Bima menuturkan, sumber dana untuk kegiatan retreat kepala daerah semuanya dibiayai oleh APBN.

“Prosesnya tentu telah secara cermat menimbang semua dan tidak ada APBD, semua dibiayai oleh APBN kita,” tegas Bima, Selasa 4 Maret 2025.

Atas dasar itu, Bima pun memastikan pelaksanaan retreat kepala daerah dilakukan sesuai dengan aturan.

“Jadi kami pastikan, semua dilakukan sesuai dengan aturan,” ujar Bima.

Selain itu, kata Bima, retreat kepala daerah merupakan mandat dari Undang-Undang (UU), dimana pembekalan harus diberikan kepada para kepala daerah baru.

“Retreat ini adalah mandat dari UU. Jadi kami harus memberikan pembekalan kepada kepala daerah baru,” ucap Bima.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan dugaan korupsi terkait pelaksanaan retreat atau orientasi kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, koalisi mencurigai adanya praktik korupsi di balik penunjukan PT Lembah Tidar sebagai pelaksana retreat.

Sebab perusahaan tersebut, diduga di urus oleh kader Partai Gerindra.

“Di titik itu saja sebenarnya sudah ada konflik kepentingan dan proses pengadaan barang dan jasa pelatihan ini juga tidak mengikuti standar tertentu pengadaan barang dan jasa yang sebenarnya harus dilakukan secara terbuka. Itu gambaran awalnya,” kata Feri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat 27 Februari 2025.

Peneliti dari Perkumpulan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Annisa Azahra menambahkan, Ia menduga ada konflik kepentingan pada pelaksanaan retret kepala daerah.

Sebab menurutnya, kepala daerah terpilih diminta menyetor uang kepada tender retret sebelum mengikuti kegiatan.

“Ternyata kewajiban untuk ikut ini adalah adanya kewajiban untuk peserta ataupun para kepala daerah ini membayarkan biaya keikutsertaan,” kata Annisa.

Untuk itu, Annisa pun melaporkan dugaan tidak adanya transparansi dalam pelaksanaan retreat kepala daerah.

“Tempat pelaksanaan itu juga ternyata tidak ada bukti bahwa mereka telah melalui proses yang sah untuk dapat menjadi pelaksana, gitu kan,” ujarnya Annisa yang menilai pemerintah buang-buang dana dalam pelaksanaan retret tersebut. []

Retreat tersebut digelar untuk mengevaluasi capaian kepala daerah setelah pelaksanaan retreat pada Jumat 21 Februari 2025 hingga Jumat 28 Februari 2025.

Penjelasan mengenai rencana pelaksanaan retret lanjutan pada tahun 2026 tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, seusai penutupan retreat di Akmil Magelang, Jumat, 28 Februari 2025.

“Presiden sangat mengapresiasi kegiatan retreat ini, bahkan beliau meminta Kemendagri untuk kembali menyelenggarakan retreat di tahun 2026, kira-kira begitu, untuk mengevaluasi target-target yang diberikan,” jelasnya.

“Kata beliau, supaya kita semua jangan omon-omon saja, supaya terbukti bahwa presiden tidak omon-omon, maka 2026 kita targetkan ada retret lagi mengevaluasi semua angka dan capaian tadi,” ujarnya.

“(Retret 2026) targetnya nanti mengevaluasi apa yang sudah ditargetkan, tercapai atau tidak, alasannya apa, semua harus berdasarkan angka-angka. Antara akhir 2026 atau 2027 (pelaksanaannya).”

Pelaksaanaan retret tahun 2026 menurut dia kemungkinan besar akan kembali digelar di Akmil. Sebab para kepala daerah merasa nyaman di situ.

Bima juga menjelaskan mengenai evaluasi pelaksanaan retret kepala daerah kali ini, yang menurutnya terlalu padat.

“Evaluasinya adalah memang waktunya padat sekali, seharusnya memang semua menteri berbicara, tetapi yang positif adalah kita melihat kepala daerah semakin akrab.”

“Pak Presiden tadi juga senang, beliau melihat, merasakan, mendapatkan laporan, peserta ini makin akrab satu sama lain,” ucapnya.

Saat ditanya mengenai kepala daerah yang belum mengikuti retret, Bima mengatakan, rencananya mereka akan mengikuti gelombang kedua setelah Idulfitri.

“Retret gelombang kedua kemungkinan besar di Jakarta dengan format yang jauh lebih simpel. Gelombang berikutnya setelah lebaranlah, kira-kira begitu.”

