Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, Barkah Yoelianto, menekankan bahwa pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian konflik. Baginya, keberhasilan di Desa Soso terjadi karena semua pihak mau duduk bersama untuk mencari solusi.

“Kita memfasilitasi. Mereka yang berkonflik kita dudukkan bareng. Mau diselesaikan apa tidak? Ketika mau, ya selesai. Kuncinya adalah kolaborasi. Pertama kita samakan visi, lalu berbagi peran, siapa melakukan apa,” jelas Barkah Yoelianto dalam keterangan resminya di Kantah Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Senin (5/01/2026).

Ia juga menerangkan, kesepakatan apa pun yang diputuskan bersama wajib dijalankan. Setelah redistribusi, pemerintah tidak berhenti pada penerbitan sertipikat, tetapi juga melakukan penataan akses pasca redistribusi.

“Selesai diberikan sertipikat, mereka mau ditata. Ditata tanahnya, ditata juga pengelolaannya,” ujar Barkah Yoelianto.

Dia menambahkan penyelesaian konflik di Desa Soso bukan hanya meredakan ketegangan masyarakat dan perusahan, tetapi juga membuka jalan bagi pembangunan ekonomi lokal.

“Ke depan, kolaborasi yang telah terbangun ini, diharapkan menjadi bukti bahwa konflik agraria dapat ditangani tanpa konfrontasi, melainkan melalui komunikasi, empati, dan komitmen bersama dalam mewujudkan Reforma Agraria yang berkeadilan,” tandas dia.

Sementara itu, Kepala perkebunan PT Kismo Handayani, Dwi Setyo Rahadi (47) mengakui, konflik di Desa Soso bisa saja tidak selesai jika kala itu Kementerian ATR/BPN tidak memulai proses penanganan sengketa melalui mediasi berkelanjutan dan fasilitasi Redistribusi Tanah.

“Kadang perusahaan tidak menyadari bahwa komunikasi yang kurang bisa berdampak besar. Setelah turun langsung ke masyarakat, kami jadi lebih mengerti konflik sebelum dan sesudah redis. Bagi kami, menyelesaikan konflik dan membangun sinergi dengan masyarakat Desa Soso adalah kebanggaan dan sangat membekas,” terang Dwi Setyo Rahadi, di Desa Soso, Kabupaten Blitar.

Hasilnya, sekarang petani dapat mengelola tanah secara mandiri. Pihak perusahaan juga tetap menjalankan operasional perkebunannya dan aktif memberikan pendampingan bagi warga.

“Saya sering keliling bukan untuk mengatur, tetapi memberi edukasi agar tanah difungsikan maksimal. Kalau dilihat sekarang, hasilnya jauh lebih bagus,” kata Dwi Setyo Rahadi.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menunda penandatanganan permohonan baru, perpanjangan, maupun pembaruan Hak Guna Usaha (HGU) selama satu tahun terakhir.

“Ini terkait penyelesaian Reforma Agraria, belum satu pun saya tanda tangan. Saat ini di meja saya sudah ada total 1.673.000 hektare HGU untuk permohonan baru, perpanjangan maupun pembaruan. (Penundaan) karena kami ingin menata kembali ini,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid saat menjadi _keynote speaker_ dalam acara Lokakarya dan Konsolidasi Nasional oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), di Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Menteri Nusron mengatakan, prinsip pengelolaan Reforma Agraria hendaknya kembali ditata berdasarkan asas keadilan dan pemerataan.

Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Jika kita lihat definisi pemerataan, konsep Reforma Agraria ini kemudian ditata kembali sehingga mampu mengurangi gini rasio kita. Hal ini supaya tidak terjadi kesenjangan antara masyarakat yang berpendapatan tinggi maupun rendah. Inilah kenapa pemerintah belum mau tanda tangan HGU untuk saat ini,” ungkap Menteri Nusron.

Selain moratorium HGU, Kementerian ATR/BPN juga mendorong penyelesaian tapal batas antara kawasan hutan dan Area Penggunaan Lainnya (APL) bersama Kementerian Kehutanan.

Upaya ini menjadi penting karena seringkali sumber permasalahan konflik yang menyangkut agraria adalah soal klaim tanah masyarakat atau tanah yang sudah lama menjadi tempat produktif masyarakat ternyata masuk kawasan hutan.

“Kita mulai selesaikan batas-batas kawasan hutan dan batas APL ini, kita cicil di provinsi yang _low intensity conflict_ dulu. Ini seperti kasus klaim kawasan hutan. Kenapa ini terjadi? Karena petanya belum jelas,” tutur Menteri Nusron.

Sejalan dengan tema yang diangkat, Menteri Nusron menegaskan bahwa memang Reforma Agraria merupakan kunci pemutus rantai kemiskinan.

“Kemiskinan tidak bisa dientaskan dengan charity. Tapi kemiskinan hanya bisa diatasi dengan memberikan legal access atau akses legal. Dan legal access yang paling vital adalah legal access terhadap tanah,” ujar Menteri Nusron.

