Anggota tersebut dijatuhi sanksi demosi atau pemindahan tugas. Selain itu, yang bersangkutan juga harus menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik di Propam Polrestabes Surabaya.

Kasus ini mencuat setelah sebuah unggahan di media sosial viral dan mengeluhkan adanya pungutan saat korban hendak mengambil kendaraan yang menjadi barang bukti.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Kapolrestabes Surabaya menegaskan bahwa pengambilan barang bukti kendaraan, baik dalam kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) maupun kecelakaan lalu lintas, tidak dipungut biaya alias gratis.

Ia meminta seluruh jajaran kepolisian tidak melakukan pungutan dalam bentuk apa pun kepada masyarakat.

Menurutnya, kejadian serupa tidak boleh terulang karena dapat mencederai kepercayaan publik serta komitmen kepolisian dalam memberikan pelayanan terbaik.

“Mereka ini sudah susah jangan dibuat susah. Jangan sampai ini ada lagi. Proses pelanggaran kode etiknya dan Kabag Sumda (SDM) lakukan demosi yang bersangkutan,” tegas Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfhie Sulistiawan, Jumat (28/8/2026). []

Pembayaran pajak terhadap kendaraan dilakukan pihak Samsat Bulukumba saat menggelar razia pajak kendaraan.

Rudy mengakui adanya penggunaan rekening pribadi sebagai alternatif pembayaran bagi masyarakat tertentu.

Ia menyebut pihak Samsat memperlihatkan dua rekening kepada wajib pajak, yakni rekening resmi UPT Pendapatan dan rekening pribadi miliknya sendiri.

Langkah itu, kata Rudy Ramlan dilakukan karena sebagian masyarakat mengalami kendala saat menggunakan fasilitas Virtual Account (VA) ketika mentransfer pembayaran ke rekening resmi UPT Pendapatan.

“Kami menyiapkan rekening pribadi untuk membackup wajib pajak karena ada masyarakat yang tidak bisa menggunakan fasilitas VA jika transfer langsung ke rekening UPT Pendapatan,” Katanya.

Ia juga memastikan seluruh dana yang masuk ke rekening pribadinya tetap diteruskan ke rekening penampungan resmi UPT Pendapatan Bulukumba setelah jam pelayanan selesai.

“Semua wajib pajak yang mentransfer melalui rekening BRI atas nama Rudy Ramlan itu juga langsung ditransfer ke bank penampungan UPT Pendapatan Bulukumba setelah jam istirahat pelayanan karena harus kami laporkan ke kasir Bank Sulselbar di Kantor Samsat,” bebernya.

Rudy sendiri mengaku heran kejadian tersebut kemudian menjadi ramai diperbincangkan. Ia menegaskan langkah yang dilakukan semata-mata untuk membantu masyarakat dalam proses pembayaran pajak kendaraan. []

Melalui kegiatan ini, jajaran Satlantas berupaya memberikan edukasi dan pemahaman yang benar kepada masyarakat terkait berbagai layanan Samsat, mulai dari pengurusan pajak kendaraan bermotor hingga perpanjangan STNK.

Kasatlantas Polres Pekalongan Kota, AKP Andi Susanto, menjelaskan bahwa kegiatan “Polisi Menyapa” merupakan bagian dari pendekatan humanis Polri untuk membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat.

“Kami hadir langsung di tengah masyarakat untuk memberikan penjelasan terkait alur dan prosedur pelayanan. Harapannya, warga tidak bingung lagi dan bisa terhindar dari praktik percaloan,” ujar AKP Andi.

Ia menambahkan, sosialisasi ini juga menjadi bagian dari upaya preventif Polres Pekalongan Kota dalam mencegah pungutan liar (pungli) sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

“Kami ingin memastikan masyarakat mendapat pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan. Hal ini sejalan dengan semangat Polri Presisi,” tegasnya.