Mengenai adanya kepala daerah yang berniat untuk melaksanakan retret di lingkup pemerintahan masing-masing, Bima menyebut hal itu boleh dilakukan.

“Retret boleh saja, tapi dipastikan tidak seremoni. Itu arahan presiden. Retret boleh untuk kepala dinas, tapi tidak seremoni, fokus pada kolaborasi sinergi dan pemahaman visi misi astacita dan gagasan kepala daerah. Jadi menghindari seremoni,” ujarnya. []

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memastikan bahwa Gibran bakal memberikan pembekalan pada Rabu, 26 Februari 2025 pagi.

“Insya Allah Pak Wapres berkenan untuk memberikan materi pada hari Rabu 26 Februari 2025 pukul 10.00 pagi,” kata Bima Arya, Senin 24 Februari 2025 malam.

Bima menjelaskan bahwa Gibran bakal memberikan pembekalan mengenai asta cita. Namun, Bima enggan menjelaskan lebih detail paparan yang akan disampaikan Gibran dalam pembekalannya nanti.

“Materinya? Ya pasti turunan dari Asta Cita, memperkuat program-program dari Prabowo-Gibran. Akan lebih jelas lagi, tapi dimensi mananya, kita lihat saja nanti,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyampaikan, bahwa pihaknya masih membuka kesempatan bagi kepala daerah dari PDIP untuk hadir dalam pembekalan atau retreat kepala daerah.

Meskipun, kata dia, mereka harus tertinggal sejumlah materi pembelajaran karena retreat yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, sedianya berlangsung sepekan, sejak Jumat 21 Februari 2025 pekan lalu.

Adapun nantinya, kata Tito, pihaknya akan membedakan sertifikat yang akan diterima oleh kepada kepala daerah yang mengikuti retreat.

Bagi mereka yang mengikuti 90 persen sesi materi akan mendapat sertifikat dengan keterangan lulus, namun jika kurang dari itu akan diberi keterangan ‘telah mengikuti’.

“Ya, kita akan bedakan dengan sertifikatnya. Yang 90 persen sertifikatnya lulus. Yang datang di tengah-tengah, kita berikan sertifikat, telah mengikuti,” kata Tito dalam konferensi pers, Senin 24 Februari 2025.

Selain itu, kesempatan untuk mengikuti retret di Magelang pada periode kepemimpinan daerah 2025-2030 hanya dilakukan sekali. []

Pramono akan mengikuti retreat kepala daerah, yang pada hari ini telah memasuki hari keempat, Senin 24 Februari 2025.

Dia datang bersama dengan 18 kepala daerah lainnya yang juga berasal dari PDI Perjuangan (PDIP).

“Saya, Gubernur Jakarta bersama dengan Pak Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo dan juga ada 17 lainnya yang bersama-sama dengan kami hari ini kita memulai untuk retret,” kata Pramono, Senin 24 Februari 2025.

Pramono menyampaikan, masih ada satu kepala daerah dari PDIP lagi, yakni dari tingkat provinsi yang belum datang ke retret di Akmil.

“Ya, intinya yang mungkin belum gabung retreat hanya tinggal satu provinsi tambah satu orang. Tapi yang lain sudah,” kata Pramono Anung.

Adapun diketahui, mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu tiba di kompleks Akmil sekitar pukul 13.00 WIB menggunakan mobil Toyota Alphard AD 215 AAN.

Selain dia, terlihat pula sosok Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. []

Padahal Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri telah menginstruksikan kepada kepala daerah dari partainya untuk menunda rencana mengikuti retreat yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Jumlah semuanya dari 503 itu lebih kurang 50-an, atau 51 sudah masuk dari hari pertama,” kata Tito saat konferensi pers, Senin (24/2).

Tito mengapresiasi 51 kepala daerah PDIP yang hadir sejak hari pertama retreat berlangsung.

Menurutnya, mereka telah memiliki kesadaran akan tanggung jawab utamanya kepada rakyat.

“Karena mereka menyadari bahwa ini adalah dari pemerintah, dan ini berguna untuk mereka sendiri. Mereka tahu bahwa dipilih rakyat, tanggung jawabnya adalah kepada rakyat utamanya,” ucap Tito.

Dia menegaskan, bahwa fungsi partai dalam sistem demokrasi di Indonesia hanya sebagai kendaraan politik.

