JAKARTA, Eranasional.com – Partai Demokrat diduga menerima uang hasil suap yang didapat Bupati Mamberano Tengah nonaktif, Papua Pegunungan, Ricky Ham Pagawak.

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK pada persidangan di Pengadilan Tipikor Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (2/8). Ricky Pagawak disebut memberikan uang Rp1,5 miliar ke Partai Demokrat.

“Perbuatan lain atas harta kekayaan yaitu pada sekitar April 2022 bertempat di Hotel Redtop, Pecongan, Jakarta, terdakwa Ricky Ham Pagawak memberikan uang sejumlah Rp1,5 miliar kepada Reyhan Khalifa, Staf Bendahara DPP Partai Demokrat, untuk sumbangan kepada Partai Demokrat,” demikian bunyi surat dakwaan yang dibacakan Jaksa KPK.

Selain itu, pada 17 Februari 2020, Ricky Pagawak juga disebut memberikan uang kepada Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan sebesar Rp50 juta.

“Uang sejumlah Rp50 juta ke rekening milik Hinca IP Pandjaitan,” bunyi surat dakwaan yang sama.

Disebut juga, Ricky mengalirkan uang ke presenter TV swasta Brigita Manohara sebesar Rp380 juta dan teman wanita Ricky bernama Christa Fransiska Djasman Rp1,575.000.000.

Selain itu, Brigita disebut juga pernah menerima satu unit mobil dari Ricky Pagawak.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa politikus Partai Demokrat (PD), Andi Arief, terkait kasus korupsi Bupati Mamberamo Tengah nonaktif Ricky Ham Pagawak. Andi Arief mengaku ditanya soal pengakuan Ricky Pagawak perihal aliran uang korupsi ke pihak Demokrat.

“Ada pengakuan dari Ricky Ham Pagawak bahwa dia pernah ada sumbang (ke Partai Demokrat),” kata Andi Arief di KPK, Jakarta Selatan, Senin (15/5/2023).

Andi membantah aliran korupsi Ricky Pagawak mengalir ke Partai Demokrat. Dia menyebut uang korupsi Ricky diduga mengalir ke kader partai.

“Bukan ke Partai Demokrat, mungkin ke kader,” tegasnya.

Selain itu, dia membantah ikut menerima aliran uang dari Ricky Pagawak. “Enggak terima. Bukan ke saya,” ucapnya.

Andi Arief memastikan dirinya akan membantu KPK dalam menelusuri dugaan kader Partai Demokrat yang menerima aliran uang korupsi dari Ricky Pagawak.

“Saya dimintai KPK untuk membantu soal adanya temuan pihak yang menerima bantuan dari Pak Ricky Ham Pagawak,” ujar Andi Arief.

Ricky Pagawak ditangkap di rumah persembunyiannya di Abepura, Jayapura, pada Minggu (19/2). Sebelumnya, Ricky dinyatakan buronan sejak Juli 2022 setelah kabur ke Papua Nugini.

Jejak Ricky di wilayah Indonesia mulai terlacak oleh penyidik KPK sejak Januari 2023. Dia diduga keluar masuk Indonesia-Papua Nugini melalui ‘jalur tikus’.

KPK kini telah menahan Ricky Ham Pagawak atas dugaan kasus suap. KPK menyebutkan Ricky diduga menikmati uang suap, gratifikasi, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan total Rp200 miliar.

JAKARTA, Eranasional.com – Kasus korupsi yang menjerat Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak menyeret nama presenter TV, Brigita Manohara. Brigita disebut menerima mobil yang diduga dari hasil korupsi Ricky Pagawak.

Brigita Manohara diketahui menerima Rp480 juta dari Ricky sebagai bentuk apresiasi atas kerjanya sebagai presenter dan konsultasi komunikasi. KPK mengatakan, Brigita menerima mobil pemberian dari Ricky Pagawak.

“Sejauh ini hanya mobil,” kata Direktur KPK Asep Guntur, Rabu (22/2/2023).

“Seingat saya begitu. Tapi mohon waktu ya untuk memastikan,” sambungnya.

Namun, Asep tidak menyebutkan merek mobil yang diberikan Ricky Pagawak kepada Brigita. Namun mobil tersebut telah dikembalikan Brigita kepada KPK tahun lalu.

Penjelasan Brigita Manohara

Dihubungi terpisah, Brigita Manohara membenarkan pernah menerima mobil dari Ricky Pagawak. Namun mobil itu telah dikembalikan kepada pihak KPK.

“Semuanya sudah saya kembalikan. Untuk lebih jelasnya bisa konfirmasi ke penyidik KPK, biar enggak salah,” kata Brigita.

Dia menegaskan, takt ahu perihal uang yang diterimanya dari Ricky Pagawak adalah hasil korupsi dan meminta kebijaksaan penyidik KPK.

