Dia menjelaskan, bahwa diblokir itu bukan berarti anggaran untuk IKN itu tidak tersedia. Kata dia, anggarannya ada di Otorita IKN dan kementerian. Ia memastikan IKN akan terus dilanjutkan.

“Yang jelas komitmen dari presiden kan berapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan? Bahwa selama lima tahun ke depan presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan,” kata Hasan kepada wartawan di Kwarnas, Jakarta, Jumat (7/2).

Hasan mengatakan, pemerintah saat ini berkomitmen menyelesaikan proyek tersebut dengan membangun inti pemerintahan dan dilanjutkan dengan kawasan komersial.

“Target pemerintah kan menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan. Membangun gedung yudikatif dan membangun gedung legislatif. Sisanya nanti akan didorong yang membangunnya adalah swasta,” tutup Hasan.

Mulai hari ini, Prabowo memberi pembekalan selama dua hari kepada seluruh calon menteri, calon menteri hingga kepala badan Hambalang, Bogor, Jawa Barat sebelum pelantikan.

Dari sekian banyak calon menteri, terdapat 10 menteri ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan masuk kabinet Prabowo-Gibran.

Mereka adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Agraria Tata Ruang (ATR) /Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri BUMN Erick Thohir.

Dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani.

Namun ada beberapa menteri ekonomi Jokowi yang tidak masuk kabinet Prabowo-Gibran karena tidak dipanggil.

Siapa saja mereka? berikut daftarnya:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono

2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan

3. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki

4. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi

5. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno

6. Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. []

Pertemuan ini mendiskusikan penguatan 4 agenda kerjasama Indonesia – Jepang dalam hal pembangunan infrastruktur.

Agenda pertama mengenai tindak lanjut atas inisiasi World Water Forum ke-10 yang telah dilaksanakan di Bali, Indonesia pada Mei 2024 lalu.

Menteri Basuki berterimakasih atas dukungan penuh Pemerintah Jepang atas pelaksanaan World Water Forum ke-10.

“Salah satu hasilnya, Pemerintah Indonesia mengusulkan Hari Danau Dunia yang dipilih pada tanggal 27 Agustus,” kata Basuki.

Tanggal 27 Agustus dipilih sebagai pengingat diselenggarakannya World Lake Conference Tahun 1984.

“Di Jepang, kami pun akan mempelajari pola pengelolaan dan konservasi danau berkelanjutan dengan mengunjungi Danau Biwa,” tambah Basuki.

Agenda kedua, Menteri Basuki telah bertemu Sekjen Japan Water Forum Toshiro Takemura untuk membahas persiapan pelaksanaan Asia Pasific Water Summit (APWS) ke-5 tahun 2027 mendatang.

Dalam APWS ke-5, Pemerintah Indonesia kembali dipercaya sebagai tuan rumah dan siap bekerjasama dengan Pemerintah Jepang.

Menteri Basuki mewakili Pemerintah Indonesia telah menandatangani LoI bersama dengan Japan Water Forum pada Kamis pagi sebelumnya.

“Saya yakin APWS ke-5 akan menjadi platform penting untuk menindaklanjuti hasil Water World Forum ke-10. Oleh karena itu, saya akan melakukan konsolidasi dan menindaklanjuti LOI untuk didetailkan ke dalam Memorandum of Understanding (MOU) yang memuat tema, sub tema, tahapan, waktu dan kepanitiaan bersama mulai awal 2025 yang akan datang,” kata Basuki.

Agenda ketiga terkait pembentukan Center of Excellence dalam Ketahanan Air dan Iklim, Menteri Basuki berterimakasih atas dukungan Pemerintah Jepang melalui JICA.

Kementerian PUPR melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air Bob Arthur Lombogia juga telah menandatangani MoU Sabo Technical Center (STC) bersama dengan Kepala Perwakilan JICA di Indonesia pada World Water Forum ke-10.

Kerja sama tersebut dilakukan untuk memperkuat STC agar menjadi Pusat Pelatihan Teknologi Sabo dan menjadi bagian dari Center of Excellence dalam Ketahanan Air dan Iklim yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara Asia Pasifik dan Afrika.

Dalam pertemuan ini, sebagai Agenda keempat, Menteri Basuki menyampaikan permohonan dukungan tenaga ahli quality assurance (penjaminan mutu) dalam pelaksanaan pembangunan IKN.

