Hal ini terungkap dalam saat Dono dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan pungli Rutan KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (2/9/2024).

Dono merupakan Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya (Persero) periode 2011-2014. Dia ditahan KPK atas kasus kasus korupsi pembangunan gedung IPDN Sulawesi Utara.

Mulanya, Jaksa mengkonfirmasi keterangan Dono yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) terkait penyetoran uang pungli tersebut.

“Kalau BAP nomor 15, mohon izin Yang Mulia, bahwa saudara menerangkan rincian uang bulanan yang Saudara setor, melalui istri saudara. Istri saudara namanya siapa?” tanya jaksa.

“Novira,” jawab Dono.

Hal itu terungkap dari hasil penyelidikan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anggota Dewas KPK Harjono mengungkapkan, uang pungli terlebih dulu dikumpulkan oleh tahanan kasus korupsi yang dituakan atau dipanggil dengan sebutan “korting” setiap bulannya, dengan jumlah Rp6 juta sampai Rp 70 juta.

Setelah terkumpul, Korting kemudian menyerahkan uang hasil pungli tersebut kepada orang kepercayaan atau keluarganya, dan selanjutnya diserahkan kepada pegawai KPK yang disebut sebagai “Lurah”.

“Diserahkan secara tunai di sekitar Taman Tangkuban Perahu, Guntur, atau Swiss Bell hotel belakang Plaza Festival atau melalui tarikan tunai di ATM,” kata Harjono dalam sidang putusan etik di Gedung KPK Lama, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Februari 2024.

Untuk diketahui, lokasi Taman Tangkuban Perahu hanya berjarak beberapa ratus meter saja di belakang Gedung KPK. Sementara, Plaza Festival terletak beberapa ratus meter di selatan Gedung KPK.

Soal istilah “Lurah”, Harjono menjelaskan bahwa istilah itu disematkan kepada petugas Rutan KPK yang dipercaya untuk mengambil uang pungli dari keluarga atau orang kepercayaan koruptor, salah satunya adalah Hengki yang pernah menjabat sebagai Koordinator Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Rutan KPK.

“Hengki merupakan pegawai negeri yang dipekerjakan dari Kementerian Hukum dan HAM,” ujar Harjono.

Adapun setoran ilegal yang diterima oknum Rutan KPK setiap bulannya itu bertujuan agar para oknum petugas tak melarang para tahanan untuk menggunakan handphone. Padahal, para tahanan KPK dilarang membawa alat elektronik.

“Itu uang tutup mata dan tutup mulut,” pungkas Harjono.

Dari hasil penyelidikan Dewas KPK, temuan awal praktik pungli tersebut nilainya mencapai Rp4 miliar yang merupakan akumulasi dari Desember 2021 hingga Maret 2023.

Setelah melakukan rangkaian pemeriksaan etik, Dewas KPK menyebut jumlah uang pungli di Rutan KPK mencapai lebih dari Rp6 miliar lebih dalam rentang waktu 2018-2023. (*)

Dia menyebut bagi tahanan kasus korupsi yang ingin menyelundupkan HP ke dalam Rutan KPK harus membayar Rp10-20 juta.

“Pembayaran itu hanya dilakukan satu kali saat tahanan KPK menyelundupkan HP ke dalam rutan,” kata Albertina Ho di Jakarta, Jumat, 19 Januari 2024.

Dia menyebutkan, temuan ini merupakan salah satu bukti terjadinya praktik pungli di Rutan KPK.

Tarif berbeda dikenakan jika tahanan Rutan KPK ingin mengecas HP atau powerbank, yaitu sekitar Rp200.000 sampai Rp300.000.

Untuk memfasilitasi kepentingan para tahanan, diketahui ada pegawai Rutan KPK menjadi koordinatornya.

“Jadi ada yang mengkoordinir mereka,” ungkap Albertina.

Sebagai informasi, Dewas KPK sudah mulai menyidangkan perkara dugaan pelanggaran etik terhadap 93 pegawai KPK yang diduga terlibat praktik pungli di Rutan KPK.

Dewas KPK mengelompokkan mereka ke dalam tujuh berkas perkara berbeda berdasarkan pasal yang disangkakan.

Sebanyak enam kelompok masing-masing terdiri dari tujuh pegawai. Sementara, satu kelompok lainnya terdiri dari tiga pegawai yang berlatar belakang kepala rutan, mantan kepala rutan, dan komandan.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, sidang etik yang digelar Dewas KPK merupakan sebagai bentuk komitmen KPK menjaga marwah kelembagaan.

Ali Fikri menyatakan, seluruh pimpinan KPK menghormati sidang proses penegakan dugaan pelanggaran etik yang sedang bergulir.

“Dalam sidang etik nanti Dewas KPK pastinya akan memutus dugaan pelanggaran ini secara independen, sebagaimana tugas dan kewenangannya yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2019,” tuturnya.

Tak hanya itu, Kedeputian bidang Penindakan dan Eksekusi KPK juga tengah mengusut dugaan pungli dari sisi pidana.

Selain itu, Inspektorat KPK juga mengusut dugaan pelanggaran disiplin pegawai yang diduga terlibat dalam pungli tersebut.

“Penanganan pelanggaran internal melalui penegakan etik, dugaan tindak pidana, penegakan disiplin, serta perbaikan tata kelola merupakan wujud komitmen kelembagaan KPK dalam menerapkan zero tolerance terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi,” ujar Ali Fikri.

