Rapat penting ini membahas empat agenda utama termasuk laporan Badan Anggaran dan pendapat akhir fraksi. Melalui penetapan ini, pemerintah daerah menegaskan komitmen pengawalan alokasi anggaran pusat untuk kesejahteraan masyarakat.

Selama proses persidangan, eksekutif dan legislatif menyepakati poin strategis terkait peningkatan anggaran sektor pendidikan daerah. Di sisi lain, pemerintah kabupaten memprioritaskan perbaikan fasilitas sekolah negeri maupun lembaga swasta.

Secara langsung, pengesahan P-APBD 2026 memperkokoh sinergi antarlembaga dalam percepatan pembangunan infrastruktur publik di Jember. Langkah ini memastikan penyerapan anggaran daerah dapat berjalan optimal hingga akhir tahun anggaran.

“Program dari pemerintah pusat untuk Jember di sektor pendidikan meningkat pesat,” ujar Bupati Jember, Gus Fawait.

Lebih lanjut, Gus Fawait menjelaskan bahwa alokasi revitalisasi sekolah naik melebihi seratus persen dibanding tahun sebelumnya. Pihaknya memastikan penyerapan anggaran tersebut berlaku seimbang bagi jenjang PAUD hingga SMP.

“Kami merangkul anggota DPRD Jember untuk aktif menjemput bola ke pemerintah pusat,” tambah Gus Fawait.

Selain itu, Bupati Jember meluruskan bahwa realisasi penyerapan APBD saat ini telah menyentuh angka 60 persen. Dampaknya, pemerintah daerah optimistis mencapai target penyerapan akhir tahun hingga 95 persen.

Pada akhirnya, kesepakatan anggaran ini membuktikan keberhasilan tata kelola keuangan daerah yang efisien dan akuntabel. Kemitraan rapat paripurna tersebut sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Jember.

Dalam kesempatan tersebut, sosok yang akrab disapa Mas Aaf ini menekankan pentingnya kolaborasi eksekutif dan legislatif dalam menuntaskan persoalan mendasar kota.

Mas Aaf mengungkapkan bahwa penanganan sampah menjadi salah satu fokus utama yang menunjukkan tren positif, meski tetap memerlukan akselerasi di berbagai titik.

“Progres penanganan sampah sudah berjalan meski bertahap. Kita butuh dorongan kuat dari rekan-rekan anggota DPRD untuk menuntaskannya,” ujar Mas Aaf.

Ia mencontohkan keberhasilan warga Kelurahan Kalibaros yang sukses menyulap lahan kumuh menjadi taman asri yang estetik berkat kerja sama 10 RW setempat.

“Kemarin saya meresmikan taman di Kalibaros. Berkat keterlibatan 10 RW dan masyarakat sekitar, tempat yang tadinya kumuh kini jadi taman indah. Bahkan direncanakan akan ada area bermain anak. Ini luar biasa,” ujar Mas Aaf.

Terkait penanganan banjir, Mas Aaf melaporkan bahwa proyek Giant Sea Wall kini sudah masuk dalam tahap pengusulan ke Pemerintah Pusat.

Selain itu, ia juga mengusulkan pembangunan bendung gerak di Sungai Bremi dan Meduri guna meminimalisir dampak banjir di wilayah Pekalongan Barat.

“Jika bendung gerak di Bremi-Meduri ini terealisasi, insyaallah dampak banjir di Pekalongan Barat bisa berkurang secara signifikan,” tegasnya.

Wali Kota menekankan bahwa keberhasilan program-program besar ini tidak bisa bertumpu pada eksekutif semata. Ia meminta dukungan penuh dari pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Pekalongan.

“Kita butuh dorongan dari anggota Dewan untuk memberikan dukungan, baik ke tingkat Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Sinergi ini kunci agar permasalahan menahun di Kota Pekalongan bisa tuntas,” pungkasnya. (em-aha)

Dua raperda yang dibahas yakni pencabutan sejumlah peraturan daerah yang sudah tidak relevan serta penyertaan modal pemerintah daerah kepada beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir, menjelaskan bahwa, pencabutan perda dilakukan karena beberapa aturan daerah sudah tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi maupun kebijakan terkini di lapangan.