Pandangan itu ia adaptasi dari ungkapan seorang ekonom bernama Hernando de Soto. Berangkat dari pemikiran tersebut, beberapa negara sudah menerapkan dan berhasil menurunkan angka kemiskinan melalui pemberian akses legal terhadap aset bagi rakyat. Di Indonesia, prinsip itu diterapkan melalui dua pendekatan utama dalam kebijakan Reforma Agraria.

Pendekatan pertama adalah legalisasi tanah rakyat yang belum memiliki kepastian hukum melalui sertipikasi dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Legalitas tanah di Indonesia sendiri baru dimulai pada tahun 1961. Sebelum ada PTSL, dalam 56 tahun hanya 50 juta bidang tanah yang bersertipikasi, kurang dari satu juta per tahun.

Sejak PTSL muncul di 2017, legalisasi tanah meningkat tajam. Dalam tujuh tahun, 60 juta bidang tanah berhasil disertipikasi, prestasi yang mengalahkan 55 tahun sebelumnya.

“Program PTSL terus dilanjutkan, dengan target lima tahun ke depan menyelesaikan legalisasi 70 juta bidang tanah, agar 95% sudah bersertipikat. Saat ini, baru 55 juta bidang atau sekitar 79%. Ini harus kita tuntaskan,” tutur Menteri Nusron.

Langkah kedua adalah distribusi tanah negara yang idle kepada masyarakat yang membutuhkan. “Program ini memanfaatkan tanah negara yang tidak digarap atau belum termanfaatkan untuk diberikan kepada rakyat, khususnya mereka yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, yang berada pada desil 1 sampai 3, dan bergantung pada tanah sebagai sumber penghidupan,” jelas Menteri Nusron.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, juga sepakat bahwa Reforma Agraria punya peran penting dalam perekonomian.

“Mengingat pentingnya posisi sentral pertanahan, jangan heran jika muncul banyak masalah karena banyak pihak berkepentingan. Justru karena itulah Reforma Agraria menjadi sangat penting, sebagai langkah untuk menata dan mengelola kepentingan-kepentingan tersebut,” ujarnya.

Prabowo dan Dasco tidak hanya membahas masalah refirma agraria dan redistribusi tanah yang berpihak pada masyarakat. Namun pertemuan itu juga membahas upaya peningkatan kesejahteraan pengemudi ojek online, hingga penyelenggaraan pelayanan ibadah haji tahun 2026.

Selain itu dalam pertemuan tersebut, Dasco juga menyampaikan aspirasi dari para kepala desa yang tergabung di Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) agar program-program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat desa.

Dalam foto yang diunggah akun Seskab, Prabowo dan Dasco duduk semeja di pertemuan itu. Dasco mengenakan batik bercorak hijau, sedangkan Prabowo mengenakan safari berwarna krem.

Pada Senin (17/11) lalu, Dasco juga bertemu Prabowo di Istana. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya menyebut pertemuan itu diadakan setelah Prabowo menghadiri peluncuran program digitalisasi pembelajaran di SMP Negeri 4 Bekasi.

Ia menjelaskan dalam pertemuan itu Prabowo membahas rencana pembangunan kompleks fasilitas latihan atlet pusat yang komprehensif. Termasuk rencana pengiriman cabang olahraga unggulan Indonesia untuk pelatihan intensif di luar negeri.

Sementara di sektor ekonomi, Teddy menyebut Prabowo membahas target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen serta kebijakan yang ditujukan langsung kepada masyarakat.

Terakhir Teddy mengatakan keduanya juga membahas isu politik dan keamanan terkait perkembangan situasi terkini termasuk stabilitas keamanan masyarakat.

“Kalau soal memberikan tanah untuk masyarakat sangat miskin agar bisa dikelola, khususnya di sektor pertanian itu namanya program Reforma Agraria. Sudah ada keputusan pemerintah untuk itu. Reforma Agraria ini salah satu cara memutus mata rantai kemiskinan, dengan memberikan tanah supaya mereka punya kesempatan berusaha,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dalam kutipan siaran pers di Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Menteri Nusron menjelaskan, dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kesesuaian fungsi tanah, Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan tanah untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria.

“Tanahnya kita siapkan. Tapi jangan minta tanah di sekitar tempat tinggal yang memang tidak tersedia. Misalnya, kalau minta tanah di kawasan Monas, tentu tidak ada. Tapi kalau untuk pertanian, di daerah seperti Cianjur Selatan, Garut Selatan, atau Sukabumi Selatan, insyaallah ada,” jelasnya.

Tanah yang diberikan melalui program Reforma Agraria ini nantinya akan berstatus Hak Pakai, bukan Sertipikat Hak Milik (SHM). Hak Pengelolaan (HPL) tanah tersebut tetap atas nama negara. Dengan status Hak Pakai, pemerintah berharap tanah yang diredistribusikan benar dimanfaatkan untuk kegiatan produktif masyarakat dan tidak diperjualbelikan.

“Kenapa Hak Pakai? Karena berdasarkan data kami selama 20 tahun terakhir, banyak tanah hasil Reforma Agraria yang sudah SHM justru dijual dan berpindah tangan,” ungkap Menteri Nusron.

