Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, Barkah Yoelianto, menekankan bahwa pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian konflik. Baginya, keberhasilan di Desa Soso terjadi karena semua pihak mau duduk bersama untuk mencari solusi.

“Kita memfasilitasi. Mereka yang berkonflik kita dudukkan bareng. Mau diselesaikan apa tidak? Ketika mau, ya selesai. Kuncinya adalah kolaborasi. Pertama kita samakan visi, lalu berbagi peran, siapa melakukan apa,” jelas Barkah Yoelianto dalam keterangan resminya di Kantah Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Senin (5/01/2026).

Ia juga menerangkan, kesepakatan apa pun yang diputuskan bersama wajib dijalankan. Setelah redistribusi, pemerintah tidak berhenti pada penerbitan sertipikat, tetapi juga melakukan penataan akses pasca redistribusi.

“Selesai diberikan sertipikat, mereka mau ditata. Ditata tanahnya, ditata juga pengelolaannya,” ujar Barkah Yoelianto.

Dia menambahkan penyelesaian konflik di Desa Soso bukan hanya meredakan ketegangan masyarakat dan perusahan, tetapi juga membuka jalan bagi pembangunan ekonomi lokal.

“Ke depan, kolaborasi yang telah terbangun ini, diharapkan menjadi bukti bahwa konflik agraria dapat ditangani tanpa konfrontasi, melainkan melalui komunikasi, empati, dan komitmen bersama dalam mewujudkan Reforma Agraria yang berkeadilan,” tandas dia.

Sementara itu, Kepala perkebunan PT Kismo Handayani, Dwi Setyo Rahadi (47) mengakui, konflik di Desa Soso bisa saja tidak selesai jika kala itu Kementerian ATR/BPN tidak memulai proses penanganan sengketa melalui mediasi berkelanjutan dan fasilitasi Redistribusi Tanah.

“Kadang perusahaan tidak menyadari bahwa komunikasi yang kurang bisa berdampak besar. Setelah turun langsung ke masyarakat, kami jadi lebih mengerti konflik sebelum dan sesudah redis. Bagi kami, menyelesaikan konflik dan membangun sinergi dengan masyarakat Desa Soso adalah kebanggaan dan sangat membekas,” terang Dwi Setyo Rahadi, di Desa Soso, Kabupaten Blitar.

Hasilnya, sekarang petani dapat mengelola tanah secara mandiri. Pihak perusahaan juga tetap menjalankan operasional perkebunannya dan aktif memberikan pendampingan bagi warga.

“Saya sering keliling bukan untuk mengatur, tetapi memberi edukasi agar tanah difungsikan maksimal. Kalau dilihat sekarang, hasilnya jauh lebih bagus,” kata Dwi Setyo Rahadi.

“Arah baru pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia. Program ini tak lagi dipahami semata sebagai agenda legalisasi atau pembagian sertipikat, melainkan sebagai strategi negara untuk pemerataan ekonomi rakyat dan peningkatan nilai tambah dari tanah,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN Nusron dalam keterangan rilis di Jakarta, Minggu (27/10/2025).

“Reforma Agraria bagi kami bukan sekadar sertifikasi tanah. Ini adalah upaya menata ulang struktur penguasaan tanah agar lebih adil sekaligus menjadikan tanah sebagai motor pemerataan ekonomi rakyat,” ujar Menteri Nuson.

Menteri Nusron menjelaskan, pendekatan ini tak hanya memastikan kepastian hukum, tapi juga mendorong agar tanah benar-benar berfungsi produktif dan menjadi sumber kesejahteraan baru bagi rakyat kecil.

“Setiap sertifikat yang kami terbitkan diiringi dengan pendampingan agar tanahnya hidup, dikelola, dan menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi pemiliknya,” tuturnya.

Secara kumulatif, sejak 2020 hingga 2025, pemerintah telah melaksanakan Redistribusi Tanah seluas 879.942 hektare, mencakup 1.641.408 bidang kepada masyarakat yang berhak. Dari jumlah itu, 26 Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) telah diselesaikan, meliputi 15.533 bidang tanah atau 5.109 hektare untuk 11.576 KK.

“Redistribusi Tanah bukan hanya membagi lahan, tapi mengembalikan rasa keadilan kepada rakyat kecil dan membuka jalan bagi ekonomi yang lebih merata,” ungkap Menteri Nusron Nusron.

