Pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) tersebut digelar pada Selasa (15/9/2026).

Barang-barang yang dimusnahkan merupakan hasil dari 123 penindakan yang dilakukan Bea Cukai Makassar.

Penindakan tersebut dilakukan melalui sinergi dengan Pemerintah Daerah, Kejaksaan, serta TNI dan Polri.

Adapun barang ilegal yang dimusnahkan terdiri atas 28.513.260 batang rokok ilegal, 635 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) berbagai merek, 1.168 pcs barang bawaan penumpang berupa kosmetik, obat-obatan dan mainan, serta 35 unit telepon seluler.

Total perkiraan nilai barang ilegal yang dimusnahkan mencapai Rp46.055.236.100. Sementara potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan ditaksir mencapai Rp30.044.794.361.

Selain pemusnahan, Bea Cukai Makassar juga menyelesaikan enam kasus penindakan melalui pengenaan denda administratif sebesar tiga kali nilai cukai. Kebijakan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Dari enam kasus tersebut, total denda administratif yang terkumpul mencapai Rp307.637.000.

Kepala KPPBC TMP B Makassar, Krisna Wardhana, mengatakan pemusnahan merupakan tahap akhir dalam proses penyelesaian barang hasil penindakan yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan melalui Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara.

“Pemusnahan ini menjadi wujud nyata pelaksanaan fungsi Bea Cukai sebagai community protector. Kami berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan terhadap peredaran barang ilegal,” ujar Krisna.

Menurut Krisna, penindakan terhadap barang kena cukai ilegal penting dilakukan untuk melindungi masyarakat, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menciptakan persaingan usaha yang sehat bagi pelaku usaha yang menjalankan ketentuan.

Pemusnahan secara seremonial dilaksanakan di Lapangan KPPBC TMP B Makassar. Sementara proses pemusnahan utama dilakukan di PT Mitra Hijau Asia Barru, Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.

Seluruh barang bukti dimusnahkan menggunakan mesin incinerator atau tungku pembakaran. Adapun sisa hasil pembakaran selanjutnya dikelola sesuai ketentuan penanganan limbah yang berlaku.

Krisna juga menyampaikan apresiasi kepada TNI, Polri, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, instansi teknis terkait, pengelola bandara dan pelabuhan, perusahaan jasa titipan, pelaku usaha, serta masyarakat yang turut mendukung pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai.

Dalam kesempatan tersebut, Bea Cukai Makassar juga menyampaikan tiga imbauan kepada masyarakat.

Pertama, masyarakat diminta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai serta ikut membantu memberantas peredaran rokok ilegal.

Kedua, sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat untuk mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Ketiga, masyarakat diimbau segera melaporkan dugaan pelanggaran kepabeanan dan cukai melalui layanan narahubung 08114000212 atau akun Instagram @beacukaimakassar. []

Penyelidikan tersebut dilakukan setelah polisi menggeledah sebuah rumah warga di Dusun Batu Hulang. Lokasi rumah tersebut berjarak sekitar 30 kilometer dari pusat Kota Bulukumba.

Rumah itu diduga menjadi tempat penyimpanan bahan baku maupun produk rokok ilegal.

Penggeledahan tersebut sempat menjadi perhatian warga setempat, terutama setelah beredar informasi mengenai dugaan penyitaan puluhan koli rokok ilegal.

Namun, informasi mengenai adanya penyitaan puluhan koli rokok ilegal tersebut dibantah pihak kepolisian.

Kasat Reskrim Polres Bulukumba, AKP Andi Muhammad Imran, membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan penggeledahan di lokasi tersebut.

Meski demikian, polisi tidak menemukan barang bukti berupa rokok tanpa pita cukai maupun barang ilegal lainnya saat penggeledahan berlangsung.

“Tidak ada barang bukti yang kami amankan dari lokasi. Namun, penyidik telah memanggil pemilik rumah untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait laporan masyarakat mengenai dugaan rokok ilegal ini,” ujar AKP Andi Imran, Kamis (6/8/2026) sore.

Menurutnya, proses pendalaman masih berlangsung. Polisi juga akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara tersebut kepada publik setelah seluruh rangkaian pemeriksaan selesai dilakukan.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari aparat penegak hukum terkait perkembangan kasus yang disebut telah ditangani sejak Juli 2026.

Berdasarkan informasi yang beredar, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bulukumba dikabarkan mengamankan sekitar 40 koli rokok tanpa pita cukai bermerek Smit pada Minggu (12/7/2026).

Barang tersebut disebut ditemukan di sebuah rumah yang berada di Dusun Batu Hulang, Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba.

Rumah yang menjadi lokasi pengamanan itu disebut milik seorang pria berinisial S, yang diinformasikan bekerja sebagai sopir.

