NN, orang tua korban menceritakan bahwa awalnya ia membawa bayinya ke posyandu Kampung Pulo Gede, Senin (10/3/2025), untuk pemeriksaan rutin dan imunisasi.

“Karena bayi panas seperti demam, dari bidan posyandu saya mendapatkan obat paracetamol. Memang panasnya turun tapi hari ini muncul banyak ruam di sekujur badan anak saya sampai leher,” kata NN saat ditemui di rumahnya di Kampung Pulo, Rabu malam (12/3/2025).

NN pun membawa sang bayi ke RS Primaya. NN mendapati anaknya terkena alergi obat yang disinyalir berasal dari obat kedaluwarsa.

“Ke Primaya, saya ambil layanan umum dan dapat obat pereda alergi. Kalau dari puskesmas katanya butuh observasi lanjutan dan menyatakan obat dari Primaya sudah tepat tinggal dilanjutkan,” kata NN.

“Pihak puskesmas Rawa Tembaga Jakasampurna sempat datang ke rumah kami dan meminta maaf, dengan alasan banjir membuat distribusi obat tidak terkontrol dengan baik dan salah sortir,” pungkas dia.

Program Dahsat itu sendiri yakni, memberikan bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada sasaran yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi balita dan juga ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK).

Petugas Gizi UPT Puskesmas Noyontaansari, Selviasih Hana menjelaskan, bahwa dalam 1 Kelurahan terdapat 2 Dahsat yang bersumber dari pembiayaan berbeda, yakni Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bankeu Provinsi Jawa Tengah (Jawa Tengah).

“Sasaran 2 Dahsat ini berbeda, Dapur Sehat dengan pembiayaan BOK memiliki sasaran 70 balita selama 56 hari dan 26 ibu hamil selama 120 hari. Dan pembiayaan Bankeu Jateng ada 100 balita selama 14-60 hari sesuai status gizi serta ada 15 ibu hamil selama 120 hari,” katanya.

Selvi menjelaskan bahwa kegiatan Dahsat dilaksanakan oleh para kader, mereka bertugas untuk belanja, memasak dan membagikan PMT kepada sasaran. Sebelum melaksanakan tugasnya, kader diberi pelatihan terlebih dahulu di Puskesmas Noyontaan.

“Menunya disusun oleh petugas gizi Puskesmas menggunakan master menu 10 hari, 20 hari sekali kami ganti untuk menunya. Karena PMT pangan lokal kami menggunakan pangan lokal yang mudah ditemukan di sekeliling kita,” jelasnya, Kamis, 22 Agustus 2024.

Setiap harinya, Dahsat bisa menyediakan 2 sampai 3 macam menu. Untuk menu yang sudah pernah diberikan antara lain bongko mento, otak-otak ikan kembung, tamagoyaki, chicken cordon bleu, kami usahakan yang menarik supaya penerima semangat untuk makan makanan tersebut.

Kemudian, seminggu sekali balita akan dipantau ditimbang oleh kader, setelah itu data tersebut dilaporkan kepada Puskesmas untuk dicek apakah status gizi balita sudah membaik atau masih gizi kurang.

“Indikator bahwa balita tersebut sudah selesai mendapatkan PMT adalah mereka yang status gizinya sudah baik, berat dan tinggi badannya sudah baik, lalu kita akan ganti dengan balita baru yang status gizinya kurang dan belum mendapat jatah PMT,” tuturnya.

Lebih lanjut, Selvi menyampaikan pesan kepada masyarakat khususnya orang tua yang balitanya atau ibu hamil dalam keluarganya mendapat PMT, untuk dapat mengkonsumsi PMT yang diberikan.

“Semoga dimakan dan doyan. Jika anak atau ibu hamil suka dengan menu yang kami sajikan. Silahkan bisa menanyakan resepnya ke kader atau petugas gizi puskesmas agar bisa membuatnya sendiri dirumah,” tandasnya. (em-aha)

Mereka menyerang lantaran tidak puas dengan pelayanan Puskesman terhadap rekannya.

Bahkan para okum Ormas itu mengeluarkan nada ancaman dengan membawa senjata tajam.

Kelakuan para oknum Ormas itu sangat disayangkan Dinkes Kabupaten Bogor.

Peristiwa ini bermula saat anggota keluarga Ormas yang sedang sakit dibawa ke Puskesmas untuk diperiksa.

Namun, setelah mendapat penanganan, pihak Puskesmas mengatakan pada keluarga pasien agar menunggu hasil labotatorium.

