Humas PT SMA, Zulfi Arifandi menegaskan bahwa tuduhan pemblokiran seperti yang dituduhkan PT KBPC tidak benar. Katanya yang benar adalah PT SMA bersama dengan Koperasi milik masyarakat Koperasi Bungo Bangkit Mandiri (BBM) sedang ada kegiatan di dalam wilayah perusahaannya sendiri.

“Itu lahan adalah asetnya PT Surya Mas Abadi. Kegiatan yang sedang kami lakukan yaitu revitalisasi jalan, pembangunan pos terpadu, dan infrastruktur penunjang kegiatan penambangan lainnya,” kata Zulfi kepada wartawan, Jumat, 29 Desember 2023.

Menurut Zulfi, revitalisasi jalan tersebut penting dilakukan karena akan ada penambangan yang dilakukan IUP PT Marga Bara Tambang (MBT).

“Jadi, PT SMA sebagai pemilik jalan harus menyiapkan infrastruktur-infrastruktur yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan penambangan PT MBT yang merupakan pengguna asset milik kami,” jelasnya.

Zulfi mengungkapkan kenapa pembangunan jalan dilakukan dari luar, karena pengerjaan revitalisasi jalan dan infrastruktur lainnya dihalang-halangi oleh sekelompok orang dan tidak diperkenankan melintas ke dalam wilayah IUP, maka dari itu dilakukan pembangunan dari depan.

Zulfi menegaskan, jalan sepanjang 31 kilometer itu yang direvitalisasi tersebut adalah milik PT SMA.

Adapun pengerjaan revitalisasi jalan dan pembangunan infrastruktur yang sedang dikerjakan sekarang bekerja sama dengan Koperasi BBM.

“Di mana koperasi itu merupakan himpunan dari masyarakat Muara Bungo yang tergabung dari tujuh desa yang diberdayakan sebagai karyawan perusahaan SMA,” tuturnya.

Dia pun mempersilakan jika ada pihak yang merasa terganggu dengan kegiatan revitalisasi jalan tersebut untuk melakukan gugatan, bukan upaya penguasaan paksa.

“Ini jalan milik kami, aset kami, kamipun disaat berkegiatan nanti hanya melintas tdk menghalangi siapapun untuk melewati jalan kami,kok kami dilarang melakukan aktivitas di didalamnya? Apalagi kami memberdayakan masyarakat sekitar. Jadi salah kami di mana?tolong hindari narasi – narasi provokatif dan tendensius seperti itu” tegas Zulfi.

Lalu Zulfi memberitahu bahwa pihaknya pernah berdiskusi dengan aparat setempat yang menyatakan kalau jalan hauling tambang yg dimiliki suatu perusahaan itu merupakan ranah privat yang menjadi hak atau kewenangan dari pemilik aset, yaitu PT SMA.

Koperasi BBM Dukung Revitalisasi Jalan
Sementara itu, Marwan Saputra, SH, perwakilan dari Koperasi Bungo Bangkit Mandiri (BBM) menegaskan aktivitas masyarakat yang ingin melakukan penambangan milik PT SMA terkesan dihalang-halangi oleh PT KBPC.

Kata dia, masyarakat tidak diperbolehkan melintasi akses jalan di simpang empat desa Dusun Baru, Pusat Jalo, Kecamatan Muko Muko Batin VII, Kabupaten Bungo dengan alasan memicu potensi bentrok dengan masyarakat setempat.

Marwan mengaku pihaknya sudah berusaha melakukan mediasi dengan PT KBPC, namun tidak berhasil.

Marwan yang juga berprofesi sebagai advokat kembali menegaskan, niat masyarakat hanya ingin melakukan penambangan secara legal namun terkesan dihalang-halangi oleh PT KBPC.

Dia pun heran dengan sikap PT KBPC yang menutup jalan tersebut, padahal bukan miliknya. “Kami tidak melalui akses jalan PT KBPC, mengapa tidak diizinkan? Ini melanggar hukum jika kami tidak diizinkan melintas,” tegas Marwan.

Marwan menjelaskan bahwa Koperasi BBM didirikan oleh beberapa warga asli Bungo. Tujuannya adalah bekerja sama dengan PT SMA di bidang pertambangan batu bara di Kecamatan Rantau Pandan.

“Tujuan utama Koperasi BBM adalah menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat di lima kecamatan, membantu perekonomian mereka. Koperasi ini juga dianggap sebagai wadah untuk memudahkan hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan, serta menjaga hak dan kepentingan para pekerja dan masyarakat setempat,” tuturnya.

Marwan pun menyinggung pihak-pihak yang diduga massa bayaran yang ditugasi menghalang-halangi kegiatan masyarakat melakukan penambangan di PT MBT segera sadar dan mendukung keberadaan koperasi dan perusahaan tambang batu bara yang baru ini karena memiliki legalitas yang jelas dan berkomitmen membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan desa, dan memberikan kontribusi positif bagi daerah.