Di sisi lain, beredar pula informasi bahwa rokok tersebut diduga berkaitan dengan seorang mantan anggota DPRD berinisial KM.

Namun demikian, hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi resmi dari kepolisian maupun pihak-pihak yang namanya disebut terkait kebenaran informasi tersebut.

Perkembangan penanganan perkara ini juga menuai pertanyaan dari sejumlah kalangan.

Pasalnya, meski informasi mengenai pengamanan barang bukti telah beredar sejak beberapa waktu lalu, penyidik Polres Bulukumba belum menyampaikan secara terbuka status penyidikan, hasil pengembangan kasus, maupun ada atau tidaknya pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu, muncul informasi bahwa istri pemilik rumah telah dimintai keterangan oleh penyidik.

Akan tetapi, kabar tersebut juga belum dapat dipastikan karena belum disertai pernyataan resmi dari pihak kepolisian.

Di tengah masyarakat, beredar pula klaim bahwa pria berinisial S sebelumnya pernah diamankan dalam perkara dugaan pengangkutan rokok ilegal di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar.

Informasi tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut kepada aparat penegak hukum yang berwenang.

Hingga saat ini, Polres Bulukumba belum memberikan keterangan resmi mengenai kronologi pengamanan barang bukti, kepemilikan rokok yang diamankan, perkembangan proses penyidikan, maupun dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam perkara tersebut.

Media ini masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Polres Bulukumba, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta pihak-pihak yang namanya disebut dalam informasi yang beredar guna memastikan akurasi seluruh informasi.

Sementara itu, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bulukumba, AKP Andi Imran Hamid, tidak merespons saat dihubungi untuk dimintai konfirmasi, padahal nomor WhatsApnya aktif. []

Dalam kurun waktu tersebut, petugas berhasil mengungkap maraknya peredaran rokok ilegal di wilayah Sulawesi Selatan dengan total barang bukti mencapai 17.896.320 batang.

Dari 149 kali penindakan yang dilakukan di 11 kabupaten/kota di wilayah kerja Sulawesi Selatan, Bea Cukai Makassar berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp18,18 miliar, dengan total nilai barang hasil penindakan mencapai Rp28,29 miliar.

Rokok ilegal masih mendominasi pelanggaran dengan total 130 kasus. Modus operandi yang ditemukan pun semakin beragam, mulai dari distribusi terselubung hingga penjualan bebas tanpa dilekati pita cukai.

Sebagai langkah penegakan hukum yang efektif dan berorientasi ada pemulihan kerugian negara, Bea Cukai Makassar telah menerbitkan 9 tindakan Ultimum Remedium (UR).

Selain rokok ilegal, operasi ini juga mengungkap berbagai pelanggaran lain, antara lain peredaran minuman beralkohol ilegal, pelanggaran barang impor bawaan penumpang, hingga kasus narkotika.

Adapun rincian penindakan sebagai berikut

Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (rokok ilegal). Dilakukan sebanyak 130 penindakan dengan total 17.896.320 batang, senilai Rp27.623.598.200, serta menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp18.094.212.576.

Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Sebanyak 13 penindakan dengan total 819,7 liter, bernilai Rp158.900.000, dengan potensi kerugian negara Rp92.196.200.

Barang impor (barang penumpang).  Terdiri dari kosmetik (28 pcs) dan obat-obatan (175 pcs), masing-masing dengan nilai Rp1.500.000.

Uang tunai Sebanyak 3 penindakan dengan total Rp490.928.401

Terhadap berbagai pelanggaran di bidang cukai selama periode Januari s.d April 2026, Bea Cukai Makassar memperoleh penerimaan negara dengan diterbitkan 9 Ultimum Remedium (UR) dengan nilai sebanyak Rp640.965.000, dan terhadap pelanggaran pembawaan barang penumpang berupa uang tunai dari luar negeri, telah dikenakan 3 sanksi administrasi sebesar
Rp49.158.361.

Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Krisna Wardhana, menegaskan bahwa upaya pemberantasan rokok ilegal akan terus dilakukan secara konsisten.

“Ini bukan sekadar penindakan, ini adalah upaya melindungi negara, industri legal, dan masyarakat. Kami akan terus memburu pelaku tanpa kompromi,” tegasnya.

Dalam pelaksanaan operasi tersebut, Bea Cukai Makassar juga memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum (APH) lainnya guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan.

Pelaku peredaran rokok ilegal dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

Bea Cukai Makassar berkomitmen untuk terus memperketat pengawasan di seluruh wilayah kerja, khususnya terhadap peredaran rokok ilegal yang masih menjadi fokus utama.

Selain itu, pendekatan edukatif kepada masyarakat dan pelaku usaha juga akan terus ditingkatkan guna menekan peredaran barang kena cukai ilegal secara berkelanjutan.