Menurut Menteri Basuki, hal tersebut sangat membantu Pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa pembangunan IKN sebagai sebuah kota telah memenuhi standar kualitas yang tinggi.

Turut mendampingi Menteri Basuki, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Perekayasa Ahli Utama Ditjen SDA Arie Setiadi Moerwanto, Kepala BWS Kalimantan IV Yosiandi Radi. []

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menambah alokasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi Rp 9,11 triliun pada 2025.

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, penambahan alokasi anggaran tersebut ditujukan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

“Keberlanjutan pembangunan IKN sebesar Rp 9,11 triliun ini dipakai untuk Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan,” ujar Basuki dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, dikutip dari Okezone, Rabu 18 September 2024.

Basuki menjelaskan alokasi anggaran IKN sebesar Rp 9,11 triliun tahun 2025 itu akan digunakan untuk 3 unit kerja, yaitu Ditjen Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan.

Rincinya, Ditjen Bina Marga ditugaskan untuk mengerjakan jalan akses di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pemenuhan akses jalan perumahan, pembangunan jalan sumbu kebangsaan barat dan timur, pembangunan jalan lingkar sepaku tahap 2, juga jalan feeder di kawasan IKN.

Selain itu, Bina Marga juga bakal menyelesaikan pembangunan Jalan Tol IKN seksi 6C – 1 simpang 3 ITCI – Simpang 1B, pemenuhan pembangunan Bandara VVIP IKN, serta pembangunan Tol IKN ruas 1A, 1B, 5B, 6A, dan seksi 6B.

Selanjutnya, alokasi tambahan anggaran IKN itu juga digunakan Ditjen Cipta Karya untuk mendukung pembangunan kawasan peribadatan, Kantor Kementerian PUPR, JDU dan JDP SPAM Sepaku Tahap II, Jaringan Perpipaan Air Limbah KIPP IKN, sekolah, pasar dan puskesmas di kawasan rusun ASN.

Alokasi anggaran IKN juga digunakan oleh Ditjen Perumahan untuk melanjutkan pembangunan 47 tower rusun ASN dan Hankam.

Sekedar informasi, penambahan anggaran IKN ini menyesuaikan kenaikan pagu anggaran Kementerian PUPR yang sebelumnya telah disetujui DPR RI Rp 40,59 triliun.

Sehingga totalnnya, anggaran Kementerian PUPR tahun 2025 sebesar Rp 116,23 triliun.

Selain untuk IKN, tambahan anggaran Rp 40,59 triliun tahun 2025 itu juga dialokasikan untuk revitalisasi sekolah Rp 19,5 triliun, dan penyelesaian pembangunan bendungan dan irigasi sebesar Rp 11,98 triliun. []

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) penutupan kunjungan umum ke IKN untuk mempercepat pekerjaan konstruksi terutama untuk pembangunan infrastruktur dasar.

Mengutip pengumuman resmi melalui akun media sosial Kementerian PUPR, Sabtu 24 Agustus 2024, penutupan ini dalam rangka mempercepat progres pengerjaan infrastruktur dasar yang dibangun pemerintah.

Infrastruktur dasar tersebut seperti pengerjaan pengaspalan jalan Sumbu Barat, jalan Sumbu Timur, pembangunan anjungan pengunjung, serta area pekerjaan area parkir.

“Usai peringatan HUT ke-79 RI tahun 2024, pembangunan di IKN akan dilanjutkan kembali, dimana terdapat 68 paket pekerjaan dengan intensitas yang sangat tinggi dan dilaksanakan bersamaan. Untuk itu, kunjungan umum ke IKN akan ditutup sementara hingga September 2024,” tulis PUPR akun instagramnya.

Sedangkan untuk Jalan tol Balikpapan-KIPP IKN yang sebelumnya dibuka fungsional untuk perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN, saat ini juga kembali ditutup hingga pekerjaan konstruksi selesai.

Meski demikian, pada pengumuman tersebut dijelaskan bahwa untuk kunjungan kedinasan masih dapat dilakukan secara terbatas dengan melampirkan beberapa persyaratan.

