Namun, Suahasil memastikan pelantikan pejabat yang sebelumnya dilakukan Purbaya tetap sah dan tidak dibatalkan.

Suahasil menjelaskan, ratusan pejabat Kemenkeu yang telah dilantik pada 10 September 2026 telah resmi menjalankan tugasnya masing-masing.

“Ini yang kemarin sudah ikut pelantikan ya sudah sah. Ini adalah penyempurnaan setelah itu. Jadi yang kemarin telah ikut pelantikan yang teman-teman juga cover kan ya itu sudah menjalankan tugas,” kata Suahasil seusai melantik 14 pejabat Kemenkeu di Kantornya, Jakarta, Senin (21/9/2026).

Sebelumnya, pada 10 September 2026, Purbaya yang ketika itu masih menjabat sebagai Menteri Keuangan melakukan perombakan terhadap ratusan pejabat Kemenkeu.

Perombakan tersebut mencakup pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, hingga pejabat pada Unit Organisasi Non-Eselon Kemenkeu.

Pelantikan 14 pejabat oleh Suahasil kemudian menjadi bagian dari tahapan lanjutan penataan organisasi Kemenkeu.

Suahasil menegaskan, proses tersebut bukan berarti membatalkan pelantikan yang telah dilakukan Purbaya.

“Ini penyempurnaannya, supaya tambah ada yang mutasi, ada yang promosi, SK-nya sudah cukup dan kemudian kita lantik pada hari ini,” ujarnya.

Menurut Suahasil, seluruh proses tersebut telah mengikuti mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kemenkeu.

Untuk pejabat Eselon III dan Eselon IV, pelantikan dilakukan di masing-masing unit Eselon I. Sementara pengambilan sumpah jabatan untuk pejabat Eselon II dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan sesuai mekanisme yang berlaku.

Dengan demikian, Suahasil memastikan penataan pejabat di Kemenkeu tetap berjalan tanpa menghapus keabsahan pejabat yang sebelumnya telah dilantik pada masa Purbaya.

Pelantikan tersebut juga menjadi bagian dari penataan lanjutan setelah sebelumnya Kemenkeu melakukan pengangkatan ratusan pejabat. Data Kemenkeu menyebut proses pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme Baperjakat dan melibatkan pimpinan Unit Eselon I.

Kini, Suahasil meminta seluruh pejabat Kemenkeu fokus menjalankan tugas dan mengejar target kinerja pemerintah.

“Saya telah meminta kepada seluruh pejabat Kementerian Keuangan untuk sekarang bekerja menuntaskan, mengerjakan seluruh tugas Kementerian Keuangan bagi Indonesia. Yang sisi penerimaan, yang sisi pengawasan, yang sisi belanja, yang sisi pembiayaan semua bekerja sesuai tugasnya masing-masing,” tegasnya.

Daftar 14 Pejabat yang Dilantik

1. Teddy Suhartadi Permadi sebagai Sekretariat Pengadilan Pajak.

2. Bismar Fahlerie sebagai Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak.

3. Agung Krisdiyanto sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan.

4. Sekti Widihartanto sebagai Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DI Yogyakarta.

5. Ihsan Priyawibawa sebagai Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara.

6. Ani Natalia sebagai Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku.

7. Agus Amiwijaya sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai.

8. Estty Purwadiani Hidayatie sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi.

9. Adhang Noegroho Adi sebagai Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku.

10. Galih Elham Setiawan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

11. Evy Mulyani sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah.

12. Panca Putra Jaya sebagai Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat.

13. Herman Saherudin sebagai Pejabat Ex-Officio Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

14. Ayu Sukorini sebagai Pejabat Ex-Officio Direktur Asesmen Pasar Keuangan, Sistem Pembayaran, dan Lembaga Keuangan lainnya. [SF]

Purbaya tercatat menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan selama kurang lebih satu tahun.