Masyarakat diimbau untuk tidak membeli atau mengedarkan barang ilegal serta berperan aktif dalam melaporkan indikasi pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai.

“Penindakan ini bukan hanya untuk penegakan hukum semata, tetapi juga sebagai upaya melindungi industri dalam negeri, menjaga iklim usaha yang sehat, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif barang ilegal,” tutup Krisna. []

Sosialisasi diikuti mahasiswa dari UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan (UIN Gusdur), Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP), Institut Widya Pratama Pekalongan (IWIMA), serta Universitas Pekalongan (Unikal).

Kegiatan tersebut dibuka langsung Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid (Aaf). Ia mengapresiasi antusiasme mahasiswa yang aktif melontarkan pertanyaan kritis seputar peredaran rokok ilegal.

“Forum diskusi ini menjadi salah satu sesi sosialisasi paling menarik karena mahasiswa tidak hanya mendengar, tetapi juga mendalami isu secara tajam,” kata Aaf usai membuka sosialiasi di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Kamis (26/2/2026).

Aaf berharap, melalui kegiatan ini mahasiswa memahami ciri-ciri rokok ilegal, dampak kerugian bagi negara dan masyarakat, hingga mekanisme pelaporan.

“Identitas pelapor akan dijamin kerahasiaannya sehingga masyarakat tak perlu ragu melaporkan temuan di lapangan,”  ujar Aaf.

Sementara itu, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan (KIP) Bea Cukai Tegal, Yusuf Mahrizal, menjelaskan bahwa sosialisasi cukai dilakukan bertahap ke berbagai segmen masyarakat.

“Setelah sebelumnya menyasar tukang becak dan sopir angkot, kini mahasiswa menjadi fokus karena dinilai sebagai kelompok teredukasi dan agen perubahan,” terangnya.

Ia juga mengingatkan, bagi yang memilih merokok agar menggunakan rokok legal demi mendukung penerimaan negara.

“Hingga dua bulan awal 2026, Bea Cukai Tegal telah mengamankan 3.092.000 batang rokok ilegal di wilayah eks-Karesidenan Pekalongan, dengan 10.888 batang di antaranya berasal dari Kota Pekalongan. Tahun lalu, total penindakan bahkan menembus lebih dari 20 juta batang,” paparnya.

Melalui kolaborasi ini, Pemkot Pekalongan berharap pengawasan peredaran rokok ilegal tak hanya bertumpu pada aparat, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif mahasiswa dan masyarakat luas demi menjaga penerimaan negara dari sektor cukai serta mendukung pembangunan berkelanjutan. (em-aha)

Kebijakan ini menuai pro dan kontra. Di satu sisi, pemerintah melihatnya sebagai solusi pragmatis untuk mengerek penerimaan negara sekaligus menekan peredaran rokok tanpa pita cukai. Namun di sisi lain, sejumlah ekonom dan kelompok masyarakat sipil menilai langkah ini sebagai kemunduran dalam agenda pengendalian tembakau.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan, penambahan layer cukai hasil tembakau (CHT) dimaksudkan untuk menarik produsen rokok ilegal agar beralih menjadi pelaku usaha legal dan mulai menyetorkan kewajiban pajak ke negara.

“Kami akan memastikan satu layer baru, mungkin masih didiskusikan ya, untuk memberi ruang kepada yang ilegal-ilegal supaya masuk menjadi legal. Jadi mereka akan bayar pajak juga nanti,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (14/1/2026) kemarin.

Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut akan diikuti dengan pengawasan ketat. Pemerintah, kata Purbaya, tidak akan ragu menindak produsen yang tetap membandel setelah regulasi diterbitkan.

“Nanti kalau peraturan keluar, mungkin minggu depan. Kalau mereka masih main-main, saya akan hantam semuanya. Enggak ada ampun lagi,” tegas mantan Deputi Kemenko Maritim dan Investasi itu.

Sebagai catatan, rokok ilegal tidak dikenai pita cukai, sehingga tidak memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Padahal, produk hasil tembakau merupakan salah satu barang kena cukai (BKC) terbesar selain minuman mengandung etil alkohol.

Langkah keras tersebut muncul setelah realisasi penerimaan cukai pada 2025 tidak mencapai target. Pemerintah mencatat penerimaan cukai hanya mencapai Rp221,7 triliun, atau 90,8% dari target Rp244,2 triliun, sehingga terjadi shortfall Rp22,5 triliun.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp226,4 triliun, penerimaan cukai 2025 bahkan mengalami kontraksi 2,1%. Sayangnya, pemerintah tidak merinci secara detail kontribusi masing-masing jenis cukai, termasuk cukai hasil tembakau, dalam laporan kinerja tersebut.

Namun mengacu pada dokumen APBN 2025, target penerimaan cukai hasil tembakau ditetapkan sebesar Rp230,1 triliun, atau sekitar 94,2% dari target tahunan.