Karena tak sabar, pihak oknum Ormas pun langsung pulang dan kembali dengan membawa rombongan rekannya.

Dalam video berdurasi 31 detik itu memperlihatkan seorang pria yang didampingi rekan-rekannya memaki-maki petugas dengan membawa sebilah senjata tajam jenis golok panjang.

Oknum anggota Ormas itu pun mengancam akan menebas dan membelah tim medis.

Kabir Pelayanan Kesehatan Puskesmas Leuwisadeng dr Dyon Rivaldin sangat penyayangkan adanya prilaku oknum Ormas yang melakukan intimidasi.

Selain itu, meski telah ditangani pihak medis tapi oknum Ormas tidak menghiraukan.

“Pihak dinas akan berkordinasi dengan pihak terkait mengingat pihak Puskesmas merasa diintimidasi oleh oknum Ormas dan akan melaporkan ke pihak kepolisian,” tuturnya. []

“Strategi utama menurunkan angka kematian akibat kanker adalah dengan deteksi dini. Kalau kanker bisa diketahui lebih dini, tingkat kesembuhannya lebih besar, dan biayanya juga lebih murah,” kata Budi dalam keterangannya, Sabtu (17/2/2024).

Sejalan dengan upaya mewujudkan transformasi kesehatan, Kementerian Kesehatan terus berupaya melengkapi fasilitas pelayanan kesehatan deteksi dini kanker di tingkat puskesmas kabupaten/kota. Hal itu untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan layanan deteksi dini.

Layanan deteksi dini ini khususnya untuk empat jenis kanker utama yakni kanker payudara dan kanker serviks pada wanita, serta kanker paru-paru dan kanker usus yang banyak kasusnya ditemui pada pria. Budi mengatakan semua puskesmas di 514 kabupaten/kota sedang disiapkan untuk bisa melayani deteksi dini empat jenis kanker tersebut.

“Peserta pemilu, caleg, atau timses gagal memenangkan Pemilu 2024 yang membutuhkan pendampingan psikolog, ada psikolog yang tersebar di 25 puskesmas,” kata Kepala Dinkes DKI Jakarta Ani Ruspitawati kepada media, Selasa (6/2/2024).

Ani menjelaskan stres hingga gangguan jiwa sering terjadi kepada caleg yang gagal di pemilu. Namun, dia tidak memiliki data caleg gagal berujung stres pada Pemilu 2019.

“Di Pemilu 2024 ini, kami akan mendata peserta pemilu yang gagal dan berobat ke fasilitas kesehatan kami,” ujar dia.

Berikut 25 puskemas yang menyediakan layanan kejiwaan:

Jakarta Pusat

1. Puskesmas Cempaka Putih

2. Puskesmas Gambir

3. Puskesmas Johar Baru

4. Puskesmas Kemayoran

5. Puskesmas Menteng

6. Puskesmas Sawah Besar

7. Puskesmas Senen

8. Puskesmas Tanah Abang

Jakarta Utara

1. Pukesmas Cilincing

Jakarta Barat

1. Puskesmas Palmerah

2. Puskesmas Tamansari

3. Puskesmas Kembangan

Jakarta Selatan

1. Puskesmas Pancoran

2. Puskesmas Tebet

3. Puskesmas Setiabudi

4. Puskesmas Mampang Prapatan

5. Puskesmas Kebayoran Lama

6. Puskesmas Kebayoran Baru

7. Puskesmas Cilandak

Jakarta Timur

1. Puskesmas Pasar Rebo

2. Puskesmas Ciracas

3. Puskesmas Cipayung

4. Puskesmas Kramatjati

5. Puskesmas Duren Sawit

6. Puskesmas Matraman.

Untuk diketahui, aplikasi JAK Sehat merupakan aplikasi untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi dan menggunakan fasilitas kesehatan melalui satu aplikasi saja.

Pasien bisa mendaftar dan memantau nomor antrian dari mana saja sehingga tidak perlu datang pada pagi hari dan menunggu lama di fasilitas kesehatan (faskes).