“Saya cuma berharap kebijaksanaan penyidik KPK, karena saya memang tidak tahu menahu tentang korupsi yang dilakukan tersangka (Ricky Ham Pagawak),” ucapnya.

Sebagai informasi, penyidik KPK telah memeriksa Brigita Manohara sebanyak dua kali pada 2022. Brigita kemudian mengembalikan senilai Rp480 juta dari Ricky Ham Pagawak kepada KPK setelah kasus korupsi ini terungkap.

Menurutnya, semua keterangan terkait aliran uang Ricky yang diketahuinya telah diberikan kepada penyidik.

“Saya sudah sampaikan semua yang saya tahu saat pemeriksaan di depan penyidik. Dan saya sudah mengembalikan semua yang saya terima karena diduga merupakan hasil korupsi tersangka,” tuturnya.

KPK Tangkap Ricky Ham Pagawak

KPK menangkap Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak, Minggu (19/2) setelah tujuh bulan buron. Ricky kabur dari Papua pada 14 Juli 2022 ke Papua Nugini. Dia diduga telah menikmati hasil suap sebesar Rp200 miliar.

“Sejauh ini terkait dugaan suap, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dinikmati RHP (Ricky Ham Pagawak) sekitar Rp200 miliar. Dan, hal ini terus dilakukan pendalaman serta dikembangkan oleh penyidik KPK,” kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (20/1).

Selama proses penyidikan, KPK telah memeriksa 110 saksi. KPK juga menyita aset Ricky Pagawak di antaranya bidang tanah, bangunan, hingga apartemen di Papua hingga Jakarta, serta beberapa mobil mewah.

JAKARTA, Eranasional.com – Bupati nonaktif Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak ditangkap KPK setelah tujuh bulan buron. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan Ricky diduga menikmati uang panas totalnya sekitar Rp200 miliar terkait dengan suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Yang dinikmati RHP (Ricky Ham Pagawak) sekitar Rp200 miliar dan hal ini terus didalami, dikembangkan oleh tim penyidik KPK,” kata Firli dalam konferensi di Gedung Merah Putih KPK, Senin (20/2/2023).

Sebagai informasi, Ricky Ham Pagawak merupakan Bupati Mamberamo Tengah periode 2013-2018. Dia kembali terpilih di periode berikutnya, 2018-2023.

Ricky disebut banyak mengerjakan proyek pembangunan infrastruktur. Dengan kewenangannya sebagai Bupati, Ricky diduga memilih sendiri para kontraktor yang akan menggarap proyek di Mamberamo Tengah yang nilai kontraknya mencapai belasan miliar rupiah.

“Syarat yang ditentukan RHP agar para kontraktor bisa dimenangkan antara lain dengan adanya penyetoran sejumlah uang,” ungkap Firli.

Firli menyebut, Direktur Utama Bina Karya Raya Simon Pampang, Direktur PT Bumi Abadi Perkasa Jusienandra Pribadi Pampang, dan Direktur PT Solata Sukses Membangun Marten Toding merupakan kontraktor yang ingin mendapatkan proyek di Mamberamo Tengah.

Sebagai informasi, Simon Pampang dan Jusienandra Pribadi Pampang merupakan bapak dan anak.

JAKARTA, Eranasional.com – Bupati Mamberamo Tengah, Papua, Ricky Ham Pagawak, ditangkap KPK terkait dugaan kasus suap. Ricky ditangkap di Abepura, Jayapura, Papua, Minggu (19/2/2023) sekitar pukul 16.30 WIB.

Sebelumnya, Ricky sempat kabur dan masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) selam 7 bulan. Begitu berhasil menangkap Ricky, KPK membawanya ke markas Brimob Papua.

“Benar, KPK menangkap RHP (Ricky Ham Pagawak) di Jayapura,” kata Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri.

Pasca penangkapan Ricky, Mapolda Papua dijaga ketat oleh aparat bersenjata lengkap.

Buron Selama 7 Bulan

Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 15 Juli 2022. Surat DPO tersebut bernomor R/3892/DIK.01.02/01-23/07/2022.

“Tersangka Ricky Ham Pagawak, Bupati Mamberamo Tengah, periode 2013 sampai dengan 2018 dan 2018 sampai dengan 2023, saat ini telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 15 Juli 2022,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.

Ricky Ham Pagawak telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Pemda Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2013-2019. Dia diduga terlibat suap dan gratifikasi pelaksanaan berbagai proyek di Pemkab Mamberamo Tengah.

Dalam perkara ini, KPK tengah mengusut dugaan terjadinya tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji di sejumlah proyek di Mamberamo Tengah.

Eranasional.com – Tahun 2022 akan segera berakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum berhasil menangkap 5 tersangka kasus korupsi yang masih buron.

“Dari daftar pencarian orang (DPO) KPK, sejumlah 21 orang, yang telah tertangkap sebanyak 16 orang, dan masih dalam pencarian sejumlah 5 orang,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (28/12/2022).