“Sudah lah, kami bekerja untuk kemajuan, bukan mencari musuh. Kalau bicarakan dihalang-halangi, justru kegiatan penambangan perusahaan MBT dihalang-halangi selama berbulan-bulan yang berdampak pada karyawan dan masyarakat tidak bisa bekerja,” pungkasnya. (*)

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut mengatakan hal itu usai mengunjungi Pasar Kramatjati, Jakarta Timur, dan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Desember 2023.

Saat berkunjung ke Pasar Minggu, Gibran menanyakan soal harga sejumlah bahan pangan, serta situasi dan kondisi pasar kepada pedagang.

Setelah berkunjung ke dua pasar tersebut, Gibran menyatakan ada dua hal yang menjadi perhatian dirinya yaitu pengendalian harga dan revitalisasi.

“Hanya dua itu saja. Nanti concern ke depan pengendalian harga, juga revitalisasi pasar,” kata Wali Kota Solo tersebut.

Soal revitalisasi, Gibran menyontohkan kondisi pusat-pusat perbelanjaan tradisional di Solo, Jawa Tengah.

“Ya seperti di Solo, hampir semua pasar tradisional kami revitalisasi,” ujarnya.

Di kesempatan itu Gibran juga membeli sejumlah barang dan makanan seperti ikan teri, olahan daging ayam, buah-buahan, dan sejumlah bahan makanan lainnya.

Usai berkeliling dan berbelanja, Gibran langsung menuju area luar pasar dan menerima deklarasi dukungan dari sejumlah pedagang dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI). (*)

Jakarta, eranasional.com : Perseteruan antara Pemprov DKI dengan Pemerintah Pusat tentang ajang pagelaran Formula E di Jakarta kian memanas. Awal mulanya ketika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama pihaknya ingin menggelar ajang balapan ini. Salah satu rute awal balapan yang direncanakan akan melewati Monas, ikon ibu kota Jakarta.

Tetapi Pemerintah Pusat sempat menolak usulan tersebut, dengan alasan Monas merupakan cagar budaya. Penolakan tersebut awalnya muncul dalam rapat pembahasan revitalisasi Monas dan usul izin balapan Formula E, pada tanggal 5 Februari 2020. Sekretaris Kemensetneg Setya Utama menyatakan jika komisi pengarah mengizinkan, asal diselenggarakan di luar kawasan Monas.

“Formula E bisa saya sampaikan hasil rapat komrah (Komisi Pengarah) bahwa Komrah tidak menyetujui apabila dilaksanakan di dalam area Monas, di luar silakan, di dalam tidak,” kata Setya Utama di Kantor Kemensetneg, Kompleks Istana Kepresidenan,Rabu (5/2).

“Dengan banyak pertimbangan di sana ada cagar budaya yang harus diperhatikan, ada pengaspalan dan lain-lain. Diizinkan tapi di luar kawasan Monas,” tambahnya.

Namun beberapa hari setelahnya, beredar surat Menteri Sekretariat Negara RI, Pratikno, yang memberikan lampu hijau ajang Balapan Dunia tersebut digelar di kawasan Monas.

Dalam surat tertanggal 7 Februari 2020 tersebut, Pratikno selaku Ketua Komisi Pengarah Pembangunan kawasan Medan Merdeka mengizinkan balap Formula E diselenggarakan, namun dengan 4 yang harus dipatuhi Pemprov DKI, yakni:

1. Dalam merencanakan konstruksi lintasan tribun penonton dan fasilitas lainnya harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain UU No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya;
2. Menjaga keasrian, kelestarian vegetasi pepohonan dan kebersihan dan kebersihan lingkungan di kawasan Medan Merdeka.
3. Menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar kawasan Medan Merdeka.
4. Melibatkan instansi terkait guna menghindari perubahan fungsi, kerusakan lingkungan dan kerusakan cagar budaya di kawasan Medan Merdeka.

Setelah dikonfirmasi, Sekretaris Kemensetneg Setya Utamapun menyatakan jika memang terdapat perubahan sikap dari Kemensesneg tentang Formula E.

“Informasi tentang surat Komrah tanggal 7 Februari tersebut betul. Dalam surat tersebut pada prinsipnya Komrah menyetujui Formula E di Kawasan Taman Medan Merdeka, dengan memperhatikan, dan mematuhi peraturan perundang-undangan, antara lain UU Cagar Budaya,” kata Setya saat dikonfirmasi, Senin (10/2/2020).