Masyarakat yang hadir tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. Banyak warga mengaku terbantu dengan informasi yang disampaikan petugas, terutama dalam memahami prosedur pelayanan di Samsat secara lebih jelas dan mudah. (em-aha)

Hal ini dikeluhkan oleh salah satu perwakilan developer perumahan berinisial R (35), yang merasa dirugikan dalam proses pengurusan pecah sertifikat.

R mengungkapkan, pihaknya telah menyerahkan berkas pecah sertifikat menjadi lima bagian melalui seorang oknum calo berinisial PS di lingkungan BPN Kota Depok, Grand Depok City, Jawa Barat, pada Rabu (17/9/2025). Namun, proses tersebut justru berujung pada kekecewaan.

“Ya, saya sangat kesal terhadap oknum calo di kawasan kantor BPN Kota Depok. Saya sudah membayar sekitar Rp7 juta untuk pengurusan sertifikat. Namun, ketika saya tanyakan, oknum calo itu hanya menyebutkan uangnya sudah diberikan ke beberapa pihak yang terlibat di dalam,” ujarnya kepada Eranasional.

Lebih lanjut, R menyebutkan bahwa calo tersebut bahkan sempat membocorkan bahwa sebagian dana diduga sudah disetorkan kepada oknum staf pengukuran di BPN Kota Depok.

“infonya sih, tau bener tau gak! uang sebagian sudah disetor sama oknum staff yang ngukur, sehingga kami terpaksa mendatangi langsung kantor BPN untuk memastikan prosesnya sampai mana, anehnya lagi, calo itu kadang sulit dihubungi dan tidak pernah mengangkat telepon.” Katanya.

R menyesalkan atas lamanya proses pengurusan yang seharusnya tidak membutuhkan waktu lama hingga bertahun-tahun.

“Padahal, pengurusan pecah sertifikat seharusnya hanya memakan waktu sekitar dua bulan. Kenyataannya, sudah berjalan 2,5 tahun dan belum juga selesai,” keluhnya.

Kasus ini menambah deretan keluhan masyarakat mengenai praktik percaloan yang masih marak di sekitar kantor BPN.

Publik pun berharap adanya langkah tegas dari pihak berwenang agar layanan pertanahan di Kota Depok bisa benar-benar bersih dari percaloan, transparan, dan sesuai prosedur resmi.

Hingga berita ini diturunkan, pihak BPN kota Depok belum memberikan keterangan resmi terkait kabar tersebut.

Reporter : AG

Tidak jauh dari lokasi pembongkaran, ditemukan adanya jalan darurat yang dibangun oleh sekelompok warga. Jalan ini dijadikan alternatif oleh pengendara motor, namun untuk melintasinya, mereka dipungut biaya oleh oknum yang bertanggung jawab.

Seorang pengendara motor yang tidak ingin disebutkan namanya mengaku diminta membayar Rp2.000 untuk melintasi jalan darurat tersebut.

“Ya, karena saya bingung aksenya agak muter aja dan jauh gegara ada perbaikan, tapi ternyata disuruh bayar dua ribu sekali melintas sama orang yang jaga tadi,” ujarnya kepada Eranasional Minggu (31/8).

Padahal, berdasarkan perencanaan arus lalu lintas yang telah disepakati oleh Pemerintah Desa Klapanunggal dan Desa Cikahuripan, telah ditetapkan jalur alternatif resmi selama masa pengerjaan jembatan.

Akses dari Klapanunggal menuju Cikahuripan diarahkan melalui Perumahan Grand Kahuripan, Jalan Rinjani, dan tembus ke Perumahan Mega Residence di wilayah Desa Cikahuripan.

Sebaliknya, dari Cikahuripan ke Klapanunggal bisa melewati Perumahan Mega Residence dan Perumahan Kahuripan Mas, yang langsung tembus ke Grand Kahuripan di Klapanunggal.

Pengawas proyek yang berinisial K menyayangkan keberadaan jalan darurat tersebut. Ia mengatakan bahwa aktivitas di jalur tersebut mengganggu proses pekerjaan alat berat di lokasi.

