Hal itu terungkap lewat kesaksian istri Mangapul, Martha Panggabean, saat dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur yang menjerat suaminya, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Awalnya Martha menyampaikan bahwa uang SGD 36.000 itu berada di dalam tas berwarna hitam yang ditemukan di apartemen suaminya. Uang itu sempat diminta untuk disimpan oleh Mangapul hingga akhirnya sang istri diminta untuk menyerahkan kepada penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Usai penyerahan uang itu, Martha mengaku kembali menemui Mangapul. Jaksa Penuntut Umum (JPU) pun mencecar Martha terkait reaksi suaminya usai uang sebesar SGD 36.000 itu dikembalikan ke penyidik Kejagung.

“Apa yang disampaikan Pak Mangapul waktu itu?” tanya jaksa kepada Martha dalam persidangan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Ronald yang merupakan anak mantan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Edwar Tannur itu ditangkap di sebuah perumahan di Surabaya, Jawa Timur.

“Iya benar, Ronald Tannur tadi diamankan sekira pukul 14.40 di Perumahan Victoria Regency Surabaya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar saat dikonfirmasi, Minggu (28/10/2024).

Harli menyampaikan, penangkapan Ronald Tannur merupakan tindak lanjut terhadap proses eksekusi putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).

“Terkait pelaksanaan atau eksekusi MA,” kata Kapuspenkum.

MA membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tannur di tingkat kasasi. Dalam putusannya, lembaga tertinggi Yudikatif itu menjatuhkan hukuman lima tahun pidana penjara terhadap Ronald Tannur.

“(Putusan kasasi) kalau enggak salah, terbukti,” kata juru bicara MA, Yanto, saat dikonfirmasi Rabu (23/10/2024).

Yanto menjelaskan, putusan kasasi ini juga sekaligus membatalkan vonis bebas Tannur. Kini, ia dihukum 5 tahun penjara.

“(Hukuman) penjara. Kalau enggak salah, 5 tahun,” ujarnya.
Dikutip dari situs MA, Ronald Tannur dinilai terbukti melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang membuat orang mati.

Ketua Majelis Kasasi adalah Hakim Agung Soesilo dengan Anggota Hakim Agung Sutarjo dan Ainal Mardhiah. Kasasi diketok pada 22 Oktober 2024.

“Betul (tiga hakim yang ditangkap pemberi vonis bebas Ronald Tannur),” kata JAMPidsus Kejagung, Febrie Adriansyah,dikutip Rabu (23/10/2024).

Febrie mengatakan, ketiga hakim itu ditangkap terkait kasus suap terkait vonis bebas tersebut.

“Iya (terkait perkara suap vonis bebas),” ujarnya.

Namun Febrie belum menjelaskan lebih jauh terkait konstruksi perkara suap yang dimaksud. Ia hanya menyebut ada satu orang pengacara yang ikut diamankan yang diduga sebagai pemberi suap.

Tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya memvonis bebas Gregorius Ronald Tannur atas kasus penganiayaan hingga menyebabkan kematian terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti.

Ketiga hakim yang mengadili adalah Hakim Ketua Erintuah Damanik serta dua anggota hakim Heru Hanindyo dan Mangapul. Belum ada keterangan dari pihak PN Surabaya maupun ketiga hakim itu atas penangkapan tersebut.

“KY juga memastikan akan segera memanggil majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk dimintai keterangannya terkait putusan vonis bebas terhadap terdakwa GRT,” kata Anggota KY sekaligus Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata, dalam keteranganya, Rabu (7/8/2024).

Mukti mengatakan pemanggilan itu sebagai tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara nomor 454/Pid.B/2024/PN SBY pada Senin (29/7/2024).

Adapun ketiga majelis hakim PN Surabaya yang akan dipanggil yakni Majelis Hakim Ketua, Erintuah Damanik, serta dua hakim anggota, Heru Hanindyo dan Mangapul.

“Berharap majelis hakim bisa hadir memenuhi panggilan KY. Pemanggilan terhadap majelis hakim sebagai hak jawab atas dugaan pelanggaran KEPPH yang dilaporkan oleh pelapor,” kata Mukti.

Mukti menjelaskan, dalam waktu dekat Komisi Yudisial akan memanggil pihak pelapor, dalam hal ini keluarga korban Dini Sera Afrianti untuk dimintai keterangan dan menyerahkan bukti-bukti yang dimilikinya.

“KY telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap pelapor besok untuk melakukan pendalaman berdasarkan bukti-bukti yang ada dengan berfokus pada dugaan pelanggaran kode etik hakim. Namun, pemeriksaan bersifat rahasia, sehingga digelar secara tertutup,” ujar Mukti.

Selain itu, Mukti menegaskan KY juga siap berkoordinasi dengan KPK atau aparat penegak hukum lainnya apabila membutuhkan informasi untuk pendalaman proses penegakan hukum.

“Terhadap perkara ini jika terdapat dugaan praktik jual beli dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut,” pungkas Mukti.