Menurut Bahlil, para menteri pada prinsipnya adalah pembantu presiden, sehingga wajib patuh terhadap setiap kebijakan dan keputusan kepala negara, termasuk apabila Presiden memutuskan untuk melakukan evaluasi kinerja hingga perombakan kabinet.

“Kita sebagai menteri itu kan pembantu presiden. Yang namanya pembantu presiden, mengangkat dan memberhentikan menteri itu adalah hak prerogatif presiden,” ujar Bahlil usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Ketua Umum Partai Golkar tersebut menegaskan dirinya tidak dalam posisi untuk berspekulasi atau mengomentari lebih jauh isu reshuffle. Ia menyatakan akan tetap menjalankan tugas sesuai amanat yang diberikan Presiden Prabowo.

Isu perombakan kabinet kembali mencuat setelah Presiden Prabowo menggelar retret kabinet di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (6/1/2026). Dalam forum tertutup tersebut, Prabowo disebut melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri dalam menjalankan program-program prioritas pemerintah.

Beberapa sumber menyebutkan bahwa dalam retret tersebut Presiden juga sempat memberikan teguran kepada sejumlah menteri. Hal inilah yang kemudian memicu spekulasi publik dan pengamat politik terkait kemungkinan adanya kocok ulang kabinet dalam waktu dekat.

Namun, isu tersebut sempat dibantah oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia menegaskan bahwa hingga pertengahan Januari 2026, belum ada pembahasan resmi mengenai reshuffle.

“Reshuffle apa? Belum ada,” ujar Prasetyo Hadi di Kompleks DPR RI, Senin (19/1/2026).

]]> https://eranasional.com/97001/ramai-isu-reshuffle-kabinet-merah-putih-bahlil-lahadalia-buka-suara/feed 0 Aditya https://eranasional.com/92956/prabowo-beri-peringatan-menteri-3x-masih-nakal-reshuffle https://eranasional.com/92956/prabowo-beri-peringatan-menteri-3x-masih-nakal-reshuffle#respond Sat, 18 Oct 2025 10:07:27 +0000 https://eranasional.com/92956/prabowo-beri-peringatan-menteri-3x-masih-nakal-reshuffle Bandung, ERANASIONAL.COM– Presiden Prabowo Subianto memperingati para menteri untuk berkerja dengan benar dan tidak melakukan penyalahgunaan.

Prabowo mengatakan hal itu diambil untuk bisa mengabdi penuh kepada rakyat Indonesia. Ia mewanti-wanti kepada menterinya jika 3 kali diberi peringatan masih ‘nakal’ maka akan diganti.

“Kalau ada satu dua nakal saya peringati ya kan, satu kali peringatan masih nakal masih enggak mau dengar, dua kali peringatan, tiga kali, apa boleh buat reshuffle, harus diganti,” kata Prabowo saat Sidang Senat, Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Bandung, Sabtu (18/10).

Ia mengaku tak takut dibenci oleh para koruptor yang terus mencoba meraup keuntungan dari uang rakyat.

Prabowo mengaku tak gentar menghadapi mereka selama mendapatkan dukungan rakyat.

“Enggak ada urusan, saya dikasih peringatan ‘Pak hati-hati loh pak mereka uangnya banyak mereka bisa bayar demo’, enggak ada urusan yang penting rakyat Indonesia mendukung saya, saya tidak ragu-ragu,” ujar dia.

Sejumlah menteri diganti yakni di antaranya pertama Kemenko Polkam, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, Kementerian Koperasi
dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

“Atas berbagai pertimbangan dan masukan evaluasi. Maka pada sore hari ini sekaligus Pak Presiden memutuskan melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan yakni Kemenko Polkam, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, Kementerian Koperasi dan Kementerian Pemuda dan Olahraga,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dikutip dari CNN Indonesia, Senin (8/9/2025).

Prabowo juga akan melantik menteri untuk Kementerian baru yakni Menteri Haji dan Umrah.

Sebelumnya, Prabowo melakukan perombakan atau reshuffle kabinet untuk pertama kalinya pada Rabu (19/2). Terdapat satu menteri yang dicopot Prabowo dalam reshuffle saat itu, yaitu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Prabowo kemudian melantik guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Brian Yuliarto sebagai mendiktisaintek menggantikan Satryo Soemantri.

Kabar ini dibenarkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya di tengah munculnya isu penggantian (reshuffle) salah satu menteri Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro.

“Hari ini akan ada pelantikan beberapa pejabat. Sore nanti ya,” kata Teddy dikutip dari Antara, Rabu (19/2/2025).

Informasi yang beredar di kalangan wartawan sejak Rabu pagi sampai siang hari, Presiden Prabowo dijadwalkan melantik pimpinan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kemudian, ada juga kabar Presiden bakal mengumumkan nama menteri pengganti Satryo, yang diisukan seorang guru besar dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Brian Yuliarto.

