Hal ini ditegaskan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Da menjelaskan reshuffle kabinet yang sebelumnya disebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bukan soal kabinet menteri, melainkan di internal Partai Golkar.

“Enggak ada reshuffle. Itu reshuffle Pak Bahlil, di kepengurusan Partai Golkar. Bukan enggak ada, sama sekali nggak ada,” kata Pras kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Sebelumnya, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia meminta Kader Golkar sekaligus Menteri UMKM Maman Abdurrahman bersabar lantaran dalam waktu dekat akan ada perombakan kepengurusan partai.

Bahlil mengatakan reshuffle kepengurusan Partai Golkar mirip dengan reshuffle Kabinet Merah Putih yang tidak harus menunggu 1 tahun masa kerja.

“Pak Maman saya sudah dapat memahami aspirasinya, entar Pak Maman sebentar lagi ada reshuffle nanti. Reshuffle kepengurusan Partai Golkar itu sama dengan reshuffle kabinet tidak mesti menunggu 1 tahun atau 2 tahun,” kata Bahlil dalam sambutan halal bi halal Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu (16/4/2025) malam.

Bahlil mengatakan reshuffle kepengurusan Partai Golkar bisa saja langsung dilakukan jika ada kader yang dianggap tidak cocok dengan jabatan yang diemban.

Untuk itu dia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kans melakukan kocok ulang atau reshuffle Kabinet Merah Putih.

Dasco yakin Prabowo telah memiliki penilaian terhadap para pembantunya berdasarkan kinerja yang telah diperlihatkan selama 100 hari masa kerja.

“Presiden yang mempunyai hak prerogatif kita serahkan kepada presiden untuk kemudian setelah 100 hari ini apakah kemudian melakukan evaluasi atau kemudian membuat langkah-langkah perbaikan di internal,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Lebih lanjut, Dasco menyebut Prabowo yang paling paham terkait kinerja para menteri Kabinet Merah Putih selama 100 hari pertama kerja.

Hal tersebut diungkap oleh Tenaga Ahli Utama Kantoe Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 2 Agustus 2024 siang.

“Tadi ada Pak Bahlil, tapi waktu pendek, orang Korea ada di sini,” kata Ngabalin dikutip dari Kompas TV.

“Bahlil sama presiden masih ada di dalam,” tambah Ngabalin.

Namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari Jokowi terkait pemanggilan Bahlil Lahadalia.

Diketahui, sebelumnya santer terdengar Presiden Jokowi akan mereshuffle Arifin Tasrif dari jabatan Menteri ESDM.

Menurut kabar yang beredar, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia disebut-sebut akan menjadi penggantinya.

Meski demikian, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membantah kabar bahwa Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle terhadap Arifin Tasrif yang kini menjabat sebagai Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Enggak ada reshuffle, enggak ada,” ucap Pratikno, Kamis 1 Agustus 2024.

Kata Pratikno, reshuffle kabinet memang menjadi hak prerogatif presiden. Namun hingga kini, keppres hingga jadwal pelantikan untuk nama menteri baru belum ada.

“Reshuffle itu kan, keputusan Bapak Presiden. Yang kedua, keppresnya yang mengetikkan di sini. Kemudian pelantikannya yang ngurus juga sini ya, Kementerian Sekretariat Negara. Wong saya aja nggak tahu, nggak ada, artinya ga ada reshuffle,”pungkasnya. []

“Wah, saya belum tahu itu (reshuffle),” kata Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Airlangga juga mengaku belum memperoleh undangan resmi adanya pelantikan menteri di Istana Negara.

“Belum ada undangannya juga,” ujarnya pula.

Sebelumnya, muncul kabar penggantian menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM), yakni Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang dikabarkan akan menggantikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Adapun Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana telah membantah adanya isu Presiden Jokowi akan melantik sejumlah menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu dekat.

“Tidak ada agenda pelantikan menteri baru di IKN seperti isu-isu yang beredar,” kata Ari dalam pesan tertulis kepada media yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ia kembali menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada rencana agenda perombakan (reshuffle) kabinet.

“Tidak betul. Sampai saat ini belum ada rencana/agenda reshuffle kabinet,” kata Ari.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan umumkan reshuffle kabinet, Rabu 25 Oktober 2023 besok.

Hal itu disampaikan koordinator staf khusus presiden Ari Dwipayana.