“Yang pertama membahas tentang pencabutan beberapa peraturan pemerintah daerah yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan atau sudah tidak relevan lagi, termasuk juga yang berkaitan dengan kebijakan di lapangan,” jelas Azmi.

Sementara itu, raperda kedua berkaitan dengan penyertaan modal daerah kepada sejumlah BUMD. Azmi menilai, pembahasan ini penting karena kondisi APBD tahun 2026 diperkirakan akan mengalami kontraksi akibat efisiensi dari pemerintah pusat.

“Anggaran tahun depan harus benar-benar dihitung dengan cermat. Berdasarkan estimasi sementara, APBD kita kemungkinan akan mengalami pemotongan sekitar Rp170 miliar.

Jadi, pembahasan penyertaan modal harus dilakukan lebih detail dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang benar-benar penting,” ujarnya.

Meski begitu, DPRD tetap membuka peluang agar penyertaan modal bisa tetap dilanjutkan, dengan catatan tetap menyesuaikan kemampuan fiskal daerah.

“Kalau memang dimungkinkan, penyertaan modal ini bisa tetap berjalan, tapi harus mempertimbangkan kemampuan program pembangunan lain yang sejalan dengan kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat,” tambah Azmi.

Ia menegaskan, DPRD siap mengawal pembahasan raperda tersebut dan meminta komisi terkait untuk melakukan pengkajian bersama pihak eksekutif agar kebijakan yang diambil benar-benar efektif dan tepat sasaran.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekalongan, Nur Priyantomo, mewakili Wali Kota Aaf dalam rapat paripurna, menyebutkan bahwa, penyertaan modal akan diberikan kepada beberapa BUMD, di antaranya BPR BKK, PDAM, dan sejumlah BPR lainnya.

“Nilainya bervariasi, tergantung lembaganya. Ada yang Rp250 juta, Rp750 juta, hingga Rp1 miliar. Untuk BPR BKK, rata-rata setiap tahun mendapat penyertaan modal sekitar Rp1 miliar,” terang Sekda Nur Pri, sapaan akrabnya.

Ia menjelaskan, penyertaan modal dilakukan pada dua sektor, yaitu sektor keuangan dan sektor sosial. Untuk sektor keuangan, seperti di Bank Jateng, penyertaan modal dinilai produktif karena memberikan dividen yang cukup tinggi.

“Kalau dihitung, imbal hasil dari Bank Jateng bisa mencapai 7–8 persen, itu di atas bunga deposito terhadap uang yang kita keluarkan,” ujarnya.

Menurutnya, beberapa BPR yang sempat berada dalam tahap konsolidasi kini telah pulih dan siap memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.

“Alhamdulillah tahun ini semuanya sudah siap dan sudah lepas dari masa pemulihan. Jadi kami optimistis penyertaan modal ini akan memberikan kontribusi positif bagi keuangan daerah,” tutupnya. (em-aha)

Ketua DPRD, M. Azmi Basyir, menegaskan bahwa kegiatan legislatif tidak akan berhenti meski gedung ludes terbakar.

Menurutnya, musibah besar ini memang mengubah pola kerja anggota dewan, tetapi tidak boleh menghalangi mereka selaku wakil rakyat dalam melaksanakan amanah rakyat.

Azmi memastikan, DPRD tidak akan menggunakan hotel maupun fasilitas komersial lain untuk menggelar rapat resmi. Sebagai gantinya, sejumlah alternatif darurat telah disiapkan, termasuk memanfaatkan gedung OPD yang ada hingga mendirikan tenda di area sekitar.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Sekda untuk menentukan lokasi sementara. Bahkan kalau perlu, kita bisa dirikan tenda di halaman ini,” ucap Azmi, Senin (1/9/2025).

Ia menambahkan, dalam situasi darurat, pola kerja DPRD harus lebih fleksibel. Para legislator yang biasanya menerima kedatangan OPD di gedung dewan, kini siap mendatangi langsung kantor dinas maupun masyarakat.

“Intinya, komunikasi politik tidak boleh terputus. Semua kegiatan harus tetap berjalan meskipun fasilitas terbatas,” tegasnya.