Adapun syarat kunjungan instansi/kedinasan sebagai berikut:

1. Mendapatkan izin tertulis dari Ketua Tim Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN c.q Kepala BPPW Kalimantan dan/atau Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN

2. Dilaksanakan pada hari Kamis/Jumat

3. Jumlah pengunjung maksimal 15 orang

4. Jumlah kendaraan maksimal 3 unit

5. Senantiasa memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan, keamanan, kebersihan, dan kerapihan. []

Peresmian Pasar Jongke secara seremonial dilakukan dengan penandatanganan prasasti oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, dan Walikota Surakarta Teguh Prakoso, Sabtu 27 Juli 2024.

Jokowi mengatakan, pasar memiliki peran vital dalam menggerakkan perekonomian rakyat, di mana semua barang dan komoditas yang dihasilkan petani, nelayan maupun pengrajin diperjual belikan di pasar rakyat.

Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian PUPR berkomitmen untuk melakukan perbaikan (rehabilitasi) atau pembangunan pasar sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Dulu yang sebelumnya pernah ke Pasar Jongke, saya ingin tanya sekarang apakah lebih bagus? Saya sendiri juga kaget, mal saja kalah. Tetapi yang paling penting pasar harus ada tempat parkir sehingga pengunjung nyaman,” kata Jokowi.

Dengan selesainya pekerjaan rehabilitasi Pasar Jongke, Jokowi berpesan kepada para pedagang untuk bisa melayani konsumen dengan baik dan ramah.

Selanjutnya kepada pengelola pasar untuk betul – betul menjaga kebersihan dan merawat bangunan pasar.

“Jaga kebersihannya, higienisnya jangan sampai kotor dan bau, karena saya tadi masuk ke dalam betul-betul manajemennya sangat baik,” pesn Jokowi.

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan pembangunan/rehabilitasi pasar dilakukan untuk memperbaiki fungsi pasar sebagai sarana perdagangan rakyat sehingga menjadi bangunan yang aman, nyaman, bersih, tertata, dan lebih estetis (tidak kumuh).

“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah memproyeksikan kebutuhan investasi infrastruktur sebesar Rp 6.445 triliun,” ujar Ubaidi S dikutip, Sabtu 20 Juli 2024.

Ubaidi menuturkan beberapa skema pembiayaan investasi senilai Rp 6.445 triliun, dimana APBN nantinya hanua akan mengakomodasi sebesar 37% atau sebesar Rp 2.385 triliun.

Sementara sisanya, Rp 1.353 triliun akan dipenuhi dari BUMN atau BUMD dan sebesar Rp 2.707 triliun diharapkan dapat dipenuhi dari badan usaha swasta.

Kata Ubaidi, pihaknya memerlukan dana sebesar Rp 123,5 triliun khusus untuk pembiayaan investasi infrastruktur penyediaan layanan air minum dalam RPJMN 2020-2024.

Untuk penyediaan layanan air minum, APBN dan APBD masing-masing hanya akan membiayai sebesar Rp 77,9 triliun dan Rp 15,6 triliun.

“Sisanya sebesar Rp 29,9 triliun diharapkan dapat biayai oleh swasta,” ungkapnya.

Diakuinya, keterbatasan APBN dalam membiayai investasi menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memenuhi tiga target penyediaan layanan air minum di tahun 2030.

Pertama, 100 persen hunian dengan akses air minum layak.

Kedua, 30 persen hunian dengan akses air minum perpipaan.

Ketiga, pemasangan sambungan air minum rumah tangga sebesar 10 juta sambungan rumah (SR) dimana capaian hingga akhir tahun 2023 baru tersambung sebanyak 3,8 juta SR.

“Peran APBN yang sehat dan kredibel akan terus dijaga dalam menjalankan fungsinya baik fungsi stabilisasi, alokasi, maupun distribusi,” pungkas Ubaidi. []

Salah satunya berkerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan TNI AU dalam melaksanakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) guna menjaga debit tampungan air bendungan yang dikelola Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air Kementerian PUPR.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia mengatakan dari hasil teknologi modifikasi cuaca yang telah dilakukan menunjukkan terjadinya peningkatan inflow, meskipun tidak terjadi secara masif dengan rata-rata mengalami curah hujan ringan (0,5 –20 mm/hari) di 22 bendungan dan curah hujan sedang (20 – 50 mm/hari) di 12 bendungan.