Kata dia, ada reshuffle kabinet besok, namun dia tidak merinci siapa-siapa menteri yang diganti.

“Besok memang direncanakan ada pelantikan pejabat di Istana Negara. Mengenai siapa yang dilantik dan dalam posisi apa, nanti saya akan update lagi,” kata Ari, Selasa, 24 Oktober 2023.

Reshuffle kabinet berhembus kencang setelah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dipanggil Jokowi ke istana, Senin 23 Oktober 2023.

Pertemuan keduanya digelar tertutup, bahkan AHY masuk melalui pintu yang tidak bisa diakses wartawan.

Jokowi membenarkan pertemuan itu, dia mengaku hanya membicarakan hal-hal yang biasa saja bersama AHY.

“Hal-hal yang biasa saja. Kita bicarakan ketemu dengan partai,” ucap Jokowi.

Saat ditanya apakan Partai demokrat masuk kabinet, Jokowi hanya tersenyum dan mengganguk.

“Mungkin reshuffle Minggu ini. Baru disiapkan. Pos yang terdampak reshuffle menteri pertanian,”jelasnya. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Pertanian (Mentan) pekan ini.

Selain itu, Jokowi juga disebut akan melakukan reshuffle kabinet. Menanggapi itu, Jokowi membenarkan.

“Lagi dipersiapkan,” kata Jokowi di Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2023).

Dia menyebut, posisi Mentan adalah salah satu yang akan diganti. Namun, dia tidak memberitahu siapa sosok yang akan menjadi Mentan baru.

Meski begitu, Jokowi mengangguk sambil tersenyum saat ditanya soal kabar Partai Demokrat akan bergabung dalam kabinet pemerintahannya.

Sinyal AHY jadi Mentan

Ketua Umum Partai Demokrat, AHY disebut-sebut bakal menjadi Menteri Pertanian (Mentan). Hal itu diperkuat dengan kedatangan AHY ke Istana Merdeka, Senin (23/10) malam.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Rumor berkembang, Jokowi akan menempatkan kader Demokrat sebagai Menteri Pertanian (Mentan) menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang tengah bermasalah dengan kasus dugaan korupsi.

Rumor ini berkembang diperkuat dengan adanya isu reshuffle kabinet yang terdengar beberapa terakhir ini.

Jokowi dan SBY bertemu di Istana Negara, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/10) sore.

Jokowi dinilai berpeluang merombak komposisi Kabinet Indonesia Maju setelah KPK menggeledah kediaman dinas Mentan Yasin Limpo.

Menanggapi itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Katanya, peluang itu terbuka karena ada menteri yang sedang bermasalah dengan hukum.

Atas dasar itu, Ketua DPP PDI tersebut berkeyakinan cepat atau lambat Presiden Jokowi akan mengambil keputusan untuk merombak komposisi menterinya.

“Kalau melihat yang terjadi akhir-akhir ini ada menteri yang sedang bermasalah dengan hukum, maka cepat atau lambat akan terjadi reshuffle,” kata Puan.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Jokowi mengatakan peluang untuk melakukan kembali sangat dimungkinkan.

“Ya bisa saja reshuffle kabinet lagi. Prerogatif presiden,” kata Jokowi sambal tersenyum di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023).

Dia lalu menjelaskan alasan dirinya menunjuk Budi Arie Setiadi yang berasal dari nonpartai politik sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Jokowi ingin ada percepatan kinerja.

“Tujuannya agar segera cepat bekerja,” ujarnya.

Jokowi meminta Budi Arie mengutamakan penyelesaian proyek BTS 4G Kemenkominfo.

Soal kasus hukum yang menjerat Johnny G Plate, eks Menkominfo, dia menyatakan menghormati proses hukum, tapi proyek BTS tetap harus berjalan.

“Penyelesaian hukum silakan berjalan, kita hormati proses hukum itu. Tapi, penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan karena menyangkut pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal,” tegas Jokowi.

JAKARTA, Eranasional.com – Isu reshuffle kabinet kembali mencuat seiring pengunduran Zainudin Amali dari kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengaku dirinya belum dikasih tahu soal rencana reshuffle oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Presiden belum bisa ke saya akan ada reshuffle. Jadi saya belum tahu. hanya bapak Presiden yang tahu,” kata Ma’ruf Amin, Jumat (3/3/2023).

