JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyoroti anggaran untuk pengentasan kemiskinan di Kementerian/Lembaga (K/L) hampir mencapai Rp500 triliun. Akan tetapi, anggaran itu terserap ke studi banding dan rapat.

“Hampir Rp500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing,” kata Anas, dalam acara Sosialisasi PermenPAN-RB No.1/2023, di Grand Sahid Raya, Jakarta, Jumat (27/01/2023).

Anas menyayangkan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pengentasan kemiskinan tapi terserap untuk rapat hingga studi banding. Dia menyebut studi banding itu dampaknya kurang.

“Nama programnya kemiskinan, tapi banyak terserap ke studi banding kemiskinan. Banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi, menirukan Bapak Presiden, dan banyak program studi dan dokumentasi kemiskinan sehingga dampaknya kurang,” ucap mantan Bupati Banyuwangi itu.

Dia menyebut, apabila pengawasan terhadap tata kelola tidak diperhatikan, kondisi tersebut berpotensi akan terus terjadi secara berulang. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukannya ialah dengan penerbitan PermenPAN-RB No. 1/2023.

“Yang terjadi adalah ketika akhir tahun sibuk menghabiskan anggaran meski tidak in line dan berdampak ke prioritas Pak Presiden. Maka, tata kelolanya inilah yang akan kita pelototin, bukan bantuannya. Jadi kita akan pantau tata kelolanya,” ujar Anas.

Anas menyebut salah satu upayanya juga tercermin dari Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi (RB) di instansi. Dia menegaskan, kini nilai RB (RB) akan mengacu pada dampak di masyarakat. Sebagai contoh dalam hal pengentasan kemiskinan, peningkatan RB bisa didapatkan apabila di daerah tersebut terlihat adanya penurunan kemiskinan. Kini, segalanya menjadi lebih terukur.

“RB itu dampak, bukan sekedar di kertas. Teman-teman di KemenPAN-RB, rombak paradigmanya, dampak ini yang kita ukur,” imbuhnya.

Anas menambahkan bahwa dari segi efisiensi anggaran, pihaknya tengah mendorong peningkatan digitalisasi birokrasi. Harapannya, acara-acara seperti rapat yang digelar di hotel-hotel dengan jumlah undangan yang besar bisa diminimalisir. Acara seperti inilah yang kerap menghabiskan anggaran sangat besar.

BANTEN, Eranasional.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mencatat ada kenaikan angka kemiskinan. Salah satu penyebabnya adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada September 2020 lalu.

“Terjadi peningkatan angka kemiskinan di Banten pada September 2022. Faktornya kenaikan BBM, kenaikan Pertalite, solar, Pertamax. Jadi secara nasional semua provinsi mengalami kenaikan BBM,” kata Statistisi Ahli Madya BPS Banten Indra Warman di Serang, Banten, Senin (16/1/2023).

Berdasarkan data BPS Banten, jumlah penduduk miskin pada periode September 2022 berjumlah 829,66 ribu atau naik 15.000 orang sejak periode Maret 2022.

Kenaikan BBM juga menjadi faktor inflasi umum di Banten yang naik menjadi 3,08 persen di periode Maret-September 2022 yan berpengaruh pada jumlah warga miskin. Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode tahun sebelumnya.

Secara umum, kata Indra, angka kemiskinan di Banten adalah 6,24 persen. Memang sejak Maret 2020 sampai dengan September 2022 faktor adanya pandemi COVID-19 juga berpengaruh pada jumlah penduduk miskin.

Naiknya pertumbuhan warga miskin di Banten ini paling banyak terjadi di wilayah perkotaan dibandingkan di pedesaan. Garis kemiskinan yang jadi ukuran faktor seseorang dikategorikan miskin juga bertambah, yaitu menjadi Rp599.000 per kapita per bulan pada September 2022. Sedangkan di bulan Maret hanya Rp570.000 per kapita per bulan.

Untuk komoditas makanan yang berpengaruh pada faktor kemiskinan yang meningkat di perkotaan tersebut, menurut Indra, dipengaruhi oleh konsumsi warga terhadap rokok. Ini berbeda dengan warga desa yang kenis komoditas berpengaruhnya adalah beras.

Sedangkan untuk komoditas non makanan yang di urutan pertama adalah konsumsi perumahan. Dan tertinggi kedua, baik di desa maupun kota adalah faktor kebutuhan terhadap BBM.

“Kenaikan BBM terjadi gejolak harga, namun demikian catatan kita rokok kretek filter yang punya peran garis kemiskinan kita meningkat,” jelas Indra.