Ia meminta pengesahan beleid tersebut dilakukan paling lambat pada rapat paripurna 15 Desember 2026.

Botok menegaskan, apabila batas waktu tersebut tidak dipenuhi, seluruh pimpinan DPR diminta mempertanggungjawabkan kegagalan tersebut dengan mengundurkan diri.

Pernyataan itu disampaikan Botok setelah mengikuti audiensi bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, ia bersama sejumlah aktivis diterima Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Syamsurizal, dan Saan Mustopa.

Menurut Botok, hasil audiensi kemudian dituangkan dalam surat kesepakatan yang ditandatangani kedua pihak.

Salah satu poinnya berkaitan dengan komitmen penyelesaian RUU Perampasan Aset sesuai tenggat yang telah disepakati.

Botok mengatakan, pimpinan DPR juga telah menyatakan kesediaannya untuk mundur apabila komitmen tersebut tidak terealisasi.

“Seperti contoh, maaf Pak Dasco nggih. Beliau siap mengundurkan diri, Pak Saan Mustopa juga siap mengundurkan diri, dan Pak Cucun juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan-kesepakatan tersebut tidak terealisasi,” ujar Botok seusai audiensi.