Menurut Oleh Soleh, RUU TNI merupakan revisi Undang-Undang yang sudah dilakukan pembahasanannya oleh DPR sejak 7 tahun lalu.

“Undang-Undang ini sudah dibahas pada periode yang lalu sesungguhnya, ini kan sudah hampir 6 sampai 7 tahun ya sifatnya carry over (meneruskan),” ucap Oleh, dikutip dari kompasTV.

Oleh kemudian merespons satu di antara beberapa alasan pemohon tentang gugatan UU TNI dilayangkan karena bukan bagian dari prolegnas.

Menurut Oleh, UU yang disahkan oleh DPR tidak harus masuk dalam prolegnas.

“Tidak menjadi sebuah baku bahwasanya di dalam sebuah prolegnas ini tidak bisa nambah misalkan seperti itu ya. Kalau misalkan di dalam prolegnas awal ini adakah RUU yang akan dibahas itu ada 20 misalkan, di dalam UU ini tidak melarang untuk tambahan terhadap pembahasan UU yang diusulkan baik itu inisiasi pemerintah maupun DPR,” beber Oleh.

“Kalau mau digugat dari sisi itu, saya rasa kurang pas, kalau dari sisi bahwa, UU ini tidak termasuk prolegnas, karena memang tidak ada larangan untuk menambah lagi sebuah tambahan pembuatan UU,” lanjutnya.

Oleh membantah anggapan yang menyebutkan DPR tidak melibatkan pihak lain dalam pembahasan UU TNI.

“Kalau misalnya dianggap tidak terbuka, rasa-rasanya kurang pas. Karena pada dasarnya dalam rangka menggali informasi, dalam rangka bagaimana kami dengan DPR ini ingin membuat sebuah UU, ya kalau sempurna kan tak mungkin karena bukan Alquran gitu ya, paling tidak, mendekati,” pungkas Oleh. []

Rapat yang digelar di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 15 Maret 2025 ini dinilai tidak transparan dan berpotensi mengembalikan praktik dwifungsi ABRI.

Tiga orang yang mengatasnamakan Koalisi Reformasi Sektor Keamanan mendesak agar rapat Panja RUU TNI dihentikan. Mereka mempersoalkan rapat yang digelar secara tertutup.

“Kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, meminta rapat ini dihentikan. Ini tidak sesuai karena dilakukan secara tertutup,” kata Andrie, salah satu pengunjuk rasa, di lokasi rapat.

Mereka meneriakkan penolakan terhadap pembahasan RUU TNI yang dinilai bisa mengembalikan dwifungsi ABRI.

“Bapak-Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati, kami menolak pembahasan ini. Kami menolak dwifungsi ABRI. Hentikan proses pembahasan RUU TNI!” tegas Andrie.

Diketahui, sejak Jumat, 14 Maret 2025, Komisi I DPR RI bersama pemerintah telah menggelar rapat Panja membahas RUU TNI.

Rapat ini berlangsung di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, dan dilakukan secara tertutup.

Anggota Komisi I DPR, Tb Hasanuddin, membenarkan adanya rapat tersebut.

“Betul, rapat Panja UU TNI DPR dengan Panja UU dari pemerintah,” kata Hasanuddin seperti dikutip, Sabtu, 15 Maret 2025.

Koalisi Reformasi Sektor Keamanan menilai pembahasan RUU TNI harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat bisa memantau dan memberikan masukan.

Mereka khawatir, revisi ini akan membuka kembali ruang bagi militer untuk terlibat dalam urusan sipil, seperti pada era Orde Baru.

“Kami tidak ingin dwifungsi ABRI kembali. RUU TNI harus dibahas secara transparan, bukan di balik pintu tertutup,” tegas Andrie.

Hingga berita ini diturunkan, rapat Panja RUU TNI masih terus berlangsung. []