Diberitakan sebelumnya, Zainudin Amali mengatakan Presiden Jokowi telah mengizinkan dirinya melepas jabatan Menpora pasca terpilih sebagai Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Dia mengaku akan fokus mengurus sepak bola nasional setelah mengundurkan diri dari jabatan Menpora.

Namun, karena belum menerima surat pengunduran Zainudin Amali secara resmi, Presiden Jokowi belum memutuskan siapa Menpora baru.

Kembali lagi ke Ma’ruf Amin, dia menegaskan, bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. “Mau me-reshuffle atau tidak, itu hak beliau. Jadi yang tahu ya presiden,” ujarnya.

Begitu juga dengan persoalan adanya kursi Wakil Menteri yang kosong, kata Ma’ruf, Jokowi belum membicarakan hal itu kepada dirinya.

“Saya belum tahu, dan memang belum tahu. Sebaiknya kita tunggu saja bagaimana presiden,” ucap Ma’ruf Amin.

Sebagai informasi, sedikitnya ada 9 kursi Wakil Menteri yang kosong, yakni Wakil Menteri Sosial, Wakil Menteri ESDM, Wakil Menteri Investasi, Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Wakil MenPAN RB, Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Wakil Menteri Perindustrian, dan Wakil Menteri PUPR.

Isu reshuffle kabinet berhembus setelah ada desakan dari PDIP agar Presiden Jokowi mengganti menteri-menteri yang berasal dari Partai Nasdem, karena partai tersebut telah mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.

Menteri asal Nasdem dalam Kabinet Indonesia Maju adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar semua menunggu terkait kejutan yang mungkin terjadi pada Rabu (1/2) lusa atau Rabu 1 Pon. Partai Nasdem mengaku menanti kejutan tersebut.

“Enggak ngerti saya Rabu Pon kek, Rabu apa kek, enggak ngerti. Pak Jokowi bilang tunggu kejutan, ya kita tunggu saja. Kita tunggu saja apa kejutannya. Mudah-mudahan bagus untuk bangsa,” kata Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali, Senin (30/1/2023).

Soal isu reshuffle yang konon akan diumumkan Presiden Jokowi pada Rabu Pon, dia menegaskan, hal itu merupakan hak dan kewenangan presiden.

“Sekali lagi, kalau reshuffle itu urusan presiden, itu hak prerogatif presiden, Nasdem tidak mau masuk menanggapi hal yang bukan kewenangan Partai Nasdem,” ujarnya.

Namun demikian, dia menilai tidak etis jika kemudian ada partai-partai yang mendesak dan mendorong Jokowi mereshuffle Nasdem dari kabinet. Dia mengatakan Nasdem akan menerima apapun keputusan Jokowi soal reshuffle kabinet.

“Desakan untuk lakukan reshuffle terhadap kader Partai Nasdem secara etis sih tidak patut kalau itu dilakukan oleh partai politik, karena itu adalah domain daripada presiden. Yang punya hak evaluasi kabinet itu kan Bapak Presiden. Jadi Nasdem patronnya ya presiden,” ucap Ali.

“Kalau Presiden memandang kader-kader Nasdem tidak ada yang berhasil, tidak bagus, mau direshuffle, ya monggo silakan, kalau dimintakan penggantinya dari Nasdem ya kita siapkan. Tapi kalau kemudian Nasdem umpamanya tidak direshuffle ya nggak apa, kita tetap dukung pemerintahan Jokowi sampai 2024, karena itu janji,” sambungnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menanggapi isu reshuffle kabinet yang dikaitkan dengan tradisinya yang disebut-sebut kerap mengumumkan hal penting pada Rabu Pon.

Jokowi menanggapi itu di sela-sela kegiatan pembukaan KTT ASEAN 2023 di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (29/1). Jokowi menjawab santai. “Masa?” kata Jokowi.

Mengenai kejutan di Rabu Pon, Jokowi meminta semua pihak menunggu saja.

“Rabu Pon? Ya nanti tunggu aja,” jawab Jokowi.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, berharap rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan reshuffle kabinetnya bukan cuma didasari alasan politis. Jokowi beberapa kali melakukan kocok ulang kursi menteri pada Rabu pon.

Banyak pihak memperkirakan reshuffle itu bakal dilakukan Jokowi pada 1 Februari 2023 yang bertepatan dengan Rabu pon.

“Ya, reshuffle hendaknya tidak sekadar politis, tapi meningkatkan kinerja pemerintah,” kata Muhaimin di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2023).