Penghargaan dari ajang Indonesia Property&Bank Award ke-18 dan Indonesia Myhome Award ke-7 ini diserahkan secara langsung kepada Menteri AHY di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

“Ini sebuah kehormatan, penghargaan yang saya dedikasikan bagi seluruh pegawai ATR/BPN yang sudah bekerja keras di pusat, provinsi, kabupaten/kota yang mencoba untuk terus menyukseskan program-program Reforma Agraria. Dan juga praktik-praktik kejahatan pertanahan, kita sering menyebutnya mafia tanah, ini upaya besar bersama yang harus kita sukseskan,” ujar Menteri AHY.

Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN juga mengapresiasi Journalist Media Network selaku perusahaan yang menaungi sejumlah media properti di Indonesia atas kontribusinya menyediakan informasi sekaligus literasi kepada masyarakat.

Sukabumi- Reforma Agraria merupakan program yang menjadi atensi Presiden Joko Widodo sebagai kegiatan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar lebih berkeadilan dan menyejahterakan melalui penataan aset yang diikuti dengan penataan penggunaan tanah dan penataan akses. Program ini didukung oleh beberapa Kementerian/Lembaga (K/L), salah satunya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Kementerian ATR/BPN akan terus mendukung program Reforma Agraria dengan mencari tanah-tanah yang idle,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil melalui keterangan resmi, Rabu (24/11)

Menteri ATR/Kepala BPN menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN merupakan institusi negara yang menyediakan tanah, akan tetapi hanya bisa menyediakan tanah jika ada tanah yang telantar dan tidak dikelola secara benar.

Ia juga menjelaskan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), pengelolaan pertanahan akan melibatkan bank tanah.

“Ini ialah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Presiden Jokowi yang selama ini tidak terpikirkan,” ujar Sofyan A. Djalil.

Pada kesempatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN bersama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan penanaman bibit pisang cavendish dilakukan di atas tanah seluas 320 hektare, yang merupakan tanah bekas Hak Guna Usaha PT Sugih Mukti.

Telah diserahkan sertipikatnya di atas tanah tersebut, kepada 1.507 subjek penerima Reforma Agraria bersama dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Hal ini merupakan simbol permulaan penataan akses melalui pembangunan demonstration plot (demplot) komoditas pisang cavendish bersama dengan para penggarap.

Menteri ATR/Kepala BPN lebih lanjut menjelaskan, perlu pengembangan bisnis yang tepat untuk sektor pertanian.

Selama ini memang model bisnis sektor pertanian dikelola secara kurang tepat, tapi pengembangan pertanian perkebunan tanaman pisang di Kecamatan Warungkiara sudah bisa tepat. Ada out taker serta menggunakan teknologi sehingga hasil yang diharapkan seragam.

“Namun, semuanya berpulang ke para petani. Petani harus disiplin dan petani juga harus dapat menerapkan teknologi dalam kegiatan pertanian sehari-hari,” kata Sofyan A. Djalil.

Selain teknologi, peran koperasi juga sangat sentral dalam mengembangkan usaha pertanian. Bagi Sofyan A. Djalil, koperasi yang dikelola dengan benar maka akan membawa kepada kemakmuran.

Menteri ATR/Kepala BPN juga menjelaskan bahwa korporasi berbeda dengan koperasi.

“Koperasi bisa seperti korporasi. Hal ini didukung dengan manajemen yang baik, ada akses ke permodalan, ada akses ke pasar, serta pemanfaatan teknologi. Oleh sebab itu, jika koperasi dibina dengan baik maka kemakmuran bersama bisa dicapai,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.

Kaimana – Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat mandat untuk melakukan percepatan pelaksanaan Reforma Agraria Papua.

Melihat bentang alam Papua yang berupa wilayah adat dan mayoritas masuk ke dalam kawasan hutan maka perlu dilakukan pemetaan khusus, terkait wilayah adat sebagai upaya mengatur urusan pertanahan di negeri cendrawasih ini.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra berkata bahwa dalam melakukan pemetaan wilayah adat, sebagai contoh Kementerian ATR/BPN melalui Kanwil BPN Provinsi Papua tengah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura dan Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) yang ada di Papua.

“Reforma Agraria kontekstual Papua perlu dimulai dari pemetaan wilayah adat maka akan menjadi lebih mudah untuk bermusyawarah terkait penyelesaian masalah pertanahan di Papua,” terang Surya Tjandra melalui keterangan pers, Sabtu (30/10)

Hal itu juga sejalan dengan instruksi ketiga Presiden Jokowi kepada Menteri ATR/Kepala BPN, yaitu untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pendaftaran tanah adat, sesuai hasil inventarisasi masyarakat hukum adat dan tanah adat.

“Saya kira Presiden Joko Widodo jelas sekali menginginkan pengakuan hak atas tanah masyarakat adat Papua,” tutur Surya Tjandra.

