Menurut dia, tidak mudah untuk menurunkan angka kemiskinan dari 9,36 persen berdasarkan data tahun 2023 ke angka 6,5 sanpai 7,5 persen.

“Berarti masih butuh 1,85 persen untuk bisa mencapai target RPJMN. Jujur ya, saya tidak terlalu optimis bisa mencapai target itu,” kata Muhadjir usai rapat tingkat menteri terkait penanggulangan kemiskinan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024.

Dia memaparkan, berdasarkan pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, bahwa penurunan angka kemiskinan per tahunnya hanya berada di kisaran 0,3 sampai 0,5 persen.

Oleh sebab itu Muhadjir menilai, target menurunkan angka kemiskinan dari 9,36 persen ke 7,5 persen dalam satu tahun sulit dilakukan.

Begitu juga dengan target kemiskinan nol persen pada 2024 akan sulit dicapai walau kemiskinan ekstrem pada 2023 sudah berada di angka 1,12 persen.

Namun, Muhadjir optimistis angka kemiskinan ekstrem bisa ditekan hingga di bawah 0,5 persen karena ada penurunannya pada 2022 ke 20223 cukup signifikan dari 1,12 persen menjadi 0,9 persen.

“Di tahun 2023 posisinya sudah 1,12, turun 0,9 persen dibandingkan tahun 2022. Kalau kita asumsikan, turunnya separuh saja misalnya 0,5 persen saja itu pasti sudah di bawah 1 persen,” jelas Muhadjir.

Kata Muhadjir, salah satu tantangan mengatasi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah beragamnya penyebab kemiskinan di masing-masing daerah.

Sementara, saat ini pemerintah masih menggunakan pendekatan yang seragam untuk mengatasi masalah kemiskinan di banyak daerah.

“Bervariasi sekali penyebabnya. Jadi, tidak bisa satu aturan digunakan untuk semua. Harus ada pendekatan partikularistik,” ujar Muhadjir. (*)