraria di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang kompleks, sehingga memerlukan penanganan khusus. Agar pelaksanaan Reforma Agraria berjalan dengan baik tanpa berdampak pada beberapa aspek, utamanya dari aspek ekologi dan masyarakat sekitar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Seperti yang diungkapkan oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra pada acara Teras Mitra Share Vol. 148 yang bertajuk “Nyanyian Pulau Kelapa: Potret Reforma Agraria di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”, berlangsung secara daring pada Sabtu (25/09/2021).

Surya Tjandra berkata bahwa kondisi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memang cukup unik. Terletak di antara kawasan lautan dan daratan, terdapat kawasan bawah laut, hutan yang memiliki aturan dan fungsi pemanfaatan tertentu dan kondisi lainnya membuat situasi wilayah ini menjadi kompleks.

Berdasarkan hal ini, Surya Tjandra menjabarkan beberapa tantangan Reforma Agraria di wilayah pesisir dan kepulauan kecil. Ia berkata bahwa persoalan dimulai dari banyaknya regulasi berbeda terkait kawasan yang juga dijalankan oleh lembaga yang berbeda. “Kalau tidak sensitif dalam menangani maka berdampak pada ekologi, masyarakat dan situasi keseluruhan,” jelasnya.

Oleh karena itu, Surya Tjandra menegaskan perlu adanya upaya konkret terkait konsolidasi dan sinkronisasi zonasi dan sektor-sektor terkait. Surya Tjandra menyebut bahwa pihaknya tengah mempersiapkan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 yang rencananya akan berlangsung pada bulan Maret 2022 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. GTRA Summit 2022 ditujukan sebagai forum diskusi antar kementerian/lembaga dan asosiasi terkait untuk membahas persoalan Reforma Agraria di daerah secara lintas sektor, termasuk bagi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Tak hanya itu, jika dilihat dari perspektif Kementerian ATR/BPN, Surya Tjandra berkata bahwa tentu pihaknya lebih kepada memberi kejelasan subjek hukum dan hak. “Kami mau beri hak, nanti dilihat apakah bentuknya, misalnya Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai yang tentunya kita harus koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” jelas Surya Tjandra.

Bicara soal konflik yang sering terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Surya Tjandra mengungkapkan bahwa kiranya penting memahami konflik yang baru saja terjadi dengan segera atau bahkan pemetaan mitigasi konflik yang akan terjadi. “Penting sekali menganalisis bagaimana konflik itu muncul, siapa saja yang terlibat dan bertanggung jawab. Karena memahami konflik yang baru muncul ini seringkali terlupakan,” terangnya.

Lebih lanjut, Surya Tjandra juga menjelaskan pentingnya partisipasi bersama dalam pembangunan dan implementasi Reforma Agraria di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Partisipasi ini sangat penting, nanti akan dikombinasikan dengan tata ruang melalui peran pemerintah daerah yang lebih responsif terhadap pembangunan wilayahnya. Dengan pemahaman para pemangku kepentingan terkait yang lebih mendalam, rasanya peluang untuk melakukan perubahan, memahami konflik dan pembangunan yang lebih intensif di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan sangat dimungkinkan,” tutupnya.