Meski masa jabatannya berakhir, statusnya sebagai mantan menteri membuat Purbaya tetap memiliki hak atas pensiun sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan mengenai hak pensiun menteri tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya.

Regulasi tersebut masih berlaku hingga saat ini dan telah mengalami sejumlah perubahan. Perubahan terakhir dilakukan melalui PP Nomor 60 Tahun 2000.

Dalam Pasal 11 PP Nomor 50 Tahun 1980 disebutkan bahwa besaran pensiun pokok menteri dihitung berdasarkan masa jabatan. Setiap satu bulan masa jabatan bernilai 1 persen dari dasar pensiun.

Namun, terdapat batas minimum dan maksimum. Pensiun pokok sedikitnya ditetapkan sebesar 6 persen dan paling tinggi 75 persen dari dasar pensiun.

“Besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1 persen dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6 persen dan sebanyak-banyaknya 75 persen dari dasar pensiun,” demikian bunyi ketentuan tersebut.

Dasar pensiun yang digunakan adalah gaji pokok terakhir sesuai peraturan perundang-undangan.

Sementara berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2000, gaji pokok menteri negara ditetapkan sebesar Rp5.040.000 per bulan.

Purbaya menyebut BNPB masih memiliki anggaran yang dapat segera digunakan untuk kebutuhan penanganan bencana. Nilainya disebut hampir mencapai Rp1 triliun.

“Dia (BNPB) punya hampir Rp1 triliun kan yang ready,” kata Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Ia menjelaskan, apabila anggaran yang tersedia tersebut mulai berkurang, BNPB dapat mengajukan tambahan dana kepada Kementerian Keuangan sesuai kebutuhan di lapangan.

Pemerintah sendiri telah menyiapkan anggaran penanganan bencana hingga maksimal Rp5 triliun.

Meski demikian, Purbaya memastikan belum ada pengajuan tambahan dana dari BNPB yang diterima oleh Kementerian Keuangan sampai saat ini.

“Belum masuk (permintaan tambahan anggaran dari BNPB). Kalau itu tergantung permintaan dari BNPB. Jadi kalau dia minta, kita lihat. Kalau dia minta, ditambah lagi,” ujarnya.

Menurut Purbaya, anggaran untuk penanganan bencana memiliki mekanisme khusus dan tidak disamakan dengan pola pengeluaran pemerintah untuk belanja reguler.

Ia memastikan pemerintah akan memberikan dukungan anggaran secara maksimal apabila dibutuhkan, terutama untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana.

“Jadi kalau untuk bencana treatment-nya beda untuk mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat kita. Kita akan usahakan semaksimal mungkin, jadi enggak usah khawatir untuk anggaran bencana,” pungkasnya. []

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan, sebanyak 38 wajib pajak sektor besi dan baja saat ini telah masuk dalam berbagai tahapan penanganan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Penanganan tersebut tidak hanya berupa pemeriksaan. DJP juga melakukan pengawasan, pendalaman data, case building, Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper), hingga penegakan hukum yang disesuaikan dengan tingkat risiko dan karakteristik masing-masing wajib pajak.

“Penanganannya tidak hanya berbentuk pemeriksaan, tetapi juga mencakup pengawasan, pendalaman data, case building, Pemeriksaan Bukti Permulaan, hingga penegakan hukum sesuai dengan tingkat risiko dan karakteristik masing-masing wajib pajak,” ujar Bimo dalam keterangan tertulis, Selasa (1/9).

Dari penanganan terhadap 38 wajib pajak tersebut, DJP telah memperoleh penerimaan pajak sebesar Rp326,60 miliar.

Penerimaan itu terdiri atas Rp224,19 miliar dari pengungkapan ketidakbenaran dalam proses Pemeriksaan Bukti Permulaan, Rp96,08 miliar dari pembayaran melalui fungsi pengawasan, serta Rp6,33 miliar dari pembayaran melalui fungsi pemeriksaan.