“Inflow waduk yang terjadi selama kegiatan TMC sebesar 0 – 60,22 m3/detik. Volume inflow waduk selama kegiatan TMC berlangsung bertambah sebesar 63.853.170 m3. Sehingga kegiatan TMC dapat dilaksanakan sebagai upaya mitigasi kekeringan untuk tahun-tahun mendatang dan jika diperlukan dapat juga dilakukan untuk mitigasi pada musim hujan agar tidak terjadi banjir,” kata Bob Lombogia.

Kegiatan TMC dilaksanakan sejak tanggal 1-10 Juni 2024 di 3 posko dari 4 posko yang direncanakan, yakni Lanud Husain Sastranegara (posko 2), Lanud Adi Soemarmo (posko 3), dan Lanud Abdurraman Saleh (posko 4).

Sementara posko 1 yang direncanakan berada di Lanud Halim Perdanakusuma tidak dilaksanakan TMC karena Bendungan Sindangheula dan Bendungan Karian di Banten sudah dalam kondisi di atas normal (hampir melimpas).

Pelaksanaan TMC menyasar di 43 bendungan di Pulau Jawa yang memiliki layanan irigasi. Berdasarkan data pemetaan terhadap tampungan waduk di Pulau Jawa pada 27 Mei 2024, sebanyak 97 tampungan waduk mengalami penurunan sebesar 981.563.373 m³ atau 19% dibandingkan tahun sebelumnya pada periode sama.

Namun, hanya 43 bendungan dengan layanan irigasi yang direkomendasikan untuk dilaksanakan TMC.

“Selain hujan dari teknologi modifikasi cuaca turun di daerah tangkapan air waduk/bendungan, hujan hasil kegiatan TMC juga turun di beberapa areal daerah irigasi sehingga mampu mengairi area irigasi secara langsung,” kata Bob Lombogia. []

Padahal program ini mendapat penolakan dari para buruh melalui aksi demonstrasi

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Zainal Fatah menjelaskan program Tapera yang menyasar kepada pegawai swasta akan berlaku efektif pada tahun 2027 mendatang.

Tujuannya untuk meningkatkan kemudahan pembiayaan perumahan bagi masyarakat untuk menekan angka backlog

“Menurut peraturannya tahun 2027 berlaku efektif. Ya kalau Undang-Undangnya nggak dicabut kan kalau nggak dilakukan salah kita. Legal formalnya kan begitu,” ujar Zainal Fatah di Kementerian PUPR, Sabtu 29 Juni 2024.

Kata Zainal, saat ini memang ada penolakan, meski begitu
Pemerintah akan terus memberikan sosialisasi baik untuk perusahaan maupun pekerja yang akan dibebankan untuk membayar iuran Tapera.

“Tapi yang jelas, pemerintah berusaha terus memberi penjelasan untuk apa sih, kenapa itu dilakukan, dan itu sebetulnya sudah sangat clear dulu di kantor KSP (Kantor Staf Presiden),” jelas Zainal Fatah.

“Kita harus lakukan sosialisasi. Karena ini kan perubahan besar. Tapi kalau bagi ASN, PNS sudah biasa dulu ada Bapertarum. Cuma kan waktu bapertarum kita (Pemerintah) biasa yang potong,” sambungnya.

Sekedar informasi tambahan, baik pengusaha dan pekerja belakangan ramai menolak program ini.

Karena dianggap membebankan pekerja yang akan memotong 2,5% dari gajinya, sedangkan pengusaha juga dibebankan membayar iuran 0,5% untuk setiap pegawai yang ikut dalam program tersebut.

“UU-nya menyampaikan wajib tapi yang punya rumah dia boleh ambil tabungannya itu, ini sosialisasi itu yang mungkin kami juga lemah dan belum begitu kuat,” jelas Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. []

Anggaran PKT dilaksanakan untuk penanganan ruas jalan nasional yang dikerjakan oleh seluruh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN)/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) di seluruh Indonesia.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

“Pembangunan infrastruktur padat karya bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/pelosok,” kata Basuki, Minggu 23 Juni 2024.

Pada tahun anggaran 2024, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga mengalokasikan anggaran program PKT sebesar Rp 2 triliun.

Dana sebesar ini untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan serta kegiatan kontraktual (non rutin) tersebar di 1.487 lokasi.

Sebagaimana terekam dalam sistem E-Monitoring Kementerian PUPR per 20 Juni 2024, pekerjaan fisik PKT bidang jalan dan jembatan telah terealisasi 40,48% dengan serapan tenaga kerja 51.964 orang atau setara 1.823.063 Hari Orang Kerja (HOK).

