JAKARTA, Eranasional.com –Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo irit bicara kala menanggapi kabar kocok ulang menteri alias reshuffle kabinet Jokowi. PDIP sempat mengusulkan agar Syahrul dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dievaluasi kinerjanya.

Syahrul Yasin Limpo menyebut reshuffle merupakan urusan Presiden Jokowi dan dirinya berfokus mengerjakan programnya di Kementerian Pertanian.

“Ah, itu kan urusannya Presiden. Saya cuma kerja,” kata Syahrul di Gedung DPR, Senin (16/1/2023).

Usai mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024, desakan terhadap Partai NasDem untuk menarik diri dari koalisi pendukung Jokowi meruak. Salah satu desakan berasal dari partai pengusung Jokowi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Beberapa waktu lalu, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengusulkan agar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dievaluasi. Djarot menyebut usulan ini tidak hanya didasarkan pada kinerjanya.

Menurut dia, asal partai menteri tersebut juga mempengaruhi usulan reshuffle alias kocok ulang menteri. Adapun Syahrul dan Siti merupakan kader Partai NasDem.

“Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya mengundurkan diri,” kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2023).

Dia menilai menteri NasDem tersebut agak tidak cocok dengan kebijakan Jokowi. Di sisi lain, NasDem mengusung Anies yang dinilai sebagai sosok antitesa Jokowi.

“Itu lebih gentle (mengundurkan diri). Sebab rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan pak Jokowi, termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi,” kata dia.

Selain itu, berkaca dari kinerja dan kesolidan kabinet, Djarot menilai dalam jangka waktu tertentu Jokowi pasti segera melakukan reshuffle. Dia mengatakan mitra kerjanya di Komisi IV, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian LHK belum mampu membantu Presiden.

Djarot mencontohkan kinerja Menteri Syahrul yang belum membawa Indonesia swasembada pangan. Alih-alih berdikari, dia menyebut harga beras naik. Ditambah lagi, beras impor juga baru datang sebanyak 500.000 ton.

“Ada beberapa alasan kenapa Menteri Pertanian dan LHK perlu dievaluasi, juga terkait dengan Partai NasDem yang sudah mendahului mendeklarasikan capresnya,” ujarnya.