Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, mengumumkan langsung penetapan para tersangka dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Menurut Asep, delapan tersangka itu dibagi dalam dua kelompok atau klaster. Klaster pertama berisi lima orang, sedangkan tiga lainnya masuk klaster kedua.

“Kami menetapkan delapan orang sebagai tersangka yang terbagi dalam dua klaster. Klaster pertama terdiri dari ES (Eggi Sudjana), KTR (Kurnia Tri Royani), MRF, RE, dan DHL,” ujar Asep.

Para tersangka di klaster pertama dijerat dengan Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP serta Pasal 160 KUHP. Selain itu, mereka juga disangkakan melanggar Pasal 27A jo Pasal 45 ayat 4 dan/atau Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE.

Sementara itu, tiga tersangka lain dalam klaster kedua adalah pakar telematika Roy Suryo (RS), pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa (TT), serta ahli forensik digital Rismon Hasiholan Sianipar (RHS).

“Untuk klaster kedua, para tersangka dikenakan Pasal 310 dan/atau Pasal 311 KUHP, serta Pasal 32 ayat 1 jo Pasal 48 ayat 1 dan/atau Pasal 35 jo Pasal 51 ayat 1 dan pasal-pasal dalam UU ITE yang relevan,” jelas Asep.

Bukti dan Proses Penyidikan

Dalam penyidikan kasus ini, kepolisian telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang. Tak hanya itu, sebanyak 273 barang bukti turut diamankan, termasuk dokumen resmi yang dikonfirmasi berasal dari Universitas Gadjah Mada (UGM), tempat Presiden Jokowi menempuh pendidikan.

Asep menegaskan, dari hasil penyidikan, para tersangka diduga kuat telah menyebarkan informasi palsu dan memanipulasi dokumen terkait ijazah kepala negara.

“Penyidik berkesimpulan bahwa para tersangka terbukti menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi data yang berkaitan dengan ijazah Presiden Jokowi,” ujarnya.

Saat ini, penyidik tengah berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk melanjutkan proses hukum ke tahap berikutnya.

Buku tersebut berisi narasi ilmiah versi mereka terkait dengan polemik dugaan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi).

Buku tersebut kata Roy, akan dilaunching bertepatan pada tanggal 17 Agustus 2025 dan di klaim sebagai kado dari mereka untuk momentum 80 tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Insya Allah kami bertiga akan memberi kado yang sangat indah pada peringatan 80 tahun usia kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2025 yang akan datang, yaitu sebuah white paper, sebuah buku ilmiah yang bertuliskan ijazah palsu Jokowi,” kata Roy dalam konferensi persnya di Jakarta, Senin (4/8/2025).

Ia mengklaim bahwa tiga orang yang terlibat dalam penulisan buku tersebut adalah dirinya, kemudian Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma.

Mereka menuliskan berbagai catatan dari perspektif dan latar belakang keilmuan masing-masing.

“Buku ini sepanjang 500 halaman. Alhamdulillah sedang kami tulis dan sudah hampir mencapai 70 sekian persen,” ujarnya.

Dalam buku tersebut, Roy mengaku menuliskan soal berbagai perspektif hukum yang ada, termasuk UU ITE hingga keterbukaan informasi publik.

Hal ini menjadi landasan yuridis terkait tuduhan bahwa ijazah Jokowi palsu dan wajib dipublikasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban konkret sebagai mantan pejabat publik, khususnya sebagai Presiden RI dua periode.

“Saya menuliskan mulai dari kisah ijazah palsu ini pertama kali dugaan masyarakat, kemudian penjelasan soal declaration of human right, penjelasan soal undang-undang Dasar 45, penjelasan soal undang-undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, penjelasan undang-undang ITE nomor 11 2008, 19/2016, nomor 1 tahun 2024, dan juga termasuk penjelasan soal undang-undang yang lain dan undang-undang khususnya,” terang Roy.