Peristiwa HAM yang paling tersorot baru-baru ini adalah yang dialami oleh masyarakat di Pulau Rempang, Batam, Kepulaun Riau hingga sekarang.

Menurut Mafirion ada tiga warga asli Rempang Siti Hawa (67 tahun) alias Nek Awe beserta dua warga lainnya Abu Bakar alias Pak Aceh (54 tahun) dan Sani Rio (37 tahun) ditetapkan tersangka, cuma karena mempertahankan tanah kelahirannya.

“Saya tidak melihat apa yang dilakukan oleh Kementerian HAM terhadap kasus Rempang. Berapa orang yang ditangkap? Berapa yang ditersangkakan? Nenek-nenek umur 67 tahun hari ini ditersangkakan,” kata Mafirion saat rapat kerja Komisi XIII DPR RI dengan Kementerian HAM, di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Pria kelahiran Pulau Kijang, Reteh, Inhil itu menekankan menteri yang berlatar belakang aktivis sekaligus pegiat HAM itu untuk melihat suatu peristiwa dengan logika akal sehat.

“Pernah gak kita membayangkan kalau kampung kita, kampung di mana kita tinggal bertahun-tahun secara turun temurun, datang orang hari ini suruh kita pindah apa itu bisa kita terima secara akal sehat? Saya mau Pak Menteri coba kembalilah kepada harkat jati diri yang sebenarnya,” ucap anggota DPR RI dapil Riau II.

Lebih lanjut, banyak pelanggaran HAM itu dibiayai oleh negara dengan dalih pembangunan program strategis nasional (PSN) yang dibentengi oleh aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Namun lagi-lagi rakyat menjadi korban.

“Hari ini, pelanggaran HAM itu dibiayai sama APBN. Ada 36 kasus polisi di belakangnya, 30 kasus pemerintah daerah, 48 kasus TNI. Rempang dipindahkan, bangun rumahnya dari APBN, yang datang ke situ aparat pemerintah,” jelasnya.

Mantan Jurnalis ini juga mengatakan bukan tidak mendukung program pemerintah atau PSN, namun ia tidak suka ketidakadilan pemerintah terhadap rakyat kecil dengan alasan PSN. Karena bagi dia pembangunan itu pada hakikatnya untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat bukan kesengsaraan.

“Tapi kita harus ingat dalam lima tahun 2019-2023 ada 101 orang yang luka, 248 orang ditangkap, dan 64 orang mengalami korban psikologis akibat PSN. Memindahkan orang satu pulau yang luasnya 17.000 kilometer lalu seluruhnya disuruh pindah itu pembangunan apa namanya itu? PSN apa namanya?,” ujarnya.

Tambah Mafirion, sepanjang 5 tahun terakhir ratusan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat dan rentetan peristiwa itu terus bertambah.

Dalam hal tersebut, Ansar meminta Wali Kota Batam untuk bertanggung jawab apa yang sudah di sampaikan.

“Kalau informasi yang tak pasti dan tak jelas jangan disampaikan. Beliau (Muhammad Rudi) berbicara musti tanggung jawab,” Kata Ansar di Batam, Rabu (2/11/2023).

Ansar menyebut informasi terkait dalang kerusuhan itu telah beberapa kali disampaikan Wali Kota Batam ke dirinya.

Namun saat ditanyakan detailnya, Ansar menyebut Rudi menolak untuk membukanya.

“Saya kira Wali Kota Batam sudah beberapa kali bicara kepada saya. Tapi Saya tanya siapa, Beliau tidak berani sampaikan,” ujarnya.

Ansar menyebut situasi Pulau Rempang, Batam, saat ini sudah kondusif. Ia menyebut, isu yang disampaikan Rudi ke publik itu kurang bijak.

“Jangan lempar bola panas. Jangan ketidakmampuan kita mengatasi sesuatu melempar ke pihak lain, saya kira itu tidak bijak. Tidak usah buat opini dan freaming yang membuat ricuh, saya kira kita lebih dewasa memimpin lebih bagus, selesaikan ini. Karena investasi penting buat kita,” sebutnya.

Ansar meminta Rudi yang juga Kepala BP Batam agar fokus menyelesaikan permasalahan di Rempang. Ia menyebut pemerintah provinsi siap membantu jika dibutuhkan.

“Sudah, bagaimana fokus aja BP Batam melanjutkan ini agar selesai dengan baik. Masyarakat juga harus ditangani dengan baik kan kewenangan sepenuhnya ada di BP Batam,” ujarnya.

“Dari awal sudah disampaikan kita mendukung, kalau dibutuhkan dan diperlukan kita siap dorong serta membantu,” ujarnya.

Pernyataan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menuding Pemprov Kepri sebagai dalang kerusuhan Demo Rempang, Batam pada 11 September itu disampaikan saat membuka kegiatan Pelatihan Digital IKM dan UKM di Harmoni One, Batam Center, Senin (30/10). Dalam sambutannya itu Rudi menyebut ada oknum pemprov Kepri yang menyuruh warga.

Dalam sambutannya itu Rudi menyebut akan menyampaikan siapa dalang kerusuhan tersebut usai puluhan pendemo yang masih ditahan itu telah dibebaskan polisi. Namu dalam sambutan itu Rudi hanya menyebut pemprov Kepri sebagai dalang dan belum mengungkapkan siapa orang di balik. (*) kerusuhan itu.

JAKARTA, Eranasional – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Perjuangan angkat suara terkait konflik agraria di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Konflik agraia itu melibatkan warga dengan Badan Pengusaha (BP) Batam.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto meminta agar masalah tersebut diselesaikan dengan baik.

Semua harus diserahkan ke pemerintah, namun dia mengingatkan agar kasus tersebut tidak mengorbankan masyarakat.

“Kita percayakan ke pemerintah. Intinya tidak boleh mengorbankan masyarakat,”tegas Hasto di Kantor DPP PDIP, Selasa (19/9/2023).

Menurut Hasto, pengelolaan negara, termasuk investasi di dalamnya harus tetap berpijak pada keadilan dan keseteraan.