Capaian PKT tersebut meliputi pekerjaan pemeliharaan rutin jalan seperti pembersihan median jalan dan pengecatan marka dengan progres fisik 39,39%.

Jembatan yang dikenal dengan sebutan Jembatan Kuning di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) itu roboh akibat gempa dan tsunami pada 28 September 2018 silam.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, program rekonstruksi Jembatan Palu IV diinisiasi sebagai upaya untuk memulihkan aksesibilitas dan mobilitas Kota Palu yang terdampak gempa bumi dan tsunami pada 2018 lalu .

“Dengan dibangunnya kembali jembatan ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi dan pembangunan wilayah Kota Palu, serta menjadi ikon Kota Palu sehingga dapat menarik wisatawan baik dari Sulawesi Tengah maupun dari luar,” kata Basuki.

Program rekonstruksi Jembatan Palu IV mendapatkan bantuan dari Pemerintah Jepang melalui Japan International Coorporation Agency (JICA) yakni berupa dana hibah senilai 2,026 miliar Yen atau sekitar Rp 200 miliar.

Konstruksinya dilaksanakan oleh kontraktor Jepang Tokyu Construction.

Penandatanganan hibah tersebut sudah dilaksanakan pada 21 Juni 2019 lalu antara Dirjen Bina Marga dan JICA.

Kegiatan rekonstruksi semula direncanakan dimulai pembangunannya pada tahun 2020, namun akibat adanya Pandemi dan penyelesaian pembebasan lahan yang membutuhkan waktu lebih lama, pelaksanaan rekonstruksi Jembatan Palu IV baru dimulai Juli 2022.

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR di Sulteng Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, Jembatan Palu IV yang baru akan terkoneksi dengan jalan elevated yang merupakan bagian dari sistem mitigasi bencana tsunami, sehingga diharapkan akan terwujud kawasan Silebeta yang tangguh bencana.

Pengerjaan itu untuk mengembalikan penyediaan air baku dari Intake Saluki dengan kapasitas 600 liter/detik yang rusak akibat bencana gempa bumi dan likufikasi pada 2018 silam di Palu, Sulawesi Tengah.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan ketersediaan air bersih diyakini mampu meningkatkan kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

“Jadi ketersediaan air bersih dan sanitasi yang baik merupakan basic untuk kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi,” kata Basuki.

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR di Sulteng Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, rekonstruksi Sistem Jaringan Air Baku Pasigala yang kini berganti nama menjadi Uveta sudah selesai dan mulai tersambung ke rumah-rumah warga.

Dari target sekitar 4.000 Sambungan Rumah (SR), saat ini baru tersambung setengahnya sekitar 2.000 SR.

“Ini yang harus kita kejar berikutnya untuk ditingkatkan, selain juga terus meningkatkan kualitas airnya,” kata Arie.

Selain terus meningkatkan kualitas dan kuantitas, Arie juga mengatakan pentingnya keberlanjutan pengelolaan sistem air baku yang sudah dibangun.

“Untuk itu akan terus dikoordinasikan pengelolaannya nanti, apakah diserahkan sepenuhnya ke Pemerintah Daerah atau dibantu oleh pihak badan usaha,” ujarnya.

Berdasarkan anggaran tersebut, fokus program TA 2025 akan diprioritaskan sesuai tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Menteri Basuki mengatakan arah pembangunan pada RKP tahun 2025 terdiri dari SDM berkualitas yang berdaya saing dan produktif, infrastruktur berkualitas untuk peningkatan produktivitas, serta ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

“Kebijakan belanja bidang infrastruktur pada TA 2025 meliputi pemerataan pembangunan Infrastruktur dasar dan ekonomi, mendukung pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk pembangunan IKN, serta mendorong skema pembiayaan kreatif dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk meningkatkan peran badan usaha,” katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis 6 Juni 2024.

Rincian rencana kegiatan Kementerian PUPR tahun 2025 per unit organisasi yaitu untuk bidang Sumber Daya Air sebesar Rp 26,53 triliun dengan kegiatan prioritas antara lain pembangunan 12 unit bendungan lanjutan, pembangunan irigasi seluas 2.000 hektar.

Rehabilitasi dan peningkatan irigasi seluas 15.000 hektar, pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai (32,5 km), dan pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 1,5 m3/detik.

