Dalam pidatonya di hadapan anggota DPR, jajaran kabinet, serta para pejabat negara, Prabowo secara terbuka meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk segera mengevaluasi pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai apabila dinilai tidak mampu bekerja cepat serta tidak sanggup melakukan pembenahan tata kelola yang lebih efektif.

“Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu segera diganti,” ujar Prabowo dalam pidatonya yang langsung menjadi perhatian publik dan anggota parlemen yang hadir di ruang sidang.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu penekanan utama Presiden terkait reformasi birokrasi dan peningkatan efektivitas pengawasan negara terhadap aktivitas perdagangan internasional, khususnya ekspor dan impor. Prabowo menilai sektor kepabeanan memiliki peran strategis dalam menjaga penerimaan negara sekaligus mencegah berbagai praktik penyimpangan yang selama ini dianggap merugikan Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Prabowo kembali menyinggung persoalan penyelundupan dan manipulasi laporan ekspor yang menurutnya telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa penanganan maksimal. Ia menilai praktik semacam itu menyebabkan kebocoran penerimaan negara dalam jumlah besar dan berdampak terhadap kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan nasional.

Presiden menegaskan bahwa tantangan ekonomi nasional saat ini membutuhkan respons cepat dari seluruh jajaran pemerintah. Karena itu, ia mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga agar tidak bekerja lamban ataupun menjalankan birokrasi yang berbelit-belit di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin tinggi.

Menurut Prabowo, rakyat menginginkan pemerintahan yang bergerak cepat, responsif, dan mampu mengambil keputusan secara efektif dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi maupun tata kelola negara.

“Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha,” kata Prabowo.

Pidato tersebut juga memperlihatkan penekanan Prabowo terhadap budaya kerja birokrasi yang menurutnya harus berubah total. Ia mengkritik pola kerja yang terbiasa menunda-nunda pekerjaan atau terlalu lambat dalam mengambil langkah penyelesaian masalah.

Dalam salah satu bagian pidatonya, Prabowo bahkan menggunakan ungkapan dalam bahasa Sunda untuk menggambarkan birokrasi yang dinilai terlalu sering menunda pekerjaan dan tidak memiliki rasa urgensi dalam menyelesaikan persoalan rakyat.

“Pemerintah yang kumaha engkeh wae, kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engkek kumaha bukan kumaha engkek,” ujar Prabowo yang kemudian disambut perhatian para peserta sidang.

]]> https://eranasional.com/102019/pidato-prabowo-di-dpr-singgung-kinerja-bea-cukai-dan-praktik-penyelundupan/feed 0 Agung Nugroho