“Alhamdulillah Pilpres sudah selesai, Pilkada sudah selesai, jadi jangan lagi ke depan ini baik Pilpres maupin Pilkada memecah belah kita, berbeda pilihan dalam politik itu biasa,” kata Habib Rizieq dalam orasi kebangsaannya di acara Reuni Akbar 212 di Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Senin 2 Desember 2024.

Ia merasa heran dan miris ketika banyak alim ulama, ustadz dan habaib yang justru dihina karena berbeda pilihan politik.

Menurutnya, narasi yang mendiskreditkan alim ulama dan habaib terlalu kelawatan batas.

“Makanya saya kaget begitu ada perbedaan pilihan, saudara, berani-beraninya ulama di-munafik-munafikkan, disesat-sesatkan, dikafir-kafirkan, jangan, jangan,” pintanya.

Menurutnya, perbedaan pilihan politik dari kalangan ulama dan habaib adalah sebuah keniscayaan.

Ia berperasangka baik bahwa pilihan politik mereka tentu sudah melalui pertimbangan yang matang.

“Ada Habaib ada ulama berbeda pilihan dengan kita, saudara, masing-masing punya ijtihad politik wajib untuk kita saling menghormati saudara,” sambungnya.

Oleh sebab itu, Habib Rizieq pun berpesan jangan sampai ke depan ada lagi sikap semacam itu ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam terhadap pilihan politik para alim ulama dan habaib.

“Jangan mau dipecah belah, saudara. Yang bertarung orang lain, yang dapat kekuasaan orang lain, yang dapat kursi orang lain, yang dapat uang orang lain, tapi kenapa harus rakyat yang diadu-domba, rakyat yang baku pukul, dan rakyat yang dipecah-belah,” tandasnya.

“Jangan mau lagi kita diadu doba, setuju?,” tukas Habib Rizieq.

Bagi Habib Rizieq, dalam memilih pemimpin bukan sekadar soal siapa yang dipilih, akan tetapi juga cara bagaimana memilih dan seperti apa karakter sosok yang akan dipilih.

Semuanya harus berpedoman pada ayat suci, dalam hal ini Alquran.

“Di dalam memilih pemimpin, jangan lupa jadikan Alquran dan as-Sunnah sebagai pedoman kita. Alquran dan as Sunnah sudah menuntun kita bagaimana cara memilih pemimpin, yang model bagaimana pemimpin yang harus kita pilih, ikuti saja,” tuturnya.

Sepanjang umat berpedoman pada hukum syariat di dalam memilih pemimpin, Habib Rizieq yakin umat Islam tidak akan kebingungan mencari pemimpin terbaik dalam kontestasi politik elektoral.

“Selama kita berpedoman kepada Alquran dan as Sunnah, al Ijma’ dan al Qiyas, saudara serta apa-apa sudah disampaikan oleh para ulama-ulama salaf kita, insya Allah kita tidak akan terjerumus ke dalam jurang kebingungan,” tegasnya. []

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman mengatakan penerapan rakayasa lalu lintas masih bersifat situasuional.

“Rekayasa lalu lintas bersifat situasional,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman kepada wartawan, Minggu 1 Desember 2024.

Rekayasa lalu lintas ini dipersiapkan, untuk menjamin kelancaran seluruh rangkaian acara reuni 212.

“Mewujudkan Kamseltibcarlantas (keamanan keselamatan ketertiban kelancaran lalu lintas) yang kondusif pada saat pelaksanaan kegiatan aksi reuni 212,” jelasnya.