Tentang Formula E

Ajang Balapan Dunia Formula E ini rencananya akan diselenggarakan pada 6 Juni 2020 mendatang. Demi bisa menyelenggarakan Formula E, Pemprov DKI mengajukan anggaran mencapai sekitar Rp1,6 triliun. Rinciannya, ada anggaran Rp360 miliar untuk commitment fee kepada federasi Formula E, Rp934 miliar untuk dana penyelenggaraan yang akan dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dispora) DKI, dan Rp305,2 miliar biaya penyelenggaraan yang dibutuhkan PT. Jakarta Propertindo (JakPro).

Terlanjur Ditolak Pemprov Cari Rute Alternatif

Setelah tak mendapatkan penolakan perizinan dari Pemerintah Pusat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku langsung melakukan pertemuan bersama penyelenggara dan organisasi pembalap yang akan mengikuti ajang balapan Formula E. Anies meyebut jika Pemprov bersama Penyelenggara mencari solusi dan rute alternatif lainnya.

“Kami melihat beberapa tempat bersama dengan Tim dari Bina Marga, tim dari JakPro, dan eksekutif komitenya,” kata Anies di Gedung Balai Kota DKI, Jakarta Pusat Jumat (7/2/2020).

Direktur Dwi Wahyu Daryoto, selaku PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dalam rilisnya menjelaskan, pihaknya segera mencari beberapa tempat untuk dijadikan alternatif penyelenggaraan Formula E. Lokasi baru tersebut, tentunya akan mempertimbangkan masukan dari pemerintah pusat dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menyukseskan balapan mobil ramah lingkungan di Jakarta.

“Pengumuman lokasi sirkuit pengganti akan dilakukan setelah disetujui oleh FEO dan FIA selaku partner penyelenggaraan Formula E Jakarta,” Kamis (6/2).

Dirinya menerangkan penyelenggaraan Formula E dilakukan sesuai dengan semangat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Jakarta Langit Biru di 2030 yang dituangkan dalam Instruksi Gubernur No 66 tahun 2018 dan Perpres 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

“Monas adalah lokasi paling ideal bagi penyelenggaraan Formula E. Namun, karena Komisi Pengarah tidak mengizinkan, kami menghormati keputusan itu. Jauh sebelumnya sudah dipersiapkan alternatif-alternatif lokasi, kami tengah mendalami untuk pilihan terbaik,” tambah dia.

Jakpro berharap tahun depan juga mendapatkan izin, karena pihaknya sudah menandatangani kontrak selama 5 tahun kedepan untuk menyelenggarakan Formula E.

Jakarta, eranasional.com : Proyek revitalisasi Monumen Nasional (Monas) telah diminta dihentikan untuk sementara setelah menuai berbagai polemik pro dan kontra. Jika tetap dilanjutkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terancam dipolisikan.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, proyek ini belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Padahal, kata Prasetio, untuk merevitalisasi Monas, persetujuan dari Kemensetneg selaku Ketua Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka adalah syarat utama.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) nomor 25 tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Pasal 5 ayat (1) dalam Keppres itu mengatakan tugas dari Komisi Pengarah ialah memberikan persetujuan terhadap perencanaan dan pembiayaan pembangunan Taman Medan Merdeka yang disusun oleh Badan Pelaksana.

Prasetio mengatakan aturan ini harus ditaati oleh Anies. Jika kembali dilanggar, ia akan laporkan Anies ke penegak hukum.

“Kalau (peraturan) ini terus ditabrak, kami akan jalankan langkah ke depan, mungkin kami bisa melaporkan sesuatu kepada pihak kepolisian atau KPK,” ucapnya, Selasa (27/1/2020).

Prasetio menyayangkan sebelum proyek berjalan, Anies tidak meminta izin dulu dari Kemensetneg. Seharusnya Mantan Mendikbud ini meminta anak buahnya untuk melakukan koordinasi dengan Kemensetneg.

“Eksekutif khususnya Pemda melaksanakan ini tanpa seizin Ketua Komisi Pengarahan. Kan harusnya koordinasi, buka komunikasi,” jelasnya.

Sebelumnya, proyek revitalisasi Monumen Nasional (Monas) menuai berbagai polemik di tengah masyarakat. Kekinian, proyek ini akhirnya diputuskan untuk dihentikan sementara.

DPRD DKI kemudian menggelar rapat yang terdiri dari para pimpinan parlemen DKI ini. Setelah itu mereka melakukan sidak langsung ke sisi selatan Monas yang menuai kontroversi itu.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengatakan proyek ini memiliki sejumlah hal yang patut disoroti. Mulai dari pengalihan fungsi sebagai daerah resapan air, penebangan pohon, hingga proses lelangnya.

Ia menyatakan berdasarkan hasil rapat dan sidak, DPRD merekomendasi untuk menghentikan proyek untuk sementara.

“Jadi hari ini kami meminta kepada Eksekutif untuk merekomendasikan dihentikan sementara,” ujar Prasetio di lokasi usai sidak, Selasa (28/1/2020).

(Fy/red).