Oleh karenanya, Tito mengingatkan bahwa setiap kepala daerah harus memiliki orientasi untuk melayani rakyat yang merupakan pemilihnya dalam kontestasi Pilkada, bukan lagi kepada partai pengusung.

“Partai itu hanya kendaraan. Partai memberikan blessing untuk maju. Tapi ketika menjadi kepala daerah, bukan karena dipilih oleh partainya, tapi dipilih oleh rakyatnya,” tutur Tito. []

Tito mulanya menegaskan bahwa kegiatan retreat tersebut bukan ditujukan untuk kepentingan partai politik.

“Ini bermanfaat bukan hanya untuk satu partai, dua partai, atau tiga partai, tetapi untuk semua kepala daerah,” kata Tito Karnavian pada Jumat 21 Februari 2025.

“Yang kita harapkan adalah mereka memahami perannya sebagai pemimpin daerah,” imbuhnya.

Mantan Kapolri itu bahkan mengingatkan bahwa kepala daerah bertanggung jawab kepada rakyat yang memilih mereka, bukan kepada partai politik.

“Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat sehingga tanggung jawab utama mereka adalah kepada rakyat, bukan kepada partai,” tegasnya.

Tito juga menyoroti pentingnya retreat sebagai ajang untuk memperluas relasi dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.

“Jika kepala daerah tidak ikut serta, mereka akan kehilangan momentum untuk membangun jaringan dan mengenal para menteri,” tandasnya. []

Rano Karno pun menegaskan dirinya akan tetap memenuhi undangan dan menentang instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk tidak hadir ke lokasi.

“Oh iya (datang), saya kan diundang memang tanggal 27. Ingat, wakil diundang itu 27, hanya untuk penutupan,” kata Rano dalam pernyataannya pada Sabtu 22 Februari 2025.

Kendati demikian, Rano Karno yang akrab disapa Bang Doel tersebut tidak bisa memastikan apakah Pramono Anung akan hadir ke Akmil.

Rano menyerahkan hal itu kepada DPP PDIP. Ia hanya akan menjalankan tugas sebagai Plh Gubernur selama seminggu.

“Kalau Pak Pram (Pramono), tanya sama DPP, tugas saya ini perintah Pak Pram sebagai Gubernur, yaitu mengawal pembangunan Jakarta untuk menjagain,” ujarnya.

“Ini bukan juga pekerjaan mudah teman-teman ya, jadi mungkin itu nanti tanya kepada DPP saja,” lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi terbaru pasca penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK dalam dua kasus sekaligus, yakni suap terhadap Wahyu Setiawan, serta obstruction of justice terhadap penanganan kasus hukum Harun Masiku.

“Seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan,” tulis surat instruksi harian ketua umum menguktip Pasal 28 ayat 1 AD-ART PDIP yang tertanda tangan Megawati, Kamis 20 Februari 2025.

Dalam surat instruksi tersebut, Megawati meminta seluruh Kepala Daerah yang berasal dari PDIP untuk menghentikan langkah mereka mengikuti kegiatan retreat yang diselenggarakan oleh Presiden Prabowo Subinato di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” tulis Megawati.

Bagi mereka yang sudah melakukan perjalanan menuju Kota Magelang agar segera menghentikan langkah mereka sembari menunggu arahan lebih lanjut dari dirinya. []

Mengenai instruksi Megawati Soekarnoputri yang melarang para kepala daerah dari kader PDIP untuk hadir, Jokowi mengingatkan bahwa undangan retreat datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden,” kata Jokowi dalam pernyataannya pada Jumat 21 Februari 2025.

Oleh karena itu, Jokowi yang pernah menjadi kader dan didukung PDIP menganjurkan semestinya kepala daerah yang sudah dilantik tetap hadir dan tidak mengindahkan instruksi seorang Megawati.

Pasalnya, para kepala daerah tersebut adalah pilihan rakyat yang seharusnya berjuang demi kepentingan rakyat.

“Ya mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara bukan untuk yang lain,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi terbaru pasca penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK dalam dua kasus sekaligus, yakni suap terhadap Wahyu Setiawan, serta obstruction of justice terhadap penanganan kasus hukum Harun Masiku.

“Seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan,” tulis surat instruksi harian ketua umum menguktip Pasal 28 ayat 1 AD-ART PDIP yang tertanda tangan Megawati, Kamis 20 Februari 2025.

Dalam surat instruksi tersebut, Megawati meminta seluruh Kepala Daerah yang berasal dari PDIP untuk menghentikan langkah mereka mengikuti kegiatan retreat yang diselenggarakan oleh Presiden Prabowo Subinato di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” tulis Megawati.