Berikut ini Rekayasa Lalu Lintas yang Disiapkan:

1. Arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya yang akan menuju Jalan Veteran III diluruskan ke TL Harmoni

2. Arus lalu lintas dari Jalan Medan Merdeka Timur yang akan menuju Jalan Medan Merdeka Utara atau Istana Negara dibelokkan ke kanan ke Jalan Perwira

3. Arus lalu lintas dari Jalan Ridwan Rais yang akan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan diluruskan ke Jalan Medan Merdeka Timur

4. Arus lalu lintas dari Jalan MH Thamrin yang akan menuju Bundaran Patung Kuda dibelokkan ke kiri atau ke kanan ke Jalan Kebon Sirih

5. Arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis yang akan belok kiri ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Fachrudin dan arus lalu lintas dari Jalan Fachrudin yang akan belok kanan ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Abdul Muis

6. Arus lalu lintas dari Jalan Hayam Wuruk yang akan lurus ke Jalan Majapahit dibelokkan ke kiri ke Jalan Janda dan arus lalu lintas dari Jalan Suryo Pranoto yang akan menuju Jalan Majapahit dibelokkan ke kiri ke Jalan Gajah Mada atau diluruskan ke Jalan Ir H Janda

7. Arus lalu lintas dari Jalan Katedral yang akan menuju ke Jalan Veteran dibelokkan ke kanan arah Pasar Baru

8. Arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya yang akan menuju ke Jalan Veteran I diluruskan ke arah TL Harmoni

9. Arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya yang akan menuju ke Jalan Veteran II diluruskan ke arah TL Harmoni. []

Jakarta – Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Ahmad Riza Patria memastikan tidak akan menghadiri kegiatan reuni 212, jika kegiatan itu jadi digelar pada Kamis (2/12).

”Besok (2/12) itu kan, kita ada acara yang dari kementerian,” kata Wakil Gubernur Riza Patria seperti dilansir dari Antara di Balai Kota Jakarta, Rabu (1/12) malam.

Terkait dengan kegiatan yang rencananya dilaksanakan di Patung Kuda Arjuna Wijaya tersebut, Riza menyebutkan, Polda Metro Jaya yang berwenang memberikan izin pelaksanaan tersebut. ”Sejauh ini, belum ada informasi izin diberikan. Kami tetap mengimbau kepada penyelenggara untuk mematuhi aturan-aturan yang ada,” tutur Riza.

Pihak kepolisian juga, menurut Riza, sudah mempersiapkan keamanan yang diinisiasi Persaudaraan Alumni 212 tersebut. ”Polda sudah menyiapkan antisipasi kemungkinan masuknya massa dari luar Jakarta yang akan mengikuti reuni 212,” ujar Riza.

Sebelumnya, kegiatan Reuni 212 kembali direncanakan di Patung Kuda Arjuna Wijaya setelah pihak dari Yayasan Az Zikra memutuskan menolak acara reuni 212, yang rencananya dilaksanakan di Masjid Az Zikra, Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Kamis (2/12).

Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Harun mengatakan, pihaknya tidak akan memberikan atau mengeluarkan izin soal reuni 212 yang akan diselenggarakan di Kabupaten Bogor tersebut. Saat ini, wilayah Kabupaten Bogor masih menerapkan PPKM level 3.

Pihak kepolisian menegaskan akan memproses pidana massa yang nekat menggelar aksi reuni 212 tanpa izin di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

”Jika memaksakan juga, kita akan menerapkan hukum yang berlaku kepada mereka yang memaksa dan dipersangkakan dengan tindakan pidana di KUHP sesuai pasal 212 sampai 218,” kata Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Endra Zulpan.

Zulpan menambahkan, tidak hanya hukum pidana yang akan diterapkan kepada pelanggarnya, namun kekarantinaan juga. ”Di samping KUHP, kita lakukan juga UU Karantina Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan tiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, siapa yang menghalangi dapat dikenakan sanksi hukum,” ujar Zulpan.

Mantan Kabidhumas Polda Sulawesi Selatan itu juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mengikuti ajakan pihak tak bertanggung jawab yang nekat menggelar aksi tanpa izin. ”Kepada masyarakat saya harap, untuk juga tidak terpancing atau mengikuti kegiatan ini. Karena ini tidak mendapat izin dari pemerintah atau kepolisian jadi masyarakat agar mengetahui sikap daripada Polda Metro Jaya atau Pemprov DKI Jakarta,” tambah Zulpan.

JAKARTA – Kereta api rute jarak jauh yang berangkat dari Stasiun Gambir pada hari ini akan berhenti di Stasiun Jatinegara. PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencegah penumpang mengalami keterlambatan sampai ke stasiun akibat skenario rekayasa lalu-lintas menyusul adanya rencana reuni 212.