Untuk diketahui, dugaan pungli ini ditemukan Dewas KPK pada tahun 2023 lalu.

Saat itu, mereka menemukan dugaan pungli itu terjadi sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan nilai Rp4 miliar terkait dengan penyelundupan makanan hingga HP.

Dewas KPK kemudian melakukan pemeriksaan terhadap 169 orang saksi, termasuk tahanan KPK. Hasilnya, mereka menyatakan telah menemukan bukti terjadinya pungli yang nilainya mencapai Rp6,148 miliar.(*)

Saut mengatakan, saat itu pelaku pungli diberikan sanksi hukum yaitu pemecatan.

“Seingat saya ada dua yang dihukum, di-fired,” kata Saut, Sabtu, 13 Januari 2024.

Saut menjelaskan, proses pemberian sanksi kepada petugas Rutan KPK yang terbukti melakukan praktik pungli saat itu dilakukan oleh Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) KPK.

Pimpinan KPK saat itu, kata Saut, juga melakukan sejumlah evaluasi terkait praktik pungli di Rutan KPK dan mengundang konsultan dalam memetakan masalah yang melibatkan pegawai rutan.

“Pimpinan KPK saat itu ingin mempelajari alasan petugas rutan melakukan pungli hingga faktor yang mendorong melakukan pelanggaran tersebut,” ujarnya.

“Kita tidak hanya mempelajari saja, tapi juga mencari cara bagaimana mengatasinya. Sekaligus memberikan punish dan reward-nya sambil kita meng-upgrade SOP,” jelas Saut menambahkan.

Saut menyebutkan, saat itu dirinya setuju menaikkan gaji, tapi dilakukan di periodenya dengan alasan menghindari conflict of interest.

Kasus pungli di Rutan KPK kembali terjadi di era kepemimpinan Firli Bahuri.

Diberitakan sebelumnya, anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Albertina Ho mengatakan 93 karyawan KPK akan menjalani sidang etik dalam kasus dugaan menerima pungli yang dipungut dari penghuni Rutan KPK.

Albertina menyebut, salah satu yang diperiksa adalah Kepala Rutan KPK, Achmad Fauzi.

“93 karyawan KPK akan menjalani sidang etik, termasuk karutan (Achmad Fauzi),” kata Albertina Ho, Kamis, 11 Januari 2024.

Albertina menyebut ada sejumlah jenis pelanggaran etik dari keterlibatan Achmad Fauzi di kasus pungli rutan, yaitu dugaan menerima pungli hingga penyalahgunaan wewenang.

“Tidak hanya menerima. Sebagai pimpinan dia tidak bisa melakukan pembinaan terhadap bawahannya. itu kan termasuk pelanggaran etik,” tegasnya.

“Etiknya pasal yang mana, kita nanti,” sambung Albertina.

Selain pelanggaran etik, KPK juga memproses kasus pungli rutan secara pidana. KPK mengklaim telah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Anggota Dewas KPK lainnya, syamsuddin Haris mengatakan para karyawan KPK itu diduga menerima uang pungli puluhan hingga ratusan juta rupiah.

“Macam-macam, ada yang terima puluhan juta, ada yang terima ratusan juta. Beda-beda sesuai dengan posisinya,” kata Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 12 Januari 2024.

Syamsuddin menyebut pungli yang diterima dalam kasus ini berbentuk uang.

Sebagai imbalannya, para tahanan yang memberikan uang kepada pegawai KPK akan mendapatkan fasilitas istimewa di rutan.

“Dengan menyetorkan uang, para tahanan akan mendapatkan fasilitas tambahan,” tuturnya.

Syamsuddin membeberkan, temuan awal menyebutkan nilai pungli di Rutan KPK mencapai Rp4 miliar.

Kata dia, angka tersebut kini telah bertambah. (*)

Albertina menyebut, salah satu yang diperiksa adalah Kepala Rutan KPK, Achmad Fauzi.

“93 karyawan KPK akan menjalani sidang etik, termasuk karutan (Achmad Fauzi),” kata Albertina Ho, Kamis, 11 Januari 2024.

Albertina menyebut ada sejumlah jenis pelanggaran etik dari keterlibatan Achmad Fauzi di kasus pungli rutan, yaitu dugaan menerima pungli hingga penyalahgunaan wewenang.

“Tidak hanya menerima. Sebagai pimpinan dia tidak bisa melakukan pembinaan terhadap bawahannya. itu kan termasuk pelanggaran etik,” tegasnya.

“Etiknya pasal yang mana, kita nanti,” sambung Albertina.

Selain pelanggaran etik, KPK juga memproses kasus pungli rutan secara pidana. KPK mengklaim telah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Diberitakan sebelumnya, anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK syamsuddin Haris mengatakan para karyawan KPK itu diduga menerima uang pungli puluhan hingga ratusan juta rupiah.

“Macam-macam, ada yang terima puluhan juta, ada yang terima ratusan juta. Beda-beda sesuai dengan posisinya,” kata Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 12 Januari 2024.

Syamsuddin menyebut pungli yang diterima dalam kasus ini berbentuk uang.

Sebagai imbalannya, para tahanan yang memberikan uang kepada pegawai KPK akan mendapatkan fasilitas istimewa di rutan.

“Dengan menyetorkan uang, para tahanan akan mendapatkan fasilitas tambahan,” tuturnya.

Syamsuddin membeberkan, temuan awal menyebutkan nilai pungli di Rutan KPK mencapai Rp4 miliar.

Kata dia, angka tersebut kini telah bertambah. (*)