Presiden Prabowo Subianto langsung menggelar rapat terbatas terkait penanganan kebencanaan di Markas Komando Daerah Militer (Makodam), Sumatra Barat, Rabu (17/12/2025). Langkah ini menegaskan keseriusan Presiden dalam menangani dampak bencana di wilayah Sumatra Barat.

“Presiden tiba di Bandar Udara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman, pada Rabu, 17 Desember 2025, pukul 18.30 WIB, dan langsung mengadakan rapat terbatas di Markas Komando Daerah Militer Sumatra Barat,” tulis Teddy.

Teddy menjelaskan kunjungan Presiden ke Sumatra Barat kali ini merupakan yang kedua dalam kurun waktu dua minggu terakhir. Presiden Prabowo telah mengunjungi Sumbar pada 1 Desember 2025.

“Pada malam hari ini Presiden Prabowo Subianto kembali mendarat di Sumatra Barat untuk kedua kalinya dalam dua minggu terakhir,” ujar Teddy.

Sejumlah anggota Kabinet Merah Putih turut hadir dalam rapat terbatas tersebut, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital yang juga Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, serta Kepala Badan Intelijen Negara Letjen (Purn) Muhammad Herindra.

Selain itu, hadir pula Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Mohamad Tonny Harjono.

Dalam foto yang diunggah, Presiden Prabowo tampak mengenakan jaket putih dan duduk di sisi tengah meja rapat, dikelilingi para menteri dan pimpinan lembaga. Seluruh jajaran terlihat menyimak dengan serius arahan Presiden terkait langkah-langkah penanganan kebencanaan di Sumatra Barat.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Pelaksanaan Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang Berat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (02/05/2023).

“Baru saja Presiden memimpin rapat internal kabinet yang dihadiri oleh 19 menteri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kapolri, dan kepala lembaga negara terkait yang membicarakan tentang follow up, rekomendasi penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu, sebagaimana diputuskan atau ditetapkan oleh Komnas HAM HAM,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD dalam keterangan pers usai menghadiri Ratas.

Sebelumnya, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2023 Presiden memerintahkan kepada 19 menteri dan pejabat setingkat menteri untuk mengambil langkah-langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi guna melaksanakan rekomendasi penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu. Mahfud mengatakan, penyelesaian nonyudisial ini menitikberatkan kepada korban dan bukan pelaku.

“Ini ditekankan bahwa rekomendasi ini adalah menitikberatkan perhatiannya pada korban, bukan pada pelaku pelanggaran HAM berat di masa lalu. Karena kalau menyangkut pelaku, itu menyangkut penyelesaian yudisial yang nanti harus diputuskan oleh Komnas HAM bersama DPR, untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah,” ujar Mahfud.

Selain itu, dalam rekomendasi penyelesaian nonyudisial tersebut pemerintah mengakui bahwa peristiwa pelanggaran HAM berat telah terjadi di Indonesia. Pemerintah, lanjut Mahfud, menyesali terjadinya peristiwa tersebut.

“Jadi yang kita lakukan ini adalah fokus pada korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang berdasar temuan Komnas HAM ada 12 peristiwa dan peristiwa itu tentu tidak bisa ditambah oleh pemerintah karena menurut Undang-undang yang menentukan pelanggaran HAM berat atau bukan itu adalah Komnas HAM, dan Komnas HAM merekomendasikan 12 [peristiwa] yang terjadi sejak puluhan tahun yang lalu,” lanjutnya.

Selanjutnya, pemerintah akan melakukan peluncuran upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat secara nonyudisial yang direncanakan dilaksanakan pada bulan Juni di Aceh. Namun, Mahfud menyampaikan bahwa rencana peluncuran tersebut masih akan dibicarakan lebih lanjut.

“Data sudah ada sumbernya nanti akan di-crosscheck lagi. Bentuk yang akan diluncurkan sebagai bentuk penyelesaian di dalam kick off itu mungkin bentuknya adalah taman belajar atau living park tentang hak asasi,” ujarnya.