Jakarta – Sebagai institusi yang turut memberikan pelayanan publik, salah satunya dengan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pertanahan dan tata ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dituntut untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut secara baik, benar, efektif, serta efisien dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Lebih lanjut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Road Map SP4N 2020-2024), di mana regulasi tersebut mengamanatkan penyusunan dan penetapan Rencana Aksi pengelolaan pengaduan pelayanan publik di instansi masing-masing.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kementerian ATR/BPN menyusun “Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Kementerian ATR/BPN”, sebagai amanat tindak lanjut dari Road Map SP4N 2020-2024.

“Pengelolaan pengaduan mempunyai kedudukan yang penting dalam pelayanan publik sehingga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Oleh karena itu, instansi pemerintah harus memiliki komitmen dalam melaksanakan pengelolaan pengaduan sehingga dapat terciptanya pelayanan publik yang baik,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati saat membuka kegiatan tersebut di Hotel Intercontinental, Jakarta, Senin (11/10/2021).

Yulia Jaya Nirmawati mengatakan, salah satu misi Kementerian ATR/BPN adalah “Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia.”

Kemudian, ia menambahkan bahwa pelaksanaan dari misi tersebut bermuara kepada suatu tujuan, yaitu “Menciptakan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Kepemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.

Berdasarkan hal itu, pelaksanaan pengelolaan pengaduan yang baik di Kementerian ATR/BPN turut menjadi bagian penting sebagai upaya mencapai tujuan tersebut.

“Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan akan menjadi pedoman penyelenggaraan pengelolaan pengaduan di seluruh satuan kerja Kementerian ATR/BPN sehingga mewujudkan pengelolaan pengaduan yang efektif dan efisien,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat.

Menutup sambutannya, Yulia Jaya Nirmawati mengharapkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini dapat menghasilkan Renaksi Pengelolaan Pengaduan yang baik bagi Kementerian ATR/BPN.

Tujuannya agar dapat menciptakan tata kelola pengaduan yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai Kementerian ATR/BPN, yaitu Melayani, Profesional dan Terpercaya.

Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan diampu oleh Biro Hubungan Masyarakat, melalui Bagian Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan. Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan, Adhi Maskawan, mengatakan bahwa Biro Hubungan Masyarakat telah menyiapkan konsep Renaksi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Kementerian ATR/BPN.

“Konsep renaksi yang sudah disusun merupakan bahan untuk dilakukan pembahasan serta akan dilakukan penyempurnaan. Renaksi yang sudah final nanti akan disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” ujar Adhi Maskawan.

Pada kesempatan tersebut, Analis Kebijakan Muda Sub-Koordinator Sistem Informasi Pelayanan Publik Kemenpan RB, Rosikin membahas serta mengapresiasi terkait transparansi dari renaksi yang sudah disusun.

“Harapan saya renaksi ini bukan hanya milik Biro Hubungan Masyarakat, tetapi juga milik seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN,” kata Rosikin.

JAKARTA- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar pihaknya menyiapkan peta jalan atau road map jika Virus Corona tak juga hilang dalam waktu lama.

Menurutnya, arahan ini diberikan karena melihat kemungkinan Covid-19 hilang dari Indonesia membutuhkan waktu yang lama alias hingga beberapa tahun mendatang.

“Bapak Presiden memberikan arahan bahwa ke depannya mungkin besar bahwa virus ini akan hidup cukup lama bersama kita. Jadi arahan Presiden, kita harus punya road map, bagaimana ke depan kalau memang virus ini hilangnya membutuhkan waktu sampai tahunan,” ujar Budi dalam konferensi pers yang berlangsung secara daring, Senin (9/8).

“Bagaimana prokes yang kita miliki bisa jaga kita untuk tetap normal menjalankan aktivitas ekonomi,” lanjutnya.

Berangkat dari itu, pihaknya akan segera membuat proyek percontohan atau pilot project yang mengatur secara digital penerapan prokes di enam aktivitas utama, yaitu perdagangan, kantor dan kawasan industri, transportasi, pariwisata, keagamaan, serta pendidikan.

“Pertama perdagangan itu bisa modern seperti mal atau department store atau perdagangan tradisional seperti pasar dan toko kelontong, kedua kantor dan kawasan industri,” ujar dia.

“Ketiga transportasi baik darat, laut, udara, keempat pariwisata [seperti] hotel, restoran, atau event, kelima keagamaan, [serta] keenam pendidikan,” lanjut Budi.

Budi melanjutkan, pihaknya mendapatkan arahan untuk memastikan prokes yang akan mendampingi kehidupan masyarakat ke depan bisa praktis, digital, berbasis informasi teknologi, dan mengamankan kehidupan masyarakat sehari-hari.

“Arahan beliau (Jokowi) agar dipastikan agar prokes yang nantinya akan mendampingi kehidupan kita ke depan bisa praktis, bisa juga digital atau berbasis it, dan juga bisa mengamankan kehidupan kita sehari-hari,” ujar dia.

Berangkat dari itu, menurutnya, Jokowi telah memutuskan bahwa aplikasi PeduliLindungi akan menjadi dasar dari penerapan prokes nantinya. Budi berkata, penerapan prokes dengan dasar aplikasi PeduliLindungi ini pun akan dimulai oleh pihaknya pekan depan di sejumlah mal.

“Sudah diputuskan oleh Presiden nantinya akan menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai dasar dan rencananya mulai minggu depan akan mulai di beberapa mal bekerja sama dengan beberapa asosiasi mal Indonesia,” tuturnya.