“KAI Daop 1 Jakarta mengimbau agar calon penumpang memperhatikan jam keberangkatan KA jika memilih untuk naik dari Stasiun Jatinegara,” ujar Kepala Humas Daop I PT KAI Eva Chairunisa dalam keterangannya, Kamis, 2 Desember 2021.

Reuni 212 akan digelar di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin. Reuni bertajuk “Aksi Super Damai” rencananya dihelat pukul 08.00-11.00 WIB.

Guna mengantisipasi penumpang terjebak kemacetan, KAI memberlakukan berhenti luar biasa (BLB) untuk 12 nomor perjalanan kereta. Dengan kebijakan itu, Stasiun Jatinegara dapat melayani keberangkatan penumpang kereta api jarak jauh untuk jadwal perjalanan mulai pukul 06.40 WIB sampai pukul 13.15 WIB.

Adapun 12 kereta keberangkatan Stasiun Gambir yang akan berhenti di Stasiun Jatinegara adalah sebagai berikut.

– KA 38A Argo Parahyangan (tujuan Bandung) keberangkatan dari Stasiun Gambir pukul 06.40 WIB

– KA 14 Argo Muria (tujuan Semarang Tawang) keberangkatan dari Stasiun Gambir pukul 07.05 WIB

– KA 46 Argo Parahyangan (tujuan Bandung) keberangkatan dari Stasiun Gambir pukul 08.10 WIB

– KA 2B Argo Bromo Anggrek (tujuan Surabaya turi) keberangkatan dari Stasiun Gambir pukul 08.20 WIB

– KA 18A Argo Cheribon (tujuan Cirebon) keberangkatan dari Stasiun Gambir pukul 08.30 WIB

– KA 10C Argo Dwipangga (tujuan Solo Balapan) keberangkatan dari Stasiun Gambir pukul 08.50 WIB

– KA 82D Taksaka (tujuan Yogyakarta) keberangkatan dari Stasiun Gambir pukul 09.10 WIB

– KA 20F Argo Cheribon (tujuan Tegal) keberangkatan dari Stasiun Gambir pukul 09.40 WIB

– KA 7046 (Tujuan Solo) Keberangkatan dari Stasiun Gambir pukul 09.50 WIB

– KA 48F Argo Parahyangan (tujuan Bandung) keberangkatan dari Stasiun Gambir pukul 10.10 WIB

– KA 50F Argo Parahyangan (tujuan Bandung) keberangkatan dari Stasiun Gambir pukul 12.30 WIB

– KA 52A Argo Parahyangan (tujuan Bandung) keberangkatan dari Stasiun Gambir pukul 13.15 WIB

Penumpang diimbau telah memiliki berkas tes Antigen hasil negatif Covid-19 yang berlaku 1×24 jam. Sebab, di Stasiun Jatinegara tidak tersedia tes Antigen.

Merespons rencana Reuni 212 ini, sebanyak 4.218 personel gabungan dari TNI, Polri dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersiaga di kawasan Patung Kuda. “4.218 personel gabungan dari TNI, Polri dan Pemda dikerahkan,” kata Kepala Sub Bagian Humas Polres Jakarta Pusat Ajun Komisaris Sam Suharto di Jakarta, Rabu, 1 Desember 2021, seperti dikutip Antara.

Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya Komisaris Besar Marsudianto mengatakan pengamanan Reuni 212 ini merupakan bentuk operasi kemanusiaan demi menyelamatkan warga dari penyebaran Covid-19.

JAKARTA – Polda Metro Jaya belum mengeluarkan izin keramaian terkait Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) rencana aksi Reuni 212 . Aksi tersebut direncanakan berlangsung pada 2 Desember 2021 mendatang.

“Untuk kegiatan 212 hingga saat ini polda belum mengeluarkan izin,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol E Zulpan, Senin (29/11/2021).

