Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Regulasi ini menegaskan klasifikasi rekening keuangan berdasarkan besaran saldo atau nilai yang dimiliki wajib pajak.

Dalam beleid tersebut disebutkan bahwa rekening bernilai tinggi secara khusus merujuk pada rekening milik individu.

“Rekening Keuangan Bernilai Tinggi adalah Rekening Keuangan Lama yang dipegang oleh Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi dengan agregat saldo atau nilai sebesar lebih dari 1 juta dolar AS,” demikian bunyi Pasal 1 angka 48 PMK 108 Tahun 2025, dikutip Senin (5/1/2026).

Rekening Bank Wajib Dilaporkan ke Otoritas Pajak

PMK 108/2025 juga menegaskan bahwa rekening bank secara eksplisit masuk dalam kategori rekening keuangan yang wajib dilaporkan. Dalam hal ini, bank diposisikan sebagai lembaga keuangan yang mengelola rekening simpanan milik masyarakat dan berkewajiban menyampaikan informasi tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

“Rekening Keuangan adalah rekening yang dikelola oleh Lembaga Keuangan dan PJAK Pelapor CARF yang meliputi rekening simpanan bagi lembaga simpanan baik bank maupun lembaga selain bank,” sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 44 huruf a PMK 108 Tahun 2025.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat transparansi keuangan serta mencegah praktik penghindaran pajak melalui penyimpanan aset dalam rekening bernilai besar.

Selain menetapkan kategori rekening bernilai tinggi, PMK 108/2025 juga mengatur pengecualian kewajiban pelaporan bagi rekening dengan saldo relatif kecil. Rekening yang nilainya berada di bawah ambang batas tertentu tidak diwajibkan untuk dilaporkan oleh lembaga keuangan.

“Dikecualikan dari Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan, rekening dengan agregat saldo atau nilai yang tidak melebihi 250 ribu dolar AS,” bunyi Pasal 9 ayat (7) PMK 108 Tahun 2025.

Pengecualian ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan administratif bagi pemilik rekening kecil serta menjaga efisiensi sistem pelaporan keuangan.

Dalam aturan tersebut, pemerintah juga menetapkan mekanisme penentuan nilai saldo rekening. Penilaian dilakukan berdasarkan posisi nilai pada tanggal yang telah ditentukan dan menjadi acuan resmi bagi lembaga keuangan dalam menyusun laporan pajak.

“Lembaga Keuangan Pelapor CRS melakukan konversi nilai mata uang yang berlaku pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember setiap tahun,” sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (5) PMK 108 Tahun 2025.

Ketentuan ini memastikan keseragaman standar penilaian dan menghindari perbedaan interpretasi dalam pelaporan informasi keuangan lintas tahun.

Dengan diberlakukannya PMK 108 Tahun 2025, pemerintah berharap sistem pengawasan pajak semakin efektif, khususnya terhadap wajib pajak dengan kapasitas ekonomi besar. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalam pertukaran informasi keuangan internasional dan upaya meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela.

Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bukan bentuk penyitaan dana, melainkan mekanisme pengawasan dan pelaporan untuk memastikan kewajiban perpajakan dijalankan sesuai ketentuan.

Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Ferdy Saragih menjelaskan penyitaan itu dilakukan usai pihaknya menelusuri laporan PPATK terkait rekening mencurigakan.

Hasilnya, kata dia, didapati total 811 rekening yang terkait dengan perjudian online. Sebanyak 576 rekening dibekukan dengan nominal Rp63,7 miliar dan sebanyak 235 rekening disita senilai Rp90,6 miliar.

“Total dana yang dibekukan dan disita mencapai Rp 154,3 miliar,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (26/8).

Ia menambahkan saat ini penyidik masih menelusuri aset-aset yang terindikasi dengan judi online bersama PPATK sesuai mekanisme penyidikan Perma No.1/2013.

“Penindakan terhadap rekening-rekening terkait judi online akan terus kami lakukan secara berkelanjutan,” tuturnya.

Sebelumnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut total perputaran uang transaksi judi online (Judol) selama periode Januari hingga Maret 2025 mencapai Rp47 triliun.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklaim perputaran uang terkait Judol selama kuartal pertama 2025 itu jauh menurun dari periode yang sama pada 2024 yang mencapai Rp90 triliun.

“Sudah lebih dari 28 juta rekening kami buka kembali yang sebelumnya kami hentikan sementara,” ujarnya saat dikutip dari Media Indonesia, Kamis (31/7/2025)

PPATK meminta pihak perbankan untuk segera melakukan verifikasi data nasabah serta memastikan keabsahan dan kepemilikan rekening sebelum diaktifkan kembali.

Proses pengkinian data nasabah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari potensi kerugian bagi nasabah yang sah.

“Pembukaan rekening dilakukan setelah diteliti keabsahan kepemilikannya. Pengkinian data dan pengamanan juga telah dilakukan. Nasabah kini sudah bisa kembali menggunakan rekeningnya,” ucap Ivan.

Pernyataan ini mereka sampaikan melalui akun Instagram @ppatk_indonesia rekening yang akan diblokir adalah yang tidak aktif digunakan untuk transaksi selama minimal 3 bulan.

Dalam penjelasan mereka, PPATK menyebut pemblokiran dilakukan karena selama ini banyak rekening dormant disalahgunakan, termasuk untuk pencucian uang.

“Untuk melindungi masyarakat dan sistem keuangan, PPATK menghentikan sementara transaksi pada sejumlah rekening dormant, sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010,” kata mereka, Jumat (25/7/2025) lalu.

Mereka menjamin pemblokiran tidak akan membuat dana nasabah hilang.