Muhaimin menyebut sampai sekarang tidak ada pembicaraan apapun dari Istana ke PKB soal isu reshuffle tersebut.

Adapun di Kabinet Indonesia Maju, PKB memiliki tiga menteri, yakni Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar; Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas; dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Muhaimin menyebut tak mau ambil pusing soal rencana Jokowi melakukan reshuffle. Ia yakin Jokowi tahu yang paling terbaik untuk pemerintahan.

“PKB enggak perlu mengusulkan nama siapapun untuk di-reshuffle atau tidak, karena Presiden datanya lebih tahu daripada kita,” kata Muhaimin.

Saat ditemui di kawasan Sudirman, Jokowi memberi respons soal kabar reshuffle kabinet yang akan diumumkan 1 Februari 2023 yang dikaitkan dengan Rabu Pon. Akan tetapi, Jokowi kembali memberikan jawaban yang sama mengenai rencana tersebut.

“Masa? Rabu Pon? Benar? Ya, nanti tunggu saja,” kata Jokowi usai meresmikan kick off Keketuaan ASEAN Indonesia di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Ahad, 29 Januari 2022.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut akan mengumumkan reshuffle kabinet pada tanggal 1 Februari 2023. Jokowi menyebut, ditanggal tersebut akan ada kejutan.

Jokowi merespon soal tradisinya yang disebut-sebut kerap mengumumkan hal penting pada Rabu Pon.

Saat ditanya kebenaran informasi itu, Jokowi justru balik bertanya. “Mas?” katanya sambil tertawa usai kegiatan pembukaan KTT ASEAN 2023 di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (29/1/2023).

Ditanya kembali soal kejutan pada Rabu Pon, Jokowi meminta seluruh pihak menunggu.

“Rabu Pon? Benar? Ya nanti tunggu aja,” ucapnya.

Kabar Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet semakin menguat. PDIP angkat bicara soal tradisi Jokowi yang mengumumkan hal penting pada Rabu Pon.

Sekjen PDIP Hasto Kirstiyanto mengatakan reshuffle kabinet merupakan kewenangan Presiden Jokowi. Meski begitu, PDIP tetap memberikan saran sebagai partai pengusung.

“Reshuffle kabinet itu hanya bisa terjadi atas kehendak Bapak Presiden, dan itu kewenangan beliau. Tentu sebagai partai pengusung, kami memberikan masukan,” kata Hasto di Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1/2023).

Namun, terkesan Hasto sudah mengetahui menteri-menteri yang akan di-reshuffle. “Terkait dengan nama, ada aspek-aspek etis. Ini menyangkut masa depan seseorang. Kami mohon maaf tidak bisa menyampaikan,” pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia (Apdesi) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. Alasannya, Abdul Halim kerap membuat gaduh dengan pernyataan-pernyataannya.

“Tentu kita sudah mengevaluasi, mengikuti rekam jejaknya. Kita menilai bahwa apa yang dilakukan Mendes PDTT selama ini lebih banyak bernuansa politis. Pernyataan-pernyataannya juga lebih banyak menimbulkan kegaduhan,” kata Wakil ketua umum DPP Apdesi Sunan Bukhari di Jakarta, Senin (23/1/2023).

Salah satu contohnya saat muncul wacana perubahan masa periode kepemimpinan kepala desa dari sebelumnya 6 tahun menjadi 9 tahun dalam satu periode. Dia menilai Mendes Abdul Halim Iskandar tidak memahami substansi dari Undang-Undang Desa.

“Dalam pandangan kami, Bapak Halim Iskandar tidak memahami substansi UU Desa secara mendalam, dengan senantiasa memojokkan kepala desa dalam setiap pernyataan, melemparkan wacana yang meresahkan serta menerbitkan kebijakan-kebijakan yang sesungguhnya tidak sesuai harapan dari kepala desa, BPD, dan perangkat,” ujarnya.

Sunan menilai Halim Iskandar tidak menempatkan perangkat desa sebagai lembaga utama membangun desa. Dalam hal ini, menempatkan perangkat desa sebagai objek yang harus menerima kebijakan Pemerintah Pusat.

“Fungsi supervisi, mendampingi, dan melayani pemerintahan desa tidak dilakukan. Bapak Halim Iskandar menganggap pemerintahan desa adalah objek yang harus menerima apa pun kebijakan dari Kementerian Desa,” jelas dia.