Zulpan menyebutkan, izin keramaian Reuni 212 akan diupdate perkembanganya hari ini. Ia meminta media bersabar menunggu update terbaru.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyebutk ada sejumlah persyaratan administrasi yang belum dipenuhi panitia acara Reuni 212. Salah satunya rekomendasi dari Satgas Covid-19, karena pandemi yang belum berakhir.

Zulpan menjelaskan, untuk kegiatan yang menghadirkan orang dalam jumlah banyak di tempat umum, harus mengantongi STTP. “Polri miliki kewenangan untuk terima surat pemberitahuan masyarakat dan surat permohonan izin keramaian. Kemudian setelah itu diterbitkan STTP atau surat tanda terima pemberitahuan terkait surat izin keramaian,” kata Zulfan.

Pihak panitia Reuni 212 juga perlu mendapatkan izin dari pengelola tempat berlangsungnya acara tersebut, yakni Pemprov DKI Jakarta. Sebab acara Reuni 212 akan dipusatkan di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Monas, Jakarta Pusat.

JAKARTA – Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endre Zulpan menegaskan, pihaknya belum memberikan izin terhadap aksi massa Reuni 212. Izin tersebut belum diberikan karena beberapa persyaratan administrasi belum dipenuhi oleh pihak panitia.

“Namun kita belum memberikan rekomendasi karena kelengkapan administrasi persyaratan-persyaratan belum dipenuhi,” ujar Zulpan saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (25/11).

Menurut Zulpan, beberapa syarat administrasi yang belum dipenuhi oleh penyelenggara di antaranya proposal kegiatan hingga surat rekomendasi dari Satgas Covid-19. Namun, ia menyebut pihak panitia Reuni 212 sempat mengajukan izin ke Polda Metro Jaya pada Kamis (18/11) lalu. Salah satunya adalah surat rekomendasi dari Satgas Covid-19.

“Iya salah satunya (surat rekomendasi dari Satgas Covid-19) itu yang belum dipenuhi,” ungkap Zulpan.

Dalam kesempatan itu, Zulpan juga mengingatkan bahwa saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19. Baginya keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dan harus jadi perhatian utama pihaknya. Karena itu, dia menegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi menjadi landasan utama pihaknya.

“Maka seluruh pihak agar prihatin akan dampak Covid-19, dimana keprihatinan ditunjukan dengan patuhi prokes sebagai upaya pencegahan Covid-19. PMJ siap amankan ibukota, tapi kami berharap semua masyarakat patuhi ketentuan yang ada,” tegas Zulpan.

Sebelumnya, Ketua Umum Persatuan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif menyebut jika Reuni 212 kemungkinan akan dilaksanakan sesuai jadwal di awal Desember nanti. Meskipun, lokasi biasa, Monas, digadang-gadang bukan opsi satu-satunya karena masih dikoordinasikan. Diketahui, selama pandemi ini reuni akbar 212 masih belum terlaksana kembali.

Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap, Reuni 212 yang akan digelar 2 Desember 2021 tidak menimbulkan klaster Covid-19.

Riza juga berharap agar massa aksi Reuni 212 bisa mempertimbangkan kembali rencana gelaran itu.

“Mudah-mudahan tidak menimbulkan klaster baru tidak ada gelombang ketiga di DKI Jakarta,” kata Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta.

Riza juga sampaikan saat ini, DKI Jakarta masih berstatus dalam pandemi Covid-19 dan masih terus menekan laju kasus Covid-19.

“Harapan saya seluruh kegiatan yang menimbulkan kerumunan itu mohon diperhatikan dan dipertimbangkan. Apalagi kegiatan (Reuni 212) tersebut melibatkan jumlah masa yang sangat besar,” tutur Riza.

Tindakan Pemprov DKI Jakarta sudah tegas untuk sementara kawasan Monumen Nasional (Monas) tidak bisa digunakan untuk kegiatan masyarakat umum.

Namun apabila peserta aksi akan menggunakan spot Patung Kuda Arjuna Wijaya, panitia aksi disarankan untuk mengajukan ke Polda Metro Jaya.

“Silakan sampaikan saja ke Polda Metro Jaya, ada respons dan jawaban yang bijak dari Polda Metro,” ucap dia.