Permohonan tersebut disampaikan Kerry seusai persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Jumat malam, 13 Februari 2026. Di hadapan awak media, ia menyoroti jalannya proses persidangan dan kesaksian para saksi yang menurutnya tidak secara langsung mengaitkan dirinya dengan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan jaksa.

“Saya mohon keadilan untuk saya. Saya berharap dalam situasi seperti ini Bapak Presiden bisa melihat kasus saya secara jernih dan objektif,” ujar Kerry usai persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Jumat malam, 13 Februari 2026.

Ia menegaskan keyakinannya bahwa prinsip negara hukum harus dijunjung tinggi. Menurutnya, seorang pemimpin negara tentu tidak menginginkan adanya kriminalisasi ataupun proses hukum yang tidak berlandaskan fakta dan alat bukti yang kuat.

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum menuntut Kerry dengan pidana penjara 18 tahun, denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 13,4 triliun. Jika dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap uang tersebut tidak dibayarkan, jaksa menuntut agar harta bendanya disita dan dilelang. Apabila nilai aset tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun.

Tuntutan tersebut menjadi salah satu yang terbesar dalam perkara korupsi sektor energi dalam beberapa tahun terakhir. Jaksa menyebut nilai kerugian negara dalam perkara tata kelola minyak mentah dan produk kilang mencapai Rp 285,18 triliun. Angka itu terdiri dari kerugian valas sekitar US$ 2,73 miliar atau setara Rp 45 triliun (kurs Rp 16.500), kerugian Rp 25,43 triliun dari pengelolaan minyak mentah dan produk kilang, serta Rp 171,99 triliun akibat kemahalan harga pengadaan bahan bakar minyak yang berdampak pada beban ekonomi nasional. Selain itu, terdapat dugaan illegal gain sebesar US$ 2,61 miliar.

]]> https://eranasional.com/98132/anak-riza-chalid-hadapi-tuntutan-18-tahun-soroti-fakta-persidangan/feed 0 Aditya https://eranasional.com/97458/red-notice-terbit-polri-dan-interpol-kejar-riza-chalid https://eranasional.com/97458/red-notice-terbit-polri-dan-interpol-kejar-riza-chalid#respond Mon, 02 Feb 2026 07:38:12 +0000 https://eranasional.com/97458/red-notice-terbit-polri-dan-interpol-kejar-riza-chalid Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Perburuan aparat penegak hukum terhadap pengusaha minyak Mohammad Riza Chalid semakin intensif setelah Interpol resmi menerbitkan red notice atas nama tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang tersebut.

Red notice merupakan permintaan resmi kepada aparat penegak hukum di seluruh dunia untuk menemukan, memantau, dan menahan sementara seseorang yang dicari oleh otoritas hukum suatu negara. Permintaan ini didasarkan pada surat perintah penangkapan atau putusan pengadilan yang sah dari negara pemohon.

Penerbitan red notice terhadap Riza Chalid menjadi langkah penting dalam upaya membawa buronan kasus korupsi bernilai triliunan rupiah tersebut ke hadapan hukum.

Kepala Bagian Jaringan Internasional (Kabag Jatiner) Sekretariat NCB Hubinter Polri, Kombes Ricky Purnama, menjelaskan bahwa pengajuan red notice terhadap Riza Chalid sejatinya telah dilakukan sejak tahun lalu. Namun, proses penerbitannya membutuhkan waktu cukup lama karena adanya perbedaan sudut pandang antara Indonesia dan Interpol.

Menurut Ricky, salah satu kendala utama adalah perbedaan persepsi mengenai tindak pidana korupsi.

“Di Indonesia, korupsi sangat erat kaitannya dengan adanya kerugian negara. Sementara di perspektif beberapa negara lain, korupsi tidak selalu dipahami dalam kerangka kerugian negara, sehingga kerap dikaitkan dengan dinamika politik,” ujar Ricky di Mabes Polri, Minggu (1/2/2026).

Ia menambahkan bahwa Interpol merupakan lembaga internasional yang tidak melayani kerja sama penegakan hukum yang beririsan dengan kepentingan atau dinamika politik, sehingga proses asesmen terhadap kasus Riza Chalid memerlukan pembahasan dan klarifikasi yang lebih mendalam.

“Karena itu, asesmen kasus MRC membutuhkan waktu lebih lama. Kami terus berkomunikasi dan menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia dibuktikan secara hukum dengan adanya kerugian negara,” jelasnya.

Sekretaris NCB Hubinter Polri Brigjen Untung Widyatmoko memastikan bahwa setelah proses koordinasi dan diskusi intensif selama sekitar empat bulan, Interpol akhirnya menerbitkan red notice atas nama Riza Chalid.

