Dari pengakuan pelaku, barang curian tersebut dijual kembali hanya untuk membeli rokok.

Inventaris yang dicuri berupa satu kamera Sony dan satu unit ponsel. Aksi pencurian ini menyebabkan rumah sakit mengalami kerugian hingga Rp39 juta.

Pencurian dilakukan oleh dua pelaku utama di ruang promosi kesehatan yang saat itu kosong dan tidak terkunci. Sementara satu pelaku lainnya bertugas sebagai penadah.

“Pada Jumat, 22 November sekitar pukul 17.15 WIB, mereka melakukan patroli lalu melihat ruangan PKRS dalam keadaan tidak terkunci. Lalu kedua tersangka yang melakukan pencurian tersebut masuk dan mengambil barang berupa kamera dan juga handphone inventaris kantor,” ujar Kompol Faria Arista, dikutip dari Metrotvnews.com, Selasa (2/12/2025)

Barang hasil curian dijual senilai total Rp1,6 juta, dengan rincian kamera digadai senilai Rp1 juta dan ponsel dijual senilai Rp600 ribu. Kedua pelaku utama mengaku uang hasil kejahatan tersebut dibagi rata dan digunakan hanya untuk membeli rokok serta keperluan sehari-hari.

Atas perbuatannya, dua pelaku utama dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara, sementara penadah dikenakan ancaman 4 tahun penjara.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan pendalaman tersebut dilakukan seiring dengan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

“Kami juga mendalami untuk yang 31 rumah sakit yang lainnya. Karena, kami menduga tidak hanya di Kolaka Timur bahwa ada peristiwa pidana seperti ini,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Senin (24/11/2025).

Adapun pembangunan RSUD Kolaka Timur dan 31 RSUD lainnya merupakan Program Hasil Terbaik Cepat Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 2025 yang dijalankan oleh Kementerian Kesehatan.

“31 RSUD lain, kami juga sedang mendalami ini khususnya. Ini kan proyek dari Kementerian Kesehatan,” katanya.

Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan lima orang tersangka kasus dugaan korupsi dalam pembangunan RSUD di Kabupaten Kolaka Timur setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Lima tersangka tersebut adalah Bupati Kolaka Timur periode 2024–2029 Abdul Azis (ABZ), penanggung jawab Kementerian Kesehatan untuk pembangunan RSUD Andi Lukman Hakim (ALH), pejabat pembuat komitmen proyek pembangunan RSUD di Kolaka Timur Ageng Dermanto (AGD), serta dua pegawai PT Pilar Cadas Putra atas nama Deddy Karnady (DK) dan Arif Rahman (AR).

Pada 6 November 2025, KPK mengumumkan tiga tersangka baru dalam kasus tersebut. Namun, identitasnya belum dapat diumumkan kepada publik.

Pada 24 November 2025, KPK mengumumkan identitas tiga tersangka tersebut, dan langsung menahannya. Mereka adalah aparatur sipil negara di Badan Pendapatan Daerah Sultra Yasin (YSN), Ketua Tim Kerja Sarana Prasarana Alat Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kemenkes Hendrik Permana (HP), serta Direktur Utama PT Griksa Cipta Aswin Griksa (AGR).

Adapun kasus dugaan korupsi terkait pembangunan RSUD di Kolaka Timur merupakan peningkatan fasilitas RSUD Kelas D menjadi Kelas C dengan sumber anggaran berasal dari dana alokasi khusus (DAK).

Proyek tersebut menjadi bagian dari program Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kualitas 32 RSUD.

Untuk program tersebut, Kemenkes pada tahun 2025 mengalokasikan dana sebanyak Rp4,5 triliun.

“Saya ingin melihat peralatan-peralatan, alkes (alat kesehatan) yang sudah diberikan pemerintah pusat, baik lewat DAK (dana alokasi khusus) maupun langsung dari Kementerian Kesehatan, betul-betul berguna dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media usai peninjauan.

Presiden memaparkan bahwa sejumlah alkes di RSUD H. Hanafie Muara Bungo, mulai dari cath lab, mammografi, hingga CT scan, telah berfungsi dengan baik. Selain itu, RSUD H. Hanafie Muara Bungo juga telah memiliki beberapa dokter spesialis.

“Yang kurang memang MRI yang nanti akan kita usahakan juga segera bisa dimiliki rumah sakit daerah Muara Bungo ini tahun ini,” ungkap Presiden.

Tidak hanya alkes, Presiden Jokowi turut menyoroti terkait kebutuhan peningkatan kapasitas pelayanan di RSUD H. Hanafie Muara Bungo. Menurut Presiden, kapasitas ruang perawatan maupun tempat tidur di RSUD tersebut masih belum memadai.

“Sehingga perlu dibangun lagi untuk menambah kapasitas dari rumah sakit ini. Karena ini melayani tidak hanya Muara Bungo saja, melayani Dharmasraya, melayani Merangin, Tebo, dan lain-lain,” ucap Presiden.

Presiden Jokowi pun menegaskan bahwa pemerintah akan fokus pada evaluasi dan peningkatan infrastruktur di RSUD H. Hanafie Muara Bungo. Ia juga telah menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk segera mengirimkan tim ke lapangan.

“Tadi saya sampaikan ke Menteri PU nanti kirim tim ke sini karena DED-nya (detail engineering design) sudah ada, apakah perlu direvisi? Atau perlu diulang DED-nya? Nanti lihat setelah ada tim yang akan masuk ke lapangan,” tambahnya.

Presiden pun menyatakan bahwa pemerintah akan berkonsentrasi pada penyediaan alkes serta pembangunan gedung untuk meningkatkan kapasitas pelayanan. “Ini kita konsentrasi di alkesnya kemudian karena di sini tempat tidurnya kurang, ruangannya kurang, sehingga konsentrasi juga di pembangunan gedung untuk menambah ruangan sehingga tempat tidur menjadi bertambah,” paparnya.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan ini adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Jambi Al Haris, dan Bupati Bungo Mashuri.