“Tindakan ini juga menjadi pemberitahuan bagi nasabah, ahli waris, atau perusahaan bahwa rekening tersebut masih tercatat aktif, meskipun lama tidak digunakan. Langkah ini diambil demi menjaga integritas dan keamanan sistem keuangan Indonesia,” kata mereka.

Lalu bagaimana jika pemilik rekening tak terima dengan pemblokiran?

Masyarakat atau nasabah yang tak terima alias keberatan dengan pemblokiran rekening yang dilakukan PPATK bisa mengajukan keberatan.

Keberatan bisa diajukan dengan mengisi formulir di tautan bit.ly/FormHensem.

Setelah mengisi formulir, nasabah diminta menunggu proses review dan pendalaman dari pihak bank dan PPATK

Total waktu yang diperlukan untuk proses review dan pendalaman bank dan PPATK mencapai 5 hari kerja dan dapat diperpanjang 15 hari bergantung kelengkapan data.

Kalau review dan pendalaman menunjukkan tidak ada masalah, rekening akan dibuka lagi. Nasabah bisa mengecek sendiri rekening mereka lewat mobile banking, ATM atau langsung ke bank.

Anggota Dewan Komisioner OJK Dian Ediana Rae meminta bank untuk menutup rekening lain yang memiliki kesamaan data dengan nomor induk kependudukan (NIK) para pelaku. Lembaga jasa keuangan diminta menerapkan enhanced due diligence (EDD) untuk mengantisipasi penyalahgunaan rekening yang tampak normal namun dipakai dalam kegiatan ilegal.

“OJK meminta bank untuk memantau rekening normal agar tidak digunakan untuk kejahatan keuangan dan meningkatkan efektivitas dalam penanganan jual beli rekening,” kata Dian, Selasa (8/7/2025)

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK itu juga meminta bank-bank segera melaporkan rekening mencurigakan sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). Laporan disampaikan ke PPATK.

Tak hanya itu, OJK juga mendorong analisis aliran dana (fund flow) dan patroli siber terhadap penyalahgunaan rekening. Penggunaan logo bank di dunia maya yang kerap disalahgunakan juga diminta ditindak.

Guna memperkuat respons terhadap ancaman siber dan kejahatan digital, OJK juga tengah membentuk satuan tugas (task force) penanganan insiden siber. Hal itu dilakukan agar respons terhadap sejumlah permasalahan bisa dilakukan dengan cepat dan terkoordinasi.

“Berdasarkan Analisis dan pemeriksaan PPATK diketahui, bahwa pada tahun 2024 terdapat lebih dari 28.000 rekening yang berasal dari jual beli rekening yang digunakan untuk deposit perjudian online,” tulis keterangan PPATK, Minggu (18/5/2026).

“Di samping perjudian online juga diketahui penggunaan rekening orang lain yang masif digunakan untuk penampungan hasil tindak pidana penipuan, perdagangan narkotika dan tindak pidana lainnya,” imbuh dia.

Menurut PPATK, salah satu rekening yang berpotensi disalahgunakan adalah rekening yang tidak digunakan dalam kurun waktu tertentu atau rekening yang tidak memiliki aktivitas transaksi yang disebut rekening dormant. Rekening ini kerap dimanfaatkan pelaku tindak pidana.

Hal tersebut berdasarkan data dari laporan hasil analisis (LHA) Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Total rekening yang sudah ditindaklanjuti oleh Bareskrim Polri sejumlah 865 rekening dengan nilai sekitar Rp194,7 miliar,” kata Wahyu Widada dala konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (2/2025)

Wahyu memerinci Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menerima delapan LHA PPATK. Sedangkan, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menerima 39 laporan informasi.

“Di mana terdapat 5.885 rekening terkait dengan judi online dengan nilai sekitar Rp224 miliar. Ini yang sudah dilakukan penghentian sementara oleh teman-teman dan sahabat-sahabat kita dari PPATK,” terang dia.

Penyitaan ini dilakukan berdasarkan laporan hasil analisa (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada penyidik.

“Dirtipidsiber melakukan penyitaan uang senilai Rp61 Miliar dari 164 rekening yang terkait judi online,” kata Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji dalam keterangan tertulis, Jumat (2/5/2025).

Himawan mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman. Khususnya, menelusuri kasus judi online tersebut.

“Sisa rekening lainnya masih dalam pemblokiran dan penghentian sementara dari PPATK,” ungkap Himawan.

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebit ada 5.000 rekening jaringan judol dibekukan sejak Februari 2025. Nilainya mencapai Rp600 miliar.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memblokir rekening senilai Rp 76,2 miliar terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe.

“KPK sudah memblokir rekening senilai Rp76,2 miliar,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Rabu (11/1).

Firli menambahkan, penyidik KPK telah melakukan penyitaan aset milik Lukas dengan nilai sekitar Rp 4,5 miliar. Penyitaan itu dilakukan setelah tim KPK melakukan penggeledahan di enam lokasi di Papua, Jakarta, Sukabumi, Bogor, Tangerang, Batam.

Aset yang disita penyidik KPK berupa perhiasan emas, emas batangan hingga kendaraan mewah. Selain itu, tim penyidik sampai saat ini telah memeriksa 76 saksi dalam penyidikan kasus politikus Partai Demokrat tersebut.

Diketahui dalam perkara ini, Lukas diduga menerima suap Rp 1 miliar dari Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka terkait proyek infrastruktur di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Rijatono juga sudah ditahan KPK.

Lukas resmi ditahan KPK terhitung mulai hari ini hingga 30 Januari 2023 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

Namun, meski menjadi tahanan KPK, Lukas Enembe tidak langsung dijebloskan ke Rutan. KPK membantarkan penahanan terhadap Lukas, mengingat kondisi kesehatannya yang mengharuskannya menjalani perawatan medis. Lukas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).