“Jalan darurat ini sangat membahayakan. Kami khawatir ada puing bongkaran atau material yang jatuh ke bawah dan mencelakai pengendara. Selain itu, manuver alat berat jadi tidak maksimal,” ungkapnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tindakan tegas dari aparat setempat maupun dinas terkait. Keberadaan jalan darurat tanpa izin tersebut dikhawatirkan tidak hanya menghambat proyek, tetapi juga berisiko tinggi bagi keselamatan warga.

Reporter: Athan

Kasat Lantas Polres Gowa, Iptu Bahrul mengatakan, informasih yang beredar bahwa pihaknya melakukan Pungli itu tidak benar dan hoaks.

“Itu tidak benar, saya sudah konfirmasi ke anggota tidak ada yang melakukan pungli,”ujar Bahrul, Kamis 24 April 2025 siang.

Bahkan menurut Bahrul, pihak Lantas Polres Gowa sudah mencari tau identitas pelanggaran yang diberitakan itu.

“Dia sudah membuat video klarifikasi bahwa itu tidak benar. Yang benar adalah SF memberi uang ucapan terima kasih kepada keluarganya, bukan ke polisi,” tegasnya.

“Terkait keterangan beredar yang mendiskreditkan Lantas Polres Gowa sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena itu disebarkan oknum yang ingin citra Lantas Gowa rusak,”pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan sejumlah oknum dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Gowa dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Gowa diduga melakukan razia kendaraan hampir setiap hari tanpa surat perintah resmi.

Kegiatan tersebut ditengarai menjadi ajang pungutan liar (pungli) yang meresahkan masyarakat.

Pada Sabtu, 19 April 2025, razia kembali digelar di sepanjang jalan samping Bank BPD Kabupaten Gowa.

Berdasarkan keterangan dari salah seorang pengendara berinisial SF, dirinya diberhentikan oleh salah satu petugas lalu lintas ketika melintas dari arah Jembatan Kembar menuju Makassar.

“Saya diminta menunjukkan surat-surat kendaraan. Saya menjelaskan bahwa saya memang sempat terkena tilang di Kabupaten Bantaeng dan lupa menebusnya,” ujar SF kepada wartawan, Minggu 20 April 2025.

SF mengaku diarahkan kepada seseorang yang diduga bukan anggota kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara informal.

“Orangnya tidak berseragam. Saya diminta sejumlah uang, dan karena hanya memiliki uang sebesar Rp 200 ribu, saya berikan itu. Setelah itu saya langsung diperbolehkan melanjutkan perjalanan,” jelasnya.

Dugaan praktik pungli ini semakin menguat karena kegiatan razia disebut dilakukan hampir setiap hari, dengan pola yang sama dan tanpa keterlibatan prosedur hukum yang jelas.

Masyarakat mendesak Kepala Korlantas Mabes Polri, Kapolda Sulawesi Selatan, serta Kabid Propam Polda Sulawesi Selatan untuk segera melakukan investigasi menyeluruh dan menindak tegas oknum yang terlibat.

“Praktik semacam ini sangat merusak citra institusi kepolisian dan pemerintah daerah. Diperlukan langkah cepat dan terukur untuk menegakkan integritas dan hukum,” tegas salah satu tokoh masyarakat setempat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Gowa maupun Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa terkait dugaan tersebut. []

Perintah Prabowo itu diungkap Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

“Presiden perintahkan untuk tadi perintahkan TNI, Polri dan Kejaksaan untuk melihat seperti itu,” kata Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Luhut memastikan pemerintah akan bertindak tegas terkait pungli yang dilakukan Ormas. Ia mengatakan bakal dipelajari dengan baik.

“Pokoknya harus tertib,” kata dia

Belum lama ini, mereka yang diduga korban percaloan kerja di PT. Metro melapor ke Polres Purwakarta. Awalnya, pelapor hanya 3 orang, kini menjadi 7 orang.