Dia menyebutkan, kelima buronan KPK yang hingga kini masih diburu yaitu Harun Masiku hingga Bupati Mamberami Tengah, Ricky Ham Pagawak.

Berikut ulasan singkat tentang kelima burunan kasus korupsi yang diburu KPK.

1. Harun Masiku

Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. Dia diduga menyuap komisioner KPU Wahyu Sitiawan senilai Rp600 juta. Tujuannya, agar KPU menetapkan dirinya sebagai anggota DPR.

Menurut KPK, jejak terakhir Harun Masiku terdeteksi saat berada di lingkungan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada 8 Januari 2020. Namun, dia lolos ketika hendak ditangkap petugas KPK.

Harun Masiku masuk dalam DPO atau buronan KPK sejak 26 Januari 2022.

2. Ricky Ham Pagawak

Bupati Mamberamo Tengah periode 2013-2018 dan 20182023, Ricky Ham Pagawak masuk dalam daftar buronan KPK. Ricky ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di wilayahnya.

Ricky kabur saat hendak dijemput paksa oleh penyidik KPK. Diduga dia melarikan diri ke Papua Nugini melalui jalur darat dibantu sejumlah oknum polisi dan TNI sejak 26 Juli 2023.

3. Izil Azhar

Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Wilayah Sabang ini masuk dalam DPO KPK setelah menjadi buron sejak Desember 2018. Dia ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi pembangunan Dermaga Sabang yang dibiayai APBN 2006-2011.

Izil disebut sebagai orang kepercayaan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Mereka diduga menerima gratifikasi sebesar Rp32 miliar.

Menurut laporan, Izil dulunya berdinas di Korps Marinir TNI Angkatan Laut (AL), tetapi kemudian membelot dan bergabung dengan HAM. Karena latar belakangannya itu dia dijuluki “ayah Merin (Marines) oleh para anggota GAM, yang merupakan bahasa Inggris dari Korps Marinir.

4. Kirana Kotama

Kirana Kotama merupakan terduga penyuap Kepala Divisi Perbendaharaan PT PAL Indonesia, Arif Cahyana, serta Direktur Desain dan Teknologi merangkap Direktur PT PAL Indonesia, Saeful Anwar.

Suap itu diduga diberikan terkait penunjukan Ashanti Sales Inc sebagai agen eksekutif PT PAL Indonesia (Persero) dalam Pengadaan Kapal Strategic Sealift Vessel (SSV) untuk Pemerintah Filipina pada 2014-2017.

Kirana selalu pemilik PT Perusa Sejati menjadi perantara suap kepada Arif Cahyadi, Saiful Anwar, serta Direktur Utama M Firmansyah Arifin.

Kirana masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK sejak 15 Juni 2017.

5. Paulus Tannos

Paulus Tannos merupakan salah satu tersangka korupsi e-KTP. Dia merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra. Perusahaannya terlibat dalam pengadaan proyek e-KTP yang merugikan negara triliunan rupiah.

KPK menetapkan Paulus Tannos masuk ke dalam DPO pada 22 Agustus 2022. Menurut laporan, Tannos bersembunyi di Singapura.

KPK disebut telah berkoordinasi dengan KPK Singapura atau Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) untuk melacak keberadaan Paulus Tannos.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ricky sebelumnya telah ditetapkan tersangka kasus korupsi berupa suap terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa penetapan tersebut merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya.

“Saat ini, KPK kembali menerbitkan surat perintah penyidikan baru dengan tersangka RHP selaku Bupati nonaktif Mamberamo Tengah dengan sangkaan pasal TPPU,” kata Ali di Gedung KPK, Jumat (23/12).

Ali pun mengatakan bahwa KPK telah mengantongi bukti yang cukup terkait dengan dugaan pencucian uang oleh Ricky Ham Pagawak itu. Bukti-bukti diperoleh dari hasil penyidikan yang ditambah dengan keterangan para saksi, bahkan KPK juga telah menyita beberapa aset Ricky yang diduga berasal dari hasil korupsi.

Dari hasil pengembangan fakta-fakta hasil penyidikan, kata dia, pengembangan saat ini ditemukan fakta dan alat bukti adanya dugaan pengalihan hasil korupsi pada aset bernilai ekonomis.

Sejauh ini, penyidik sudah menyita beberapa aset milik tersangka, di antaranya 8 bidang tanah dan bangunan serta 5 unit mobil.

Sebelumnya, pada hari Kamis (8/9), KPK telah menetapkan RHP sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamberamo Tengah.

Selain Ricky yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, tiga tersangka lainnya dari pihak swasta selaku pemberi suap adalah Direktur Utama PT Bina Karya Raya (BKR) Simon Pampang (SP), Direktur PT Bumi Abadi Perkasa (BAP) Jusieandra Pribadi Pampang (JPP), dan Direktur PT Solata Sukses Membangun (SSM) Marten Toding (MT). ***