Untuk memastikan tanah yang diserahkan benar-benar memberikan manfaat ekonomi, Kementerian ATR/BPN membangun ekosistem pemberdayaan berbasis pola kemitraan tertutup (closed loop) melalui Direktorat Jenderal Penataan Agraria. Model ini mempertemukan petani, koperasi, lembaga keuangan, dan off-taker (pembeli hasil produksi) dalam satu rantai ekonomi yang saling menguatkan. Dengan sistem ini, petani tidak lagi menjual hasil mentah, namun juga mengolah dan memasarkan produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi.

“Melalui pola closed loop, kami dorong agar Reforma Agraria menghasilkan ekonomi nyata, bukan sekadar dokumen sertipikat. Inilah yang kami sebut TORA produktif,” terang Menteri Nusron.

Pelaksanaan Reforma Agraria, juga diperkuat dengan program Mitra Strategis Reforma Agraria (MSRA), yang melibatkan organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, lembaga keagamaan, dan komunitas ekonomi rakyat. Melalui kolaborasi ini, negara hadir sebagai regulator sekaligus fasilitator pemberdayaan masyarakat.

“Kolaborasi ini membuktikan bahwa Reforma Agraria bukan hanya program pemerintah, melainkan gerakan bersama untuk mewujudkan keadilan agraria,” ujar Menteri Nusron.

Menurut Menteri Nusron, capaian Reforma Agraria dalam setahun terakhir merupakan fondasi kuat menuju arah pembangunan ekonomi rakyat yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Ia menegaskan, ke depan tanah tidak boleh lagi menjadi sumber sengketa, tapi menjadi instrumen kesejahteraan dan kemandirian rakyat.

“Pelaksanaan Reforma Agraria kami wujudkan secara utuh, dari kepastian hak atas tanah, penyelesaian konflik, hingga peningkatan nilai ekonomi masyarakat,” tutup Menteri Nusron.

Bengkulu – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Pembinaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) dan Kantor Pertanahan di Aula Kanwil BPN Provinsi Bengkulu pada Senin (11/10/2021) lalu.

Kegiatan ini bertujuan sebagai evaluasi kinerja Kanwil BPN Provinsi Bengkulu sampai dengan Triwulan III serta sebagai wadah perumusan Strategi dalam Percepatan Capaian Kinerja Kanwil BPN Provinsi Bengkulu Tahun 2021.

Pembinaan ini dipimpin secara langsung oleh Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Budi Situmorang, sebagai Ketua Pembinaan Tim Pusat dan dihadiri oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Bengkulu beserta seluruh pejabat administrator dan seluruh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.

Kegiatan ini juga mengikutsertakan para Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di 10 (sepuluh) satuan kerja Kantor Pertanahan, yang bergabung secara daring.

Berdasarkan data triwulan III tahun anggaran 2021, realisasi Kanwil BPN Provinsi Bengkulu mencapai 68%. Capaian tersebut telah berada di atas nilai rata-rata capaian nasional.

Capaian kinerja PTSL Kanwil BPN Provinsi Bengkulu sebelumnya berada di peringkat 14 nasional, saat ini berada di peringkat 9. Berdasarkan benchmark capaian Program Strategis Nasional untuk PTSL per September 2021, capaiannya lebih tinggi dari tahun 2020 di bulan yang sama, sedangkan realisasi di Kantor Pertanahan se-Provinsi Bengkulu rata-rata sudah lebih dari 55%.

“Kanwil BPN dan Kantah di Provinsi Bengkulu saat ini sedang melakukan optimalisasi target PTSL, khususnya Kabupaten Bengkulu Selatan,” jelas Budi Situmorang, saat memberikan keterangan siaran pers, Senin (18/10)

Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Agustin Iterson Samosir menyampaikan bahwa berdasar hasil audit BPK, Provinsi Bengkulu masuk dalam kategori aman dan berdasarkan penilaian SAKIP, Bengkulu mendapat predikat sangat baik (BB). “Inovasi yang dilakukan Kanwil BPN Provinsi Bengkulu perlu segera dikoordinasikan dengan Pusdatin sehingga menjadi satu kesatuan dengan KKP,” ungkap Agustin Iterson Samosir.