Bagi mereka yang sudah melakukan perjalanan menuju Kota Magelang agar segera menghentikan langkah mereka sembari menunggu arahan lebih lanjut dari dirinya. []

Hal ini sesuai dengan surat instruksi nomor 7294/IN/DPP/II/2025, bahwa alasan pelarangan ini didasari oleh sikap KPK yang menahan Sekjen PDIP Hasti Kristiyanto dalam kasus dugaan tindak pidana suap dan obstruction of justice.

“Kepal daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis surat instruksi harian Ketua Umum yang ditandatangani oleh Megawati Soekarnoputri, Kamis 20 Februari 2025 kemarin.

Berikut adalag daftar Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Wali kota dari PDIP yang dilarang mengikuti retreat di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

1. Pramono Anung Wibowo (Gub. Daerah Khusus Jakarta),
2. Rano Karno si Doel (Wagub. Daerah Khusus Jakarta),
3. Al Haris (Gub. Jambi),
4. Abdullah Sani (Wagub. Jambi),
5. I Wayan Koster (Gub. Bali),
6. I Nyoman Giri Prasta (Wagub. Bali),
7. Meki Nawipa (Gub. Papua Tengah),
8. Deinas Geley (Wagub. Papua Tengah),
9. Dadang Suprianta (Bup. Bandung),
10. Ali Syakieb (Wabup. Bandung),1. Ayep Zaki (Walkot. Sukabumi),
12. Bobby Maulana (Wawal. Sukabumi),
13. Supiah Suri (Walkot. Depok),
14. Chandra Rahmansyah (Wawal. Depok),
15. Aep Syaepulloh (Bup. Karawang),
16. Maslani (Wabup. Karawang),
17. Citra Pitriyami (Bup. Pangandaran),
18. Ino Darsono (Wabup. Pangandaran),
19. Yuli Hastuti (Bup. Purworejo),
20. Dion Agasi Setiabudi (Wabup. Purworejo),
21. Afif Nurhidayat (Bup. Wonosobo),
22. Amir Husein (Wabup. Wonosobo),
23. Etik Suryani (Bup. Sukoharjo),
24. Eko Sapto Purnomo (Wabup. Suhokarjo),
25. Setyo Sukarno (Bup. Wonogiri),
26. Imron Rizkyarno (Wabup. Sukoharjo),
27. Sam’an Intakoris (Bup. Kudus),
28. Bellinda Putri Sabrina (Wabup. Kudus),
29. Achmad Afzan Arslan (Walkot. Pekalongan),
30. Balgis Diab (Wawal. Pekalongan),
31. Endah Subekti Kuntarningsih (Bup. Gunung Kidul),
32. Joko Purwoto (Wabup. Gunung Kidul),
33. Lukman Hakim (Bup. Bangkalan),
34. Mochammad Fauzan Ja’far (Wabup Bangkalan),
35. Hanindito Humawan Pramana (Bup. Kediri),
36. Dewi Mariya Ulfa (Wabup. Kediri),
37. Ipuk Fiestiandani Azar Annas (Bup. Banyuwangi),
38. Mujiono (Wabup. Banyuwangi),
39. Marhaen Djumadi (Bup. Nganjuk),
40. Tirhandy Cahyo Saputro (Wabup. Nganjuk),
41. Adi Wibowo (Walkot. Pasuruan),
42. Mokhamad Nawawi (Wawal. Pasuruan),
43. Masinton Pasaribu (Bup. Tapanuli Tengah),
44. Sofyan Franyata Hariyanto (Wagub. Riau),
45. H. Mian (Wagub. Bengkulu),
46. Krisantinus Kurniawan (Wagub. Kalimantan Barat),
47. Apolo Safanfo (Gub. Papua Selatan),
48. Benhur Tomo Mano (Gub. Papua),
49. Darma Wijaya (Bup. Serdang Bedagai),
50. Ya’tolo Gulo (Bup. Nias),
51. Askhi Atulo Laia (Bup. Nias Selatan),
52. Sowa’a Laoli (Wawal. Gunung Sitoli),
53. Oloan Paniaran Nababan (Bup. Humbang Hasundutan),
54. Fery Syahputra (Bup. Labuhan Batu Selatan),
55. Eliyunus Waruwu (Bup. Nias Barat),
