Menurut Prabowo, sejumlah investor mengeluhkan proses pengurusan izin usaha di Indonesia yang bisa memakan waktu hingga satu sampai dua tahun. Kondisi tersebut dinilai jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lain yang mampu menerbitkan izin investasi hanya dalam hitungan minggu.

“Mereka ingin bekerja, mereka ingin investasi, tetapi kadang-kadang harus menunggu izin satu tahun sampai dua tahun. Sementara di negara lain dua minggu sudah selesai,” ujar Prabowo dalam sambutannya.

Pernyataan itu disampaikan di hadapan pejabat pemerintah, aparat penegak hukum, serta jajaran kementerian dan lembaga yang hadir dalam agenda penyerahan hasil denda administratif dari Satgas PKH. Prabowo menegaskan bahwa persoalan lambatnya perizinan harus segera dibenahi karena dapat memengaruhi daya saing Indonesia di mata investor global.

Ia menilai Indonesia perlu belajar dari sejumlah negara tetangga yang dinilai mampu memberikan kepastian hukum dan pelayanan investasi secara cepat tanpa mengorbankan pengawasan terhadap pelaku usaha. Menurutnya, penyederhanaan regulasi menjadi langkah penting agar Indonesia tidak kalah bersaing dalam memperebutkan arus investasi internasional.

Prabowo juga menyinggung kecenderungan munculnya regulasi-regulasi baru yang justru memperpanjang rantai birokrasi. Ia mengatakan banyak aturan yang pada akhirnya menimbulkan celah praktik tidak sehat dalam proses perizinan.

“Kalau negara lain bisa dua minggu, kenapa kita bisa sampai dua tahun? Regulasi harus disederhanakan. Terus terang saja saya sampaikan, sering kali regulasi muncul karena ada peluang-peluang tertentu,” kata Prabowo.

]]> https://eranasional.com/101698/imbas-keluhan-investor-meningkat-prabowo-minta-sistem-perizinan-dipermudah/feed 0 Agung Nugroho https://daerah.eranasional.com/98842/pemkot-dan-dprd-pekalongan-godok-raperda-penanganan-sosial-anti-narkoba https://daerah.eranasional.com/98842/pemkot-dan-dprd-pekalongan-godok-raperda-penanganan-sosial-anti-narkoba#respond Thu, 12 Feb 2026 01:06:56 +0000 https://daerah.eranasional.com/98842/pemkot-dan-dprd-pekalongan-godok-raperda-penanganan-sosial-anti-narkoba Pekalongan, ERANASIONAL.COM – Pemerintah Kota Pekalongan resmi menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan DPRD dalam membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif tahun 2026.

Fokus utama regulasi ini adalah penanganan pengemis dan gelandangan secara manusiawi serta penguatan pemberantasan narkotika di Kota Batik.

Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab, memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif DPRD yang dinilai responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa pemerintah kota berkomitmen membahas aturan ini secara konstruktif agar menghasilkan kebijakan yang aplikatif dan tepat sasaran.

“Kami siap bersinergi agar regulasi ini benar-benar memberikan perlindungan nyata dan mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan,” ujarnya dalam Rapat Paripurna di Gedung Diklat, Rabu (11/2/2026).

Terkait penanganan pengemis dan gelandangan, Balgis menekankan pentingnya pendekatan yang manusiawi.

“Tindakan di lapangan tidak boleh hanya sebatas penertiban, tetapi harus mencakup pembinaan dan rehabilitasi agar mereka bisa kembali hidup mandiri,” tuturnya.

Sementara untuk Raperda Narkotika, ia menilai penguatan regulasi sangat krusial demi melindungi masa depan generasi muda.

Di sisi legislatif, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Pekalongan, Aminuddin, menjelaskan bahwa pengajuan dua Raperda ini merupakan jawaban atas persoalan nyata di tengah masyarakat.

“Dua Raperda ini lahir bukan sekadar pemenuhan agenda legislasi tahunan, melainkan solusi atas tantangan kemiskinan, kesejahteraan sosial, hingga ancaman narkotika yang semakin kompleks,” tegas Aminuddin.

DPRD mendorong agar melalui regulasi baru ini, Pemerintah Daerah memiliki landasan hukum yang kuat untuk melakukan pembinaan terpadu dan koordinasi lintas sektor.

Aminuddin berharap perubahan Perda Nomor 33 Tahun 2021 tentang narkotika juga dapat disinergikan dengan kebijakan nasional agar upaya pencegahan di Kota Pekalongan berjalan lebih efektif dan komprehensif. (em-aha)

Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftahudin saat ditemui di Hotel Santika usai kegiatan mengatakan, regulasi yang ada yaitu UU Pilkada, PKPU dan Perwal, sehingga diperlukan pemahaman bersama dan pencegahan pelanggaran pemilu.

“Kerawanan yang sering terjadi saat Pilkada di Kota Pekalongan, yaitu konflik antar peserta atau sengketa, politik uang dan penyalahgunaan kewenangan,” kata Ketua Bawaslu, Selasa, 24 September 2024.

Lanjut Miftah, serta pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang keliru, seperti baliho yang saling menutupi calon peserta Pilkada yang bisa menyebabkan perseteruan antar kubu.

“Kami berharap, regulasi yang ada bisa dipahami bersama. Para stakeholder bisa menyampaikan dan menginstruksikan semuan jajarannya, supaya bisa mengacu dan mematuhi regulasi tahapan kampanye,” ujarnya.

Pada kesempatan kegiatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Bawaslu dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekalongan terkait netralitas ASN.

“BKPSDM sebagai pemangku kebijakan ASN memiliki peran penting dalam menjaga netralitas ASN selama pemilu berlangsung,” kata Miftah.

Ia menambahkan, setelah penandatanganan, pihaknya langsung mengadakan rapat internal dengan BKPSDM. Koordinasi ini penting, karena Bawaslu telah mengidentifikasi potensi pelanggaran netralitas ASN yang mungkin terjadi selama tahapan kampanye.

Turut hadir pada kegiatan rakor teresebut diantaranya Kejaksaan, Kepolisian, TNI, OPD terkait, dan naradamping pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan. (em-aha)