Terkait kegiatan Redistribusi Tanah, di Provinsi Bengkulu telah dibagikan sejumlah kurang lebih 600 sertipikat hak atas tanah. Direktur Penatagunaan Tanah, Sukiptiyah juga menitikberatkan keterkaitan erat antara tata ruang dan pertanahan, serta perlunya mengikuti perkembangan regulasi sesuai Undang-Undang Cipta Kerja. “Informasi pertanahan dapat disumbangkan terkait dengan kepastian investasi,” tuturnya.

Sejalan dengan hal itu, Direktur Penilaian Tanah, Perdananto Ariwibowo menyampaikan beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian terkait bidang Pengadaan Tanah, salah satunya adalah penyusunan Zona Nilai Tanah (ZNT).

Lanjut dikatakannya bahwa Menteri ATR/Kepala BPN berharap nilai yang ada dalam peta ZNT menjadi preferensi nilai tanah yang wajar.

“Dimungkinkan kegiatan ZNT nantinya, dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai referensi dalam pengenaan pajak,” kata Perdananto Ariwibowo.

Kegiatan penting lainnya yang menjadi perhatian Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan di Provinsi Bengkulu adalah Kegiatan Penertiban Tanah Telantar.

Menurut Ariodilah Virgantara selaku Kepala Bagian Program dan Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, penertiban tanah telantar menjadi kegiatan yang penting karena tanah telantar yang sudah ditetapkan menjadi tanah negara, akan termasuk sebagai salah satu objek Reforma Agraria. Penyediaan tanah telantar ini akan mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Batanghari- Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( Kanwil BPN) Provinsi Jambi menargetkan 300.000 bidang tanah harus terdaftar melalui prpgram strategis nasional yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), selain dari program tersebut Kanwil BPN juga melakukan program redistribusi tanah, pengadaan tanah project jalan tol Jambi-Rengat dan Jambi-Betung.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Provinsi Jambi, Dadat Dariatna mengatakan Kementrian ATR/BPN dalam hal ini mendapatkan tugas untuk melaksanakan program strategis nasional, jadi dalam kunjungan anggota Komisi II DPR dimana nanti akan membahas tentang program strategis nasional.

“Ada beberapa kegiatan dalam program strategis nasional yang dilaksanakan Kementrian ATR/BPN, pertama, masyarakat sudah banyak mendengar yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) itu merupakan program strategis nasional. Pendaftran tanah itu dalam arti  baik itu pengukuran pemetaan maupun sertipikat hak atas tanah, Kanwil BPN sendiri menargetkan yang cukup besar sebanyak 300 ribu bidang tanah, Kantah Batanghari mendapatkan 30 ribu bidang tanah,” ujarnya saat di wawancarai oleh wartawan di Batanghari, Jambi, Minggu  (17/10)

Perlu diketahui, lanjut kata Kakanwil, sampai saat ini pencapaian Kanwil BPN Jambi untuk sertipikat hak atas tanah masih belum begitu menggembirakan baru sekitar 30%. Kenapa disamping target kita cukup besar kenaikannya bisa mencapai 8 kali lipat  dari tahun sebelumnya.

“Kementrian ATR/BPN tidak bisa berkrja sendiri kalau tidak dibantu oleh masyarakat , pemerintahan daerah setempat, maupun intansi terkait lainnya. Sebenarnya PTSL ini bukan hanya dari kewajiban dari Kementrian ATR/BPN saja, jadi Presiden melalui Inpres nomor 3 tahun 2018 sudah mengintruksikan kurang lebih ada 13 intansi  untuk mensukseskan kegiatan ini,” papar Kakanwil Dadat

Ia menjelaskan, sedangkan untuk sertipikasi sendiri tentu BPN adalah kerjaan sehari-hari, tetapi kegiatan lainnya seperti sosialisasi, mengumpulkan berkas, menetapkan lokasi lain tentu kami memerlukan bantuan dari semua pihak sehingga dengan target yang besar itu bisa kita laksanakan.

“Kami juga berharap dari sosialisasi ini  Anggota Komisi II DPR bisa mendorong dan bantuannya untuk masyarakat supaya kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sedemikian besarnya bisa mensukseskan dalam tahun ini dan tahun berikutnya,” ujarnya

Disamping itu, dikatakan Kakanwil BPN, dalam program strategis nasional lainnya di provinsi jambi itu ada juga kegiatan redistribusi tanah ini juga masih dalam bentuk sertipikat dari tanah kepada petani hasil garapannya itu targetnya 8.727 bidang tanah sedangkan yang sudah diselesaikan dsampai dengan sertipikatkan mencapai kurang lebih 5.300 bidang.