Penanganan Meluas

Penanganan DJP tidak berhenti pada 38 wajib pajak tersebut. Berdasarkan pengembangan atas keterkaitan dan rantai transaksi, DJP turut menindaklanjuti pihak-pihak yang memiliki keterkaitan atau menjadi lawan transaksi dari 38 wajib pajak tersebut.

Pengembangan itu mencakup penanganan terhadap 485 wajib pajak untuk tahun pajak 2021-2026.

Dari penanganan tersebut, DJP mencatat penerimaan pajak sebesar Rp380,50 miliar.

Selain itu, Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap 20 wajib pajak lainnya di sektor besi dan baja menghasilkan penerimaan pajak sebesar Rp118,18 miliar.

Purbaya menyebut pembayaran restitusi selama empat bulan pertama tahun ini telah mencapai Rp160 triliun. Nilai tersebut bahkan setara dengan total restitusi yang dibayarkan dalam sembilan bulan pada tahun sebelumnya.

“Sebetulnya enggak betul karena restitusi yang keluar dari kita sekarang sudah lebih tinggi dibanding tahun lalu dalam periode yang sama. Harusnya mereka terima duit lebih banyak,” ujar Purbaya, Jumat (26/6/2026).

Pernyataan itu sekaligus menepis dugaan adanya perlambatan maupun penahanan restitusi oleh pemerintah. Ia menegaskan mekanisme pengembalian pajak tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Namun di balik bantahan tersebut, Purbaya justru mengungkap adanya dugaan praktik tidak sehat dalam proses restitusi pajak.

Ia menduga terdapat oknum di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang sengaja membangun narasi bahwa restitusi dipersulit untuk menciptakan ruang permainan tertentu.

Menurut Purbaya, isu pencairan yang tersendat dapat memicu persepsi di kalangan pelaku usaha bahwa proses restitusi terhambat, lalu dimanfaatkan pihak tertentu dengan menawarkan bantuan percepatan.

Purbaya juga mengaku menemukan indikasi penyimpangan pada skema restitusi dipercepat. Ia menyoroti adanya perusahaan yang diduga belum memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), namun sudah lebih dulu menerima pengembalian pajak.

“Tahu-tahu bisa dapat restitusi. Saya juga heran. Ada yang bilang, ada yang sebagian enggak bayar pajak PPN-nya, tetapi bisa dapat restitusi duluan. Itu namanya restitusi dipercepat. Itu karena kongkalikong,” ungkapnya.

Menurut dia, praktik semacam itu berpotensi merugikan negara karena pemerintah mengeluarkan dana sebelum kewajiban perpajakan dipenuhi sepenuhnya.

Purbaya bahkan menyebut adanya dugaan perusahaan yang belum melakukan ekspor tetapi sudah menerima restitusi.

“Kalau belum diekspor, gimana bisa dapat restitusi? Dia belum nyetor, saya bayar, saya rugi. Saya subsidi dia. Ada yang seperti itu,” katanya.

Ia pun mengingatkan seluruh jajaran DJP agar menjaga integritas dan tidak menciptakan kegaduhan melalui isu penahanan restitusi.

Sebagai informasi, restitusi pajak merupakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak. Pengembalian ini dapat terjadi ketika pembayaran PPh, PPN, maupun PPnBM melebihi jumlah yang seharusnya terutang. []

Gelar tersebut diserahkan langsung oleh Presiden sekaligus Rektor Universitas Nankai, Prof. Chen Yulu.

Pemberian penghargaan itu didasarkan pada penilaian atas kontribusi Purbaya dalam mendorong perkembangan sektor ekonomi dan keuangan, baik di Indonesia maupun di tingkat global.

Menanggapi penghargaan tersebut, Purbaya menyampaikan rasa terima kasih dan menyebut pengakuan dari Universitas Nankai bukan sekadar apresiasi atas pencapaian pribadi, tetapi juga menjadi simbol semakin kuatnya hubungan bilateral Indonesia dan China, khususnya di sektor ekonomi, keuangan, dan pendidikan.