Yasonna bercerita, ia sempat dipanggil Jokowi pada Minggu (18/8) petang. Saat itu, Jokowi baru saja pulang dari Ibu Kota Nusantara (IKN) selepas mengikuti rangkaian upacara HUT ke-79 RI.

“Kemarin Magrib, seusai salat Magrib, saya bertemu Presiden RI Joko Widodo. Beliau memanggil saya dan saya sampaikan… beliau baru pulang dari IKN,” kata Yasonna saat memberikan sambutan dalam acara Upacara Hari Pengayoman di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin (19/8/2024) pagi.

Yasonna tidak terlihat dalam acara pelantikan menteri penggantinya di Istana Negara, Jakarta, karena memimpin upacara di kantornya.

Yasonna tidak terlihat dalam acara pelantikan menteri penggantinya di Istana Negara, Jakarta, karena memimpin upacara di kantornya.

Dalam pertemuan dengan Jokowi, Yasonna menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Jokowi atas kepercayaan yang diberikan selama ini.

“Adapun Menteri dan Kepala Badan yang akan dilantik Presiden adalah sebagai berikut: Menkumham, Menteri ESDM, Menteri Investasi, tambahan Wakil Menteri Kominfo, Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,” kata Ari dalam keterangannya.

Menkumham akan diganti dari kader PDIP Yasonna Laoly ke anggota DPR dari Gerindra Supratman Andi Agtas. Sedangkan Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia digeser menggantikan Arifin Tasrif untuk menjadi Menteri ESDM.

Menanggapi hal tersebut, Yasonna mengaku sudah lebih dari siap.

“Itu reshuffle kewenangan sepenuhnya presiden Indonesia,” kata dia saat ditemui setelah launching Desain Baru Paspor RI di Hotel Kempinski, Jakarta, Sabtu (17/8/2024).

“Am I ready or not? I am more than ready,” lanjut dia.

Dia pun meminta masyarakat untuk menunggu tanggal mainnya.

“Kita tunggu besok, eh lusa,” ungkap dia.

Isu reshuffle kabinet kembali mencuat. Kali ini, muncul isu Presiden Jokowi akan mengganti Menkumham Yasonna Laoly.

Ini bukan pertama kalinya isu reshuffle kabinet muncul ke publik di akhir masa jabatan Jokowi.
Sebelumnya, sempat santer bahwa Jokowi akan melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif dan Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi menggantikan Bahlil.

Terkait ini, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan hingga saat ini belum ada rencana maupun agenda reshuffle kabinet pada 14 atau 15 Agustus 2024.

“Sampai saat ini belum ada rencana atau agenda reshuffle kabinet seperti isu yang beredar,” kata Ari kepada wartawan, Rabu (7/8/2024).

Isu reshuffle kabinet ini muncul seiring dengan kabar Jokowi membentuk tim khusus untuk mengkaji legalitas kepengurusan baru PDIP. Dalam kabar yang beredar, Jokowi disebutkan menegur Yasonna karena mengesahkan kepengurusan baru tersebut.

Teguran Jokowi kepada Yasonna itu pun memunculkan isu baru, yaitu reshuffle kabinet. Jokowi disebut akan mengganti Yasonna.

Mereka adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Bintang Puspayoga.

“Sekarang tambah lagi info, ada namanya Pak Laoly (Menkumham) dan Bu Bintang (Menteri PPPA), kita enggak tahu yang mana,” kata Deddy, Selasa (13/8/2024).

Pernyataan Deddy ini merespons kabar bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
Di sisi lain, Deddy menegaskan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. PDIP berkomitmen membantu Jokowi hingga akhir masa jabatan.

“Kalau tidak membutuhkan lagi itu hak preogatifnya silakan saja. Kita nggak ada masalah,” ujar Deddy.

Isu reshuffle sebelumnya sempat menguat pada akhir Juli 2024. Nama yang disebut akan diganti adalah Menteri ESDM Arifin Tasrif.

“Kalau benar (diganti), memang kenapa?” ujar Arifin berkelakar,” kata Arifin Menteri ESDM Arifin Tasrif ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, seperti dikutip Antara, Selasa (30/7/2024).

“Insya Allah,” ujar Arifin Tasrif ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (30/7/2024)

Pernyataan tersebut Arifin sampaikan tanpa memberi konteks lebih lanjut.

Ia menyampaikan pernyataan tersebut ketika dimintai tanggapan mengenai kabar dirinya yang akan diganti oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Arifin meminta kepada publik untuk menunggu saja kabar selanjutnya tanpa menepis kabar yang beredar.