Tujuan untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah juga tengah serius dibahas, menyusul keluarnya PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Surya Tjandra berkata bahwa pada PP Nomor 18 Tahun 2021 juga mengatur tentang Pemberian Hak Pengelolaan (HPL) bagi Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

“Masyarakat adat nantinya mendapatkan HPL yang di atasnya dapat diberi Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB), diharapkan manfaatnya dapat kembali kepada masyarakat adat,” jelasnya.

Kebijakan pertanahan terkait pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat, Kementerian ATR/BPN juga tengah melakukan kerja sama dengan Universitas Cendrawasih dalam bentuk identifikasi subjek masyarakat adat di Papua dan Papua Barat. Selain itu, kebijakan lainnya terkait dengan tata ruang ialah dengan didorongnya wilayah adat agar terakomodir dan diakui dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi.

“Perlu diperhatikan rencana tata ruang berbasis mitigasi, perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana,” kata Wamen ATR/Waka BPN.

Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, Surya Tjandra mengatakan akan terbentuknya kesejahteraan yang dibarengi dengan kelangsungan masyarakat adat, kelestarian lingkungan, juga kemajuan ekonomi.

“Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah harus sensitif dan mengetahui kebutuhan masyarakat Papua dan Papua Barat. Kami sangat terbuka dan siap untuk berdialog serta berdiskusi,” pungkas Surya Tjandra.

Terkait dengan masyarakat adat di tanah Papua, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw yang hadir secara daring berkata bahwa masyarakat adat itu tidak bisa dipisahkan dengan tanah adatnya. Tanah ini merupakan modal satu-satunya bagi masyarakat adat untuk hidup dan berkembang.

“Inilah keunikan Papua dibandingkan dengan daerah lain. Kita juga bersyukur negara ini memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya melalui beberapa kebijakan,” kata Bupati Jayapura.

Bupati Jayapura juga berkata bahwa pihaknya telah melakukan kerja sama dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua untuk bersama mengatur administrasi pertanahan dan kepastian hukum.

“Ini menjadi bukti bahwa kita sudah terhubung dan satu pikiran dengan pemerintah pusat, dalam hal ini ialah Kementerian ATR/BPN terkait pengakuan serta hak hidup masyarakat Papua. Sudah saatnya kita bergerak,” tutup Bupati Jayapura.

Jakarta – Penatagunaan tanah merupakan hal penting dalam menyelenggarakan peruntukan dan ketersediaan tanah bagi masyarakat serta salah satu kewajiban negara dalam menguasai tanah. Oleh sebab itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Penataan Agraria, tengah menyusun rencana umum terkait penatagunaan tanah yang jelas tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Andi Tenrisau dalam Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Neraca Penatagunaan Tanah Sektoral Perkebunan secara daring dan luring bersama jajaran Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian di Hotel Ashley Jakarta, Senin (25/10/2021).

Menurutnya, kegiatan ini strategis karena bersentuhan dengan kemakmuran serta kepentingan rakyat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah ini dipastikan sebagai dasar untuk mengelola atau menggunakan tanah secara baik. Dalam pengertian ini, penggunaan tanah dilakukan secara efektif, efisien, berhasil guna, dan berdaya guna. Tentunya kalau ini dilakukan secara baik maka produktivitas pengelolaan tanah itu juga terbaik, pada akhirnya bisa memakmurkan rakyat,” ujar Andi Tenrisau.

Dirjen Penataan Agraria menyebutkan, Neraca Penatagunaan Tanah disusun secara berurutan antara lain untuk kepentingan negara; kepentingan peribadatan atau tempat-tempat ibadah; pusat-pusat kegiatan masyarakat termasuk sosial budaya; perkembangan kegiatan perkebunan, pertanian, perikanan; serta perkembangan kegiatan industri, transmigrasi, dan mineral atau pertambangan.

“Dengan melihat hal tersebut, maka jelas kegiatan ini sangat penting bahkan sangat strategis karena bersentuhan untuk kepentingan masyarakat banyak dan amanat UUD 1945,” tuturnya.

Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah, khususnya sektor perkebunan, harus berimbang antara ketersediaan tanah dan kebutuhan di sektor perkebunan.

Hal ini dilakukan dengan tiga tahapan, yakni bagaimana ketersediaan tanah di suatu wilayah untuk kegiatan kawasan tertentu, sejauh mana perubahan yang terjadi dalam periode waktu tertentu, dan terakhir berdasarkan analisa ke arah mana penggunaan tanah kita harus wujudkan.

“Dengan cara itu, kemudian harapannya semua kegiatan penyediaan tanah bisa diakomodir di semua sektor,” tegas Andi Tenrisau.

“Dengan adanya data Neraca Penatagunaan Tanah ini, kita bisa manfaatkan untuk kegiatan pengendalian penggunaan tanah. Kita tahu sekarang bahwa dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dengan Peraturan Pemerintah (PP) turunannya, kita diwajibkan untuk mengarahkan ke arah mana suatu bidang tanah itu digunakan. Ada Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), kemudian di dalamnya ada aspek pertimbangan teknis pertanahan. Nah, di situlah pentingnya data ini kita pakai. Bukan saja untuk pengarahan dalam menggunakan tanah, tetapi semua sektor memerlukan data ini,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penatagunaan Tanah, Sukiptiyah menyampaikan bahwa sektor perkebunan berkontribusi cukup signifikan dalam perekonomian dan pertumbuhan ekonomi.

