Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar, mengatakan bahwa penyitaan yang dilaksanakan pada Rabu (21/5/2025) itu dari tersangka korporasi CV Venus Inti Perkasa.

“Penyidik terus melakukan pengembangan dalam konteks bagaimana upaya pemulihan keuangan negara. Makanya, harta yang tersembunyi dibuka,” katanya di Jakarta, Kamis (21/5/2025).

Kapuspenkum menjelaskan bahwa lahan rest area tersebut dikelola oleh PT Karya Surya Ide Gemilang dan PT Graha Tunas Selaras. Hal tersebut diketahui dari sertifikat hak guna bangunan (SHGB).

Diketahui dalam penyidikan bahwa dua perusahaan tersebut berkaitan dengan terdakwa dalam kasus korupsi timah, yaitu Tamron selaku beneficial owner (pemilik manfaat) CV VIP.

“CV VIP itu adalah korporasi yang sedang disidik oleh penyidik. Itu fungsi penyidik dalam upaya mengumpulkan sebanyak mungkin bisa di-recovery keuangan negara,” katanya.

Objek yang disita, ujar Harli, meliputi tiga bidang tanah yang di dalamnya berdiri sejumlah bangunan dan unit usaha, antara lain satu SPBU Pertamina, satu SPBU Shell, dua bangunan food court, satu bangunan musala, satu bangunan ATM, dan 28 unit usaha lainnya yang beroperasi di atas objek penyitaan.

Usai disita, aset tersebut akan segera diserahkan kepada Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejagung guna dilakukan langkah pemeliharaan dan pengelolaan lebih lanjut.

Selain itu, penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) juga akan menghitung nilai dari rest area yang disita ini.

“Ini yang akan dihitung karena di situ ada SPBU, ada bangunan, ada berbagai bangunan-bangunan usaha, ada setidaknya 28 unit. Ini semua nanti akan dihitung,” ucapnya.

Diketahui, Kejagung menetapkan lima tersangka korporasi dalam kasus korupsi timah, yaitu PT Refined Bangka Tin (RBT), PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS), PT Stanindo Inti Perkasa (SIP), PT Tinindo Inter Nusa (TIN), dan CV VIP.

Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah mengatakan bahwa telah diputuskan pembebanan uang kerugian negara pada masing-masing tersangka korporasi tersebut.

Ia merinci PT RBT sebesar Rp38 triliun, PT SBS sebesar Rp23 triliun, PT SIP sebesar Rp24 triliun, PT TIN sebesar Rp23 triliun, dan CV VIP sebesar Rp42 triliun.

“Ini sekitar jumlahnya Rp152 triliun,” ucapnya.

Eranasional.com – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan, Rest Area 229B Tol Kanci-Pejagan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dapat membuka layanan penyediaan hotel menjadi destinasi pariwisata.

“Sekarang rest area dibolehkan untuk memiliki hotel menjadi destinasi pariwisata selain etalase produk-produk kreatif,” kata Menparekraf Sandiaga Uno di Rest Area 229B Tol Kanci-Pejagan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (23/1).

Lokasi itu akan dilengkapi dengan Tourist Information Center/TIC (jasa pelayanan informasi pariwisata) yang disebut mampu menumbuhkan perekonomian daerah setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Menparekraf Sandiaga Uno mengapresiasi rest area 299B karena telah bekerja sama dengan pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Cirebon dan menjadi tempat penyelenggaraan pameran pariwisata serta perhelatan kesenian daerah

“(Tol) Kanci-Pajagan ini penting sekali karena menghubungkan destinasi-destinasi wisata yang ada di sekitar Ciayumajakuning (Kota/Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan). Malah sekarang menjadi Ciayumajakumis (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan dan Sumedang),” ujar Menparekraf Sandiaga Uno.

Sandiaga Uno juga menyampaikan bahwa lapangan kerja di tempat peristirahatan tersebut sangat besar dengan keberadaan 30 kios. Jika diandaikan per kios memiliki tiga pekerja, sebutnya, maka secara keseluruhan rest area 229B memiliki 90 pekerja.

“Ini adalah wadah kolaborasi. Lapangan kerjanya banyak sekali,” katanya.

Pengelola Rest Area 229B Teguh Pribadi menambahkan pihaknya mengharapkan TIC dapat segera diluncurkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

“Mungkin bisa dibuka oleh Pak Menteri (Sandiaga Uno),” sebut dia.

Selain itu Teguh mengaku pihaknya telah bekerja sama selama tiga tahun dengan pemerintah kabupaten setempat dan menjadi satu-satunya rest area yang telah menjalin Memorandum of Understanding/MOU (nota kesepahaman) antara lain untuk mengembangkan sektor pariwisata.

“Rest area kami seolah-olah milik kabupaten karena kami ingin program-program kabupaten bisa sampai di tempat kami, sehingga penduduk yang (tinggal) di tepi rest area bisa tahu informasinya,” ucap Teguh. (Sumber: Antara)

JAKARTA- Menteri BUMN sekaligus Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Erick Thohir ingin kawasan istirahat (rest area) menjadi salah satu pusat pemasaran produk halal (halal hub) di Indonesia.

Tujuannya, agar masyarakat semakin mengenal produk-produk halal dari pelaku usaha lokal, sehingga usaha mereka berkembang. Hal ini diungkapkan Erick saat meresmikan halal hub di Rest Area 72A, Tol Jakarta-Padalarang pada Sabtu (28/8).

Ia ingin masyarakat yang merupakan pengguna jalan tol bisa mengenal produk halal lokal saat tengah beristirahat atau mengisi bahan bakar di rest area.

“Lokasi ini terbuka bagi semua pelaku usaha halal yang memerlukan lokasi untuk menjual produk sekaligus mengedukasi masyarakat agar kesadaran akan halal terus meningkat,” kata Erick dalam keterangan resmi.

Rencananya, halal hub di Rest Area 72A bisa diisi oleh 1.000 pelaku usaha untuk memasarkan produk mereka, baik dari yang berskala kecil maupun menengah. Ia menyatakan halal hub ini akan berisi produk halal yang harganya terjangkau dan dapat bersaing secara kualitas.

Ia yakin halal hub ini bisa menjadi daya tarik baru bagi pengunjung dan potensial untuk pemasaran karena selalu ramai pada akhir pekan.

Selain membangun halal hub, ia memastikan rest area ini juga dilengkapi dengan tempat ibadah dan arena komunitas bagi masyarakat muslim.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan pembangunan halal hub merupakan cara pemerintah untuk menjadikan gaya hidup dengan produk halal menjadi tren di masyarakat.

“Meski masih dalam situasi pandemi, namun tren halal lifestyle tersebut diyakini akan tetap mampu memikat masyarakat domestik dan juga global,” ucapnya.

Tak cuma membangun halal hub, pemerintah turut membangun Kawasan Industri Halal (KIH), yaitu Modern Cikande Industrial Estate di Banten, Safe n Lock Halal Industrial Park di Jawa Timur, dan KIH Bintan Inti Halal Hub di Bintan.