“Penghargaan ini saya persembahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia serta para pengelola keuangan negara yang terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi nasional,” kata Purbaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Ia menilai sinergi antara kalangan akademisi dan pembuat kebijakan memiliki peran penting untuk menghadapi dinamika serta tantangan ekonomi global yang terus berkembang.

Sebagai bagian dari penghargaan tersebut, Universitas Nankai juga mengundang Purbaya untuk memberikan kuliah kehormatan sekaligus berdiskusi dengan para peneliti dan akademisi di kampus yang berlokasi di Tianjin, China.

Purbaya berharap momentum ini dapat mempererat kerja sama akademik antara Indonesia dan China, sekaligus membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dalam bidang riset, pendidikan, dan perumusan kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif.

Sebelumnya, Purbaya juga mengungkapkan bahwa kepercayaan pemerintah China terhadap Indonesia masih tetap terjaga meskipun terdapat sejumlah catatan terhadap kebijakan nasional.

Pernyataan itu disampaikan usai pertemuannya dengan Menteri Keuangan China Lan Fo’an, perwakilan bank sentral China (People’s Bank of China/PBOC), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), serta sejumlah investor dalam kunjungan kerja ke China pada 16–19 Juni 2026.

Menurut Purbaya, kedua negara menunjukkan komitmen untuk mempererat hubungan kerja sama. Meski demikian, pihak China juga menanyakan perkembangan kondisi ekonomi Indonesia yang kemudian dijelaskan langsung olehnya.

“Kedua negara sama-sama memiliki semangat memperkuat hubungan. Mereka juga ingin mengetahui kondisi aktual Indonesia, dan saya menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tidak menghadapi persoalan mendasar,” ujarnya. []

Menurutnya, informasi tersebut merupakan kewenangan pihak lain untuk menjelaskan.

Purbaya meminta publik merujuk pada penjelasan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terkait polemik pembiayaan kunjungan luar negeri Presiden.

Ia juga menyarankan agar pertanyaan lebih lanjut disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Pernyataan itu disampaikan saat konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (5/6/2026), ketika wartawan menanyakan biaya perjalanan luar negeri Presiden Prabowo.

“Saya enggak bisa menjawab pertanyaan itu. Kita pegang pernyataan Pak Teddy, enggak ada aturannya yang dilanggar. Kalau saya punya duit saya pergi nombok, enggak boleh? Secara logika boleh saja kalau mau nombok,” kata Purbaya.

Polemik mengenai pembiayaan perjalanan Presiden sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sempat menjelaskan bahwa sebagian biaya kunjungan luar negeri Presiden Prabowo ditanggung menggunakan dana pribadi kepala negara.

Isu tersebut mencuat setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengkritik frekuensi lawatan luar negeri Presiden yang dinilainya terlalu sering.

Meski demikian, Purbaya menegaskan pemerintah tetap mengalokasikan anggaran resmi untuk mendukung seluruh kegiatan kedinasan Presiden setiap tahun.

“Ada, pasti anggaran yang dianggarkan,” ujarnya.

Mensesneg menegaskan bahwa kabar tersebut hanyalah rumor atau gosip politik.

Ia mengingatkan bahwa urusan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden dan hingga kini tidak ada pengumuman resmi terkait pergantian Menteri Keuangan.

Sementara itu, Purbaya sendiri secara langsung membantah isu bahwa dirinya mundur atau terkena reshuffle.

Saat dikonfirmasi wartawan pada Kamis (4/6), ia menjawab singkat.

“Enggak benar lah,” tegasnya.

Purbaya menegaskan bahwa kabar tersebut hanya rumor belaka.