Nampaknya, para korban berani melaporkan hal itu, lantaran mendapatkan dukungan dari Wabup Purwakarta, Abang Ijo Hapidin yang memang tengah gencar-gencarnya menyuarakan pemberantasan pungli tenaga kerja di Bumi Purwakarta.

Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin memastikan bahwa ia akan memantau secara kontinyu pengaduan-pengaduan masyarakat.

Keputusan tersebut disampaikan oleh Wadirlantas Polda Metro Jaya, AKBP Fahri Siregar, lewat akun X resmi TMC Polda Metro Jaya.

“Mohon maaf atas perilaku oknum anggota kami, pelanggaran oleh oknum tersebut akan kami tindak lanjuti sesuai prosedur dan oknum tersebut akan segera kami non aktifkan dari tempat tugasnya saat ini,” kata Fahri, ditulis di akun X @TMCPoldaMetro, Minggu (11/8/2024).

Peristiwa tersebut awalnya diviralkan oleh pengguna sosial media X, @Heraloebss, dan diunggah pada Sabtu (10/8). Video tersebut menampilkan seorang pengemudi mobil, mengambil jalan putar balik karena mengikuti arahan dari google maps.

Dari penelusuran kumparan, pengemudi itu tengah melintasi jalan Otista, Jakarta Timur. Ia putar balik ke arah jalan Otista Raya. Sebetulnya, ada rambu yang melarang pengemudi putar balik pada pukul 06.00-10.00 WIB.
Sedangka rekaman video yang viral menunjukkan, kejadian itu terjadi pada 09.11 WIB.

Setelah putar balik, sang pengemudi dihentikan oleh seorang polisi.

“Ini (putar balik), masih jam segini,” kata oknum polisi.

“Saya ngikutin maps doang nih, Pak,” kata Pengemudi.

“Mau dibantu apa?,” kata polisi itu lagi.

Sesaat kemudian, pengemudi mencari sesuatu di mobilnya. Ia diminta jangan lama-lama oleh si oknum polisi. Pengemudi menawarkan duit Rp 50 ribu, yang langsung diiyakan oleh oknum polisi.

“Jangan receh, jangan recehan,” kata oknum polisi itu lagi.

Setelah menerima duit, oknum polisi itu segera meninggalkan sang pengemudi.

“Penetapan tersangka MRP telah dilakukan melalui hasil gelar perkara,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Sleman, AKP Riski Adrian, dikutip dari Medcom, Rabu (23/7/2024).

MRP telah berstatus tersangka pada Kamis, 18 Juli 2024. MRP merupakan pengawas di Lapas Cebongan sehingga memiliki peluang untuk melakukan tindakan tersebut yang terjadi pada medio 2022-2023 itu.

“Beliau (MRP) dulu punya peranan di dalam kegiatan pengawasan, kayak pelatihan di situ. Intinya peran jabatan beliau di situ sangat penting,” jelasnya.

Kendati MRP berstatus tersangka, Polresta Sleman tidak menahannya. MRP akan dipanggil apabila kepolisian memerlukan keterangan tambahan.

“Kan prosesnya penetapan tersangka secara administrasi, habis itu kami panggil dia datang, baru diperiksa sebagai tersangka. Baru nanti kami gelarkan apakah ditahan apa enggak,” ungkapnya.

Dalam video yang beredar, terlihat awalnya mobil pikap tersebut tengah berpindah lajur. Oknum polantas yang berjaga di persimpangan jalan lantas memberhentikan mobil tersebut.

Sopir mobil pikap itu lantas menunjukkan SIM dan STNK kendaraannya kepada polantas tersebut.

Tak terdengar jelas percakapan antara mereka, namun sopir itu terlihat mengambil beberapa lembar uang pecahan Rp 5 ribu dan diberikan kepada oknum polantas nakal itu.

Setelahnya, mobil pikap itu kembali diberikan jalan dan melanjutkan perjalanannya.

