Ia menegaskan Potongan video yang beredar di media sosial merupakan hasil rekayasa Artificial Inteligence (AI). Ia kembali menegaskan hal tersebut tidak pernah disampaikan kliennya.

Pernyataan tersebut disampaikan tim pengacara Rismon, Jahmada Girsang usai merespon Wapres Jusuf Kalla akan melaporkan Rismon ke Bareskrim Polri, pada Senin (6/4/20266).

“Itu olahan AI semuanya ya, Rismon tidak pernah menyebut nama Pak JK,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (5/4).

Oleh karena itu, Jahmada mengatakan pernyataan yang dipersoalkan JK merupakan hoaks. Lebih lanjut, ia juga enggan berkomentar mengenai rencana pelaporan yang akan dilalukan oleh JK terhadap Rismon.

Biarkan saja dulu, tidak segampang itu membuat laporan, nanti di SPKT diuji dulu bukti-bukti awal apa yang disodorkan, tuturnya.

Sebelumnya Wapres ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla angkat bicara terkait pernyataan Rismon Sianipar yang menuduh dirinya membiayai Roy Suryo dan pihak lainnya sebesar Rp5 miliar untuk mempersoalkan isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Jusuf Kalla membantah tuduhan tersebut dan menegaskan dirinya tidak pernah terlibat maupun memberikan bantuan dana kepada Roy Suryo maupun pihak lain terkait polemik ijazah Jokowi.

Ia menyatakan akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan Rismon Sianipar ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melalui kuasa hukumnya pada Senin (6/4/2026).

“Di media menyebarkan keterangan Rismon Sianipar, saya membiayai Roy Suryo dkk sebesar Rp5 miliar untuk mempersoalkan soal ijazah Jokowi. Saya yakin itu tidak benar,” kata Jusuf Kalla dalam keterangan pers di kediamannya di Jakarta, Minggu (5/4/2026).

Jusuf Kalla membantah tuduhan tersebut dan menegaskan dirinya tidak pernah terlibat maupun memberikan bantuan dana kepada Roy Suryo maupun pihak lain terkait polemik ijazah Jokowi.

Ia menyatakan akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan Rismon Sianipar ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melalui kuasa hukumnya pada Senin (6/4/2026).

“Di media menyebarkan keterangan Rismon Sianipar, saya memuat Roy Suryo dkk sebesar Rp5 miliar untuk mempersoalkan soal ijazah Jokowi. Saya yakin tidak benar, saya kenal pun ketemu tidak pernah,” kata JK dalam keterangan pers di kediamannya, Jakarta, Minggu, (5/4).

JK mengaku mengenal Roy karena mantan menteri saat dirinya menjabat sebagai wakil presiden. Namun, JK mengaku tidak mengenal pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengguliran isu ijazah palsu.

“Kalau memang begitu (ada memberi dana) di mana dan kapan?” ujar dia.

Dia menyampaikan kuasa hukumnya akan melaporkan Risman ke Bareskrim Polri pada Senin, 6 April 2026.

Pelaporan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada keterlibatannya dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.

“Pengacara ini mewakili saya untuk melaporkan ke Bareskrim saudara Rismon, untuk menyatakan kebenaran. Bahwa apa yang dikatakan itu tidak benar. Saya tidak pernah terlibat dan tidak pernah membantu dalam cara apa pun Roy dan Rismon itu. Apa lagi pernah ketemu, kalau pernah ketemu di mana kapan?” kata JK.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkapkan rincian jumlah pertanyaan untuk masing-masing tersangka. Rismon Hasiholan Sianipar mendapat 157 pertanyaan, Roy Suryo 134 pertanyaan, dan Tifauzia Tyassuma atau dr. Tifa mendapat 86 pertanyaan.

“Seluruh proses pemeriksaan dilakukan sesuai standar, menjunjung asas legalitas, profesionalitas, transparansi, serta tetap memberikan kesempatan bagi para tersangka untuk beribadah dan beristirahat,” ujar Budi kepada wartawan, Rabu (13/11/2025).

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya diperbolehkan kembali pulang setelah pemeriksaan.

Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menjelaskan bahwa penyidik belum melakukan penahanan karena para tersangka mengajukan saksi dan ahli yang meringankan.

“Kami akan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan memeriksa saksi maupun ahli yang diajukan para tersangka,” kata Iman.

Dalam perkara ini, Polda Metro Jaya menetapkan total delapan tersangka yang dibagi menjadi dua klaster.

Klaster pertama berisi lima orang yakni Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah.

Mereka dijerat Pasal 310 dan/atau Pasal 311 serta Pasal 160 KUHP, termasuk pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE.

Sementara klaster kedua mencakup tiga tersangka: Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma. Mereka dijerat dengan kombinasi pasal penghinaan, pencemaran nama baik, serta pelanggaran UU ITE, termasuk Pasal 32 ayat 1 jo. Pasal 48 ayat 1 dan Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat 1.