suatu momen bersejarah yang sudah direncanakan sejak beberapa tahun lalu.

“Sebentar lagi yang teramat mulia Paus Fransiskus akan tiba di Jakarta. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah, sudah direncanakan beberapa tahun lalu tapi tertunda karena pandemi covid,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia kali ini, katanya merupakan kunjungan ketiga setelah Paus Yohanes Paulus I di tahun 1970 dan Paus Yohanes Paulus II di tahun 1989.

Lebih jauh, Kepala Negara menjelaskan bahwa Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama untuk menciptakan perdamaian manusia.

“Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama, memupuk perdamaian dan persaudaraan, serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia,” ujarnya.

Selama kunjungan Paus di Indonesia, Jokowi mengatakan bahwa Paus akan menghadiri pertemuan kenegaraan dan bertemu berbagai tokoh masyarakat lintas agama, dan juga memimpin misa kudus.

“Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskus ke Indonesia. Selamat datang yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus ke Indonesia, terima kasih,” pungkas dia.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Progres Pembangunan Hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu (12/3/2023), di Istana Merdeka, Jakarta.

Dalam rapat tersebut, Presiden memutuskan bahwa 70 persen hunian ASN, TNI, dan Polri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) adalah rumah dinas milik negara yang tidak diperjualbelikan.

“Ini sejalan juga dengan Perpres 63 (Tahun 2022), tujuannya adalah bahwa ASN maupun petugas dari hankam yang bekerja di sana akan selalu ada pembaharuan. Itu tidak akan menjadi, KIPP itu kota yang ditinggali oleh para pensiunan dan ASN-ASN baru tidak tinggal di tempat yang jauh, jadi akan selalu dekat dengan tempat bekerja,” ujar Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe dalam keterangan pers usai menghadiri rapat.

Sementara 30 persen hunian lainnya, lanjut Dhony, dapat dimiliki oleh para ASN, TNI, dan Polri.

“[Sebanyak] 30 persen itu bisa dimiliki oleh ASN maupun hankam atau masyarakat umum. Ini sudah kami atur dan kita akan mulai membuka nanti setelah ada infrastrukturnya siap, beserta sarana prasarana yang layak, yang diperlukan oleh warga untuk tinggal antara lain adalah sekolah,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan  Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan hunian untuk ASN, TNI, dan Polri di IKN tidak hanya dalam bentuk vertikal tetapi juga rumah tapak.

“Untuk ASN rumah bukan hanya rumah vertikal, dalam hal ini apartemen, tetapi juga rumah tapak. Dan rumah tapak itu bisa, sekali lagi saya ingin mengatakan, bisa dimiliki. Demikian juga dengan apartemen bisa dimiliki, cuma posisinya 70 persen akan tetap menjadi milik negara dan 30 persen ditawarkan kepada ASN dan TNI-Polri,” ujar Suharso.

Suharso mengatakan, pembangunan hunian ASN, TNI, dan Polri tersebut telah berjalan sesuai dengan tahapan perencanaan dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

“Dengan adanya RTBL itu memudahkan di dalam pembangunan, jadi land development-nya itu sudah ada dan nanti segera akan diterbitkan  pedoman untuk detail plan yang menjadi kewenangan dari Otorita [IKN],” ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala Bappenas mengungkapkan bahwa jumlah aparatur negara yang akan menghuni IKN mencapai 16.990 orang.

“Sebelumnya sudah diputuskan pada bulan Januari yang lalu 16.990 orang yang akan dipindahkan, terdiri dari 11.200-an ASN dan 5.700-an adalah dari TNI dan Polri. Dan Polri sekitar 1600-an, sisanya adalah 3.000 lebih adalah TNI,” tandas Suharso. **

BANTEN, Eranasional.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk mempersiapkan manajemen mudik tahun ini secara optimal sehingga masyarakat dapat melaksanakan mudik dengan aman dan nyaman.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Persiapan Mudik Lebaran Tahun 2023 yang dilakukan di sela-sela Kunjungan Kerja (Kunker) di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, Selasa (11/04/2023) siang.

“Saya ingin memastikan bahwa semua nanti kita harapkan bisa berjalan dengan baik dan masyarakat betul-betul terlayani dengan baik. Tidak ada yang merasa berlama-lama di jalan, berlama-lama di pelabuhan, ada kemacetan,”ujar Presiden.

Presiden mencatat, berdasarkan penyelenggaraan arus mudik pada tahun sebelumnya masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki, salah satunya adalah pengelolaan penumpang di Pelabuhan Merak.

