Dalam kesempatan itu, Menteri Nusron menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga keagamaan, serta perguruan tinggi guna mempercepat pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah di Jawa Timur.

“Berdasarkan success story di Jawa Tengah, salah satunya gandeng Kampus dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik. Kita gerakkan semua lewat jalur itu, mulai dari Perguruan Tinggi Islam Negeri dan Swasta nanti kita ajak bersama-sama supaya tanah wakaf ini bisa bersertipikat semua,” ujar Menteri Nusron.

Gagasan tersebut disampaikan mengingat capaian stratifikasi tanah wakaf di Jawa Timur masih berada pada angka 54 persen, sementara secara nasional baru mencapai sekitar 42 persen. Padahal, tanah wakaf yang belum bersertipikat berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari, sehingga percepatan sertipikasi dinilai sangat penting.

“Di Jawa Timur, tanah wakaf biasanya belum menjadi isu sebelum ada Proyek Strategis Nasional karena nilainya belum signifikan. Tapi, ketika proyek itu muncul, tanah wakaf kerap memicu sengketa karena adanya perebutan. Karena itu, bapak-bapak sekalian, mumpung hal itu belum terjadi di Jawa Timur, mari kita wakafkan dan sertipikatkan tanah-tanah wakaf ini,” imbau Menteri Nusron.

Dari total 2.532 sertipikat yang diserahkan, sebanyak 2.484 merupakan sertipikat tanah wakaf berupa masjid, musala, pondok pesantren, dan wakaf produktif. Selain itu, terdapat 24 sertipikat untuk gereja, 18 pura, 3 wihara, serta 3 kongregasi. Pada kesempatan yang sama, juga diserahkan 69 sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan 747 sertipikat Hak Pakai atas nama pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Sebagai bagian dari upaya percepatan sertipikasi bersama pemerintah daerah, dilakukan pula penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kantor Wilayah BPN Jawa Timur. MoU tersebut ditandatangani oleh Kepala Kanwil BPN Jawa Timur, Asep Heri, dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono.

Kerja sama ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menginventarisasi data subjek dan objek wakaf serta tempat ibadah secara valid dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga proses sertipikasi dapat berjalan tepat, cepat, dan akurat.

Percepatan Sertifikasi Tanah 

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan dukungannya terhadap percepatan sertifikasi tanah.

Menurutnya, pertemuan tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum seluruh bidang tanah, termasuk gedung perguruan tinggi, sekolah, badan wakaf, dan tempat ibadah. Ia juga mendorong para bupati dan wali kota se-Jawa Timur untuk berperan aktif sebagai penggerak percepatan sertifikasi di wilayah masing-masing.

“Pak Menteri kembali kami menyampaikan terima kasih sinergi yang luar biasa pada siang hari ini mudah-mudahan menjadi bagian dari penguat bagaimana sebetulnya hak atas tanah bisa mendapatkan penguatan dan kepastian hukum,” ujar Gubernur Jatim.

“Mereka di Direktorat Jenderal harus bertindak, berkomunikasi dengan kepala daerah, mengidentifikasi masalahnya, dan mencari solusi yang tepat,” kata Menag Yaqut dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (21/2/2024) dikutip dari Antara.

Menag menyatakan bahwa sejak awal masa jabatannya, dia sering mendapatkan laporan mengenai kesulitan dalam pendirian tempat ibadah.

Saat ini, menjelang akhir periode kabinet Indonesia maju, Menag menginginkan agar masalah ini tidak terulang. Yaqut meminta stafnya untuk proaktif membantu jika masih ada kendala dalam pendirian tempat ibadah.

“Tolong bantu penyelesaian masalah, ajukan advokasi. Kami akan meningkatkan Perpres sebagai pengganti SKB 2 Menteri, hanya menunggu tanda tangan dari Presiden. Perpres ini akan memudahkan proses pendirian tempat ibadah,” kata Menag.

JAKARTA, Eranasional.com – Memasuki tahun politik, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas melarang keras penggunaan rumah ibadah sebagai tempat konsolidasi politik dengan berbagai alasan, oleh tokoh politik yang ingin meraih suara masyarakat.

Oleh karena itu, Menteri Agama (Menag) telah membuat dan segera menerbitkan aturan larangan adanya aktivitas politik di setiap rumah ibadah. Dia mengatakan aturan itu akan disampaikan sebelum gelaran Pemilu 2024 mendatang.

“Ya kita sudah buat aturannya. Nanti kita akan segera sampaikan ke publik ke masyarakat terkait itu. Jadi kita sama-sama menjaga rumah ibadah kita,” ujar Menag kepada wartawan di Senayan, Jakarta, Kamis (19/1).

Namun, dia belum menjelaskan lebih lanjut apakah aturan tersebut akan keluar menjadi peraturan menteri atau yang lainnya.

“Yes. Nanti kita bahas apakah itu permen atau (yang lain) secepatnya dong. Sebelum pemilu,” tutur dia.

Diketahui, anggota Bawaslu Puadi menyampaikan partai untuk tidak berpolitik praktis. Ia mengimbau kegiatan politik tak dilakukan di tempat ibadah.

“Pengurus atau anggota partai politik maupun pejabat negara tidak menggunakan politisasi suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) baik dalam aktivitas kampanye maupun kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye,” ujar Anggota Bawaslu Puadi di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Kamis (15/12/2022) lalu.

“Tidak melakukan aktivitas politik praktis di tempat keagamaan serta menciptakan kondisi yang sejuk dan damai dalam tahapan penyelenggaraan pemilu,” sambungnya.

Puadi meminta peserta pemilu untuk mematuhi aturan kampanye yang telah ditetapkan. Dia mengimbau para peserta pemilu untuk tidak melakukan kampanye terselubung.