Meski fungsi dewan tetap berjalan, Azmi mengakui rapat paripurna belum bisa segera dilakukan. Namun, jika ada pembahasan penting seperti APBD 2026 yang mendesak, pihaknya akan mencari ruang alternatif yang representatif.

Ia juga menekankan bahwa, pemulihan dokumen penting menjadi prioritas utama.

“Yang lebih krusial dari paripurna adalah bagaimana kita bisa menyelamatkan dokumen-dokumen yang berhubungan langsung dengan aspirasi masyarakat,” jelasnya.

Azmi menegaskan, DPRD Kota Pekalongan akan terus berkomitmen menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, serta penyerapan aspirasi masyarakat.

“Kami tidak ingin ada agenda penting yang terbengkalai. Fokus utama saat ini adalah memastikan roda pemerintahan berjalan normal dan anggaran bisa digunakan secara optimal untuk recovery,” pungkasnya. (em-aha)

Rapat paripurna ini berfokus pada dua agenda utama yakni pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun 2025 dan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Bupati Saepul Bahri Binzein menekankan pentingnya rapat paripurna ini sebagai perwujudan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

Agenda pokok pembahasan tingkat I ini, yang meliputi Raperda Perubahan APBD 2025 dan penyertaan modal ke Bank BJB, diharapkan dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang optimal.

“Raperda Perubahan APBD Tahun 2025 dan rencana penyertaan modal kepada Bank BJB merupakan upaya kita dalam memperkuat kinerja keuangan daerah serta memperluas dukungan terhadap pembangunan daerah,” kata Om Zein.

Ia juga berharap, proses pembahasan Raperda ini dapat melibatkan seluruh pemikiran, pandangan, koreksi, dan masukan konstruktif dari berbagai pihak agar hasil yang dicapai benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Purwakarta.

Dia juga menyampaikan harapan lainnya agar seluruh elemen yang terlibat dapat memberikan pertimbangan, pemikiran, saran, pandangan, dan koreksi yang konstruktif.

Semua masukan ini, menurutnya, sangat penting demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Purwakarta, serta mencapai cita-cita Purwakarta Istimewa.

“Semoga rancangan perubahan ini dapat menjadi langkah strategis dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, serta cita-cita bersama menjadikan Purwakarta Istimewa,” pungkas dia.

Hal ini ia sampaikan saat Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka Hari Jadi ke-119 Kota Pekalongan yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD setempat, Rabu siang (9/4/2025).

Menurutnya, usia 119 tahun bukanlah waktu yang singkat. Kota Pekalongan telah melewati berbagai fase sejarah, mulai dari masa penjajahan, perjuangan kemerdekaan, masa pembangunan, hingga era digital seperti saat ini.

Dimana, setiap babak sejarah mencatat kontribusi dari para tokoh, birokrat, masyarakat, hingga generasi muda yang menjadi penggerak pembangunan.

“Tema peringatan tahun ini, “Dengan Semangat Kolaborasi Berkelanjutan, Mari Terus Berkolaborasi untuk Bersama Melanjutkan Pembangunan Kota Pekalongan dan Wujudkan Pekalongan Tambah Rahat,” bukan sekadar slogan,

“Ini ajakan nyata untuk membangun Kota Pekalongan dengan kebersamaan lintas sektor,” tegas Balgis.

Balgis menyebut, kolaborasi adalah pondasi utama pembangunan Kota Pekalongan. Tidak ada kemajuan yang bisa dicapai secara parsial. Pemerintah, DPRD, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan masyarakat harus menjadi satu kesatuan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Pekalongan telah menorehkan berbagai capaian, baik di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, ekonomi kreatif, hingga pelestarian budaya batik sebagai identitas Kota Pekalongan.

Kota ini telah menjadi inspirasi banyak daerah dalam membangun sektor kreatif berbasis kearifan lokal.

“Namun kita juga tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan yang masih kita hadapi. Tantangan tersebut menjadi pekerjaan rumah kita bersama yang harus ditangani dengan cepat, tepat, dan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Ia menambahkan, salah satu tantangan serius yang sedang dihadapi Kota Pekalongan saat ini adalah persoalan sampah. Seiring dengan ditutupnya TPA Degayu oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan status darurat sampah.

“Ini bukan situasi biasa. Ini adalah alarm krisis yang harus segera kita respon dengan langkah luar biasa,” bebernya.