“Melalui kegiatan ini, output yang diharapkan ialah adanya update penggunaan tanah perkebunan berdasarkan komoditas unggulan provinsi, update gambaran umum penguasaan/pemilikan tanah atas penggunaan tanah perkebunan, kesesuaian penggunaan tanah perkebunan terhadap Rencana Tata Ruang (RTR), serta ketersediaan tanah untuk kegiatan/investasi sektor perkebunan,” jelasnya.

Jakarta – Reforma Agraria merupakan program pemerintah yang bukan hanya ditujukan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil saat menjadi narasumber dalam Diskusi Akhir Pekan dengan tema “Reforma Agraria: Menuju Masyarakat Adil dan Makmur” yang diselenggarakan Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita secara daring, Minggu (17/10/2021).

Menteri ATR/Kepala BPN menjelaskan Reforma Agraria yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN terbagi dalam 2 (dua) komponen, yaitu penataan aset dan penataan akses. Dalam hal penataan aset, Kementerian ATR/BPN telah menggencarkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) guna mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia.

“Pak Jokowi merasakan sekali masalah kepastian hukum dalam bidang pertanahan ini. Maka dari itu, harus kita tingkatkan pendaftaran tanah. Apa yang kita lakukan, kita targetkan seluruh tanah terdaftar pada tahun 2025. Kenapa kita daftarkan? Supaya tidak ada sengketa dan masyarakat mempunyai kepastian hukum,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN.

Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil menuturkan bahwa selain memberi kepastian hukum, penataan akses juga terus ditingkatkan agar masyarakat mendapat akses ke perbankan secara formal.

“Kita ingin memberikan akses kepada masyarakat di seluruh Indonesia, terutama orang-orang kecil. Bukan hanya kepastian hukum, tapi akses kepada perbankan formal. Alhamdulillah, masyarakat menanggapi dan menerima program ini, salah satu program yang sangat diapresiasi,” tuturnya.

Selain itu, menurut Menteri ATR/Kepala BPN, penguatan koperasi dalam penataan akses sekarang ini dirasa diperlukan. Pengelolaan koperasi yang dikelola menjadi standar korporasi menjadi suatu terobosan. Dengan demikian keadilan redistribusi dalam hal penataan akses dapat lebih baik dan produktif.

“Koperasi ini harus kita berdayakan, jadi bagaimana kita mengkorporasikan koperasi. Apa maksudnya, aspek governance, manajemen, akuntabilitas dan lain-lain itu bisa dikelola sebaik korporasi. Maka tidak ada alasan koperasi tidak maju, tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil.

Selain itu, Sofyan A. Djalil berkata bahwa penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan juga menjadi fokus Kementerian ATR/BPN dalam bagian menjalankan Reforma Agraria, serta munculnya mafia tanah pun menjadi hal yang akan terus diperangi.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian ATR/BPN telah melakukan pencegahan dan juga bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia maupun Kejaksaan Agung.

“Pak Presiden sangat serius dalam hal ini karena merupakan komitmen Presiden Jokowi dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan untuk menyelesaikan konflik-konflik pertanahan, serta memerangi mafia tanah. Jika ada yang terlibat mafia tanah baik dari oknum BPN, oknum aparat penegak hukum, oknum pejabat pemerintah, dan lain-lain akan ditindak tegas,” imbuh Menteri ATR/Kepala BPN.

Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh Guru Besar Universitas Brawijaya, Rachmad Safa’at; Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), Ahmad Taufan Damanik; Ketua Ombudsman RI, M. Najih; perwakilan dari LPPSLH, Barid Hariyanto; serta Akademisi Universitas Indonesia, Rocky Gerung.

Jakarta- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan percepatan pelaksanaan reformasi agraria. Langkah terbaru yang ditempuh adalah pelaksanaan proyek percontohan (pilot projcet) percepatan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).

Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian ATR/BPN, Andi Tenrisau mengatakan, ada empat provinsi yang menjadi pilot project Redistribusi TORA.

Pertama, Sumatera Selatan (Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin) dengan luas lahan 30.306,29 hektar. Kedua, Kalimantan Timur (Kabupaten Kutai Kartanegara) dengan luas lahan 3.842,31 hektar.

Ketiga, Kalimantan Tengah (Kabupaten Pulang Pisau) dengan luas lahan 5.500,94 hektar. Keempat, Kalimantan Barat (Kabupaten Sintang) dengan luas lahan 14.310,42 hektar

“Jadi total ada 53.959,96 hektar lahan,” tutur Andi Tenrisau ditemui usai Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pilot Project Percepatan Redistribusi TORA di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Kamis, (14/10/2021).

Pemilihan lokasi dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan objek berdasarkan luasan dan keterjangkauan/aksesibilitas serta kesesuaian dengan Area of Interest (AoI) Proyek Percepatan Reforma Agraria (PPRA), dengan skema pembiayaan dari Bank Dunia.