]]> https://eranasional.com/96763/cukai-tak-capai-target-pemerintah-godok-skema-legalisasi-rokok-ilegal/feed 0 Aditya https://eranasional.com/93419/purbaya-bakal-siapkan-skema-tarif-cukai-rokok-ilegal https://eranasional.com/93419/purbaya-bakal-siapkan-skema-tarif-cukai-rokok-ilegal#respond Mon, 03 Nov 2025 23:27:20 +0000 https://eranasional.com/93419/purbaya-bakal-siapkan-skema-tarif-cukai-rokok-ilegal Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana menyiapkan tarif bea cukai khusus untuk rokok ilegal. Hal itu dilakukan untuk mencegah masuknya rokok-rokok ilegal dari luar negeri ke Indonesia.

Kebijakan ini ditargetkan berlaku mulai Desember 2025 serta menjadi langkah pengaturan industri rokok ilegal tanpa mematikan pelaku di dalam negeri.

Purbaya menjelaskan kenaikan tarif bea cukai yang tinggi pada beberapa tahun terakhir tidak sepenuhnya menekan konsumsi rokok, justru mendorong masuknya produk gelap dari luar negeri serta memunculkan produsen ilegal di dalam negeri.

Menurutnya, pendekatan baru diperlukan agar pasar rokok ilegal dapat dikendalikan dalam sistem resmi.

“Industri rokok Itu kan, mereka bilang, orang Indonesia harus berhenti merokok (maka) dibuatlah kebijakan kenaikan tarif ke level yang tinggi sekali,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2025).

“Pada kenyataannya, ya pada merokok aja, yang terjadi adalah, barang-barang gelap yang masuk. Jadi saya bilang, dari China, dari Vietnam, kalau begitu kebijakannya ngapain?,” sambungnya.

Pemerintah, kata Purbaya, akan menutup ruang bagi produk ilegal impor dan memberi jalan bagi produsen ilegal lokal masuk ke zona produksi resmi melalui KIHT, dengan tarif khusus yang sedang diformulasikan.

Ia menetapkan kebijakan ini bukan untuk mematikan industri rokok, melainkan menertibkannya dan memastikan seluruh pelaku berkontribusi pada penerimaan negara.

“Untuk produsen dalam negeri yang ilegal, kita akan masuk ke sistem yang lebih legal, kawasan industri hasil tembakau (KIHT). Dengan tarif yang tertentu, sedang kita buat dan kita galakan,” tandas Purbaya.

Jika skema ini berjalan, pelaku rokok ilegal yang enggan masuk ke sistem akan ditindak tegas.

Pemerintah juga telah memulai pendekatan dengan pelaku usaha di daerah sentra rokok, termasuk Jawa Timur dan Madura, untuk memastikan proses transisi berjalan lancar.

Barang-barang yang dimusnahkan antara lain 873 bale pakaian bekas, 5 juta batang rokok ilegal, 2.327 liter minuman beralkohol berbagai merek, hingga ribuan kosmetik dan obat-obatan ilegal.

Kepala Bea Cukai Makassar, Ade Irawan mengatakan, seluruh barang ilegal tersebut di sita dari periode Agustus 2024 hingga Juni 2025 dan telah ditetapkan sebagai Barang Milik Negara (BMN).

“Kami tidak main-main dalam melindungi masyarakat dari peredaran barang berbahaya dan ilegal,”tegas Ade.

“Pemusnahan ini juga bentuk transparansi kami kepada publik, agar semua tahu setiap pelanggaran akan ditindak tegas,” tambahnya.

Ade menjelaskan, potensi kerugian negara akibat peredaran barang ilegal tersebut mencapai Rp5,96 miliar.

Sementara itu, ada 58 perkara di bidang cukai yang diselesaikan melalui mekanisme Ultimum Remedium, dengan total penerimaan negara sebesar Rp589 juta.

Menurutnya, pemusnahan ini bukan hanya untuk menegakkan aturan, tetapi juga menjaga stabilitas perekonomian dan iklim usaha yang sehat.

“Kami ingin memastikan industri dalam negeri tetap kondusif, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan merata. Sinergi dengan aparat penegak hukum dan masyarakat sangat penting dalam mewujudkan hal itu,” tambahnya.

Pemusnahan dilakukan secara simbolis di Kantor Bea Cukai Makassar dan dilanjutkan di fasilitas pengolahan limbah PT KIMA, Makassar, dengan metode pembakaran

Sebagai informasih, pemusnahan dilakukan di kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B (KPPBC TMP B Makassar), Selasa 9 September 2025. []

Salah satunya adalah para juru parkir (jukir) yang jumlahnya cukup banyak dan tersebar di berbagai titik keramaian.