Jadi, berdasarkan pernyataan yang beredar hingga saat ini, baik pihak Istana maupun Purbaya sama-sama membantah isu pengunduran diri tersebut. []

Kebijakan baru dari Kementerian Keuangan bikin heboh pasar keuangan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan “ultimatum keras” kepada warga negara Indonesia (WNI) yang masih menyimpan dana di luar negeri.

Pemerintah memberi tenggat waktu hanya enam bulan untuk segera membawa pulang alias merepatriasi dana tersebut ke Tanah Air.

Kalau lewat dari batas waktu? Siap-siap, pengawasan bakal diperketat tanpa ampun.

Dalam keterangannya di sebuah media briefing di Jakarta, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah membuka “jendela kesempatan” sampai akhir tahun bagi pemilik dana di luar negeri.

Intinya, ini bukan program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Pemerintah hanya memberi waktu transisi agar para pemilik aset bisa segera menyesuaikan diri dan melaporkannya sesuai aturan.

“Jadi kita kasih waktu enam bulan ke depan. Setelah itu akan diperiksa lebih ketat,” tegasnya.

Pernyataan ini langsung jadi sorotan karena dinilai sebagai sinyal keras bahwa era longgar terhadap dana luar negeri sudah mulai ditutup.

Di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah yang terus melemah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tetap melanjutkan rencana ibadah hajinya ke Tanah Suci.

Keberangkatan Purbaya pun langsung menjadi sorotan publik karena terjadi saat kondisi ekonomi nasional sedang penuh tekanan.

Purbaya dijadwalkan berangkat haji pada Kamis, 21 Mei 2026.

Menariknya, ia mengaku telah menyiapkan doa khusus untuk perekonomian Indonesia agar kondisi rupiah dan pasar keuangan segera membaik.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri rapat terbatas bidang ekonomi yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin 19 Mei 2026.

“Kamis (21/5), kalau nggak ada halangan,” ujar Purbaya singkat saat ditanya soal jadwal keberangkatannya.

Ia mengatakan persiapan ibadah haji sebenarnya sudah dilakukan sejak dua Minggu terakhir.

Bahkan, ia mengaku mulai mempelajari doa-doa khusus meski masih sering lupa.

“Persiapan haji sudah dua minggu lalu, sudah belajar doa-doanya, masih lupa juga,” katanya sambil tersenyum.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya setelah nilai tukar rupiah di pasar spot sempat menyentuh level psikologis Rp17.479 per dolar AS pada pembukaan perdagangan Selasa, 12 Mei 2026. Posisi tersebut menjadi salah satu titik pelemahan terdalam rupiah dalam beberapa waktu terakhir dan memicu perhatian pelaku pasar serta masyarakat.

Meski demikian, pemerintah memastikan pelemahan mata uang nasional saat ini tidak dapat disamakan dengan kondisi krisis moneter yang pernah terjadi pada 1998. Purbaya menegaskan bahwa fondasi ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kuat dibandingkan periode krisis dua dekade lalu.

“Enggak perlu panik. Karena pondasi ekonomi kita bagus, kita tahu betul kelemahan kita di mana, dan bisa kita betulin,” ujar Purbaya di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah memahami berbagai tantangan yang dihadapi perekonomian nasional, termasuk tekanan eksternal yang memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah. Karena itu, pemerintah optimistis kondisi tersebut masih dapat dikendalikan melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.

Menurut Purbaya, situasi ekonomi Indonesia saat ini memiliki ketahanan yang lebih baik dibandingkan masa krisis moneter 1998. Berbagai indikator ekonomi disebut masih berada dalam kondisi relatif stabil, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kondisi sektor perbankan nasional.

“Kita enggak akan sejelek kayak tahun ’98 lagi, enggak akan jelek malah. Dengan pondasi ekonomi yang kuat enggak terlalu sulit sebetulnya,” katanya.

