Ia menyebut, kekayaan alam Indonesia saat ini didominasi oleh segelintir elite pengusaha, yang sebagian menjalankan usaha dengan tampilan legal, namun praktiknya justru melanggar hukum dan merugikan negara secara masif.

Sjafrie mengungkapkan, berdasarkan data yang diterimanya, hanya sekitar 10 orang pengusaha besar yang menguasai sektor-sektor strategis perekonomian nasional.

Ironisnya, praktik ilegal yang dilakukan kelompok tersebut disebut telah menyebabkan kebocoran anggaran negara hingga lebih dari Rp5.000 triliun.

“Ada 10 orang yang menguasai ekonomi kita, itu data yang saya terima. Mereka tampil seolah-olah legal, tetapi tindakannya justru ilegal,” ujar Sjafrie.

Pernyataan itu disampaikan Sjafrie saat menjadi pembicara dalam Retret Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Pusat Kompetensi Bela Negara, BPSDM Kementerian Pertahanan, Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026).

Menurut Sjafrie, persoalan tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum biasa. Ia menegaskan, praktik penguasaan sumber daya alam secara ilegal telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan ekonomi nasional.

“Kita harus fokus bahwa kedaulatan kita saat ini terancam, bukan hanya secara militer, tetapi oleh kedaulatan ekonomi,” tegasnya.

Sjafrie menilai lemahnya pengawasan serta penegakan hukum membuat praktik ilegal tersebut terus berlangsung, bahkan berjalan secara terstruktur, sistematis, dan masif sejak era reformasi.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Sjafrie menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam.

Ia memastikan aparat negara akan menindak tegas perusahaan-perusahaan tambang ilegal yang selama ini mengeruk kekayaan alam Indonesia tanpa izin sah.

“Mungkin Bapak-Bapak pernah mendengar Satuan Tugas Penertiban Hutan. Kita sudah menghentikan penyelundupan di Maluku dan wilayah lainnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam menjaga kedaulatan wilayah, politik, dan ekonomi nasional.

Sjafrie juga menyoroti maraknya penyelundupan komoditas strategis seperti timah, sawit, dan hasil tambang lainnya, yang menurutnya telah berlangsung lama dan menjadi penyumbang utama kebocoran anggaran negara hingga Rp5.770 triliun.

“Kalau ada niat dan ada kesempatan, maka terjadilah kerusakan. Inilah yang sedang kita bereskan. Negara tidak boleh kalah oleh keserakahan,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Sjafrie mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk insan pers, untuk berperan aktif dalam membela negara dari ancaman ekonomi yang justru datang dari dalam negeri.

Ia menegaskan bahwa perang modern tidak selalu berbentuk senjata, melainkan melalui penguasaan sumber daya, manipulasi ekonomi, dan praktik ilegal yang menggerogoti kedaulatan bangsa. (*)

Dalam kesempatan tersebut, Irjen Pol Johnny Edison Isir yang baru dilantik sebagai Kadiv Humas Polri memperkenalkan diri sekaligus menyapa para wartawan yang mengikuti kegiatan retret.

Dengan suasana hangat dan penuh keakraban, peraih Adhimakayasa Akpol 1996 ini berdiskusi langsung dengan insan pers mengenai peran strategis media dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kadiv Humas Polri mengapresiasi kerja jurnalistik yang selama ini dijalankan para wartawan dalam membangun narasi publik serta mengedukasi masyarakat melalui karya-karya jurnalistik yang konstruktif.

“Ini mencerminkan kesadaran bersama bahwa wartawan memiliki peran strategis dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Irjen Pol Johnny Edison Isir.

Ia juga menegaskan pentingnya menjaga kebebasan pers sebagai bagian dari amanat konstitusi dalam negara demokrasi yang berlandaskan hukum.

“Dalam negara demokrasi yang berlandaskan hukum, pers merupakan salah satu pilar utama. Kebebasan pers adalah amanat konstitusi yang harus kita jaga bersama,” tegasnya.

Meski demikian, Kadiv Humas Polri mengingatkan bahwa kebebasan pers harus diiringi dengan tanggung jawab, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap hukum dan etika jurnalistik.

“Namun kebebasan pers juga harus berjalan seiring dengan tanggung jawab, profesionalisme, serta penghormatan terhadap hukum dan etika jurnalistik,” pungkasnya.

Kegiatan silaturahmi ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Polri dan insan pers dalam menjaga ruang publik yang sehat, informatif, serta mendukung penguatan nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi di Indonesia.