JAKARTA, Eranasional.com- Anggota DPR RI, Fadli Zon turut mengomentari lemahnya keamanan siber di Indonesia.

Hal tersebut menjadi Heboh, usai banyaknya data-data pribadi yang bocor di ruang publik.

Belum lagi dengan adanya hacker Bjorka yang terang-terangan membocorkan data pribadi sejumlah pejabat Negara.

Fadli pun memberikan kritikan terhadap Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang bukannya bekerja untuk menangkal adanya kebocoran data, justru menganggarkan untuk pembuatan Kolam Renang.

“Kolam Renang “relatif” lebih penting dr keamanan siber,” singgung Fadli, dilansir dari twitter pribadinya, Selasa (13/9/2022).

Sebelumnya diketahui, BSSN menganggarkan Rp 1,8 miliar untuk membuat Kolam Renang di kantor BSSN Sentul, Jawa Barat.

Hal ini termuat dalam situs LPSE BSSN dengan kode 2395491 dan tanggal pembuatan tender pada 20 Oktober 2021.

“Nama tender Pembuatan Kolam Renang Kantor BSSN Sentul,” tulis situs LPSE BSSN seperti dikutip Kompas.com, Kamis (4/11/2021).

Dalam situs tersebut tertulis nilai pagu paket sebesar Rp1.800.000.000 dan nilai HPS paket senilai Rp1.789.798.700.

Situs yang sama juga mencatat sumber dana berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2021. (fjr)

Eranasional.com – Politikus Gerindra, Fadli Zon, meminta Keppres Nomor 2 Tahun 2022 soal Serangan Umum 1 Maret 1949 direvisi. Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, menilai permintaan Fadli Zon tersebut berlebihan.

“Saya kira nggak perlu direvisi, saya kira Fadli Zon terlalu berlebihan merespons Keppres ini. Kalau mau objektif di perdebatkan ada beberapa substansi saya kira, menjadikan Keppres itu makin clear tidak seperti yang dibayangkan Fadli Zon,” kata Syaiful kepada wartawan, Sabtu (5/3).

Syaiful mengatakan bahwa dalam Keppres inisiator serangan adalah Menteri Pertahanan kala itu, Sri Sultan Hamengku Bowono. Menurutnya, tidak ada yang perlu diperdebatkan.

“Beberapa substansi yang objektif itu yang pertama, Keppres ini sudah jelas ditegaskan di situ inisiatornya pak Sri Sultan lalu diperintahkan inisiasi ini, lalu disampaikan Pak Jenderal Soedirman dan disetujui oleh Soekarno-Hatta. Jadi clear, jadi pada konteks substansi nggak ada yang perlu diperdebatkan dan nggak ada penyelewengan menyangkut soal sejarah apa yang disampaikan Fadli Zon,” ujarnya.

Syaiful mengatakan bahwa Fadli Zon seolah ingin menarik Soeharto, padahal kala itu Soeharto bukan inisiator.

“Fadli Zon seolah-olah ingin menarik posisi Soeharto yang jadi presiden dan dikonteks kan pada masa lampau ketika 1 Maret saat itu, padahal waktu itu posisi Soeharto bukan sebagai inisiator dan bukan sepenuhnya sebagai pelaksana lapangan juga,” ujarnya.

“Karena kalau kita buka sejarah, kalau dalam sejarah kan Soeharto kebagian menjaga wilayah Barat, wilayah Timur oleh Letkol Bambang dan wilayah mana lagi oleh siapa lagi gitu, jadi memang tidak relevan, jadi apa yang permintaan dari Fadli Zon tidak relevan, menarik seolah-olah pak Soeharto sudah jadi presiden saat itu,” sambung Syaiful.

Syaiful mengatakan bahwa Soeharto kala itu berpangkat Letkol sebagai pelaksana di lapangan.

“Waktu itu ya memang tokohnya Sri Sultan dan Jenderal Soedirman, level Soeharto kan saat itu sama dengan Letkol Bambang sebagai pelaksana di lapangan. Jadi cara pandang Fadli Zon yang menarik seolah-olah Soeharto sudah jadi Presiden waktu itu, itu nggak kontekstual malahan, dan nggak ada yang disebut penggelapan sejarah, faktanya memang inisiatornya Sri Sultan bukan Soeharto dan itu tanggung jawab sepenuhnya pak Jenderal Soedirman. Menurut saya Fadli Zon ngada-ngada aja, apa yang dia sampaikan nggak relevan,” kata Syaiful.