“Kemudian ada juga kegiatan pengadaan tanah untuk jalan tol Jambi-Rengat sepnjang 116,5 Km, Jambi-Betung sepanjang 33,96 Km dan dalam pembuatan jalan tol nantinya akan melewati Kabupaten Batanghari,” terangnya

Kakanwil BPN Jambi sangat berharap dengan kehadiran dari Komisi II DPR dan masyrakat menjadi corong kepada masyrakat lainnya supaya yang sudah ditetapkan lokasinya tetapi belum ikut dalam kegiatan sertipikasi ini ayo Pak berbondong-bondong masih banyak nih yang masih belum di sertipikatkan tanahnya,untuk Kabupaten Batanghari sendiri targetnya 30 ribu bidang tanah

“Sementara dari Kepala Kantor Pertanahan Batanghari baru bisa menyelesaikan 13% masih banyak yang belum mensertipkatkan tanahnya, dan kegiatan PTSL ini kami akan menyerahkan sertipikasi kepada 10 orang dimana nanti akan diserahkan oleh anggota Komisi II DPR,” tukasnya.

Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, menghadiri langsung kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pilot Project Percepatan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dari Pelepasan Kawasan Hutan yang Dapat Dikonversi Tidak Produktif Berbasis Penataan Agraria Berkelanjutan di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, (14/10/2021).

Saat diwawancarai usai acara pembukaan, Wamen ATR/Waka BPN mengungkapkan kendala atas capaian redistribusi tanah yang dinilai masih belum maksimal.

Ia mengatakan dalam hal ini, keterlibatan 2 (dua) kementerian merupakan salah satu hambatan selama ini, di mana pemberian legalitas tanah bagi masyarakat adalah kewenangan Kementerian ATR/BPN, sedangkan lahan yang terdapat di kawasan hutan adalah kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Nah, ini barangkali semacam pecah telor. Kolaborasi efektif dari awal perencanaan sampai nanti kita eksekusi hingga monitoring. Ini pun baru pertama kali, belum pernah ada preseden terjadi begini,” ucap Surya Tjandra di hadapan awak media yang hadir.

Surya Tjandra lebih lanjut menuturkan harapannya bahwa melalui Rapat Koordinasi ini, tanah yang berasal dari Hutan Produksi Konversi (HPK) yang tidak produktif segera ditindaklanjuti, seperti pengecekan apakah sudah ada masyarakat di dalam kawasan tersebut, kemudian kegiatan masyarakat, hingga melihat potensi kegunaan tanahnya.

“Jadi nanti perencanaannya lebih rapi. Dari sini kemudian kita bisa bagi ke siapa yang butuh, apakah kelompok organisasi masyarakat, keagamaan, atau pemda. Ini memang lebih menyeluruh, lebih holistik dari awal perencanaan sampai nanti eksekusi, monitoring, hingga evaluasinya,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau, menjelaskan bahwa Reforma Agraria memiliki sifat lintas kelembagaan dalam implementasinya. Maka dari itu, diadakannya Rapat Koordinasi ini ialah sebagai bentuk implementasi kolaborasi antara kementerian, salah satunya dengan Kementerian LHK.

“Intinya ini adalah kita bersama mencari suatu model yang ideal supaya tanah yang berasal dari kawasan hutan, terutama yang dapat dikonversikan HPK tidak produktif, dipergunakan betul-betul. Bukan hanya dilakukan redistribusi, tetapi juga pemberdayaan sehingga harapannya tanah yang diberikan betul-betul digunakan secara efektif, efisien, berhasil guna, dan berdaya guna. Setelah itu, tentu harapannya bisa memakmurkan rakyat,” kata Andi Tenrisau.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian LHK, Ruandha A. Sugardiman menyatakan dukungannya terhadap pilot project ini.

Menurutnya, hal inilah yang betul-betul ditunggu masyarakat. Berharap HPK yang tidak produktif, kemudian diredistribusikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Dengan pilot project ini, mudah-mudahan menemukan pola yang efektif sehingga redistribusi lahan dari kawasan hutan ini bisa tepat untuk masyarakat yang membutuhkan,” ujar Ruandha A. Sugardiman.

