Ahmad Basarah menjabat Ketua DPP PDIP dan Ketua Fraksi PDIP MPR RI sementara Ronny menjabat Ketua DPP PDIP.

Basarah dan Ronny harus menyampaikan informasi dan pandangan resmi partai kepada publik, media dan pihak terkait.

“Dalam memberikan pernyataan resmi terkait kebijakan isu politik, dan sikap partai wajib berkoordinasi serta melaporkan setiap perkembangannya kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri,” tulis salah satu poin surat tugas yang dikeluarkan Megawati tersebut.

Sebelumnya, Megawati mengeluarkan surat bernomor 7294 /IN/DPP/II/2025 pada Kamis (20/2) malam. Instruksi itu terbit setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK.

Megawati mengeluarkan 2 poin instruksi penting untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP.
Berikut instruksi tersebut:

Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.

Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum terdakwa Sekjen PDIP itu, Ronny Talapessy,dikutip dari Kompas.TV, Rabu, 5 Januari 2025.

“Hari ini, kami semua tim hukum Mas Hasto Kristiyanto siap mengikuti persidangan sesuai yang telah dijadwalkan oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan,” ucap Ronny.

Dalam sidang praperadilan, Ronny mengaku akan mengajukan bukti-bukti dan argumentasi bahwa penetapan Hasto sebagai tersangkat tidak memiliki dasar hukum kuat.

“Kami siap mengajukan bukti-bukti dan argumentasi terkait penetapan status tersangka Mas Hasto yang menurut kami tidak memiliki dasar hukum yang kuat, tidak adil, dan terlihat lebih banyak didasari oleh alasan non hukum,” ujar Ronny.

Apalagi, sambung Ronny, kasus yang disangkakan terhadap Hasto sudah pernah disidangkan dan inkracht.

“Kita sudah tahu bahwa kasus ini sudah pernah disidangkan dan sudah inkracht, dan tidak ada satupun bukti yang terkait Mas Hasto. Jadi, sebagai negara hukum, aparat penegak hukum dalam hal ini KPK harus menghormati dan tunduk pada keputusan pengadilan,” kata Ronny.

Dalam sidang praperadilan, Ronny mengaku akan mengajukan bukti-bukti dan argumentasi bahwa penetapan Hasto sebagai tersangkat tidak memiliki dasar hukum kuat.

“Kami siap mengajukan bukti-bukti dan argumentasi terkait penetapan status tersangka Mas Hasto yang menurut kami tidak memiliki dasar hukum yang kuat, tidak adil, dan terlihat lebih banyak didasari oleh alasan non hukum,” beber Ronny.

Apalagi, sambung Ronny, kasus yang disangkakan terhadap Hasto sudah pernah disidangkan dan inkracht.

“Kita sudah tahu bahwa kasus ini sudah pernah disidangkan dan sudah inkracht, dan tidak ada satupun bukti yang terkait Mas Hasto. Jadi, sebagai negara hukum, aparat penegak hukum dalam hal ini KPK harus menghormati dan tunduk pada keputusan pengadilan,” pung Ronny. []