Kata Andi, kegiatan ini dirancang dalam rangka mengatur kepemilikan tanah secara adil untuk memakmurkan masyarakat. Ini sejalan dengan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebut bahwa tanah itu dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.

“Oleh karena itu, terjemahan Pasal 33 ini bisa betul-betul diimplementasikan oleh kegiatan reforma agraria,” tutur Andi.

Lebih jauh Andi menjelaskan, output pelaksanaan pilot project ini adalah tersedianya TORA dari pelepasan kawasan hutan, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan kegiatan redistribusi tanah (penataan aset) serta pemberdayaan (penataan akses) disertai penataan penggunaan tanah dalam kerangka penataan agraria berkelanjutan.

Namun, ini tidak bisa dikerjakan Kementerian ATR sendiri, karena sifatnya lintas deprtemen, kelembagaan dan kementerian. Atas dasar itu, Kementerian ATR melakukan koordinasi dengan KLHK, khususnya Direktorat Jenderal Planologi.

Pada kesmpatan yang sama, Direketur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian LHK, Ruandha A. Sugardiman mengatakan, pihaknya sangat mendukung pilot project ini.

“Saya sangat mengapresiasi, karena ini adalah yang dtunggu oleh masyarakat, yang tidak produktif harus kita distribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Dia menambahkan, biasanya proses agraria memakan waktu yang cukup lama. Tahapannya adalah pemilik tanah mengajukan prosesnya terlebih dahulu. Namun, lewat pilot project ini, prosesnya akan menjadi cepat. Sebab, BPN yang akan mengatur semuanya.

“Kemudian didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak pilot project ini diharapkan menemukan pola yang efektif, sehingga distribusi lahan ini bisa tepat untuk masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.

Belitung Timur – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkenal sebagai negeri penghasil bijih timah terbesar nomor dua di dunia. Namun, banyaknya lahan bekas tambang di Belitung, dinilai tidak menimbulkan manfaat bagi masyarakat dalam hal pengelolaannya.

Saat ini, pemerintah tengah mendorong lahan bekas pertambangan itu menjadi lahan produktif untuk perkembangan perekonomian masyarakat. Kehadiran negara di wilayah Kepulauan Bangka Belitung menjadi suatu keharusan, terutama dalam pelaksanaan Reforma Agraria.

Surya Tjandra selaku Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), mengajak pemerintah daerah berkolaborasi melaksanakan program strategis Kementerian ATR/BPN di Kepulauan Bangka Belitung.

Hal ini disampaikan saat Rapat Paripurna Istimewa IV Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021 dengan agenda Peringatan Hari Jadi ke 150 Kota Manggar di Gedung DPRD Kabupaten Belitung Timur, Sabtu (09/10/2021).

Ketika diwawancarai, Wamen ATR/Waka BPN mengatakan bahwa salah satu keunikan dari daerah Belitung yang tidak dimiliki daerah lain, yaitu banyak lahan bekas tambang.

“Dari lahan bekas tambang yang ada di Belitung ini, sebagian ada yang bisa dirawat atau dipulihkan dan ada sebagian yang masih rusak. Nah, kita harus pikirkan bagaimana strateginya supaya bisa ada pengembangan ke depan. Jadi tidak dibiarkan telantar, tapi juga dimanfaatkan secara aman. Nanti kita akan coba eksplorasi,” ungkapnya.

Wamen ATR/Waka BPN menambahkan akan melaksanakan program Reforma Agraria kontekstual Belitung, yang cocok dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Belitung.

“Kita akan coba mencari tahu, memahami, dan melihat potensi seperti tantangannya karena ini ada logam berat ya. Jadi harus hati-hati pengelolaannya nanti seperti apa. Lingkungan yang bekas tambang ini unik. Cuma ada di belitung se-Indonesia yang modelnya begini,” ungkapnya.

Melalui kedatangannya ke Kabupaten Belitung ini, Wamen ATR/Waka BPN mengaku akan mengenal lebih jauh dan melihat apa yang bisa dikerjakan melalui Program Strategis Nasional Kementerian ATR/BPN, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Redistribusi Tanah, maupun Konsolidasi Tanah.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Belitung Timur, Burhanudin, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kehadiran Wamen ATR/Waka BPN di daerah Belitung Timur.

“Kita berterima kasih atas kehadiran Pak Wamen ATR/Waka BPN. Semoga dari kehadiran Pak Wamen, masalah pertanahan bisa kita selesaikan dengan bijak dengan berkolaborasi dengan semua pihak agar hak kepastian hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat bisa terpenuhi,” ujarnya.

Jakarta – Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) memunculkan banyak terobosan, tak terkecuali di bidang pertanahan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah ialah salah satu peraturan turunan UUCK yang menjadi fokus Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). PP tersebut mendukung pembentukan Badan Bank Tanah di Indonesia yang berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah.

Bank Tanah nantinya juga akan mendukung pemanfaatan tanah bagi kepentingan umum, sosial, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, bahkan juga Reforma Agraria. Dalam PP ini dinyatakan bahwa ketersediaan tanah untuk Reforma Agraria paling sedikit 30% dari tanah negara diperuntukkan Badan Bank Tanah.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto, mengatakan bahwa pembentukan Badan Bank Tanah terus didorong dan secara substansi sudah mencapai 90%.