Kata dia lagi, Kementerian Desa PDTT juga tidak merespons keluhan yang ada di desa. “Tidak ada upaya dan langkah serius sebagai Menteri Desa mendengarkan keluhan, persoalan yang dialami oleh pemerintahan desa. Persoalan strategis yang dirasakan desa, selama ini hanya selesai saat kami meminta ke Presiden, kepada Menteri Desa tidak ada respons dan langkah-langkah serius,” ungkap Sunan.

Dengan catatan tersebut, Apdesi bersama Asosiasi Badan Permusyawarahan Desa Nasional (DPP Abpednas), dan Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (DPN PPDI) meminta Presiden Jokowi mencopot Abdul Halim Iskandar dari jabatan Mendes PDTT.

“Meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang memiliki hak prerogatif untuk mengevaluasi atau mengganti Menteri Desa,” tegasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Dua menteri dari Partai NasDem, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, tak mau menanggapi desakan reshuffle kabinet yang disuarakan oleh PDI Perjuangan.

Keduanya hari ini masih hadir di Istana Negara, Jakarta, untuk ikut rapat soal kendaraan listrik bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Kita ini kan menteri kerja kerja aja kita di lapangan terus,” kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat ditanya soal kocok ulang tersebut, Jumat, 13 Januari 2022.

Meskipun ada desakan, Syahrul tak ambil pusing. “Semuanya kita serahkan sama beliau-beliau,” ujarnya.

“Ah ngaco aja jangan tanya saya dong,” ujarnya.

Desakan agar menteri-menteri dari Partai NasDem keluar dari Kabinet Indonesia Maju pertama kali mencuat setelah partai besutan Surya Paloh itu menyatakan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada 3 Oktober 2022. Sejumlah kader PDIP menilai NasDem sudah tidak lagi sejalan dengan kebijakan Jokowi.

Dalam sebulan terakhir, isu reshuffle kabinet pun kembali mencuat. Sejumlah politikus PDIP di parlemen menyoroti kinerja Syahrul dan Siti yang dinilai tidak baik.

“Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya mengundurkan diri,” kata Djarot Saiful Hidayat di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2023.

Jokowi pun berulang kali tidak membantah akan adanya reshuffle atau kocok ulang Kabinet Indonesia Maju. Terakhir, dia menyatakan pergantian menteri bisa dilakukan kapan saja.

“Besok. Ya besok, bisa Jumat bisa Senin bisa Selasa bisa Rabu,” kata Jokowi sambil tertawa kecil, saat mengunjungi Blok Rokan di Dumai, Riau, Kamis, 5 Januari 2022.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menyebut reshuffle kabinet kemungkinan akan dilakukan Januari ini.

“Mungkin Januari ini, kita tunggu bareng-bareng,” kata mantan politikus Partai Bulan Bintang (PBB) dan Golkar ini kepada wartawan, Kamis, 5 Januari 2022. **

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra. Keduanya bertemu di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/1/2023).

Pertemuan keduanya dilakukan saat isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju menguat. Lantas, apakah kedua tokoh politik itu membahas soal reshuffle tersebut?

Juru Bicara Menhan Dhanil Ahzar Simanjuntak menegaskan, keduanya hanya membahas soal pemerintahan.

“Reshuffle adalah kewenangan penuh Presiden. Pak Menhan dipanggil terkait pemerintah,” jelas Dahnil.

Sementara itu, menurut Deputi Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menjelaskan bahwa saat bertemu Jokowi dan Prabowo membahas mengenai rapat pimpinan (rapim) Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Presiden Jokowi diundang dalam rapim tersebut.

“Menhan Prak Prabowo minta waktu kepada Bapak Presiden untuk menjelaskan tentang rapim Kemenhan pada 18 Januari mendatang,” kata Bey.

“Pak Menhan juga mengundang dan mengharapkan kehadiran Bapak Presiden, jika belum ada agenda pada waktu yang sama,” sambungnya.

Sekadar informasi, setahun yang lalu, tepatnya 14 Juni 2022, Jokowi dan Prabowo bertemu di Istana Kepresidenan. Pertemuan itu seiring isu reshuffle kabinet. Kala itu, reshuffle kabinet disebut-sebut akan dilakukan pada 15 Juni 2022.

Kabar itu terbukti dengan dilantiknya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) dan Hadi Tjahanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 15 Juni 2022.