“Tadi seingat saya itu ada roda empat berbagai macam jenis. Mulai dari ada Porsche-nya kalau tidak salah atau McLaren ya,” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, Kamis (26/9/2024).

“Kemudian juga ada roda dua; dari Harley-Davidson sampai scooter ya.”

Sebagai informasi, sebelumnya KPK memang pernah melakukan penyitaan terhadap 91 kendaraan mewah dengan jenis motor maupun mobil yang diindikasikan hasil dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) eks Bupati tersebut.

Kendaraan mewah yang disita diantaranya dengan merk Lamborghini, McLaren, BMW, Hummer, hingga Mercedes-Benz. Selain itu, tim penyidik KPK juga melakukan penyitaan terhadap sekitar 30 jam tangan mewah dengan berbagai merk diantaranya merk Rolex, Richard Mille, dan Hublot Big Bang.

“Di perkaranya RW (Rita Widyasari) ini, ini terkait dengan masalah metrik ton, jadi RW selaku bupati Kukar waktu itu mendapat gratifikasi sejumlah dari beberapa perusahaan itu dari hasil eksplorasi itu kan bentuknya metrik ton ya batu bara,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Sabtu, 6 Juli 2024.

Asep menjelaskan Rita mematok harga tertentu tiap metrik per ton batu bara dengan mata uang asing yang mau dikirimkan perusahaan. Tiap kantor membawa jutaan ton sekali jalan.
“Itu ada nilainya antara 3,3 dolar per metrik ton, sampai yang terakhir itu adalah 5 dolar per metrik ton. Nah, bisa dibayangkan karena perusahaan itu bisa jutaan metrik ton menghasilkan hasil eksplorasinya,” ujar Asep.

Asep enggan memerinci total pasti uang yang sudah diterima Rita. Tapi, kata dia, dana yang dinikmati diputar ke sejumlah orang yang menjurus ke arah pencucian uang.

“Kita dalam rangka TPPU-nya saudara RW ini kemudian juga di perkara pokoknya gratifikasi terkait metrik ton ini ke mana pun aliran dana itu ya kita akan cari, kemudian kita akan melakukan upaya paksa berupa penggeledahan dan lain-lainnya,” ucap Asep.

Sebelumnya, KPK membeberkan barang bukti kasus gratifikasi dan pencucian uang Rita Widyasari. Sebanyak 104 kendaraan disita penyidik.

“Kendaraan bermotor berupa 72 mobil dan 32 motor,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Minggu, 9 Juni 2024.

Dalam kasus ini, KPK turut menyita tanah dan bangunan milik Rita yang tersebar di enam lokasi. Sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan asing juga diambil sementara oleh penyidik.

“Uang dalam mata uang rupiah senilai Rp6,7 miliar dan dalam mata uang USD dan mata uang asing lainnya senilai total kurang lebih Rp2 miliar,” ujar Tessa.

KPK sangat meyakini adanya penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang dilakukan Rita selama menjabat. Ratusan dokumen dan bukti elektronik menguatkan tuduhan itu.

Penggeledahan dilakukan di Jakarta dan sekitarnya pada rentang tanggal 13-17 Mei 2024 serta di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara pada 27 Mei 2024 sampai 6 Juni 2024.

“Penggeledahan dilakukan pada 9 kantor dan 19 rumah,” kata Jubir KPK, Tessa Mahardika kepada wartawan, Sabtu (8/6/2024).

Tessa tak merinci kantor dan rumah tersebut. Namun salah satu adalah kediaman seorang pengusaha di Samarinda bernama Said Amin.

“Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik KPK telah melakukan penyitaan berupa, kendaraan bermotor (72 mobil dan 32 motor),” tambah Tessa.

Turut juga disita tanah dan atau bangunan di 6 lokasi serta uang miliaran dalam bentuk rupiah dan mata uang asing. Ada juga ratusan dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga punya keterkaitan dengan perkara dimaksud.

“Uang dalam mata uang rupiah senilai Rp 6,7 miliar dan dalam mata uang USD dan mata uang asing lainnya senilai total kurang lebih 2 miliar,” pungkas Tessa.

Sebelumnya, Rita ditetapkan tersangka pencucian uang bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin, pada 2018.

Keduanya diduga menerima sejumlah fee terkait perizinan dan pengadaan lelang yang nilainya mencapai Rp 436 miliar. Fee tersebut kemudian diduga dialihkan menjadi aset atau barang.

Sebelum menjadi tersangka pencucian uang, keduanya telah divonis bersalah dalam perkara suap dan gratifikasi oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Kasus itu sudah menjerat keduanya sejak 2017.

Rita divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsidair 6 bulan kurungan. Sedangkan Khairudin divonis 8 tahun penjara dengan denda Rp 300 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Keduanya terbukti menerima gratifikasi dari para pemohon izin dan kontraktor di Pemerintah Kabupaten Kukar sebesar Rp 110.720.440.000. Nilai gratifikasi itu terima selama menjabat sebagai Bupati Kukar dalam kurun Juni 2010 hingga Agustus 2017.