Saat ini, ia berujar tengah disusun Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah bersama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM, serta para pakar praktisi hukum.

“Kita sudah membahas di internal kementerian, mungkin 90% substansinya sudah. Kita sudah edarkan juga ke beberapa kementerian/lembaga terkait. Tiga instansi sudah paraf. Tentunya mungkin paralel karena diharapkan Badan Bank Tanah ini dapat terwujud bulan Oktober ini,” kata Himawan Arief Sugoto melalui keterangan persnya, Jumat (8/10)

Ia menerangkan, Badan Bank Tanah akan dipimpin Komite Bank Tanah yang ditunjuk langsung oleh Presiden. Komite ini juga akan dibantu oleh Sekretariat Komite.

Selain itu, lanjutnya dibentuk Dewan Pengawas yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat/saran kepada Badan Pelaksana dalam menjalankan kegiatan penyelenggaraan Bank Tanah. Guna menyelenggaran tugas-tugas dalam Bank Tanah, Komite Bank Tanah menetapkan Badan Pelaksana.

“Setelah itu, kita sedang paralel menyiapkan PP permodalan yang nantinya akan mengurus. Komite akan mengusulkan ke presiden mengenai siapa saja untuk pertama kali pengurus dari Bank Tanah ini. Itu ketentuan di perpres ini, untuk pertama kalinya pengurus ditetapkan oleh komite, setelah komite ditetapkan oleh Presiden,” tutur Sekjen Kementerian ATR/BPN.

Turut hadir secara daring, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkum HAM, Benny Riyanto. Ia menyetujui bahwa latar belakang dibentuknya Badan Bank Tanah ini adalah untuk menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan yang masih marak terjadi. Ia berharap dengan pengaturan struktur dan penyelenggaraan Badan Bank Tanah dapat menjamin ketersediaan tanah, terutama untuk Reforma Agraria.

“Dapat disadari urgensi untuk penyusunan Raperpres ini. Dalam prosesnya tetap wajib harus diharmonisasi baik secara hirarki peraturan perundang-undangan, maupun secara substansinya agar tercipta suatu keselarasan, pembulatan, dan harmoni antara satu sektor dengan sektor yang lainnya. Hal ini juga untuk menghindari adanya benturan kepentingan sesama regulasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Selain itu, harmonisasi ini ditujukan untuk menjamin kepastian hukum agar Raperpres ini nanti benar-benar bisa dilaksanakan dan juga applicable,” jelas Benny Riyanto.

Adapun Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah ini, juga digelar secara luring di Hotel Royal Ambarrukmo, D.I. Yogyakarta. Hadir secara langsung, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Yagus Suyadi; Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I. Yogyakarta, Suhendro; Dosen Fakultas Hukum UGM, Oce Madril; serta jajaran Kemenkum HAM dan instansi pemerintah terkait.

Jakarta- Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, menghadiri acara Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Reforma Agraria yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Penataan Agraria secara daring, pada Selasa (06/10/2021) kemarin.

Surya Tjandra mengatakan terdapat beberapa catatan penting yang dapat dijadikan fokus dalam terlaksananya Reforma Agraria. Meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, Surya Tjandra mengatakan ada beberapa kemajuan.

Dijelaskannya bahwa Reforma Agraria pada dasarnya memiliki tujuan besar, mulai dari menciptakan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, akses sumber ekonomi, ketahanan dan kedaulatan pangan, serta kualitas lingkungan hidup.

“Rasanya bisa kita membuat lebih ambisius dan memasukan indikator-indikator yang lebih konkret dalam pedoman ini,” ujarnya melalui keterangan resminya di Jakarta, Kamis (7/10)

Guna mewujudkan tujuan besar Reforma Agraria tersebut, Surya Tjandra menjelaskan terdapat catatan jika peran pemerintah daerah sangat strategis karena merupakan sektor yang esensial dalam program Reforma Agraria.

“Dalam hal ini, peran gubernur, bupati, wali Kota (pemerintah daerah) akan jadi sangat signifikan karena mereka yang mengetahui apa yang dibutuhkan sehingga mereka semua harus terlibat. Juga Reforma Agraria pun menjadi menarik untuk daerah karena dapat menjawab kebutuhan, serta mimpi dari Kepala Daerah dan juga harapan dari pembangunan di daerah,” ujarnya.

Selain itu, pedoman ini diharapkan akan lebih mengelaborasi aspek penyelesaian konflik agraria, seiring dengan disusunnya rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang pencegahan kasus pertanahan. Melalui segi output Wamen ATR/Waka BPN juga memberikan masukan untuk bersama-sama dapat menetapkan output yang progresif.

“Misalnya percetakan sawah berapa yang kita targetkan suatu hari nanti, tidak hanya berbicara angka. Namun juga dampak langsung yang dapat dirasakan masyarakat,” ungkapnya.