“NCB Interpol Indonesia menyampaikan bahwa Interpol Red Notice atas nama Mohammad Riza Chalid atau MRC telah terbit pada hari Jumat, 23 Januari 2026,” kata Untung.

Dengan terbitnya red notice tersebut, status Riza Chalid kini resmi sebagai buronan internasional dan dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum di 196 negara anggota Interpol.

Untung mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap seluruh negara anggota Interpol untuk melacak keberadaan Riza Chalid. Dari hasil pemetaan tersebut, Polri mengaku telah mengetahui negara yang diduga menjadi lokasi persembunyian tersangka.

Meski demikian, Untung menegaskan pihaknya tidak dapat mengungkapkan secara terbuka lokasi Riza Chalid demi kepentingan penyelidikan.

“Kami tidak dapat menyebutkan secara spesifik berada di mana, tapi kami sudah tahu dan kami sudah berangkat ke negara tersebut,” ujarnya.

Setelah red notice terbit, Hubinter Polri juga akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung serta kementerian dan lembaga terkait lainnya guna menindaklanjuti proses penangkapan dan pemulangan Riza Chalid ke Indonesia.

Sebagai informasi, Riza Chalid telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Kamis, 10 Juli 2025. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai beneficiary owner PT Orbit Terminal Merak.

Dalam perkara tersebut, Riza diduga melakukan intervensi kebijakan terhadap tata kelola minyak di Pertamina, termasuk memberikan pengaruh dalam rencana kerja sama penyewaan terminal bahan bakar minyak (BBM) di Merak.

Berdasarkan dakwaan dalam perkara yang juga menjerat anaknya, Kerry Adrianto, Riza Chalid diduga memperoleh keuntungan bersama anak dan sejumlah koleganya hingga Rp2,9 triliun dari penyewaan terminal BBM dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018–2023.

Dengan terbitnya red notice Interpol, publik kini menanti langkah konkret aparat penegak hukum untuk segera menangkap dan membawa Riza Chalid kembali ke Indonesia guna mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Kejaksaan Agung menepis bahwa lambatnya penangkapan Riza Chalid karena adanya perlakuan khusus.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Anang Supriatna memastikan bahwa mafia minyak tersebut pasti segera ditangkap.

“Tidak benar itu. Kita terus cari tersangka sampai dapat,” kata Anang dalam pernyataannya beberapa waktu lalu.

Agung Anang mengklaim bahwa pihaknya sudah mengupayakan maksimal memburu tersangka perkara tata kelola minyak mentah.

Namun, sejak ditetapkan tersangka pada 10 Juli 2025, 11 Juli ditetapkan tersangka tindak pidana pencucian uang, pencabutan paspor pada 30 Juli sampai dinyatakan buronan pada 23 Agustus tak kunjung diperoleh keberadaannya.

“Kita sudah lakukan upaya, mulai minta kepada Interpol untuk dimasukan dalam Red Notice dan minta Perwakilan Kejaksaan di luar negeri,” bebernya.

Anang juga enggan berspekulasi bahwa ada kekuatan tertentu yang sengaja menghambat Riza Chalid untuk dijebloskan ke penjara.

“Ini hanya soal waktu saja. Pada akhirnya, tersangka akan ditemukan keberadaannya dan dibawa pulang ke Indonesia,” kilahnya.

Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu juga menjawab secara diplomatis saat dikonfirmasi apakah sudah menggunakan pendekatan G to G (Government to Government) untuk menangkap Riza Chalid.

“Saya yakin, Pimpinan sudah melakukan langkah yang terbaik. Seperti saya katakan, saya yakin ini soal waktu,” dalihnya.

Gasoline Godfather ini sebelumnya dikabarkan berada di Malaysia yang diketahui dari manifest keberangkatan di Bandara Soekarno Hatta pada Februari 2025.

Sementara itu, Kejaksaan Agung terus buru aset Riza Chalid guna memaksimalkan pengembalian kerugian negara.

Terbaru, penyidik menyita 1 bidang tanah beserta bangunan yang diduga merupakan hasil dan/atau sarana kejahatan atas nama Tersangka.

Lahan yang disita seluas 557 M2 dengan bangunan rumah di atasnya, di Jalan Hang Lekir XI Blok H/2, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

“Lahan yang disertifikat hak milik nomor 1635 tercatat atas nama Kanesa Ilona Riza, anak tersangka,” imbuhnya.

Pada Kamis (10/7) malam, Direktur Penyidikan Dr. Abd Qohar mengungkapkan tersangka bersama tersangka HB, AN dan GRJ sepakati kerjasama penyewaan Terminal BBM Tangki Merak, dengan mengintervensi kebijakan tata kelola Pertamina.

Padahal, sejatinya saat itu Pertamina belum memerlukan tambahan penyimpanan Stok BBM.