Melalui kegiatan sosialisasi “Gempur Rokok Ilegal” yang digelar di Santika Kota Pekalongan, Selasa siang (26/8/2025), para jukir resmi dibekali pemahaman mengenai bahaya dan ciri-ciri rokok ilegal agar bisa menjadi mitra pemerintah dalam pengawasan di lapangan.

Wakil Wali Kota (Wawalkot) Pekalongan, Balgis Diab, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang menyasar kalangan jukir tersebut. Menurutnya, keterlibatan jukir sangat strategis karena mereka dekat dengan masyarakat dan memiliki jangkauan yang luas.

“Dengan keterlibatan para juru parkir ini, kami sangat mengapresiasi. Harapannya mereka bisa melakukan dua hal sekaligus. Pertama, membantu Pemkot Pekalongan dalam mengawasi peredaran rokok ilegal yang biasanya berada di tempat-tempat tidak terjangkau,” katanya.

Lanjutnya, dengan jangkauan jukir yang lebih luas, pengawasan ini bisa lebih cepat. Kedua, mereka dapat menjadi agen gempur rokok ilegal di lingkungannya dengan mengedukasi teman, keluarga, dan masyarakat sekitar bahwa rokok ilegal itu berbahaya.

“Kandungannya tidak jelas, dan tidak menyumbang pemasukan negara yang berdampak pada pembangunan daerah,” tutur Wawalkot Balgis.

Melalui kegiatan ini, menekankan pentingnya sinergi dengan masyarakat untuk menekan peredaran rokok ilegal. Para jukir diharapkan bisa menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi sekaligus mengawasi lapangan.

“Dengan begitu, target menuju “Kota Pekalongan Zero Rokok Ilegal” dapat terwujud, demi melindungi masyarakat sekaligus menjaga penerimaan negara untuk pembangunan daerah,”tegasnya.

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Tegal, Yusup Mahrizal, menambahkan bahwa, rokok ilegal masih menjadi persoalan serius. Ia menjelaskan bahwa, setiap hasil tembakau yang dikemas untuk eceran wajib dilekati pita cukai sebagai bukti legalitas.

“Tahun ini saja, kami sudah ada 11 kali penindakan operasi. Namun, kami masih membutuhkan peran serta masyarakat. Harapannya, Kota Pekalongan bisa menuju zero rokok ilegal,” ujar Yusup.

Pihaknya mengajak para jukir untuk menyebarluaskan informasi ini sekaligus melaporkan ke Bea Cukai atau Satpol P3KP bila menemukan peredarannya.

Yusup juga mengingatkan, pelanggaran terkait rokok ilegal memiliki konsekuensi hukum berat. Rokok polos tanpa pita cukai melanggar pasal 54 UU Nomor 39 Tahun 2007 dengan ancaman pidana penjara 1-5 tahun dan denda 2-10 kali nilai cukai.

“Sedangkan, rokok dengan pita cukai palsu melanggar pasal 55 huruf a, b dengan ancaman penjara 1-8 tahun serta denda 10-20 kali nilai pita cukai,” jelasnya.

Kepala Dishub Kota Pekalongan, M. Restu Hidayat, yang turut hadir menjelaskan bahwa, Dishub memiliki binaan jukir resmi sekitar 400 orang. Namun, dalam sosialisasi kali ini pihaknya baru bisa melibatkan 50 orang perwakilan jukir.

“Kami diberi kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan ini. Jukir dipilih karena jumlahnya banyak dan tersebar di titik keramaian. Mereka bisa menjadi mitra pemerintah dalam memberikan informasi terkait rokok ilegal,” katanya.

Pihaknya berharap, dimulai dari diri sendiri untuk tidak merokok. Kalau pun masih merokok, jangan menggunakan rokok ilegal.

Salah satu jukir legal, Murjoko, yang biasa menjadi jukir di Jalan Hayam Wuruk Kota Pekalongan, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru dari kegiatan ini.

“Saya memang perokok, tapi setelah ikut acara ini jadi tahu bahwa rokok ilegal berbahaya. Isinya tidak jelas, merknya tidak jelas, dan harganya memang jauh lebih murah. Sekarang Saya siap membantu pemerintah memerangi peredaran rokok ilegal,” tegasnya. (em-aha)

Operasi ini digelar secara intensif di enam wilayah strategis: Makassar, Gowa, Takalar, Maros, dan Jeneponto.
Hasil dari operasi ini menunjukkan keberhasilan signifikan.

Sebanyak 505.162 batang rokok ilegal berhasil diamankan dari berbagai merk diantaranya King Garet, Max One, Smith, Boss Café Latte, Geboy Flavour, YS Pro mild, Hummer, Balveer dan Angker dari berbagai jenis yaitu Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Kretek tangan (SKT) dan Sigaret Putih Mesin (SPM).