Terkait kejadian ini, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman menyayangkan adanya peristiwa tersebut. Ia meminta maaf atas kelakuan anak buahnya.

Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik pungli dalam proses PPDB Tahun 2024. Ia tidak segan-segan menindak tegas pelaku pungli yang terbukti bersalah.

“Ditengah pendaftaran Peserta Didik Baru khususnya jenjang SMP Negeri di Kota Pekalongan gratis. Namun, jika kedapatan sekolah memungut liar kepada orang tua, Pemkot Pekalongan akan menindak tegas,” kata Wali Kota di Ruang Jlamprang Setda setempat, Selasa, 25 Juni 2024.

Menurutnya, pihaknya akan memberikan sanksi berupa pencopotan jabatan oknum Kepala Sekolah ataupun panitia PPDB jika terbukti melakukan pungli dan titip menitip, serta tuntutan hukum apabila orang tua menuntut.

Mas Aaf, sapaan akrabnya menekankan bahwa, PPDB 2024 harus berjalan dengan transparan dan akuntabel. Pihaknya juga meminta kepada seluruh pihak terkait, termasuk panitia PPDB, untuk menjalankan tugasnya dengan profesional dan tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan.

“Bekerjalah profesional sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Jangan melenceng dan menyalahi hukum. Pungli merupakan tindakan kriminal yang merugikan masyarakat dan merusak integritas pendidikan,”

“Kita harus bersama-sama mencegahnya agar proses PPDB berjalan dengan lancar dan semua calon siswa mendapatkan kesempatan yang sama,”pungkasnya. (em-aha)

“Macam-macam ada (sanksi) ringan, sedang semua ada kategorinya. Sanksi berat bisa saja, semua mungkin, tetapi masih menunggu,” kata Kepala Kanwil Kemenkumham DIY, Agung Rektono Seto, dikutip dari Medcom.id, Selasa (28/5/2024).

Dia mengatakan kasus dugaan pungli terhadap layanan warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Cebongan dilakukan seorang pejabat berinsial M pada akhir 2023. Agung menyebut pihaknya beserta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan dan Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemenkum HAM telah menerjunkan tim ke Lapas Cebongan.

M telah diperiksa Irjen Kemenkum HAM kendati dirinya belum mengetahui hasil pemeriksaan, termasuk sanksi yang kemungkinan dijatuhkan. Agung menyebut telah ditarik dari Lapas Cebongan.

“Kami menunggu hasil pemeriksaan dari kedua instansi tersebut. Namun, yang bersangkutan (M) saat ini sudah kami tarik ke Kanwil (DIY) untuk pembinaan. Sudah tidak lagi di Cebongan,” jelasnya.

Agung menyatakan sanksi disiplin yang bakal dijatuhkan kepada M sepenuhnya ditentukan tim Ditjen Pemasyarakatan dan Irjen Kemenkum HAM. Keputusan tersebut juga mempertimbangan tingkat pelanggaran yang M lakukan.

Sementara delapan orang WBP yang diduga terlibat kasus pungli telah dipindahkan ke sejumlah Lapas yang berbeda. Mulai dari Lapas Kelas IIA Yogyakarta (Wirogunan) hingga Lapas Wonosari Gunungkidul. Agung menyatakan mereka dipindah untuk pembinaan karena keterbatasan kapasitas Lapas Cebongan.

Agung memperkirakan hukuman untuk delapan napi tersebut juga bakal menyesuaikan kategori dan tingkat kejahatannya. Selain Kemenkum HAM, Polresta Sleman juga terlibat menyelidiki kasus dugaan pungli itu.

“Yang jelas kami komitmen untuk melakukan tindakan maupun penegakan hukum. Tentunya ini ‘kan menyangkut pelayanan publik. Sekarang sudah adem ‘kan,” ungkap Agung.

“KPK telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian kepada 66 Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran pemerasan di Rutan Cabang KPK,” kata juru bicara KPK Ali Fikri, Rabu, (24/4/2024).

