Peningkatan keamanan itu dilakukan agar PDN menjadi pusat data yang kuat dan tidak bisa diretas seperti yang dialami Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.

“Kita tingkatkan (PDN) agar memiliki kemampuan back up berganda, back up berlapis dengan pengamanan yang baik. sekarang terus dilakukan,” kata Hadi dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Selain untuk mengantisipasi serangan peretas, penguatan PDN juga dilakukan untuk menunjang kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat.

Sebelumnya, peningkatan sistem pengamanan data juga telah dilakukan pemerintah di saat PDNS 2 diretas berapa hari lalu.

Peningkatan sistem keamanan itu, kata Hadi, berdampak pada kembali beroperasinya pelayanan masyarakat di beberapa instansi.

“Per 1 Juli kemarin sudah berjalan normal. layanan masyarakat sudah bisa dirasakan oleh masyarakat walaupun kita terus meningkatkan kemampuan,” pungkas Hadi.

Setelah sebelumnya, PDN sementara diserang ransomware yang berdampak pada sejumlah layanan publik.

Perintah adanya audit itu disampaikan oleh Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh usai turut serta dalam rapat terbatas di Istana Negara membahas server PDNS yang diserang ransomware pada Jumat (28/6/2024).

“Nanti kita akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN,” kata Yusuf Ateh.

Dia mengungkapkan belum bisa berkomentar banyak lantaran audit belum dilakukan. Namun, ia menyinggung soal aspek yang akan diaudit.

“Karena, kondisinya barang bukti itu terenkripsi karena serangannya kan mengenkripsi data, antara lain, jadi, ini juga menjadi pekerjaan kita untuk kita pecahkan,” kata Kepala BSSN Hinsa Siburian dalam telekonferensi pada Senin (24/6/2024

Hinsa enggan memerinci data yang sudah terenkripsi. Menurutnya, BSSN dan pihak terkait termasuk Polri masih berupaya melakukan penelusuran.

“Saat ini BSSN dan Kominfo dan Cyber Crime Polri dan KSO Telkom Sigma Lintasarta masih terus berproses mengupayakan investigasi secara menyeluruh pada bukti-bukti forensik yang didapat dengan segala keterbatasan barang bukti,” ujar Hinsa.

“Saya kira terkait dengan hal-hal yang bersifat serangan siber, kita kerja sama dengan BSSN untuk melakukan semacam assessment, research,” kata Listyo di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (22/6/2024).

Dia memastikan akan memproses hukum bila ditemukan tindak pidana. Server itu mengalami gangguan pada Kamis, 20 Juni 2024.

“Nanti apabila ditemukan maka kemudian peristiwa pidana diproses oleh kepolisian. Ini sudah biasa kita melaksanakan joint dengan teman-teman yang membidangi siber,” ucap jenderal bintang empat itu.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto mengatakan pemerintah masih memperbaiki dan mendalami penyebab gangguan server PDN Kemenkominfo tersebut.