Seluruhnya tidak dilekati pita cukai, sehingga melanggar ketentuan Pasal 54 UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda paling sedikit 2 kali
dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Barang hasil penindakan tersebut diperkirakan memiliki nilai ekonomi sebesar Rp 750.170.820, dengan potensi kerugian penerimaan negara akibat pelanggaran ini ditaksir mencapai Rp 488.394.916.

Sebagai salah satu tindak lanjut dari penindakan tersebut, Bea Cukai Makassar juga berhasil mengumpulkan penerimaan negara melalui mekanisme Ultimum Remedium (UR) sebesar
Rp 109.657.000.

Ade Irawan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, menyatakan bahwa Operasi Gurita merupakan operasi pengawasan BKC ilegal yang dilakukan secara terkoordinasi dan serentak oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di seluruh Indonesia.

“Hal ini sebagai bentuk komitmen nyata sekaligus upaya preventif maupun represif dalam menekan angka peredaran rokok ilegal yang merugikan negara serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang taat aturan,”ujar Ade dalam rilisnya yang diterima Eranasional.com, Sabtu 7 Juni 2025.

Ade menambahkan, pperasi Gurita oleh Bea Cukai Makassar dilaksanakan dengan melakukan pengawasan secara mendalam terhadap kegiatan produksi, pengangkutan dan peredaran BKC ilegal.

“Fokus operasi tidak hanya pada distribusi, tetapi juga menyasar produsen atau pabrikan hasil tembakau guna memastikan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir,”jelasnya.

Selain itu, dalam kegiatan ini Tim Bea Cukai Makassar juga memberikan edukasi kepada pemilik toko mengenai ciri-ciri rokok ilegal, seperti penggunaan pita cukai palsu, pita cukai tidak sesuai peruntukan, pita cukai bekas, atau rokok tanpa pita cukai, dampak negatif yang ditimbulkan, sanksi hukum serta cara pelaporan apabila menemukan indikasi rokok ilegal.

“Penindakan ini merupakan bagian dari strategi pengawasan aktif guna menciptakan situasi kondusif di pasar Barang Kena Cukai,”bebernya.

Dengan menekan peredaran produk ilegal, maka secara simultan akan mendorong tingkat kepatuhan pengguna jasa sekaligus mengamankan penerimaan negara

“Kami berharap kolaborasi aktif dari masyarakat dan pelaku usaha untuk senantiasa mematuhi ketentuan di bidang cukai dengan tidak mengedarkan/memperjualbelikan BKC ilegal serta melaporkan kepada Bea Cukai Makassar apabila menemukan indikasi peredaran rokok ilegal di wilayahnya,” pungkas Ade. []

“Barang-barang yang kami tindak ini nilainnya sekitar Rp37,5 miliar,” kata Kepala Bea Cukai Batam, Zaky Firmansyah.

Ratusan ball kardus yang berisi rokok ilegal berbagai merek asal luar negeri ini diamankan di Pelabuhan Batam. Dari pemeriksaan, petugas menemukan sebanyak 13,2 juta batang rokok berbagai merek asal luar negeri dan ribuan botol minuman mengandung etil alkohol atau miras.

“Kami telah berhasil menindak 13,2 juta batang rokok ilegal, kemudian 1,4 juta stik batang hasil pengolahan tembakau lainnya dan 1.920 liter minuman mengandung etil alkohol,” ungkap dia.

Rencananya miras dan rokok ilegal ini akan diselundupkan ke beberapa wilayah di luar Batam, di antaranya Jakarta dan sejumlah kota di Pulau Jawa.

Ketiga tersangka dijerat pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda sebanyak Rp5 miliar.

Hal itu, ia katakan saat membuka kegiatan Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal yang bertempat di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Rabu, 5 Maret 2025. Ia menilai, itu terjadi lantaran upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan dan Bea Cukai.

Diantaranya, menggencarkan sosialisasi, memberikan pemahaman terkait sanksi hukum dan dampak ekonomi dari peredaran rokok ilegal kepada para pedagang serta melakukan razia di beberapa warung maupun toko.

“Alhamdulillah, sekarang sudah sangat minim sekali ditemukan para pedagang yang menjual rokok ilegal di warung, toko, ataupun pasar yang ada di Kota Pekalongan. Mereka kini lebih waspada dan cenderung memilih produk legal,” ujar Aaf, sapaan akrab Wali Kota Pekalongan.

Menurutnya, meski jumlahnya sudah minim ditemukan, namun upaya sosialisasi terus digalakkan seiring peredaran rokok ilegal di pasaran semakin meningkat. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi Kota Pekalongan.

“Maka dari itu, kita jaga bersama-sama agar jangan sampai ada pabrik rokok ilegal. Lebih baik tidak merokok, tapi jika memang sudah merokok tapi wajib menggunakan rokok yang resmi (legal),” katanya.