Tidak berhenti disitu, Riza yang patut diduga sebagai aktor intelektual perkara yang merugikan negara Rp 285 triliun juga menghilangkan skema kepemilikan aset Terminal BBM Merak dalam kontrak kerjasama.

Kemudian, dia juga menetapkan harga kontrak yang tinggi. Kontrak dengan OTM sebenarnya berlaku selama 10 tahun. Usai kontrak waktu 10 tahun, PT. OTM seharusnya menjadi milik PT. Pertamina Patra Niaga.

Namun yang terjadi, sambung Qohar klausul tersebut dihilangkan dalam kontrak. Atas tindakan Riza tersebut, negara dirugikan sebesar Rp 2, 9 triliun. []

Deretan mobil mewah tersebut lima di antaranya kesayanyan Riza Chalid.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan lima mobil mewah yang disita terdiri dari beragam merek dan model kelas premium.

Diantaranya, MPV mewah Toyota Alphard, kemudian mobil mungil Mini John Cooper Works (JCW).

JCW merupakan divisi khusus Mini yang bergerak pada bidang tuning dan performa.

Lalu ada tiga unit sedan Mercedes-Benz, yang dua di antaranya adalah S500 Maybach dan S450.

Seluruh aset mobil itu diduga merupakan milik Riza Chalid yang berasal dari korupsi menahunnya pada proyek tata kelola minyak mentah.

“Tim Penyidik sudah melakukan pencarian dan penyitaan terkait dengan perkara atas nama tersangka MRC. Dari hasil penyitaan didapat ada lima unit kendaraan,” ujarnya dalam konferensi pers, dikutip dari CNNIndonesia, Selasa (5/8).

Menurut Agung, penyitaan dilakukan usai menggeledah sebuah rumah yang diduga terafiliasi dengan Riza Chalid di Jalan Tegal Parang Utara, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Senin (4/8) malam.

Aset itu kata Anang, tidak didaftarkan secara langsung atas nama Riza Chalid melainkan melalui pihak yang terafiliasi dengan dirinya.

“Ini aset-aset yang diduga hasil atau sebagai alat dari tindak pidana korupsi,” jelasnya.

“Terdaftar atas nama Pihak terafiliasi dan pada saat penyidik temukan memang kondisinya begini. Tidak ada pelat nomornya sengaja untuk menghilangkan,” sambungnya.

Sementara itu, Kasubdit Penyidikan dan Tipikor Kejagung Yadin menyebut penyidik juga menyita uang tunai dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing lainnya.

Ia mengatakan uang tunai itu di sita penyidik dari hasil penggeledahan di tiga lokasi yakni di wilayah Depok, Jawa Barat serta Pondok Indah dan Mampang, Jakarta Selatan.

“Terkait dengan jumlah nominal uang itu, kami masih koordinasi dengan bank untuk nilai perhitungannya,” beber Yadin.

Kejagung menyebut total kerugian negara dalam perkara korupsi ini mencapai Rp 285 triliun yang terdiri dari kerugian keuangan negara sebesar Rp 193,7 dan Rp 91,3 triliun dari kerugian perekonomian negara.

Selain Riza, Kejagung telah menetapkan 17 tersangka lain dalam kasus ini. []

Untuk diketahui, penggeledahan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada tahun 2018—2023.

Putra dari Riza yang bernama Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu.

“Kami memaknai ini rumah yang dijadikan sebagai kantor. Penyidik menemukan 34 ordner yang di dalamnya terdapat berbagai dokumen yang terkait dengan korporasi atau perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan impor dari minyak mentah ini, dan termasuk shipping di dalamnya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar dikutip dari Antara, Rabu (25/2/2025).

Kemudian, penyidik juga menyita 89 bundel dokumen, satu CPU, dan uang tunai.

“Ada uang tunai sebanyak Rp833 juta dan 1.500 dolar AS,” ujarnya.

Selain di rumah Riza Chalid, lanjut dia, penyidik juga memeriksa sebuah kantor di lantai 20 Gedung Plaza Asia, Jakarta Pusat, pada Selasa (25/2/2025). Di sana, penyidik menyita empat kardus berisi dokumen.

Harli mengatakan, barang-barang yang disita tersebut saat ini tengah didalami oleh penyidik.

“Penyidik terus secara maraton membaca, menganalisis data-data yang ada di dalam, termasuk yang di CPU,” ucapnya.

Adapun penggeledahan di dua lokasi tersebut masih dilanjutkan pada hari ini.

Terkait ada atau tidaknya hubungan Riza Chalid dalam kasus tata kelola minyak mentah, ia mengatakan bahwa hal tersebut akan didalami oleh penyidik melalui barang bukti yang telah disita.