Untuk dapat menggunakan aplikasi JAK Sehat, berikut panduannya:

– Unduh aplikasi JAK Sehat di Appstor/Playstore melalui handphone

– Buka aplikasi lalu pilih E-Registrasi sesuai fasilitas kesehatan yang diinginkan

– Jika ingin daftar ke rumah sakit maka pilih E-Registrasi RSUD, jika ingin daftar ke Puskesmas pilih E-Registrasi Puskesmas

– Sign In melalui akun yang sudah terdaftar

– Jika belum maka buat akun dengan memilih ‘Daftar Disini’

– Pilih metode pembayaran sesuai kepesertaan

– Apabila memakai BPJS maka masukan nomor BPJS lalu centang dan klik ‘Submit’

– Jika belum pernah terdaftar sebagai pasien yang dipilih maka lengkapkan terlebih dahulu identitas diri

– Lakukan pendaftaran pada faskes dan poli yang dituju

– Pilih jadwal kunjungan lalu klik ‘Proses Kunjungan’

– Jika pendaftaran berhasil maka langsung dapat nomor antrian

– Datang ke Faskes yang dituju dengan langsung saja ke loket untuk mengambil nomor antrian poli.

Jika menggunakan BPJS maka harus tetap mengikuti prosedur dengan mendaftar ke faskes pertama yang terdaftar di kepesertaan BPJS masing-masing.

Nantinya jika memang diperlukan rujukan ke rumah sakit maka dokter di faskes pertama yang akan membuat surat rujukannya.

Pasien tinggal reservasi online lagi ke rumah sakit yang dirujuk. Namun jika dalam kondisi gawat darurat maka pasien bisa langsung menuju ke rumah sakit. (*)

DEPOK, Eranasional.com – Kenaikan tarif pelayanan puskesmas di Kota Depok, Jawa Barat, tengah ramai di jagad media sosial (medsos). Tarifnya naik dari Rp2.000 menjadi Rp10.000.

Kepala Dinas Kesehatan Depok Mary Liziawati mengatakan tarif baru tersebut mulai diberlakukan pada 7 Agustus 2023.

“Akan kami berlakukan mulai tanggal 7 Agustus 2023. Ini mohon untuk bisa dipahami bersama,” kata Mary, Rabu (2/8/2023).

Dia berjanji, sebelum kenaikan tarif pelayanan puskesmas diberlakukan, terlebih dahulu diinformasikan kepada masyarakat pada tanggal 1-6 Agustus 2023.

“Tanggal 1-6 Agustus adalah masa sosialisasi kepada masyarakat luas,” ujarnya.

Kenaikan tarif pelayanan itu diberlakukan berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 64 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Kota Depok.

Mary menjelaskan, kenaikan tarif ini disebabkan Pemkot Depok memiliki regulasi yang mengatur tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota Depok yang tertuang dalam Perwal Nomor 61 Tahun 2016. Katanya, penyesuaian tarif dilakukan karena puskesmas sudah menjadi BLUD.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk menyediakan Ultrasonografi (USG) hingga Antropometri Kit di setiap Puskesmas dan Posyandu di seluruh Indonesia. Jokowi ingin target ini bisa tercapai tahun 2023 ini.

“Tahun ini harus 100 persen,” kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan perintah Jokowi, usai dipanggil presiden membahas kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Tak sekedar menyediakan alat, Jokowi pun memberi target cakupan bayi yang ditimbang dan diukur harus di atas 80 persen. Kemudian, tenaga yang mengoperasikan pun juga harus terampil. Untuk mencapai target ini anggaran dari Kementerian Kesehatan akan digelontorkan.

Anggaran dari pemerintah daerah pun juga kemungkinan bisa dipakai. Kalaupun daerah keberatan karena kapasitas fiskal mereka tersebut, Muhadjir menyebut pemerintah menyiapkan skema pendanaan lain lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kementerian Kesehatan.

Penyediaan USG dan Antropometri Kit di semua Puskemas ini bagian dari upaya pemerintah menekan prevalensi stunting 14 persen pada 2024. Perintah untuk penyediaan USG dan alat pengukur bayi lainnya juga disampaikan Jokowi dalam acara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada 25 Januari lalu.

“USG atau alat timbang atau alat pengukur tinggi atau panjang badan, itu harganya berapa sih? USG harga berapa sih?” kata Jokowi saat itu.

Muhadjir menyebut pemerintah memang sedang menyisir daerah mana saja yang sekarang masih kekurangan USG, Antropometri Kit, dan alat lainnya untuk mengukur bayi.

Ia menyebut keberadaan alat ini sangat penting karena intervensi stunting akan lebih mudah sebelum ibu melahirkan bayi.

Masalahnya, masih banyak daerah dengan Puskesmas dan Posyandu yang belum memiliki alat-alat ini. Untuk itu dalam beberapa waktu terakhir, Muhadjir melakukan roadwhow stunting dan kemiskinan ekstrem.