Balgis menambahkan, volume timbunan sampah di Kota Pekalongan terus meningkat setiap harinya, sementara daya tampung dan infrastruktur pengelolaan semakin terbatas.

Persoalan ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab kolektif sebagai masyarakat Kota Pekalongan

“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat, RT/RW, kelurahan, kecamatan, ormas, komunitas lingkungan, pelaku usaha, hingga pelajar dan generasi muda untuk mengambil bagian dalam gerakan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir,

“Mari kita mulai dari hal kecil: memilah sampah dari rumah, mengurangi sampah plastik, mendaur ulang, dan terlibat dalam bank sampah serta ekosistem ekonomi sirkular,” ujarnya.

Pihaknya menegaskan tidak tinggal diam, Pemkot telah menyiapkan langkah-langkah jangka pendek, menengah, dan panjang dari penanganan darurat, memaksimalkan TPST dan TPS3R, hingga rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah modern yang lebih ramah lingkungan jika dimungkinkan.

Namun, tanpa kolaborasi lintas sektor, semua rencana akan berjalan lambat. Oleh karena itu, dirinya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berdiri di barisan yang sama, bergandengan tangan, mencari solusi konkret demi masa depan lingkungan dan anak cucu mendatang.

“Maka, di Hari Jadi yang ke-119 ini, mari kita jadikan momen ini sebagai refleksi dan reorientasi. Apakah yang sudah kita berikan untuk kota ini. Apakah sudah kita rawat warisan leluhur kita dengan baik?

“Apakah kita sudah menyiapkan Kota Pekalongan untuk menjemput masa depan? Mari bersama kita wujudkan Kota Pekalongan yang bersih, tertib, dan tangguh terhadap bencana, kota yang inklusif dan ramah bagi semua lapisan masyarakat,” kata dia.

Kota yang terus mengembangkan potensi ekonomi kreatif dan digital, kota yang mampu mencetak generasi muda berdaya saing tinggi, Kota yang tambah rahat dan sejahtera. nyaman, tenteram. (em-aha)

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir dan turut dihadiri oleh jajaran DPRD dan OPD terkait, serta perwakilan Forkopimda Kota Pekalongan, berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD setempat, Rabu siang (5/2/2025).

Pada kesempatan tersebut, Azmi menyebutkan, ketiga raperda yang dimaksud tersebut adalah Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dan Raperda tentang Bangunan Gedung. Dengan ketiga raperda yang nantinya akan disahkan menjadi Perda, Azmi berharap nantinya bisa turut membantu menggerakan roda perekonomian masyarakat.

“Dengan Raperda ini yang nantinya disahkan menjadi Raperda ini bisa menjadi payung hukum terkait permasalahan Pajak dan Retribusi Daerah, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta Bangunan Gedung,” ucap Azmi.

Azmi mendorong agar proses administrasi yang ada di Pemerintah Kota Pekalongan yang diajukan oleh masyarakat dan ketertiban di Kota Pekalongan bisa lebih baik lagi.

Sehingga, ekonomi masyarakat bisa lebih hidup dan pemasukan ke kas daerah dalam bentuk Pajak dan Retribusi Daerah bisa lebih tinggi.

“Tentunya, apa yang sudah direncanakan ini bisa berjalan baik dan DPRD siap mengawal proses pembentukan raperda-raperda ini untuk kemaslahatan masyarakat Kota Pekalongan,” tegasnya. (em-aha)

Pengesahan diambil dalam Rapat Paripurna Luar Biasa ke-5 DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Rapat itu dipimpin langsung oleh Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin, dan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono.

Namun rapat tersebut dihujani interupsi saat pengesahan Tata Tertib DPD RI tersebut.

Tatib DPD RI yang disahkan yakni perihal pemilihan pimpinan DPD RI.

Tatib yang disepakati bahwa pemilihan pimpinan DPD RI dilaksanakan melalui sistem paket.

Namun, setelah itu pimpinan rapat, Nono Sampono pun meminta persetujuan kepada seluruh senator yang hadir dalam rapat tersebut.

“Apakah Rancangan Tatib DPD RI bisa kita disetujui?” tanya Nono, dijawab setuju oleh 76 senator yang hadir di Ruang Nusantara V.