]]> https://eranasional.com/101807/rupiah-masih-tertekan-dolar-as-purbaya-tegaskan-indonesia-bukan-krisis-1998/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/101710/purbaya-beberkan-strategi-pemerintah-kurangi-ketergantungan-bbm-lewat-ev https://eranasional.com/101710/purbaya-beberkan-strategi-pemerintah-kurangi-ketergantungan-bbm-lewat-ev#respond Wed, 13 May 2026 19:57:22 +0000 https://eranasional.com/101710/purbaya-beberkan-strategi-pemerintah-kurangi-ketergantungan-bbm-lewat-ev Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan utama pemerintah terus mendorong pemberian insentif kendaraan listrik di Indonesia. Menurutnya, kebijakan tersebut bukan sekadar mengikuti tren global menuju energi bersih, melainkan menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak atau BBM yang dinilai semakin membebani anggaran negara.

Purbaya mengatakan pemerintah melihat situasi energi global masih akan penuh tekanan dalam beberapa tahun ke depan. Salah satu faktor utamanya adalah kondisi geopolitik dunia yang terus memanas, khususnya konflik dan ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat yang dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas harga minyak dunia.

“Karena kita lihat harga minyak dunia tidak akan turun,” kata Purbaya kepada awak media di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Menurut Purbaya, kesimpulan tersebut didapat setelah dirinya mempelajari langsung dinamika geopolitik dan proses negosiasi internasional saat melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Ia menilai desain kesepakatan yang ditawarkan kepada Iran memiliki peluang kecil untuk diterima sehingga potensi konflik berkepanjangan masih sangat terbuka.

Kondisi tersebut, kata dia, akan berdampak langsung terhadap harga energi global, termasuk minyak mentah yang menjadi komponen utama bahan bakar kendaraan di banyak negara, termasuk Indonesia. Jika harga minyak tetap tinggi dalam jangka panjang, maka biaya impor energi nasional juga dipastikan akan terus meningkat.

“Hitungan saya, kalau perang itu masih panjang, artinya konsumsi BBM kita juga tetap tinggi dengan harga yang lebih mahal,” ujarnya.

]]> https://eranasional.com/101710/purbaya-beberkan-strategi-pemerintah-kurangi-ketergantungan-bbm-lewat-ev/feed 0 Agung Nugroho https://eranasional.com/101636/rupiah-melemah-tajam-kemenkeu-intervensi-pasar-obligasi-demi-tahan-dana-asing https://eranasional.com/101636/rupiah-melemah-tajam-kemenkeu-intervensi-pasar-obligasi-demi-tahan-dana-asing#respond Tue, 12 May 2026 11:00:14 +0000 https://eranasional.com/101636/rupiah-melemah-tajam-kemenkeu-intervensi-pasar-obligasi-demi-tahan-dana-asing Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan siap mengaktifkan instrumen Bond Stabilization Fund (BSF) untuk membantu menjaga stabilitas pasar keuangan domestik di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang terus melemah. Langkah tersebut dilakukan setelah rupiah sempat menyentuh level Rp17.508 per dolar Amerika Serikat pada awal perdagangan Selasa, 12 Mei 2026, yang menjadi salah satu titik terlemah sepanjang sejarah mata uang Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan mulai masuk ke pasar obligasi negara guna menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) sekaligus meredam potensi arus keluar modal asing dari pasar domestik.

“Kami kemungkinan mulai membantu pasar obligasi melalui Bond Stabilization Fund untuk menjaga stabilitas,” ujar Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Selasa.

Pelemahan rupiah kali ini dinilai cukup serius karena telah melampaui asumsi dasar nilai tukar dalam APBN 2026 yang dipatok di level Rp16.500 per dolar AS. Tekanan terhadap rupiah terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian global, penguatan dolar AS, serta kekhawatiran investor terhadap kondisi ekonomi internasional.

Menurut Purbaya, stabilisasi nilai tukar memang menjadi domain utama Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Namun, pemerintah merasa perlu ikut membantu menjaga sentimen pasar agar tekanan terhadap pasar keuangan tidak semakin dalam.