56. Iman Irdian Saragih (Walkot. Tebing Tingg),
57. Safni Ahlil (Bup. Lima Pulih Kota),
58. Anggit Kurniawan Nasution (Wabup. Pasaman),
59. Leliarni (Wabup. Dharmasraya),
60. Kasmarini (Bup. Bengkalis),
61. Zukri (Bup. Pelalawan),
62. Syarifuddin Poti (Wabup. Rokan Hulu),
63. Hendrizal (Wabup. Indragiri),
64. Misharti (Wabup. Kampar),
65. Abdul Khafid (Wabup. Merangin),
66. Muslimin (Wabup. Tanjung Jabung Timur),
67. Devi Suhartoni (Bup. Musi Rawas Utara),
68. Ratna Mahmud (Bup. Musi Rawas),
69. Sumarni (Bup. Muara Enim),
70. Arifai’i (Wabup. Empat Lawang),
71. Askolani (Bup. Banyasin),
72. Hendri (Wabup. Rejang Lebong),
73. Arie Septia Adfinata (Bup. Bengkulu Utara),
74. Abdul Hafiz (Wabup. Kepahiang),
75. Teddy Rahman (Bup. Seluma),
76. Nadirsyah (Wabup. Tulang Bawang Barat),
77. Hamartoni Ahadis (Bup. Lampung Utara),
78. Komang Koheri (Wabup. Lampung Tengah),
79. Parosil Mabsus (Bup. Lampung Barat),
80. Irawan Topani (Wabup. Pesisir Barat),
81. Riza Herdavid (Bup. Bangka Selatan),
82. Debby Vita Dewi (Wabup. Bangka Selatan),
83. Kamarudin Muten (Bup. Belitung Timur),
84. Markus (Bup. Bangka Barat),
85. Efrianda (Wabup. Bangka Tengah),
86. Maryono (Wawal. Tangerang),
87. Muhammad Hasbi Asyadiki Jayabata (Bup. Lebak),
88. Tri Adhianto Tjayono (Wawal. Bekasi),
89. Ade Kuswara Kunang (Bup. Bekasi),
90. Imron (Bup. Cirebon),
91. Agus Kurniawan Budiman (Wabup Cirebon),
92. Ade Sugianto (Bup. Tasikmalaya),
93. Sadewo Tri Lastiono (Bup. Banyumas),
94. Grengseng Pamuji (Bup. Magelang),
95. Hamenang Wajar Ismoyo (Bup. Klaten),
96. Rober Christanto (Bup. Karanganyar),
97. Witiarso Utomo (Bup. Jepara),
98. Esti’anah (Bup. Demak),
99. Ngesti Nugraha (Bup. Semarang),
100. Agus Setiawan (Bup. Temanggung),
101. Dyah Kartika Permanasari (Bup. Kendal),
102. Paramita Widya Kusuma (Bup. Brebes),
103. Damar Prasetyono (Walkot Magelang),
104. Agustina Wilujeng (Walkot. Semarang),
105. Iswan Aminuddin (Wawal. Semarang),
106. Lis Darmansyah (Walkot Tanjungpinang),
107. Danang Maharsa (Bup. Sleman),
108. Hasto Wardoyo (Walkot. Yogyakarta),
109. Wawan Hermawan (Wawal. Yogyakarta),
110. Eri Cahyadi (Walkot. Surabaya),
111. Armudji (Wawal. Surabaya),
112. Ony Anwar Harsono (Bup. Ngawi),
113. Dwi Rianto Jatmiko (Wabup. Ngawi),
114. Achmad Fauzi Wongsojudo (Bup. Sumenep),
115. Sugiri Sancoko (Bup. Ponorogo).
116. Moch. Nur Arifin (Bup. Trenggalek),
117. Rijanto (Bup. Blitar),
118. Sanusi (Bup. Malang),
119. Yudha Adji Kusuma (Wabup. Lumajang),
120. Sujatno (Bup. Magetan),
121. Dirham Akbar Aksara (Wabup. Lamongan),
122. Fandi Achmad Yani (Bup. Gresik),
123. Rachman Sidharta Arisandi (Wawal. Mojokerto),
124. Agus Alit Sucipto (Wabup Badung),
125. Sang Nyiman Sdeana Arta (Bup. Bangli),
126. I Wayan Diar (Wabup. Bangli),
127. I Nyoman Sudjidra (Bup. Buleleng),
128. Gede Supriatna (Wabup. Buleleng),
129. I Made Mahayastra (Bup. Gianyar),
130. Anak Agung Gde Mayun (Wabup. Gianyar),
131. I Made Kembang Hartawan (Bup. Jembrana),