“Setuju,” jawab senator yang hadir, dikutip dari Kompas TV.

Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU), Dedi Batubara memastikan Tatib DPD RI yang disahkan tidak tumpang tindih dengan aturan lainnya.

“Semua pasal-pasal yang disahkan itu adalah hasil harmonisasi, yang sumbernya dari Pansus dan Timja,” ucapnya.

“Kami bisa pastikan bahwa mudah-mudahan tidak ada pasal yang saling tumpang tindih dan tidak selaras. Semuanya Insya Allah selaras,” pungkasnya. []

Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir mengungkapkan bahwa, pihaknya memprakarsai Raperda tentang Pelestarian dan Peningkatan Guru Ngaji al-Quran di Kota Pekalongan, yang dilatarbelakangi adanya keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan para guru ngaji ini.

“Kita tahu bahwa, guru ngaji ini masih tertinggal kesejahteraannya dibandingkan guru-guru lain. Padahal, kegiatan mengaji itu merupakan platform utama untuk meningkatkan akhlak generasi muda di Kota Pekalongan,

“Untuk itu kami mengusulkan kenaikan, meski nantinya akan berpengaruh terhadap APBD,” kata Azmi usai Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Terhadap 3 Raperda Kota Pekalongan Masa Sidang Tahun 2024 di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Kamis, 25 Juli 2024.

Ia berharap, dari awal mula dibentuknya Raperda Prakarsa DPRD ini dan sudah disetujui juga, maka nantinya akan ditindaklanjuti aturan Peraturan Walikota (Perwal) nya serta ada penambahan anggaran untuk kesejahteraan guru ngaji tersebut.

“Kendati demikian, karena hal ini berkaitan dengan anggaran. Maka kami harus membahas dengan jajaran eksekutif untuk mencari solusi berapa besaran, dan seperti apa teknis kenaikannya,” imbuhnya.

Artinya, lanjut Azmi, perlukah tambahan persyaratan supaya nanti bisa diberikan kepada guru-guru yang kompeten atau mekanismenya nanti seperti apa. Sehingga, anggaran ini bisa dirasakan dengan adil dan merata kepada para guru ngaji tersebut.

Menanggapi Raperda Prakarsa DPRD, Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid menegaskan bahwa, Pemkot Pekalongan mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang salah satunya dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas bidang Pendidikan.

Dalam hal ini khususnya mewujudkan pendidikan yang menjadikan manusia yang berahklak mulia dalam keimanan dan ketaqwaan. Hal tersebut dapat senantiasa diwujudkan salah satunya dengan cara mengaji.

“Pelestarian dan peningkatan baik dari kualitas dan kuantitas guru ngaji merupakan bentuk pengakuan, pelindungan, dan pemberdayaan dalam membangun manusia yang berahklak mulia,” ujar Mas Aaf, sapaan akrabnya.

Menurutnya, penetapan Raperda tentang Pelestarian dan Peningkatan Guru Ngaji al-Qur’an sebagai harapan agar masyarakat Kota Pekalongan memiliki sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan. (em-aha)

DEPOK, Eranasional.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar Rapat Paripurna di Gedung Sekretariat DPRD Jalan Boulevard Kota Kembang Sektor Anggrek Kota Depok, masa sidang pertama tahun 2023 dilaksanakan secara virtual, Jum’at (31/03/2023).

Acara Dihadiri oleh ketua DPRD kota Depok H. T.M. Yusufsyah Putra, Wakil ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo, S.Sos.Yeti Wulandari, S.H dan H. Tajudin Tabri, SH, serta tamu undangan dari beberapa instansi pemerintah daerah di wilayah Kota Depok  .

Dalam kesempatan ini, Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono bersama Ketua DPRD Depok,Tengku Muhammad Yusufsyah Putra dan para wakil Ketua DPRD Depok menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Depok Tahun 2022 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Depok, Jumat,21.25 WIB (31/03/23)

Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, menyampaikan “LKPJ Wali Kota Depok Tahun 2022” pada Masa Sidang Pertama Tahun 2023 di Ruang Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Depok,berhasil dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) pada tahun lalu.