Lebih lanjut, Ruandha A. Sugardiman menjelaskan perbedaan prosedur antara pelaksanaan pelepasan kawasan hutan yang lalu dengan sekarang sehingga pilot project ini dinilai lebih efektif.

“Kalau selama ini, prosedur yang ada membuat masyarakat atau pihak yang memerlukan, harus mengajukan permohonannya melalui KLHK dan biasanya proses permohonannya ini lama. Oleh karena itu, kita bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN. Kita siapkan, sudah ada lahannya, nanti kita cek dan itu kondisinya seperti apa, termasuk tutupannya, kemudian sudah dipakai masyarakat apa belum, ini prosesnya akan lebih cepat nanti. Mudah-mudahan dengan pilot project untuk 4 provinsi ini, betul-betul jadi trigger untuk provinsi yang lain. Kemudian nantinya bisa diterapkan ke provinsi lain sehingga mempercepat redistribusi tanah ini,” terangnya.

Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang pada Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Yuli Mardiono, turut menyampaikan bahwa berlangsung juga Penyerahan hasil kegiatan survei Pemilikan, Penguasaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah (P4T) dari PT Bias Reka kepada Kementerian ATR/BPN.

“Ini merupakan langkah awal kegiatan kolaborasi kita dengan KLHK. Nah, ini merupakan langkah percepatan sebelum adanya legalisasi aset sebagai muaranya, yaitu adanya pelepasan kawasan hutan sehingga dengan adanya inventarisasi ini, akan memudahkan dari KLHK juga membuat SK pelepasannya. Ini pola baru sehingga dengan koordinasi ini, ada percepatan untuk Reforma Agraria sampai ke legalisasi asetnya,” imbuh Yuli Mardiono.

Pada akhir kesempatan, Direktur Landreform pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Sudaryanto, mengungkapkan lokasi pelaksanaan pilot project.

“Ini akan dilaksanakan di lokasi pencadangan HPK tidak produktif di empat provinsi, yaitu Provinsi Sumatra Selatan pada Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin seluas 30.306,29 hektare (ha), Provinsi Kalimantan Timur pada Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 3.842,31 ha, Provinsi Kalimantan Tengah pada Kabupaten Pulang Pisau seluas 5.500,94 ha, dan Provinsi Kalimantan Barat pada Kabupaten Sintang seluas 14.310,42 ha,” ungkap Sudaryanto.

Jakarta – Reforma Agraria yang dilaksanakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dibagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu dalam hal legalisasi aset dan redistribusi tanah. Pada komponen redistribusi tanah terdiri dari bekas HGU (Hak Guna Usaha), tanah telantar, serta pelepasan kawasan hutan. Dalam hal pelepasan kawasan hutan masih sedikit sekali pencapaiannya karena dibutuhkan koordinasi antar-Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil dalam sambutannya yang disampaikan secara daring saat Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pilot Project dengan tema “Percepatan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dari Pelepasan Kawasan Hutan yang Dapat Dikonversi Tidak Produktif Berbasis Penataan Agraria Berkelanjutan”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Kamis (14/10/2021).

Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil mengatakan, dalam rapat ini perlu dilakukan koordinasi agar terciptanya persamaan dan keputusan di tingkat kebijakan serta kesepakatan seluruh K/L terkait pelepasan kawasan hutan HPK (Hutan Produksi yang dapat Dikonversi) yang tidak produktif.

“Kita formulasi policy setelah ada policy yang konkret dan sudah ditentukan. Kemudian tahap berikutnya kita implementasi dalam beberapa aspek,” ujarnya.

Pelaksanaan pilot project ini akan dilaksanakan di lokasi pencadangan HPK tidak produktif di empat provinsi, di antaranya Provinsi Sumatra Selatan pada Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin seluas 30.306,29 hektare (ha), Provinsi Kalimantan Timur pada Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 3.842,31 ha, Provinsi Kalimantan Tengah pada Kabupaten Pulang Pisau seluas 5.500,94 ha, dan Provinsi Kalimantan Barat pada Kabupaten Sintang seluas 14.310,42 ha.

Menteri ATR/Kepala BPN menuturkan, pilot project yang dilaksanakan ini bisa lebih baik dan efektif karena terdapat anggaran yang merupakan pinjaman dari luar negeri dan dapat digunakan secara fleksibel dan multi years.

