Perkembangan terbaru kasus tersebut disampaikan oleh Sekretaris NCB Interpol Divhubinter Polri, Untung Widyatmoko, setelah pihak kepolisian Indonesia melakukan koordinasi intensif dengan otoritas di Mesir terkait keberadaan tersangka.

Menurut Untung, hingga pertengahan Mei 2026, Syekh Ahmad dipastikan masih berada di wilayah Mesir. Namun demikian, otoritas setempat belum memberikan jawaban resmi terkait permintaan Indonesia untuk memfasilitasi pemeriksaan terhadap tersangka.

“Bahwa SAM masih berada di Mesir. Hingga hari ini pihak otoritas Mesir belum memberikan jawaban secara resmi tentang permintaan kami untuk mengakomodir pemeriksaan terhadap yang bersangkutan,” ujar Untung.

Polri mengungkapkan bahwa proses penanganan kasus tersebut kini menghadapi tantangan baru setelah muncul informasi mengenai upaya Syekh Ahmad melepas status kewarganegaraan Indonesia. Informasi itu diperoleh melalui komunikasi antara pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo dengan Divhubinter Polri.

Untung menjelaskan, langkah pelepasan status warga negara Indonesia diduga dilakukan agar tersangka hanya memiliki kewarganegaraan Mesir. Kondisi itu dinilai dapat memperumit proses hukum karena status kewarganegaraan menjadi salah satu aspek penting dalam pengajuan red notice internasional.

“Secara resmi KBRI Kairo telah berkomunikasi dengan saya terkait upaya pelepasan kewarganegaraan Indonesia dari SAM. Dengan melepas status WNI, tentu dia hanya memiliki single status dan memperoleh perlindungan kewarganegaraan dari Mesir,” katanya.

Menurut Untung, apabila proses pelepasan kewarganegaraan Indonesia benar-benar terjadi, maka upaya penangkapan terhadap tersangka akan semakin kompleks. Sebab, pengajuan red notice Interpol saat ini masih didasarkan pada status Syekh Ahmad sebagai warga negara Indonesia yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Tentunya akan menyulitkan kami karena pengajuan Interpol Red Notice terhadap yang bersangkutan masih status WNI,” ujarnya.

]]> https://eranasional.com/101790/polri-koordinasi-dengan-mesir-untuk-tangkap-syekh-ahmad-al-misry/feed 0 Aditya https://eranasional.com/97458/red-notice-terbit-polri-dan-interpol-kejar-riza-chalid https://eranasional.com/97458/red-notice-terbit-polri-dan-interpol-kejar-riza-chalid#respond Mon, 02 Feb 2026 07:38:12 +0000 https://eranasional.com/97458/red-notice-terbit-polri-dan-interpol-kejar-riza-chalid Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Perburuan aparat penegak hukum terhadap pengusaha minyak Mohammad Riza Chalid semakin intensif setelah Interpol resmi menerbitkan red notice atas nama tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang tersebut.

Red notice merupakan permintaan resmi kepada aparat penegak hukum di seluruh dunia untuk menemukan, memantau, dan menahan sementara seseorang yang dicari oleh otoritas hukum suatu negara. Permintaan ini didasarkan pada surat perintah penangkapan atau putusan pengadilan yang sah dari negara pemohon.

Penerbitan red notice terhadap Riza Chalid menjadi langkah penting dalam upaya membawa buronan kasus korupsi bernilai triliunan rupiah tersebut ke hadapan hukum.

Kepala Bagian Jaringan Internasional (Kabag Jatiner) Sekretariat NCB Hubinter Polri, Kombes Ricky Purnama, menjelaskan bahwa pengajuan red notice terhadap Riza Chalid sejatinya telah dilakukan sejak tahun lalu. Namun, proses penerbitannya membutuhkan waktu cukup lama karena adanya perbedaan sudut pandang antara Indonesia dan Interpol.

Menurut Ricky, salah satu kendala utama adalah perbedaan persepsi mengenai tindak pidana korupsi.

“Di Indonesia, korupsi sangat erat kaitannya dengan adanya kerugian negara. Sementara di perspektif beberapa negara lain, korupsi tidak selalu dipahami dalam kerangka kerugian negara, sehingga kerap dikaitkan dengan dinamika politik,” ujar Ricky di Mabes Polri, Minggu (1/2/2026).

Ia menambahkan bahwa Interpol merupakan lembaga internasional yang tidak melayani kerja sama penegakan hukum yang beririsan dengan kepentingan atau dinamika politik, sehingga proses asesmen terhadap kasus Riza Chalid memerlukan pembahasan dan klarifikasi yang lebih mendalam.

“Karena itu, asesmen kasus MRC membutuhkan waktu lebih lama. Kami terus berkomunikasi dan menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia dibuktikan secara hukum dengan adanya kerugian negara,” jelasnya.

Sekretaris NCB Hubinter Polri Brigjen Untung Widyatmoko memastikan bahwa setelah proses koordinasi dan diskusi intensif selama sekitar empat bulan, Interpol akhirnya menerbitkan red notice atas nama Riza Chalid.