Selanjutnya Wakil Walikota Depok menyebutkan, berkat sinergi dan kolaborasi seluruh pelaksana, pengelola, pengemban, penyelenggara, kepentingan, termasuk DPRD, pada tahun 2022 Kota Depok banyak capaian positif yang cukup signifikan dalam berbagai bidang.

Palangka Raya, Eranasional.com – Memasuki awal tahun 2022, DPRD Kota Palangka Raya menggelar rapat paripurna di ruang rapat komisi gedung dewan setempat, Selasa (4/1/2022),

Paripurna yang masuk pada masa sidang II tahun sidang 2021/2022 tersebut, yakni dengan agenda penyampaian hasil pembahasan evaluasi gubernur terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang rancangan APBD Tahun 2022 dan rancangan peraturan wali kota (Raperwali) tentang penjabaran APBD 2022.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kota Palangka Raya Basirun B Sahepar, serta turut diikuti secara virtual oleh Wakil Wali Kota Palangka Raya Hj Umi Mastikah, kepala OPD dan anggota DPRD Kota Palangka Raya.

Dalam kesempatan itu juru bicara tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palangka Raya, Susi Idawati dalam laporannya menyampaikan, sejumlah hasil evaluasi dari Gubernur Kalteng.

Dikatakannya, raperda dan paperwali APBD haruslah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang lebih tinggi serta mengutamakan kepentingan umum, sebelum disepakati bersama dalam susunan APBD 2022.

Sementara itu lanjut Susi, terkait kebijakan umum pendapatan daerah pada RAPBD 2022 telah ditargetkan sebesar Rp 1,142 Trilyun lebih. Sektor tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 175,5 Miliar lebih, pendapatan transfer sebesar Rp 925 Miliar lebih dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 41,4 Miliar lebih.

“Target pendapatan daerah harus berdasar kepada perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian maupun kesesuaian aturan,” jelasnya.

Adapun pada sektor kebijakan belanja daerah, Susi menjelaskan, penyediaan alokasi belanja daerah dalam Raperda APBD 2022 telah ditetapkan Rp 1,19 Trilyun lebih, dimana seluruh alokasinya meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tak perlu diterima kembali oleh Pemko Palangka Raya.

Berikutnya pada sektor pembiayaan daerah, maka dalam raperda APBD 2022 telah dianggarkan sebesar Rp 134,9 Miliar lebih. Sektor tersebut terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 37,4 Miliar lebih atau 3,01 persen dari total belanja daerah pada 2022, dan dari penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp 97 Miliar lebih atau 7,85 persen dari belanja daerah.

Tidak lupa Susi mengingatkan agar Pemko Palangka Raya konsisten melaporkan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran di tahun 2022.

“Itu semua untuk menghindari potensi besarnya nilai Silpa tahun anggaran 2022, yang harus dijalankan sesuai dengan hasil evaluasi gubernur,”paparnya. (MC)

JAKARTA – DPR RI hari ini bakal menentukan nasib Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Kendati sudah disetujui Komisi I DPR, keputusan Andika menjadi Panglima TNI masih perlu persetujuan DPR secara menyeluruh.

Pengambilan keputusan itu akan dilaksanakan DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022.

Salah satu agenda dalam Rapat Paripurna tersebut ialah penyampaian laporan Komisi I ats uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test Andika Perkasa pada Sabtu (6/11).

“Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan,” tulis keterangan agenda DPR, Senin (8/11/2021).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis memastikan bahwa pengambilan keputusan di Rapt Paripurna hari ini juga akan dihadiri oleh Andika secara langsung.

“(Hari ini) insyaallah jam 10 paripurna dan Pak Jenderal Andika juga diundang ke hadapan paripurna untuk disampaikan bahwa pengambilan keputusan DPR ada di paripurna besok,” kata Kharis di kediaman Andika, Minggu (7/11/2021).

Sebelumnya, Komisi I DPR RI menyetujui Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI usai digelarnya fit and proper test, Sabtu (6/11/2021). Persetujuan itu bakal dibawa ke Rapat Paripurna dalam waktu dekat.

Persetujuan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi I Meutya Hafid setelah menggelar fit and proper test dan meminta pandangan dari anggota fraksi.

“Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan Calon Panglima Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI,” kata Meutya.

Andika merupakan kandidat tunggal yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun pada November 2021.