Terakhir, Surya Tjandra juga menuturkan harapannya jika program Reforma Agraria tetap dapat dilanjutkan meskipun sudah tidak lagi sebagai Program Strategis Nasional (PSN).

“Bagaimana nanti kita mengukur keberhasilannya setelah tahun 2024, barangkali dalam pedoman ini bisa sekalian memberikan perspektif yang lebih mendalam sehingga Reforma Agraria tetap dapat berjalan meskipun sudah tidak lagi sebagai PSN,” ungkapnya.

Kotawaringin Timur – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra melakukan kunjungan ke Desa Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada Selasa (05/10/2021). Kunjungan kerja kali ini dalam rangka meninjau panen raya Kampung Reforma Agraria dan penyerahan sertipikat redistribusi tanah hasil pelepasan kawasan hutan di Desa Hanaut, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan hasil survei awal tahun 2021 oleh Kantor Pertanahan Kab. Kotawaringin Timur, Desa Hanaut mempunyai potensi dalam hal pertanian, khususnya tanaman padi, kopi, dan rotan. Untuk itu, Desa Hanaut ditetapkan sebagai Kampung Reforma Agraria. Hal ini juga didukung oleh Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur dengan dikukuhkannya kawasan hutan sehingga batas antara kawasan hutan dan non hutan jelas bahwa sebagian areal Desa Hanaut menjadi wilayah Areal Penggunaan Lainnya (APL).

Wamen ATR/Waka BPN, Surya Tjandra, mengapresiasi pengukuhan kawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, yang mana ini merupakan pertama kali terjadi. Ia berkata bahwa dukungan dari pemerintah daerah ini menjadi sangat penting terutama dalam hal mempercepat proses redistribusi tanah.

Surya Tjandra juga berkata bahwa tugas dari Kementerian ATR/BPN saat ini, tak hanya dalam urusan legalisasi aset semata. Namun juga dalam wujud penataan aksesnya.

“Sertipikat tanah itu penting agar masyarakat punya kepastian hak untuk menjaga tanahnya. Selain itu, BPN juga mulai ke dalam proses bagaimana pemberdayaannya agar membuktikan bahwa legalisasi aset yang ada juga dapat masuk ke arah meningkatkan taraf hidup masyarakat penerima sertipikat tanah,” jelasnya.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah, Elijas Tjahyadi berkata bahwa ini merupakan kolaborasi yang sangat luar biasa dari Kementerian ATR/BPN melalui kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dengan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan adanya panen raya dan penyerahan sertipikat redistribusi tanah di Desa Hanaut.

“Ini juga kerja kolaboratif Kantor Pertanahan dengan pemda, serta dinas terkait seperti Dinas Perindustrian dan Dinas Pertanian,” terangnya.

Direktur Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat, Andry Novijandri, berkata bahwa dalam rencana strategis Kementerian ATR/BPN mendapat tugas tidak hanya melakukan sertipikasi tanah. Namun juga bagaimana tanah-tanah yang berhasil diredistribusikan punya pertanggungjawaban lebih baik lagi.

“Setelah dilepaskan ya saatnya tanah itu dimanfaatkan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap kesejahteraan masyarakat. Terima kasih untuk semua pihak mulai dari Kantor Pertanahan Kab. Kotawaringin Timur dan Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini,” jelasnya.

Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor berkata bahwa pengelolaan pertanahan yang optimal, arif, dan bijaksana akan mewujudkan kemakmuran masyarakat. Harapannya adanya Reforma Agraria ini, bertujuan untuk penataan dan pengelolaan kembali kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan.

“Hari ini setelah kita menyaksikan panen raya di Desa Hanaut, akan kita bagikan 5 buah sertipikat redistribusi tanah sebanyak 5 buah secara simbolis dari total 112 sertipikat di tahun 2021 ini,” ungkapnya.

Kepala Kantor Pertanahan Kotawaringin Timur, Jhonsen Ginting, menjelaskan bahwa pihaknya melakukan survei terkait potensi Desa Hanaut dan didapat 3 potensi, khususnya dalam hal pertanian, yaitu tanaman padi, kopi, dan rotan. Ia juga berkata bahwa pihaknya membantu dalam hal penataan akses, yaitu pendampingan dalam bentuk penyuluhan.

“Kami bekerja sama dengan dinas pertanian, juga bekerja sama dengan dinas perindustrian terkait peningkatan nilai jual Kopi Desa Hanaut,” tutur Jhonsen Ginting.

Jhonsen Ginting juga menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan penataan aset di kawasan Desa Hanaut pada tahun 2019 sebanyak 450 bidang dalam bentuk redistribusi objek tanah Reforma Agraria. Sementara pada tahun ini, dilakukan legalisasi aset hasil redistribusi tanah sebanyak 112 bidang.

“Dalam kegiatan ini, juga terdapat bantuan dari Dinas Pertanian dalam bentuk bibit jeruk dan durian, juga ada terpal kolam ikan. Selain itu juga ada bentuk CSR (Corporate Social Responsibility-red) dari Perusahaan Best Group berupa mesin roaster kopi dan traktor dari PT Karya Makmur Abadi,” tutupnya.