JAKARTA, Eranasional.com – Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan Kepala Basarnas (Kabasarnas) peridoe 2021-2023 Marsdya Henri Alfiandi dan Koordinator Administrasi Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto telah ditahan terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Basarnas.

Yudo Margono juga memastikan bahwa dirinya tidak akan memberikan impunitas terhadap dua perwira TNI tersebut.

“Sekarang dalam rangka penyidikan sudah ditingkatkan ke penyidikan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, Sabtu (1/8) kemarin. Dan sudah saya tanda tangani untuk ditahan,” kata Yudo usai menghadiri acara pembukaan ‘Panglima Cup 2023’ di Stadion Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur (4/8/2023).

“Kalau Pati (Perwira Tinggi) suratnya ditandatangai oleh Panglima TNI,” sambungnya.

Selain itu, lanjut Yudo, pihaknya berkoordinasi dengan KPK terkait kasus ini. Dia memastikan tidak akan memberikan impunitas atau pembebasan dari hukuman bagi anggota TNI yang terbukti bersalah di Peradilan Militer.

“Saya minta masyarakat tidak khawatir dengan itu, karena saya lihat dari pembicaraan selama ini ini seolah-olah TNI kalau salah, masuk Peradilan Militer akan dapat impunitas. Tidak ada itu, tunjukkan ke saya kalau ada,” tegas Yudo.

Dalam menangani kasus Henri dan Afri, Mabes TNI akan menjalani sesuai dengan peratuan Perundang-undangan yaitu UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

“Kita akan melaksanakan seperti itu. kita tunduk pada hukum,” imbuhnya.

Yudo meminta kepada masyarakat untuk memantau proses penanganan perkara Henri dan Afri itu. katanya, tidak akan ada yang disembunyikan.

“Kalau masih ragu-ragu, ya silakan kita sama-sama lihat penjaranya seperti apa. Penyidikannya seperti apa, mari kita lihat bersama-sama,” ujar Yudo.

Sebagai informasi, dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Basarnas, Marsdya Henri Alfiandi dan Afri Budi Cahyanto ditangani oleh Puspom TNI.

JAKARTA, Eranasional.com – Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap, Kepala Basarnas periode 2021-2023, Marsekal Madya Henri Alfiandi, belum ditahan.

Hendri menjadi satu dari lima orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan (OTT) terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas.

Selain Henri, pejabat Basarnas lainnya yang jadi tersangka adalah Koordinator Administrasi Kepala Basarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan khusus untuk Henri Alfiandi tidak dilakukan penahanan oleh KPK. Dia menjelaskan, penanganan perwira tinggi TNI Angkatan Udara (AU) tersebut akan dikoordinasikan dengan TNI.

“Yang akan melakukan penahanan adalah Puspom TNI,” kata Alex di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/7) malam.

“Begitu juga dengan Letkol Afri akan diserahkan ke Puspom TNI berdasarkan Pasal 42 UU KPK juncto Pasal 89 KUHAP,” sambungnya.

Sedangkan untuk proses hukumnya, lanjut Alex, akan diselesaikan oleh tim gabungan penyidik KPK dengan tim penyidik Puspom Mabes TNI.

Dalam kasus ini, selain Henri Alfiandi dan Afri Budi Cahyanto, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya dari kalangan sipil yakni MG (Komisaris Utama PT MGCS, MR (Direktur Utama PT IGK), dan RA (Direktur Utama PT KAU).

MR dan RA telah ditahan di Rutan KPK selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan terhitung mulai 26 Juli 2023.

“MR ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih, sedangkan RA ditahan di Rutan KPK Kavling C1 Gedung Hukum ACLC,” ungkapnya.

Sementara untuk tersangka MG, KPK meminta agar bersikap kooperatif mengikuti proses hukum perkara tersebut.

“Untuk tersangka MG, kami ingatkan untuk kooperatif segera datang ke Gedung Merah Putih KPK menjalani proses hukum perkara ini,” ucap Alex.