Bahkan, pihaknya juga sudah menyosialisasikan kepada para pelajar dan mendorong tiap sekolah supaya ada Duta Anti Rokok Ilegal untuk membentengi mereka agar tidak memakai rokok ilegal. Namun, alangkah baiknya untuk tidak merokok.

Salah seorang pedagang, M. Hidayat (50) mengaku, bahwa ia dulu sering mendapatkan tawaran rokok ilegal dari distributor maupun sales rokok ilegal dengan iming-iming harga yang jauh lebih murah dibandingkan rokok legal di pasaran. Namun, kini ia menolak dengan tegas.

“Pernah didatangi sales rokok dengan merk yang tidak jelas dan tanpa dilekati pita cukai. Tapi, setelah ada himbauan dan razia yang dilakukan oleh Satpol P3KP serta bea cukai. Terus teman saya ada yang kena razia dan didenda, akhirnya ketika sales itu datang lagi saya tolak,” katanya.

Menurut Hidayat, ia lebih baik tidak menjual daripada mendapatkan resiko yang lebih besar berupa sanksi atau merugikan negara.

Usai mendapatkan sosialisasi secara terus-menerus, saat ini ia sudah memahami betul ciri-ciri dan bahaya menjual rokok ilegal. Dirinya sudah semakin sadar bahwa menjual rokok ilegal hanya menguntungkan pihak tertentu dan merugikan negara

“Harga rokok ilegal yang ditawarkan saat itu jauh lebih murah, per bungkus biasanya perbedaan harganya Rp7.000 sampai dengan Rp8.000 per bungkus. Kemudian, rokok ilegal biasanya tidak dilekati pita cukai, bisa juga ada pita tapi pita cukainya palsu atau bekas,” tuturnya. (em-aha)

Hal ini disampaikan Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid usai membuka kegiatan Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal yang berlangsung di Ruang Buketan Setda setempat, Rabu siang, 5 Maret 2025.

Menurut Aaf, sapaan akrab Wali Kota Pekalongan, bahwa banyaknya perolehan dana cukai ini selaras dengan banyaknya perokok aktif dan sebagai pembeli cukai terbesar.

“Meski begitu, kami berharap ada langkah untuk mencegah anak di bawah umur agar tidak menjadi generasi perokok, baik dari peran pemerintah, orang tua, guru dan lingkungan sekitarnya,” tutur Aaf.

Menurut Aaf, ketika dirinya saat mengikuti retret di Magelang, ia sudah saling berdiskusi dengan Wali Kota maupun Bupati dari daerah-daerah lain terkait perolehan dana cukai.

“Rata-rata mereka hanya kisaran Rp7 Miliar hingga Rp 15 Miliar, tapi Kota Pekalongan bisa mencapai Rp21,5 Miliar dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak. Ini memang mengagetkan Saya dan daerah-daerah lain, karena tahun lalu hanya di angka Rp14 Miliar,” ucapnya.

Ia mengaku bersyukur, di Kota Pekalongan belum ada pabrik rokok ilegal dan berharap seterusnya tidak ada.

Sebelumnya, jajaran Pemkot Pekalongan juga sudah memusnahkan 50 ribu batang rokok ilegal hasil temuan operasi cukai selama tahun 2024 dengan bekerja sama dengan Kantor Bea Cukai Tegal beberapa waktu lalu.

“Perolehan dana cukai ini kami manfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat Kota Pekalongan. Seperti mengcover BPJS Kesehatan untuk mendukung program Universal Health Coverage (UHC),” terangnya.

Lalu, BPJS Ketenagakerjaan, pemberian bantuan sosial, sosialisasi hingga fasilitasi pelatihan keterampilan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) milik Dinperinaker setempat.

“Alhamdulillah sekarang sangat minim ditemukan rokok ilegal di warung maupun di pasar, kita sosialisasikan terus gempur rokok ilegal kepada pedagang maupun generasi muda. Sebab, rokok ilegal ini tentu sangat merugikan negara karena tidak ada pemasukan cukai,” pungkasnya. (em-aha)

Pemusnahan yang dilakukan di Halaman Setda Kota Pekalongan pada Kamis siang, 13 Februari 2025 ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk menekan peredaran rokok tanpa pita cukai yang merugikan negara.

“Ada 50.000 batang rokok ilegal hasil temuan operasi cukai Tahun 2024 yang diamankan dan dimusnahkan kali ini,” kata Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid usai memimpin kegiatan tersebut.

Wali Kota Pekalongan yang akrab disapa Mas Aaf menegaskan, bahwa pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Pekalongan.

“Alhamdulillah, jumlah temuan rokok ilegal di Kota Pekalongan setiap tahun menurun seiring dengan kesadaran para pedagang, pembeli, maupun masyarakat lainnya akan bahaya mengonsumsi rokok ilegal,” ucapnya.

Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan Bea Cukai dalam memberantas rokok ilegal yang tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan cukai, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan masyarakat.

“Rokok ilegal ini tentu tidak diketahui kadar kandungan nikotin, tar nya berapa, dan kandungan zat kimia yang lainnya. Terlebih, rokok ilegal ini tidak ada pemasukan ke kas negara karena tidak dilekati pita cukai,” ungkapnya.

Oleh karena itu, mas Aaf mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila menemukan adanya aktivitas peredaran rokok ilegal di sekitar mereka.

Dengan adanya pemusnahan ini, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku peredaran rokok ilegal dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membeli produk-produk yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pemkot Pekalongan juga berkomitmen untuk terus mendukung upaya penegakan hukum dalam pemberantasan rokok ilegal guna melindungi kepentingan negara dan masyarakat.

“Alhamdulillah, di Kota Pekalongan belum ada pabrik rokok ilegal. Jadi, hasil operasi cukai temuan rokok ilegal disini biasanya karena daerah lintasan,” tegasnya.

Pihaknya juga terus berkoordinas dengan Bea Cukai, serta meminta masyarakat untuk aktif melaporkan kepada pihak berwenang seperti Satpol P3K, Bea Cukai ataupun pihak kepolisian terdekat jika menemukan adanya peredaran rokok ilegal di Kota Pekalongan.

Rokok ilegal yang dimusnahkan terdiri dari berbagai merek dan dikemas dalam berbagai bentuk. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar atau yang disaksikan langsung oleh para pemangku kepentingan. (em-aha)

Penindakan tersebut dilaksanakan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Jenneponto dengan menggunakan mobil SUV Luxio berwarna hitam.

Kemudian berdasarkan infromasi tersebut, Tim gabungan yang terdiri dari Tim Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Makassar, TIM Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Subagsel serta Tim Polisi Militer XIV Hasanuddin Makassar bergerak menuju wilayah Kabupaten Jenneponto untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut terkait adanya peredaran rokok ilegal.

Setibanya dilokasi, tim gabungan mengikuti kendaraan yang dicurigai memuat rokok ilegal dan akhirnya kendaraan tersebut berhenti di sebuah rumah di Kelurahan Bonto Matene, Kecamatan Turate, Kabupaten Jenneponto.

Selanjutnya Tim melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut dan kedapatan benar barang berupa kurang lebih 225 slop BKC Hasil Tembakau yang diduga dilekati pita cukai palsu merk KING GARET BLACK.

Dari hasil interogasi, penerima rokok ilegal tersebut berinisial IL.

Tim gabungan kemudian membawa IL ke kantor Bea Cukai Makassar untuk dilakukan penelitian dan penanganan perkara lebih lanjut.

Adapun dugaan pelanggarannya adalah Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Setelah dilakukan pencacahan oleh petugas, diketahui Barang hasil penindakan tersebut berupa 225 slop (45.000) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau SKM Merk KING.

GARET BLACK yang dilekati pita cukai palsu dengan Perkiraan Nilai Barang Rp 62.100.000, Perkiraan Kerugian Negara Rp 43.074.900 dan Nilai Cukai Rp 33.570.000.

Sebagai tindak lanjut, yang bersangkutan mengajukan permohonan tidak dilakukan penyidikan dengan membayar denda sebanyak 3x nilai cukai yang seharusnya dibayar sebesar Rp Rp 100.710.000 melalui skema penanganan perkara Ultimum remidium sesuai dengan PMK-237/PMK.04/2022.

Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Ade Irawan menyatakan, bahwa sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai Community Protector, penindakan ini dilakukan untuk memberikan deterrent effect atau efek jera kepada para pelaku pelanggaran dibidang cukai di lingkup wilayah kerja Bea Cukai Makassar dan sekitarnya.

“Tentunya sebagai bentuk komitmen untuk terus melakukan pengawasan dan menjaga masyarakat dari peredaran BKC ilegal, mengoptimalkan penerimaan sektor cukai serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan,”ujarnya.

Ade menegaskan, walaupun berbagai modus dilakukan para oknum untuk mengedarkan barang ilegal, Bea Cukai Makassar siap melakukan penindakan terhadap modus apapun dan siap menggempur tanpa kompromi.

Menurut Ade, dalam menyukseskan Operasi Gempur dan menjaga kinerja pengawasan rokok ilegal, tentunya Bea Cukai tidak dapat bekerja sendiri.

Perlu kerja sama yang baik dengan aparat penegak hukum lainnya dan dukungan masyarakat.

“Kami harap masyarakat dapat berkontribusi aktif dalam memberantas rokok ilegal, yaitu dengan tidak membeli dan mengedarkan, juga ikut membantu melaporkan kepada kami apabila terdapat indikasi peredaran rokok ilegal,” pungkas Ade. []