“Kita juga ada konsultan dan kontraktor dibayar dengan anggaran tersebut dan dengan melalui pengawasan yang ketat sehingga program bisa terlaksana,” tuturnya

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ruanda A. Sugardiman yang juga mewakili Menteri KLHK ini berkata, KLHK mendorong para instansi pemerintah, baik di pusat, provinsi, dan kabupaten untuk secepatnya mengusulkan permohonan dalam rangka penyediaan TORA dari alokasi kawasan hutan.

“Telah ditetapkan pencadangan HPK tidak produktif sebagai sumber TORA, bukan berarti proses redistribusi telah selesai. Namun, ada tantangan yang harus dihadapi, bagaimana mendorong percepatan permohonan HPK yang tidak produktif oleh pemerintah daerah maupun pusat dengan disertai proposal permohonan dan harus bertujuan Reforma Agraria yang tepat dalam pelaksanaan redistribusi dan penataan akses TORA kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Ruanda A. Sugardiman.

Ketua Panitia Rakor yang juga selaku Direktur Landreform pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Sudaryanto, mengatakan tujuan diselenggarakan Rakor ini untuk memastikan semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama.

“Ini langkah awal untuk memastikan semua pemangku kepentingan yang berkontribusi dalam pilot project memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, ruang lingkup, dan sasaran kegiatan ini sebagai rangka percepatan Reforma Agraria, khususnya redistribusi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan,” imbuhnya.

Bintan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra menyerahkan sertipikat tanah hasil dari program Redistribusi Tanah kepada masyarakat di Desa Lancang Kuning, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada Selasa (31/08/2021). Penyerahan sertipikat tanah seluas 18,88 hektare ini, dibagikan secara simbolis kepada 4 (empat) orang perwakilan masyarakat Desa Lancang Kuning.

Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan melakukan pendistribusian sertipikat Redistribusi Tanah Tahun 2021 di Desa Lancang Kuning sebanyak 276 bidang dengan total luas 18,88 hektare. Penyerahan sertipikat ini merupakan hasil pelepasan kawasan hutan Kabupaten Bintan dengan SK Menteri LHK 361 Tahun 2020 seluas 778,27 hektare.

Surya Tjandra dalam kesempatan ini mengatakan bahwa penyerahan sertipikat Redistribusi Tanah ini merupakan salah satu dari program pemerintah yaitu Reforma Agraria yang mana tujuan akhirnya ialah untuk menyejahterakan masyarakat.

Reforma Agraria juga diharapkan memberikan kepastian hukum akan hak atas tanah masyarakat, sehingga tanah menjadi sumber ekonomi yang dapat dimanfaatkan dan dikelola seoptimal mungkin.

“Reforma Agraria menjadi perhatian serius Presiden, yang menunjukkan bahwa negara hadir. Salah satunya seperti di Desa Lancang Kuning ini, negara hadir dengan segala tantangan dan keprihatinan dan tidak lari untuk mendengarkan masalah ibu dan bapak sekalian. Kami sadar bahwa ini memang tugas penting Pemerintah. Pemerintah yang harus hadir di sini untuk menyelesaikan persoalan yang Bapak Ibu hadapi,” ujar Wamen ATR/Waka BPN dalam audiensi dengan masyarakat Desa Lancang Kuning.

Lebih lanjut Surya Tjandra mengatakan jika pelepasan kawasan hutan menjadi persoalan tersendiri karena kewenangan berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sehingga kami terus melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan Instansi terkait.

“Yang dilakukan sekarang menyelesaikan tata batas antara klaim batas hutan dan klaim masyarakat dan ATR/BPN berada di tengah itu, dan kita terus dorong dengan berkoordinasi dan konsolidasi bersama KLHK,” katanya.

Dalam kunjungannya ini Wamen ATR/Waka BPN juga meresmikan Kampung Reforma Agraria bersama Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan turut didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kep. Riau, Askani; Plt. Bupati Kabupaten Bintan, Roby Kurniawan; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan, Asnen dan beserta jajaran.

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad berterima kasih atas penetapan Desa Lancang Kuning sebagai Kampung Reforma Agraria yang dapat mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat.

“ATR/BPN telah melaksanakan Reforma Agraria dan bapak ibu mendapatkan sertipikat sehingga dapat kepastian hukum demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini,” ucapnya.