“Kita membantu Bank Indonesia sedikit demi sedikit kalau bisa. Pemerintah masih memiliki cadangan dana yang cukup melalui Sisa Anggaran Lebih atau SAL untuk menjaga pasar obligasi agar yield tidak melonjak terlalu tinggi,” katanya.

Bond Stabilization Fund merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk membeli Surat Berharga Negara di pasar sekunder ketika terjadi tekanan besar di pasar obligasi. Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas harga obligasi dan menahan kenaikan yield yang terlalu tajam.

Kenaikan yield obligasi biasanya terjadi ketika investor melepas kepemilikan surat utang negara dalam jumlah besar. Kondisi itu dapat memicu capital loss bagi investor lain dan memperbesar risiko arus modal keluar dari Indonesia.

]]> https://eranasional.com/101636/rupiah-melemah-tajam-kemenkeu-intervensi-pasar-obligasi-demi-tahan-dana-asing/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/101571/purbaya-akan-tegur-ditjen-pajak-usai-ramai-isu-pajak-tol-dan-pps https://eranasional.com/101571/purbaya-akan-tegur-ditjen-pajak-usai-ramai-isu-pajak-tol-dan-pps#respond Mon, 11 May 2026 09:49:15 +0000 https://eranasional.com/101571/purbaya-akan-tegur-ditjen-pajak-usai-ramai-isu-pajak-tol-dan-pps Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti sejumlah pengumuman dan komunikasi kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang belakangan dinilai memicu keresahan di kalangan wajib pajak maupun pelaku usaha. Pemerintah menilai penyampaian informasi perpajakan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kebingungan, spekulasi, hingga persepsi negatif di tengah masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam agenda Media Briefing yang berlangsung pada Senin, 11 Mei 2026. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pentingnya menjaga iklim usaha serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap reformasi perpajakan yang selama ini dijalankan pemerintah.

Menurut Purbaya, komunikasi yang kurang tepat terkait kebijakan perpajakan dapat memunculkan kegaduhan publik dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak. Ia mengakui beberapa isu yang sempat ramai diperbincangkan publik telah memicu kekhawatiran, terutama di kalangan dunia usaha dan investor.

Salah satu isu yang menjadi perhatian pemerintah adalah pemberitaan mengenai pemeriksaan terhadap peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau yang dikenal sebagai Tax Amnesty Jilid II. Informasi tersebut sempat memunculkan kekhawatiran bahwa pemerintah akan kembali menelusuri harta wajib pajak yang sebelumnya telah diungkap dalam program pengampunan pajak.

Purbaya menilai kondisi tersebut perlu segera diluruskan agar tidak menimbulkan salah persepsi di masyarakat. Ia memastikan pemerintah tetap berkomitmen menjaga kepastian hukum bagi peserta tax amnesty maupun PPS yang telah mengikuti program sesuai ketentuan yang berlaku.

“Saya akan tegur DJP agar selalu menjaga iklim usaha dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga kepercayaan wajib pajak dan keberlanjutan reformasi perpajakan tetap terjaga dengan baik,” ujar Purbaya.

Ia juga menyinggung sejumlah pengumuman perpajakan sebelumnya yang dinilai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Menurutnya, beberapa isu yang berkembang sering kali memicu polemik karena dipahami secara berbeda oleh publik.

Purbaya mencontohkan isu terkait rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap jasa jalan tol yang sempat ramai dibahas. Wacana tersebut menuai berbagai reaksi dari masyarakat maupun pelaku usaha karena dianggap dapat menambah beban ekonomi.

“Sudah berkali-kali pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu,” katanya.

]]> https://eranasional.com/101571/purbaya-akan-tegur-ditjen-pajak-usai-ramai-isu-pajak-tol-dan-pps/feed 0 Agung Nugroho