“Saya minta setiap bupati, ketika rapat butuh berapa,” kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini.

Selain soal stunting, Muhadjir juga melaporkan ke Jokowi soal pemanfaatan data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem atau P3KE.

Saat ini, kata dia, setiap desa sudah punya data masyarakat miskin ekstrem yang sudah dikomparasi dengan data BKKBN.

Tapi Muhadjir meminta desa memverifikasi dan memvalidasi ulang data itu secepatnya, lalu dikirim ke dirinya lewat bupati.

“Jadi sekarang untuk data kemiskinan ekstrem itu langsung di bawah kontrol Kemenko PMK,” ucap Muhadjir. Sehingga kementerian bisa tahu nama dan alamat penduduk miskin ekstrem lebih akurat, serta memahami berapa besar intervensi yang dibutuhkan.

TANGERANG – Sebanyak 5 puskesmas Kabupaten Tangerang lockdown. Sebab 28 tenaga medis positif COVID-19.

Hasil ini didapat dari hasil tracing acak yang dilakukan Dinas Kesehatan dan Satgas Covid-19 Kabupaten Tangerang.

Juru bicara Satgas Covid-19, Hendra Tarmizi mengatakan puluhan pasien tersebut berstatus Orang Tanpa Gejala (OTG). Saat ini, mereka tengah menjalani perawatan di Hotel Yasmin, Kabupaten Tangerang.

“Kita temukan dari hasil tracing beberapa waktu yang lalu, dan ditemukanlah 28 kasus. (Saat ini) mereka pun tengah menjalani perawatan di Hotel Isolasi Yasmin,” ujar Hendra saat dikonfirmasi, Sabtu (19/6/2021).

Berangkat dari kasus tersebut, Hendra menjelaskan, pihaknya telah menutup sementara puskesmas tempat mereka bekerja.

“Saat ini puskesmas itu ditutup. Puskesmas adalah puskesmas sukamulya, Rajeg, Cikuya (Solear), Mauk dan Legok sampai 20 Juni 2021,” ucapnya.

Selain itu, Hendra menuturkan, pihaknya telah melakukan penyemprotan dan tracing. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19.

“Sebagai upaya mencegah luasnya penyebaran virus, kita lakukan penyemprotan serta tracing kepada pegawai di lima puskesmas itu,” tutupnya.

Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta fasilitas kesehatan di tingkat pertama yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) harus diperkuat untuk uji sampel dan penelusuran kasus Covid-19.

“Kita karena kita memiliki 10.134 Puskesmas di seluruh tanah air dan 4.000 di antaranya adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap,” tutur Presiden saat mengawali Rapat Terbatas (Ratas) melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Senin (18/5).

Selain itu, Presiden sampaikan juga ada 4.883 dokter praktik keluarga ditambah dengan klinik-klinik pratama yang selama ini melayani Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Ini betul-betul perlu diefektifkan, sehingga Puskesmas dan jaringannya bisa diaktivasi menjadi simpul dalam pengujian sampel, dalam pelacakan, dan dalam penelusuran kasus Covid yang ada di lingkungan wilayah itu, juga menjadi simpul pemantauan ODP maupun OTG,” ujar Presiden.

Eranasional.com – Walikota Depok, Mohammad Idris membatalkan pelaksanaan rapid tes massal Virus Corona (COVID-19) di Alun-Alun Kota Depok kemudian memindahkan ke Puskesmas dan rumah sakit.

“Semula yang rencananya akan dilaksanakan di Alun-Alun Kota Depok dibatalkan dan berubah pelaksanaannya di seluruh Puskesmas di Kota Depok dan di rumah sakit-rumah sakit,” kata Idris dalam keterangan resmi melalui audio yang diterima, Senin 23 Maret 2020.

Menurut Idris, sasaran rapid tes untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan di rumah sakit-rumah sakit yang merawat Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

Lalu para tenaga kesehatan yang tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap saat kontak erat dengan pasien positif COVID-19.

“Untuk rapid tes yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, menggunakan tindakan dengan alat rapid tes yang tersedia,” kata Idris.

Sebelumnya,Pemerintah Kota Depok, bakal menjadikan Alun-alun sebagai tempat untuk melakukan rapid tes massal virus corona atau COVID-19 bagi warga Depok.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menetapkan tiga stadion di Jabar untuk menjadi tempat rapid test virus corona massal di mulai sejak Senin 23 Maret 2020. (drn/red)