Ali mengatakan keputusan tersebut diambil dari hasil pemeriksaan hukuman disiplin terhadap PNS KPK yang telah selesai dilakukan pada 2 April 2024. Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari Atasan Langsung, Unsur Pengawasan, dan Unsur Kepegawaian.

“Dari pemeriksaan itu, 66 pegawai terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS yaitu Pasal 4 huruf i; Pasal 5 huruf a; dan Pasal 5 huruf k,” kata Ali.

Dia menuturkan setelah hasil pemeriksaan keluar, Sekretaris Jenderal KPK selaku Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Keputusan Hukuman Disiplin tingkat berat* berupa Pemberhentian sebagai PNS pada 17 April 2024.

Pemberhentian ini akan efektif berlaku pada hari ke-15 sejak Keputusan Hukuman Disiplin diserahkan kepada para pegawai.

“Keputusan tersebut merupakan bagian dari komitmen KPK menyelesaikan penanganan pelanggaran di internal hingga tuntas,” ucap dia

Ali mengatakan sanksi yang diberikan kepada pegawai yang terbukti memeras tahanan bukan hanya pemberhentian. Dia menyebut KPK juga telah menetapkan 15 PNS lainnya menjadi tersangka. Para tersangka itu, kata dia, juga sudah ditahan dan akan dilakukan proses penyidikan hingga penuntutan di pengadilan.

Kasus pungutan liar dan pemerasan di rutan KPK terungkap pada 2023 lalu. KPK menduga puluhan pegawainya melakukan pungutan liar dan pemerasan kepada para tahanan. Dari pungutan liar itu, para tahanan akan diberikan keleluasaan seperti memakai ponsel. Pungli ini diduga telah terjadi sejak 2019-2023 dengan uang yang dikumpulkan mencapai Rp 6,3 miliar.

Dalam penangkapan, Tim Saber Pungli Jabar pun mengamankan uang sebesar Rp1,4 juta dari pelaku yang diketahui merupakan hasil pungli parkir.

”Kami telah melakukan penindakan terhadap petugas parkir liar di area parkir Mesjid Al-Jabbar, dilakukan klarifikasi terhadap empat orang,” ucap Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham, Kamis, 18 April 2024.

Keempat pelaku pungli tersebut memiliki tugas berbeda. Dua orang petugas pintu masuk dan keluar serta dua orang juru parkir Masjid Al Jabbar. Pihaknya juga mengamankan uang sebesar Rp1,4 juta dari pungli parkir dan Rp89 ribu.

“Tim saber pungli berhasil mengamankan uang tunai hasil penarikan parkir sebesar Rp1,4 juta dari juru parkir,” lanjutnya.

Jules mengatakan para petugas parkir yang diduga melakukan pungli memberikan tiket parkir tidak sesuai ketentuan dan hanya menggunakan kertas fotokopi dan nomor seri sama. Selain itu, nilai biaya parkir tidak sama dengan peraturan Wali Kota Bandung tentang pengelolaan parkir di luar badan jalan.

Selain itu, pencatatan jam masuk dan keluar parkir dilakukan secara manual tanpa menggunakan mesin cetak parkir satu pintu.

“Masyarakat yang masuk ke area parkir mesjid Al Jabbar dipungut biaya parkir dan pada saat keluar area masjid juga dipungut biaya parkir,” bebernya.

Setelah penindakan, ia menuturkan akan terus memantau dan mengawasi kawasan Masjid Al Jabbar. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadi pungutan liar oleh oknum.

Sebelumnya, viral kasus pungli di Masjid Raya Al Jabbar muncul ke publik melalui media sosial. Pengunjung dimintai uang parkir sebanyak dua kali dengan nominal Rp20 ribu untuk masuk dan keluar kendaraan. Bahkan pengunjung dimintai uang saat memasuki area Masjid Al Jabbar untuk membeli kantong keresek sebagai tempat sandal.