“NCB Interpol Indonesia menyampaikan bahwa Interpol Red Notice atas nama Mohammad Riza Chalid atau MRC telah terbit pada hari Jumat, 23 Januari 2026,” kata Untung.

Dengan terbitnya red notice tersebut, status Riza Chalid kini resmi sebagai buronan internasional dan dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum di 196 negara anggota Interpol.

Untung mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap seluruh negara anggota Interpol untuk melacak keberadaan Riza Chalid. Dari hasil pemetaan tersebut, Polri mengaku telah mengetahui negara yang diduga menjadi lokasi persembunyian tersangka.

Meski demikian, Untung menegaskan pihaknya tidak dapat mengungkapkan secara terbuka lokasi Riza Chalid demi kepentingan penyelidikan.

“Kami tidak dapat menyebutkan secara spesifik berada di mana, tapi kami sudah tahu dan kami sudah berangkat ke negara tersebut,” ujarnya.

Setelah red notice terbit, Hubinter Polri juga akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung serta kementerian dan lembaga terkait lainnya guna menindaklanjuti proses penangkapan dan pemulangan Riza Chalid ke Indonesia.

Sebagai informasi, Riza Chalid telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Kamis, 10 Juli 2025. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai beneficiary owner PT Orbit Terminal Merak.

Dalam perkara tersebut, Riza diduga melakukan intervensi kebijakan terhadap tata kelola minyak di Pertamina, termasuk memberikan pengaruh dalam rencana kerja sama penyewaan terminal bahan bakar minyak (BBM) di Merak.

Berdasarkan dakwaan dalam perkara yang juga menjerat anaknya, Kerry Adrianto, Riza Chalid diduga memperoleh keuntungan bersama anak dan sejumlah koleganya hingga Rp2,9 triliun dari penyewaan terminal BBM dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018–2023.

Dengan terbitnya red notice Interpol, publik kini menanti langkah konkret aparat penegak hukum untuk segera menangkap dan membawa Riza Chalid kembali ke Indonesia guna mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Dengan rekam jejak panjang di bidang kerja sama internasional, publik berharap kepemimpinan barunya dapat memperkuat peran Divhubinter dalam menindak tegas para pelaku kejahatan transnasional.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah buronan Red Notice asal Malaysia, Mohammed Shaheen Shah bin Mohd Sidek, atau dikenal sebagai Dato Seri Mohd Shaheen, pemilik Riyaz Group yang bergerak di sektor perhotelan dan pariwisata.

Shaheen masuk daftar pencarian sejak November 2022 setelah dilaporkan oleh PT Golden Dewata atas dugaan penggelapan dana mencapai Rp 89 miliar.

Upaya hukum sempat dilakukan melalui praperadilan di PN Denpasar, namun gugatan tersebut ditolak hakim pada April 2023. Kasus serupa juga kembali muncul di Polda Metro Jaya pada Agustus 2023, sehingga memperpanjang daftar perkaranya.

Direktur Utama PT Golden Dewata, Feric Setiawan, menyampaikan harapannya agar Irjen Amur menjadikan penangkapan Dato Seri Shaheen sebagai prioritas utama.

“Sebagai korban, kami meminta Kadivhubinter Polri memberi atensi serius. Keberhasilan penangkapan buronan ini akan membuktikan komitmen Polri dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu, sekaligus memberikan keadilan bagi para pihak yang dirugikan,” ungkap Feric, Kamis (18/9/2025).

Feric menilai pengalaman Irjen Amur yang pernah menjabat Sekretaris NCB-Interpol Indonesia menjadi modal kuat. Keterlibatannya dalam berbagai penanganan kejahatan siber internasional disebut sebagai bukti kemampuan untuk mengoordinasikan aksi penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan lintas negara.

Publik kini menanti langkah konkret Divhubinter di bawah kepemimpinan Irjen Amur untuk mempercepat proses penangkapan.

Selain memulihkan kerugian para korban, keberhasilan eksekusi buronan Red Notice ini diyakini akan memperkuat posisi Polri di mata komunitas hukum internasional.

“Tindakan tegas terhadap Dato Seri Mohd Shaheen bukan hanya soal menutup kasus, tetapi juga menegaskan bahwa hukum di Indonesia benar-benar berlaku untuk siapa saja,” pungkas Feric.

Dua tersangka itu atas nama ER alias EW (39) dan A alias AE (37).

“Kemudian informasi update hari ini dari penyidik menyampaikan telah menerbitkan adanya red notice ya terhadap 2 tersangka tersebut,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Kamis (26/4/24).

Dijelaskan Karopenmas, Interpol menerbitkan red notice usai dua orang tersebut tidak mengindahkan panggilan penyidik Polri.

Padahal, pemanggilan telah dilayangkan dua kali dan hanya diwakilkan kuasa hukum.

Trunoyudo menambahkan untuk proses selanjutnya, Polri masih menunggu respons dari Interpol Lyon, Prancis, agar kedua tersangka menjadi buronan internasional.