132. I Made Satria (Bup. Klungkung),
133. I Komang Gede Sanjaya (Wabup. Tabanan),
134. I Made Dirga (Wabu. Tabanan),
135. I Gusti Ngurah Jaya Negara (Walkot. Denpasar),
136. I Kadek Agus Arya Wibawa (Wawal. Denpasar),
137. Hanipah (Wabup. Sumbawa Barat),
138. Dominikus Minggu (Wabup. Ende),
139. Herybertus Geradus Laju Nabit (Bup. Manggarai),
140. Simplisius Donatus (Bup. Nagekeo),
141. Krisman Bernard Riwo Kore (Bup. Raijua),
142. Sujiwo (Bup. Kubu Raya),
143. Tjhai Chui Mie (Bup. Singkawang),
144. Karolin Margret Natasa (Bup. Landak),
145. Malin (Wabup. Melawi),
146. Fransiskus Diaan (Bup. Kapuas Hulu),
147. Yonahes Ontot (Bup. Sanggau),
148. Bahasan (Wawal. Pontianak),
149. Halikinnor (Bup. Kotawaringin Timur),
150. Irawati (Wabup. Kota Waringin),
151. Sastra Jaya (Wabup. Barito Utara),
152. M Yamin (Bup. Barito Timur),
153. Suyanto (Wabup. Kota Waringin Barat),
154. Wiyatno (Wabup. Kapuas),
155. Masduki (Buo. Sukamara),
156. Syairi Mukhlis (Wabup. Kotabaru),
157. Wartono (Wawal. Banjar Baru),
158. Edi Damansah (Bup. Kutai Kartanegara),
159. Rendy (Wabup. Kutai Kartanegara),
160. Frederick Edwin (Bup. Kutai Barat),161. H. Iwan Sabri (Bup. Nunukan),
162. Ibrahim Ali Sabr (Bup. Tana Tidung),
163. Andrei Angouw (Walkot. Mando),
164. Richard Henry Marthen Sualang (Wawal. Manado),
165. Joune J.E Ganda (Bup. Minahasa Utara),
166. Kevin William Lotulung (Wabup. Minahasa),
167. Iskandar Kamari (Bup. Bolmong Selatan),
168. Deddy Abdul Hamid (Wabup. Bolmong Selatan),
169. Carool Joram Senduk (Walkot. Tomohon),
170. Franky Donny Wongkar (Bup. Minahasa Selatan),
171. Robby Dondokambey (Bup. Minahasa),
172. Vanda Sarundajang (Wabup. Minahasa),
173. Ronald Kandoli (Bup. Minahasa Tenggara),
174. Fredy Tuda (Wabup. Minahasa Tenggara),
175. Welly Titah (Bup. Kepulauan Talaud),
176. Anisya Gretsyan Bambungan (Wabup. Kepulauan Talaud),
177. Hj. Herny (Bup. Pasangkayu),
178. Benyamin Thimas Noach (Bup. Maluku Barat Daya),
179. Charlos Viali Rahantoknam (Babup. Maluku Tenggara),
180. Bodewin Melkias (Walkot Ambon),181. Muhammad Sinen (Walkot. Tidore Kepulauan),
182. Ahmad Laiman (Wawal. Tidore Kepulauan),
183. Daud (Wabup Keerom),
184. Fransiscus Xaverius (Bup Waropen),
185. Mote Yowel Bowari (Wabup. Waropen),
186. Roi Palunga (Wabup Kepulauan Yapen),
187. Dominggus Catue (Bup. Sarmi),
188. Mesak Magai (Bup Nabire),
189. Johanes Rettob (Bupati Mimika),
190. Yampit Nawipa (Bupati Paniai),191. Oni Dendegau (Bup. Intan Jaya),
192. Spei Yan Birndana (Bup. Pegunungan Bintang),
193. Arnold Nam (Wabup. Pegunungan Bintang),
194. Itaman Thago (Wabup. Mamberamo Tengah),
195. Yan Kiraklak (Wabup. Yalimo),
196. Thomas Eppe Safanpo (Bup. Asmat),
197. Hermus Indou (Bup. Manokwari),
198. Bernard Mandacan (Bup. Manokwari Selatan),
199. Mesakh Inyomusi (Wabup. Manokwari Selatan),
200. Petronela Krenak (Bup. Sorong Selatan),
201. Sutejo (Wabup. Sorong), dan
202. Ferdinando Solosa (Wabup. Maybrat). []