Dalam refleksinya, Azmi menyatakan bahwa meskipun Indonesia telah berdiri tegak selama 80 tahun, praktik penegakan hukum masih sering kali “berdiri pincang”.

Menurut Azmi, kemerdekaan secara politik telah diraih, namun kemerdekaan hukum masih menjadi sebuah janji yang tertunda.

“Hukum kadang bersuara lantang di hadapan rakyat kecil, namun berbisik lirih di hadapan penguasa,” ujarnya melalui keterangan tertulisnya kepada Eranasional Minggu (17/8).

Ia pun menambahkan bahwa hukum tampak gesit menjerat pelaku pencurian kecil, tetapi ragu ketika menghadapi kasus-kasus yang melibatkan kekuasaan dan harta.

Azmi menekankan bahwa penegakan hukum di Indonesia perlu diperbaiki untuk mencapai keadilan yang dirasakan oleh semua orang tanpa memandang status, kekuasaan, atau harta.

“Hukum yang adil adalah hukum yang melindungi rakyat yang lemah, hukum jadi sarana kesejahteraan bagi sebanyak-banyaknya rakyat bukan hanya untuk mengukuhkan segelintir kelompok yang kuat,” katanya.

Dalam usia 80 tahun kemerdekaan Indonesia, Azmi menyerukan perlunya keberanian untuk membersihkan luka korupsi, menutup ruang negosiasi dan jual beli di “pasar gelap” hukum, serta menghapus diskriminasi dalam proses penegakan hukum.

“Kemerdekaan sejati adalah ketika rakyat tidak lagi takut atau alergi pada hukum, melainkan patuh dan percaya pada hukum,” tuturnya.

Azmi menyimpulkan bahwa tugas saat ini bukan hanya menjaga agar hukum tetap hidup, tetapi memastikan hukum hidup dengan martabat sebagai panglima keadilan.

“Saat itulah hukum benar-benar hidup, dan kemerdekaan Indonesia menyempurnakan makna janji kemerdekaannya,” Pungkasnya.

Wali Kota Pekalonga, Achmad Afzan Arslan Djunaid menyampaikan bahwa peringatan hari jadi tahun ini menjadi momentum untuk melakukan refleksi bersama terhadap perjalanan panjang Kota Pekalongan.

“Kota Pekalongan telah berusia 119 tahun, sebuah usia yang mencerminkan kematangan. Namun, selama rentang waktu tersebut, kita juga menghadapi berbagai dinamika, tantangan, dan permasalahan yang kompleks,” terangnya.

Ia menjelaskan bahwa meskipun berbagai persoalan telah berhasil diselesaikan satu per satu, secara keseluruhan tantangan pembangunan tidak dapat diselesaikan dalam satu periode pemerintahan.

“Tidak mungkin semua selesai dalam satu masa kepemimpinan. Setiap masalah yang selesai akan muncul tantangan baru. Namun, dengan kolaborasi dan kebersamaan, kami yakin semua permasalahan dapat diminimalisir dan diatasi secara bertahap,” tegasnya.

Ia mencontohkan beberapa kegiatan khas Kota Pekalongan seperti Festival Balon Tambat dan Tradisi Lopis Raksasa dalam rangkaian Syawalan, sebagai simbol kuatnya nilai gotong royong dan sinergi masyarakat.

“Festival balon bukan sekadar acara hiburan, tetapi prosesnya dari pembuatan hingga peluncuran sampai melibatkan banyak pihak. Begitu pula dengan pembuatan lopis raksasa. Semua tidak mungkin dilakukan tanpa kolaborasi dan kerja sama,” sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti beberapa isu strategis, salah satunya adalah pengelolaan sampah. Ia mengakui bahwa perubahan sistem pengelolaan sampah memang tidak mudah, terutama di masa transisi. Namun, perubahan ini sangat diperlukan.

“Setiap orang menghasilkan rata-rata 0,4 kilogram sampah per hari. Bukan artinya kita melimpahkan atau membebankan kepada masyarakat, tetapi partisipasi aktif dari mereka sangat penting,” katanya.

Kalau tidak ada keterlibatan dari masyarakat, lanjut dia, masalahnya akan semakin berat jika semua dibebankan kepada pemerintah.

Ia juga mengulas peristiwa banjir akibat jebolnya tanggul di Jeruksari, Kabupaten Pekalongan, yang berdampak pada sejumlah wilayah di Kota Pekalongan seperti Kramatsari dan Pasirsari. Penanganan cepat dilakukan melalui kerja sama antara masyarakat, DPUPR, BPBD, TNI, dan Polri juga instansi.

“Peristiwa ini sekali lagi menunjukkan bahwa sinergi lintas sektor sangat penting dalam menghadapi kondisi darurat dan persoalan masyarakat,” imbuhnya.

Terkait tidak adanya seremoni besar dalam peringatan Hari Jadi ke-119, mas Aaf menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari penyesuaian dengan arahan Presiden untuk meniadakan acara seremonial, dan juga  bertepatan dengan momen libur Hari Raya Idul Fitri.

“Kami memilih perayaan yang sederhana namun bermakna, dengan menggelar istigosah, khataman Al-Qur’an, rapat paripurna, serta ziarah ke makam para Wali Kota terdahulu yang ada di Kota Pekalongan sebagai bentuk penghormatan dan refleksi bersama,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan akan terus berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan berbagai tantangan kota, dengan mengedepankan prinsip kolaborasi bersama seluruh elemen masyarakat.

“Kami tidak berjanji menyelesaikan semua persoalan, namun kami berkomitmen untuk terus bergerak, melobi pemerintah pusat dan provinsi, serta menjalin sinergi dengan berbagai pihak demi mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih baik,” pungkasnya. (em-aha)