“Catatan besarnya itu ada di Pelabuhan Merak dan juga di jalan tol. Oleh sebab itu, secara detail yang bekerja di lapangan itu harus betul-betul melihat, sehingga perbaikan dari manajemen tahun yang lalu untuk arus mudiknya harus, harus lebih baik,” ujarnya.

Presiden pun mengapresiasi upaya perbaikan yang telah dilakukan di Pelabuhan Merak, seperti penambahan dermaga serta pemisahan dermaga penumpang dan logistik. Presiden menyebutkan, penambahan ini akan meningkatkan kapasitas dermaga secara signifikan, dari 34 ribu ke 49 ribu penumpang.

“Tambahan kapasitas dan tambahan pelabuhan dermaga ini sangat penting sekali. Dan, tadi juga saya lihat manajemennya sudah sangat detail, pelabuhan mana yang digunakan untuk kendaraan berat, pelabuhan mana yang dipakai untuk kendaraan bermotor, dan pelabuhan mana yang dipakai untuk kendaraan kecil dan bus,” ujarnya.

Terkait penumpang yang melewati jalan tol, Presiden meminta jajarannya untuk memastikan kesiapan termasuk ketersediaan rest area.

“Selain [Pelabuhan] Merak, juga yang berkaitan dengan tol. Saya melihat jumlah rest area yang ini tahun yang lalu sangat mengganggu, ini jumlahnya juga sudah ditambah,” kata Presiden.

Menutup arahannya, Presiden meminta jajaran terkait untuk melakukan pengecekan kesiapan penyelenggaraan mudik secara detail di lapangan serta mengantisipasi lonjakan penumpang. Presiden mengatakan, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik di tahun 2023 diperkirakan meningkat dari 86 juta di tahun 2022 menjadi 123 juta jiwa.

“Kita harapkan utamanya, selain Kementerian Perhubungan, Polri, TNI, saya minta agar BUMN, saya minta agar gubernur, bupati, wali kota betul-betul turun ke bawah untuk melihat problem secara detail sehingga bisa mengeksekusinya langsung di lapangan. Karena, saya tidak bisa membayangkan dari 86 juta melompat ke 123 juta itu bukan sebuah manajemen yang mudah, perlu persiapan, perlu desain perencanaan yang baik,” tandasnya.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar ratas terbatas (ratas) membahas ekosistem ketahanan pangan.

Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/10/2021).

“Hari ini kita dikumpulkan Bapak Presiden untuk melakukan rapat terbatas tentang ekosistem ketahanan pangan kita. Lebih khusus terkait dengan jagung, peternak ayam, dan lain-lain, sebagainya,” ujarnya.

Karena itu, kata Syahrul, pemerintah menangani ekosistem ketahanan pangan dalam tiga tahap. Pertama, yakni terkait dengan budidaya.

“Bagaimana pengembangan jagung, untuk bisa terus produktivitasnya meningkat dan produksi nasionalnya sesuai dengan target yang dibutuhkan, bahkan melampaui target yang ada,” ucap dia.

Kedua, mengelola tahap keduanya, yakni memetik atau mempascapanenkan sampai mengolahnya.

Mengolah, yang dimaksud Syahrul, sudah dalam proses-proses yang sesuai kebutuhan yaitu untuk pakan dan lain lain. Selanjutnya tahap ketiga, yakni market.

Syahrul menuturkan, Jokowi meminta semua menteri terkait terutama dirinya untuk meningkatkan produktivitas jagung.

“Jadi tiga tahap ini yang betul-betul bapak Presiden minta supaya semua menteri lebih khusus saya sebagai Menteri Pertanian akan main di budidaya dan bisa meningkatkan semua produktifitas jagung kita lebih khususnya di dalam menghadapi climate change perubahan anomali cuaca yang luar biasa baik scara nasional maupun secara global. Oleh karena itu kita tentu berharap bahwa produktifitas sesuai kebutihan yang ada bisa kita imbangi,” kata Syahrul.

Lebih lanjut, Syahrul menyebut, Jokowi memerintahkannya dan menteri terkait agar pengembangan jagung dikembangkan lebih luas lagi melampaui apa yang telah ada saat ini.

“Kalau terjadi masalah di katakanlah berkait dengan telor, dan ayam yang juga melimpah dan harganya kemudian turun dan beberapa agenda agenda dipersiapkan untuk menangani itu. Salah satu agenda adalah untuk agenda permanennya dibuatkan industri telor yang ada dan seperti itulah dalam perencanaan yang lain,” ucap Syahrul.

“Di satu sisi adalah bagaimana hasil-hasil ini bisa terjualkan, terbelikan dan juga bisa masuk dalam program-program, katakanlah penggunaan dari bansos-bansos yang memungkinkan untuk itu,” sambungnya.