“(Anggaran makan bergizi gratis) dalam RAPBN masih sama,” kata Airlangga.

Airlangga menambahkan, implementasi program tersebut akan bersifat fleksibel.

Isu pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis muncul, usai ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengaku telah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.

Dalam kegiatan Market Outlook 2024 yang digelar secara hibrida itu, dia menceritakan tim presiden terpilih masih mempertimbangkan untuk menurunkan biaya makanan per hari.

“Setelah dikomunikasikan angka Rp71 triliun, tim ekonomi presiden terpilih memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa diturunkan lebih hemat dari Rp15 ribu ke Rp9 ribu atau Rp7.500. Bisa kita pahami tentunya mereka mau program itu menyentuh lebih banyak rakyat,” ujar Heriyanto.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan pengantar sidang kabinet paripurna tentang persiapan Ramadan dan Idulfitri 1445 H, rencana kerja pemerintah, kerangka ekonomi makro (KEM), dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024).

“RKP tahun 2025 dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program presiden terpilih hasil Pilpres 2024,” katanya.

Jokowi menuturkan, pemerintahan saat ini harus menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025 sambil menunggu perhitungan resmi dari KPU terhadap hasil Pilpres 2024.

“Sambil menunggu hasil pennghitungan resmi KPU, maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil pilpres, karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan transformasi ekonomi yang telah dijalani selama 10 tahun terakhir harus terus berlanjut.

“Kebijakan postur makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 harus mendukung keberlanjutan transformasi ekonomi,” ucapnya.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2022 direncanakan sebesar Rp2.708,7 triliun.

Adapun rincian lengkapnya meliputi, belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.938,3 triliun, transfer ke daerah dan dana desa senilai Rp770,4 triliun, anggaran kesehatan sebesar Rp255,3 triliun atau 9,4 persen dari belanja negara.

Sementara, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp427,5 triliun. Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp541,7 triliun.

“Pembangunan SDM tetap menjadi agenda prioritas kita. Indonesia harus bisa memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Kita harus menyiapkan SDM yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilainilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa,” ujar Jokowi dalam Penyampaian RUU APBN 2022 disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya, Jakarta, Senin (16/8/2021).

Kemudian, pembangunan infrastruktur dianggarkan Rp384,8 triliun. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas.

Kemudian, nenyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan, serta pemerataan infrastruktur dan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Jokowi menyebut, untuk mendukung target pembangunan infrastruktur, strategi memadukan anggaran dengan bauran pendanaan atau blended finance akan terus dilakukan.

“Skema KPBU menjadi model pembiayaan yang terus ditawarkan. Bauran pendanaan antara Kementerian/Lembaga, BUMN, dan swasta akan terus diperkuat,” katanya.