“Kalau benar (diganti), memang kenapa?” ujar Arifin berkelakar ketika didesak untuk memberi penjelasan lebih lanjut.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, berharap rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan reshuffle kabinetnya bukan cuma didasari alasan politis. Jokowi beberapa kali melakukan kocok ulang kursi menteri pada Rabu pon.

Banyak pihak memperkirakan reshuffle itu bakal dilakukan Jokowi pada 1 Februari 2023 yang bertepatan dengan Rabu pon.

“Ya, reshuffle hendaknya tidak sekadar politis, tapi meningkatkan kinerja pemerintah,” kata Muhaimin di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2023).

Muhaimin menyebut sampai sekarang tidak ada pembicaraan apapun dari Istana ke PKB soal isu reshuffle tersebut.

Adapun di Kabinet Indonesia Maju, PKB memiliki tiga menteri, yakni Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar; Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas; dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Muhaimin menyebut tak mau ambil pusing soal rencana Jokowi melakukan reshuffle. Ia yakin Jokowi tahu yang paling terbaik untuk pemerintahan.

“PKB enggak perlu mengusulkan nama siapapun untuk di-reshuffle atau tidak, karena Presiden datanya lebih tahu daripada kita,” kata Muhaimin.

Saat ditemui di kawasan Sudirman, Jokowi memberi respons soal kabar reshuffle kabinet yang akan diumumkan 1 Februari 2023 yang dikaitkan dengan Rabu Pon. Akan tetapi, Jokowi kembali memberikan jawaban yang sama mengenai rencana tersebut.

“Masa? Rabu Pon? Benar? Ya, nanti tunggu saja,” kata Jokowi usai meresmikan kick off Keketuaan ASEAN Indonesia di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Ahad, 29 Januari 2022.

JAKARTA, Eranasional.com – Wakil Presiden Kiai Ma’ruf Amin memilih tidak ikut cawe-cawe dengan isu reshuffle kabinet yang sedang hot ini. Wapres Ma’ruf Amin tahu diri, urusan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif dari Presiden Jokowi. Kapan pun akan dilakukan, Ma’ruf serahkan pada Jokowi.

Pernyataan Wapres ini disampaikan di sela-sela menghadiri pemberian bantuan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Masjid Jami At Taqwa, Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur, kemarin. Wapres Ma’ruf yang sedang memberikan penjelasan soal kegiatan tersebut, sempat ditanya soal reshuffle kabinet.

Dari jawaban dan raut mukanya, tersirat jelas bahwa urusan reshuffle sepenuhnya diserahkan kepada presiden. Wapres Ma’ruf terlihat tanpa beban.

“Sekali lagi kalau bertanya soal Reshuffle itu adalah hak prerogatifnya presiden, ya,” jawab Ma’ruf Amin sambil tersenyum.

Menurutnya, presiden berhak mengganti para pembantunya yang dinilai tidak bisa bekerja dengan baik. Soal kapannya, Wapres tak memberi bocorannya.

“Presiden kapan saja bisa melakukan reshuffle, Jadi, apabila Presiden melihat ada Menteri kurang baik, kerjanya pasti direshuffle. Apakah itu nanti Presiden punya pandangan seperti itu kita tunggu saja. Itu hak prerogatif presiden,” Jelasnya

Sebelumnya, Presiden Jokowi beberapa kali mengirim sinyal ke publik soal rencana kocok ulang kabinet ini. Teranyar, Jokowi menyebut tiga nama hari yang kemungkinan bakal dipilih sebagai hari baik untuk reshuffle.

“Bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu,” ucap Jokowi saat kunjungan kerja ke Dumai, Riau, Kamis (5/1), sembari melontarkan senyum.

Namun, belum diketahui secara pasti kapan tanggal mainnya. Jika merujuk pada kebiasaan Jokowi, salah satu hari baik yang kerap dipilih untuk momen-momen penting termasuk reshuffle adalah hari Rabu Pon. Akan tetapi, hari Rabu Pon baru ada di bulan Februari. Tepatnya 1 Februari 2023

Pernah juga Jokowi menggelar reshuffle di hari Rabu Pahing. Tercatat sudah 3 kali Jokowi menggelar perombakan kabinet di hari baik dalam penanggalan Jawa itu.

Terakhir, ketika melantik Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan dan mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Sofyan Djalil pada 15 Juni 2022 lalu.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat ikut menyinggung hal tersebut. Menurutnya, sesuai kebiasaan, Jokowi akan mengumumkan reshuffle pada hari Rabu Pon atau Pahing.

“Rabu Pon itu setiap bulan ada. Nah apakah nanti juga Rabu pon, jadi kita tunggu saja,” ujar Djarot.

Yang pasti, lanjut Djarot, sinyal Jokowi akan melakukan reshuffle sudah sangat terang benderang. Soal waktu, kata dia, hanya masalah teknis saja.

“Yes, keniscayaan (reshuffle), kalau menurut saya,” tegas eks Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.