Dia menyebut Polri menggandeng kementerian dan lembaga terkait pertambangan selama pendalaman dugaan pelanggaran itu.

“Anggota kita saat ini bersama dengan kementerian terkait sedang melaksanakan pendalaman,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Tribrata, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Dia mengaku Polri juga telah memulai proses penyelidikan untuk memastikan ada tidaknya tindak pidana terkait IUP tersebut.

“Iya (melakukan penyelidikan),” ucap dia.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri mengaku sudah mulai menyelidiki dugaan tindak pidana terkait IUP di kawasan Raja Ampat.

Hal itu diumumkan langsung oleh Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Selasa (10/6/2025).

Prasetyo Hadi mengungkapkan, atas petunjuk dari Presiden Prabowo diputuskan bahwa pemerintah akan mencabut Izin Usaha Pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat.

“Atas petunjuk Bapak Presiden, beliau putuskan bahwa pemerintah akan cabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di kabupaten Raja Ampat,” kata Prasetyo Hadi, di Istana Negara, Selasa (10/6/2025).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyatakan, atas arahan dan petunjuk Presiden Prabowo, pihaknya langsung melakukan penyetopan sementara produksi dari IUP-IUP yang beroperasi.

“Saya sampaikan dari 5 IUP beroperasi, yang punya RKAB itu hanya 1 IUP yang beroperasi yaitu PT GAG Nikel, yang lainnya 2025 belum dapat RKAB,” ungkap Bahlil.

Penolakan tersebut disampaikan dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Senin (9/6), sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan masa depan generasi Papua.

Menurut Melky Mambrasar, wilayah Raja Ampat bukan hanya dikenal sebagai surga bawah laut dunia, tetapi juga merupakan tanah adat yang memiliki nilai budaya dan spiritual tinggi bagi masyarakat lokal.

Ia menegaskan bahwa segala bentuk eksploitasi sumber daya alam yang merusak lingkungan tidak sejalan dengan prinsip hidup masyarakat adat yang mengedepankan harmoni dengan alam.

“Kami, masyarakat Kampung Yenbuba, dengan tegas menolak segala bentuk aktivitas pertambangan di Raja Ampat. Tanah ini bukan untuk dijual atau dirusak, ini warisan untuk anak cucu kami,” ujar Melky Mambrasar.

Ia juga mengingatkan pemerintah daerah dan investor untuk menghormati hak-hak masyarakat adat serta mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem laut dan darat di kawasan tersebut.

Penolakan ini mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat adat, tokoh gereja, dan organisasi lingkungan. Mereka menyerukan agar Raja Ampat dilindungi sebagai kawasan konservasi yang berkelanjutan, bukan dijadikan target eksploitasi ekonomi jangka pendek.

Melky Mambrasar juga mengajak seluruh kampung di Raja Ampat untuk bersatu dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan tanah adat dari ancaman industri ekstraktif. []

Dalam regulasi tersebut, tertulis aktivitas tambang di pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 kilometer persegi beserta kesatuan ekosistemnya.

Sebagiamana hasil pengawasan kegiatan pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya, pada 26-31 Mei 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menyebut ada empat perusahaan tambang nikel menjadi objek pengawasan.

Mereka ialah PT Gag Nikel beroperasi di Pulau Gag dengan luas 6.030,53 hektare (setara 60 kilometer persegi); PT Anugerah Surya Pratama, di Pulau Manuran seluas 746 hektare (setara 7 kilometer persegi); PT Mulia Raymond Perkasa di Pulau Batang Pele mencakup wilayah 2.193 Hektare (setara 20 kilometer persegi) di Pulau Batang Pele; dan PT Kawei Sejahtera Mining seluas 5 hektare di Pulau Kawe (setara 0,05 kilometer persegi).

“Itu keempat-empatnya merupakan pulau-pulau kecil, sebagaimana yang disebutkan di dalam undang-undang terkait pengaturan pulau kecil dan pesisirnya,” kata Hanif dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (8/6/2025).

Hanif menyebut memang ada 13 perusahaan yang diperbolehkan untuk melanjutkan kontrak karya penambangan di kawasan hutan lindung sampai berakhirnya izin. Hal itu diatur dalam Undang-Undang No 19 tahun 2004 tentang Penentepan Perppu No 1 tahun 2004.

Saat ini polisi sedang mendalami motif pelaku melakukan aksi kejahatannya.

Peristiwa itu terjadi di rumah dinas korban di Distrik Waigeo Utara, Raja Ampat pada Kamis (14/11/2024) sekitar pukul 01.00 WIT.

Saat melakukan aksinya, pelaku memutuskan aliran listrik di rumah korban, lalu membuka pintu menggunakan sebatang kayu.

“Ketika NM memeriksa situasi dari balik jendela, LS langsung menyerangnya dengan membekap tubuhnya dan berusaha menyeretnya keluar rumah,” beber Kapolsek Waigeo Utara Ipda Nasrullah, Jumat (15/11/2024).

Namun korban tak tinggal diam, dia mencoba melawan saat tubuhnya diseret pelaku. Korban mencoba berteriak minta tolong namun tak direspons oleh tetangganya.

“Suara teriakan korban tidak direspons tetangga yang mengira itu suara makhluk halus. Setelah perjuangan sengit, NM berhasil melepaskan diri,” tuturnya.

“Berdasarkan keterangan yang dihimpun, LS diduga pernah terlibat tindak pidana serupa di daerah asalnya (di Sorong),” bebernya.

Karena tak berhasil melakukan aksinya, pelaku pun kabur sebelum warga berdatangan. Karena tak terima, korban kemudian melaporkan muridnya tersebut ke pihak kepolisian.

Penyidik masih akan mendalami keterangan korban, dan pelaku. Pasalnya kasus ini melibatkan pelaku yang masih di bawah umur.

“Saya mengimbau kepada orang tua untuk mengawasi perilaku anaknya. Perlunya pengawasan lebih ketat terhadap pelajar dengan riwayat masalah hukum, serta urgensi penanganan komprehensif terhadap korban kekerasan seksual,” imbuhnya. []