“Untuk secara teknis lainnya tentu akan kita tunggu updatenya proses terus berkesinambungan. Ini juga tentu menjadi bagian dari sorotan publik atau perhatian publik menjadi kewajiban polri untuk menuntaskan perkara ini,” ungkapnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Polri menerbitkan red notice gembong narkoba terbesar di Indonesia, Fredy Pratama alias Cassanova, yang hingga kini masih diburu.

Perburuan Fredy Pratama melibatkan kepolisian Thailand dan Malaysia, karena ditenggarai buronan ini berada di luar negeri.

“Red notice telah diterbitkan sejak bulan Juni 2023,” kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa, Kamis (14/9/2023).

Fredy menjadi buronan dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak tahun 2014. Sementara, red notice diterbitkan sejak sindikat narkobanya terungkap pada Mei 2023.

“Jaringan sindikatnya baru terbongkar Mei kemarin. Makanya Divisi Hubinter (Hubungan Internasional) Bareskrim Polri baru mengeluarkan,” jelasnya.

Fredy sempat terdeteksi berada di Thailand. Karena itu Polri melakukan kerja sama dengan Kepolisian Thailand untuk menangkap Fredy.

Dengan terbitnya red notice ini, kata Mukti, Fredy Pratama sudah tidak bisa pergi ke mana-mana jika tidak menggunakan identitas palsu.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pihaknya hampir saja menangkap buronan kasus e-KTP Paulus Tannos. Deputi Penindakan KPK Karyoto mengatakan pihaknya gagal menangkap Tannos karena keterlambatan penerbitan status red notice di Interpol.

“Paulus Tannos itu statusnya sudah diketahui keberadaannya. Tapi karena beberapa kendala yang bersangkutan bisa lolos dari kejaran kami,” kata Karyoto di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Karyoto mengatakan, karena hambatan yang ditemui KPK tersebut mengakibatkan status red notice terlambat diterbitkan. Sehingga, kata dia, Paulus Tannos bisa berpindah tempat dari Thailand sebelum dicokok oleh aparat penegak hukum.

“Padahal waktu itu hanya tinggal menunggu penerbitan status red notice saja dari Interpol sebelum akhirnya bisa dieksekusi,” ujarnya.

Penyebabnya, Karyoto mengatakan, KPK kesulitan menyelesaikan proses administrasi untuk penerbitan status red notice dari Interpol pada tenggat waktu yang ditentukan.

Sementara itu, kata dia, KPK harus berpacu dengan waktu dalam melakukan pengejaran terhadap buronan daftar pencarian orang (DPO).

“Kami tidak bisa salahkan siapa-siapa. Karena pengajuan red notice itu melalui Interpol di Indonesia yang kemudian diteruskan ke Interpol di Lyon, Prancis. Baru selanjutnya bisa dikirim ke seluruh dunia,” kata Karyoto.

Karyoto menyebut andai saja waktu itu status red notice Paulus Tannos bisa segera didapatkan oleh KPK, maka yang bersangkutan bisa segera ditangkap.

Sebabnya, kata dia, status red notice yang telah diajukan sejak lima tahun itu, teryata belum terbit hingga saat hendak dilakukan penangkapan.

Atas kegagalan itu, Karyoto mengatakan pihaknya akan terus menelusuri kembali keberadaan Paulus Tannos hingga berhasil ditemukan.

Paulus Tannos merupakan Direktur PT Sandipala Arthaputra di mana perusahaan tersebut merupakan salah satu konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia.

Tannos menjadi tersangka bersama tiga orang lain dalam kasus korupsi e-KTP. Pada tahun 2017 lalu, Tannos beserta keluarga pergi ke Singapura dengan alasan ancaman keselamatan. Hingga kini, Tannos masih berstatus sebagai buronan KPK dalam kasus e-KTP.

JAKARTA – Polri mengklaim buronan kasus dugaan korupsi, Harun Masiku kecil kemungkinan lolos dari pantauan Interpol. Sebab, red notice Harun Masiku telah diterbitkan ke 194 negara anggota NCB Interpol.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris NCB Hubungan Internasional (Hubinter) Polri Brigjen Pol Amur Chandra. Menurut Amur, 194 negara tersebut akan langsung mengambil tindakan apabila mendeteksi keberadaan Harun Masiku.

“Kecil kemungkinan kalau subjek melintas melalui jalur resmi akan lolos. Sangat kecil kemungkinan,” kata Amur kepada wartawan, Selasa (10/8/2021).

“Interpol seluruh dunia sudah mendata dan meng-alert di setiap pintu perbatasan,” imbuhnya.

Sementara itu, Amur menjelaskan identitas Harun Masiku tidak tercantum di situs Interpol atas permintaan penyidik. Dia berdalih demi kerahasiaan.

“Hampir sebagian besar keanggotaan Interpol dunia nggak publish tersangkanya. Mereka menyimpan tersangka dan membagikan khusus hanya untuk kepentingan penegakan hukum saja,” katanya.

Harun Masiku masuk ke dalam daftar pencarian orang alias DPO sejak 20 Januari 2020 lalu.

Eks politisi PDI Perjuangan (PDI-P) ini merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan terkait PAW anggota DPR.