Untuk bidang Bina Marga sebesar Rp 32,31 triliun dengan kegiatan prioritas antara lain peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 26 km.

Pembangunan jalan sepanjang 291 km, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 2.064 m, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan sepanjang 324 m, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan sepanjang 558 km.

Kemudian preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 107.259 m, preservasi rutin jalan sepanjang 47.763 km, preservasi rutin jembatan nasional sepanjang 548.513 m.

Revitalisasi drainase serta padat karya, serta dukungan IKN (pembangunan jalan di dalam KIPP, Jalan Tol IKN, Jembatan Pulau Balang).

Kemudian kegiatan prioritas bidang Cipta Karya sebesar Rp 10,48 triliun antara lain pembangunan dan peningkatan SPAM sebesar 773 Liter/detik, Sistem Pengelolaan Air Limbah untuk layanan 3.200 KK.

Pengembangan kawasan permukiman seluas 110,7 Ha, pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung seluas 8.300 m2, pengembangan penataan bangunan dan lingkungan sebanyak 10 kawasan.

Pembangunan bangunan gedung dan penataan kawasan IKN sebanyak 17 kawasan, rehabilitasi dan renovasi sekolah/madrasah sebanyak 56 unit, serta dukungan teknis lainnya.

Selanjutnya pada bidang Perumahan sebesar Rp4,53 triliun antara lain pembangunan Rumah Susun, pembangunan Rumah Khusus, pembangunan PSU, dan pembangunan rumah swadaya skema BSPS.

Anggaran sebesar Rp 1,77 triliun juga dialokasikan untuk kegiatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya. []

“Progres pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN saat ini mencapai sekitar 80 persen,” ujar Basuki di Jakarta, Selasa (16/4/2024).

Dari total 36 unit rumah jabatan menteri sudah terdapat empat unit yang selesai, dan sisanya tinggal pengerjaan finishing.

“Pembangunan seluruh unit rumah tapak jabatan menteri di IKN ditargetkan selesai pada Juli tahun ini,” kata Basuki.

Basuki juga mengatakan, pembangunan untuk 12 tower hunian ASN di IKN, sebanyak 9 tower sudah topping off sebelum libur Lebaran.

“Dari 47 tower hunian ASN tersebut, pada Juli Insya Allah sebanyak 12 tower hunian sudah selesai,” katanya.

Terkait furnitur untuk hunian ASN di IKN, Basuki menahannya terlebih dulu karena hunian-hunian ASN tersebut rencananya digunakan terlebih dahulu sebagai akomodasi bagi petugas upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN pada 17 Agustus tahun ini.

“Kalau furniturnya saya tahan dulu karena untuk petugas-petugas (upacara HUT RI) dulu. Furnitur yang disiapkan paling tempat tidur dan meja makan mungkin, sedangkan furnitur-furnitur lainnya saya tahan dulu. Nanti kalau sudah selesai upacara HUT RI, semua furnitur akan dimasukkan. Tapi semua sudah dibelanjakan,” katanya.

Kendati demikian, diskon tersebut hanya berlaku pada beberapa ruas arus balik Lebaran 2024. Mengutip CNNIndonesia.com (12/4/2024), diskon tarif tol 20 persen diberikan kepada pengendara yang melakukan perjalanan atau transaksi pada periode arus balik mulai Rabu (17/4/2024) pukul 05.00 WIB hingga Jumat (19/4/2024) pukul 05.00 WIB.

BUJT mengatakan potongan tarif tol tersebut sebagai upaya memecah kepadatan lalu lintas kendaraan pada arus balik Lebaran. Adapun dukungan pemberian potongan tarif tol sebesar 20 persen untuk semua golongan kendaraan pada 11 ruas Jalan Tol Trans Jawa, diantaranya:

1. Jalan Tol Tangerang – Merak
2. Jalan Tol Jakarta – Cikampek
3. Jalan Tol Layang MBZ
4. Jalan Tol Cikopo – Palimanan
5. Jalan Tol Palimanan – Kanci
6. Jalan Tol Kanci – Pejagan
7. Jalan Tol Pejagan – Pemalang
8. Jalan Tol Pemalang – Batang
9. Jalan Tol Batang – Semarang
10. Jalan Tol Semarang ABC
11. Jalan Tol Jombang – Mojokerto.